BREAKING NEWS
Ingin Konsultasi Masalah Hukum di Keerom, Sekarang Sudah Ada LBH Papua Justice & Peace di Arso
Sidak Kadinas PU Papua, Tidak Di Lokasi Proyek, Lima Konsultan Terancam di Black List
8 Januari Pendaftaran Pilgub Papua 2018, Modal 9 Kursi Saja Bisa Usung Pasangan Calon !
1.350 Prajurit Pengawal Perbatasan RI – PNG Diharap Berguna Bagi Masyarakat dan Bisa ‘Jaga Kelakuan’
Mimpi Nabire Kabupaten Swasembada Pangan, Babinsa Diminta Awasi Distribusi Pupuk Agar Tidak Ada Penyelewengan
Tahun 2017, Pemprov Papua Gelontorkan 250 Miliar Untuk Benahi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Tolikara
Kali Keenam, Satgas Yonif 512 / QY Temukan Ladang Ganja di Perbatasan RI – PNG
Meski Belum Bisa Difungsikan, September 2018 Jembatan Holtekamp Tetap Akan Diresmikan ?
Program Tentara Masuk Sekolah di Papua, Perlukah ?
Idrus Marham Dinilai