BREAKING NEWS
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris
JWW-HMS Membaca Headline Freeport & Koroway
Ada Perjanjian Rahasia Dibalik Jatah 10% Saham Freeport Untuk Papua ?
Berkas Cagub – Cawagub Papua Sudah di Meja DPRP, Uji Keaslian Orang Papua, MRP Rencana Wawancara Dengan ‘Bahasa Ibu’
Calon Tunggal Yang Tak Tertandingi
JWW Ajak Relawannya Patahkan Prediksi Kerawanan Konflik di Papua Selama Pilgub
Jalani Tes Kesehatan 5 Jam, Wetipo Ingatkan Tim Dokter Jangan Mau di Intervensi
Banjir Air Mata Mengantar Bupati Keerom ke Peraduan Terakhir
Dituding Jadi Timses Salah Satu Kandidat, Ini Bantahan Kadinkes Papua
Diusung Empat Partai, Bakal Paslon TENANG Mendaftar di KPU Puncak
Empat Jam Diperiksa Tim Dokter RSUD Dok II, Bakal Paslon LUKMEN Merasa Kondisinya Fit

Masih Perlukah Dialog Jakarta – Papua ?

Peta Papua (google.com)

Oleh : Andi Kurniawan

Akhir-akhir ini berembus wacana tentang dialog antara masyarakat Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) dengan pemerintah pusat atau sering disebut dengan Dialog Jakarta-Papua. Wacana dialog ini dilontarkan oleh sejumlah elemen masyarakat Papua, merekomendasikan pentingnya dialog antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat untuk menuntaskan berbagai permasalahan krusial di tanah Papua, seperti aspirasi merdeka dari sebagian warga Papua dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Dialog untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah merupakan suatu langkah yang positif dan harus disikapi secara positif.

Melalui dialog, masing-masing pihak dapat menyampaikan berbagai masalah yang selama ini tersumbat untuk disalurkan. Dengan dialog kita juga akan memahami duduk persoalan secara lebih komprehensif dan mendalam dari berbagai sudut pandang serta adanya komunikasi timbal-balik yang bersifat dua arah.

Dari dialog inilah kita akan dapat lebih mengetahui dan memahami berbagai persoalan krusial yang sedang dihadapi, untuk dicarikan solusi pemecahannya secara lebih baik, lebih adil, dan bermartabat.

Dalam konteks persoalan Papua apakah perlu dilakukan dialog antara Jakarta dan masyarakat Papua?

Bukankah selama ini pemerintah pusat telah menerapkan OtonomiKhusus (UU 21/2001 dan Perpu 1/2008) demi tuntasnya penyelesaian masalah di Papua, dimana Provinsi Papua termasuk kabupaten/kota telah diberikan kewenangan khusus mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua? Dengan otonomi khusus ini maka penyelenggaraan pemerintahan lebih bersifat desentralisasi, dimana provinsi, kabupaten/kota adalah daerah otonom.

Baca Juga:  Invisible Hand (Pro Justicia) : Upaya Menjatuhkan Gubernur Papua

Di Papua juga telah dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua, dengan kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Demikian juga Gubernur dan Wakilnya mensyaratkan harus asli orang Papua. Secara keseluruhan esensi Otonomi Khusus ini telah mengedepankan pemberdayaan masyarakat Papua. Otonomi khusus telah menghasilkan putra daerah asli Papua yang jadi pejabat publik, baik di pusat maupun di daerah.

Bila perangkat dan pejabat publiknya asli orang Papua, tentu logikanya adalah lebih memahami bagaimana persoalan, karakteristik, dan keinginan masyarakat Papua serta jalan pemecahannya.

Berkaitan dengan otonomi khusus ini pula, pemerintah telah mengucurkan dana yang demikian sangat besar, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjumlah sekitar 3 juta orang. Pada tahun 2008, penerimaan pembiayaan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat mencapai sekitar Rp28 triliun dan tahun 2009 naik menjadi Rp30 triliun.

Agenda Tersembunyi ?

Yang masih menjadi pertanyaan adalah kenapa sejumlah elemen masyarakat Papua ingin berdialog langsung dengan Jakarta (Presiden SBY), tidak melakukan dialog terlebih dulu dengan pemerintah setempat, seperti gubernur, bupati, camat, dan berbagai unsur pemerintah lainnya?

Dalam kerangka otonomi khusus, apakah perangkat kelembagaan pemerintah yang ada di Papua selama ini tidak dimanfaatkan dan diberdayakan untuk menyelesaikan masalah yang ada?

Baca Juga:  Aividjan, Pasar Ditengah Hutan, Yang Tak Kunjung Jalan

Kenapa dialog internal yang melibatkan semua masyarakat Papua diwacanakan bukan untuk mencari pemecahan masalah yang ada, tetapi hanya sebatas transisi menuju dialog Jakarta-Papua, seperti makna dan tujuan dialog, target, kriteria utusan, dan masalah dialog?

Persoalan inilah barangkali yang perlu diperjelas terlebih dulu. Ataukah memang ada agenda lain yang tersembuyi, dibalik tuntutan dialog yang mengatas-namakan seluruh masyarakat Papua tersebut? Apalagi bila dicermati esensi dan substansi dialog yang diwacanakan masih tersamar (atau sengaja disamarkan) dan bahkan tidak jelas.

Mengapa dikatakan demikian? Kalau kita cermati, isu-isu yang digulirkan masih berkisar isu lama seperti status politik Papau/seputar tuntutan pelurusan sejarah, yang menganggap hasil Pepera tahun 1969 tentang Integrasi Papua kedalam NKRI tidak sah/cacat hukum, isu kesenjangan sosial, pemekaran wilayah, adanya diskriminasi dan masalah pelanggaran HAM.

Berbagai isu tersebut sebenarnya telah dikupas secara jelas tanpa ditutupi, ditanggapi, dan diluruskan serta ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang konkret, antara lain melalui otonomi khusus.

Tetapi isu-isu tersebut terus saja diekspos walaupun tanpa dasar, sengaja dimanipulasi dan dibesar-besarkan, bahkan cenderung dipolitisasi dan diinternasionalisasi, untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dunia internasional.

Bila kemauan mencari solusi permasalahan Papua murni dilandasi oleh keinginan dalam membangun wilayah Papua menuju kondisi yang lebih baik dan adil dalam bingkai NKRI, kenapa tidak diselesaikan dan dikomunikasikan secara internal terlebih dahulu melalui wadah yang ada, yakni Perangkat Kelembagaan yang ada di Papua, seperti DPRP, Pemprov/ Pemkab/ Pemkot, MRP dan lembaga yang ada, mengingat telah diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Papua.

Baca Juga:  Koalisi Anti Korupsi Papua Dukung Polda dan Kejati, Desak Mendagri Copot Bupati Biak

Tanpa berburuk sangka, yang perlu diwaspadai adalah tidak menutup kemungkinan bahwa wacana tuntutan dialog ini sengaja terus diperjuangkan dan dirancang sebagai sarana untuk memerdekakan diri, tuntutan memisahkan Papua dari NKRI.

Bila demikian halnya apakah masih perlu didialogkan? Tentu perlu dilakukan upaya lain, untuk mencegah dan menanggulangi aksi separatisme. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memulihkan kondisi keamanan, melaksanakan pendidikan politik, menguatkan kelembagaan pemerintah, upaya diplomasi dan berbagai upaya lainnya, perlu terus dievaluasi, disempurnakan dan ditingkatkan, agar benar-benar lebih efektif, implementatif dan tepat sasaran.

Salah satu factor penting terhadap penyelesaian masalah Papua adalah dengan penguatan dan pemberdayaan seluruh unsur kelembagaan pemerintahan baik DPR Papua (DPRP), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan berbagai perangkat kelembagaan yang lain serta partisipasi masyarakat. Seluruh kelembagaan yang ada mulai ditingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik sampai kampung harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing serta meninjau kembali tentang pelaksanaan otonomi khusus, termasuk alokasi anggaran pembangunan yang ada telah diperuntukkan bagi kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil.

Kucuran dana pemerintah pusat yang sedemikian besar bagi percepatan pembangunan Papua harus dapat dikelola secara adil dan transparan serta disesuaikan dengan peruntukannya. (*Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Keamanan / mimbar opini.com)

Berikan Komentar Anda

Tags:
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close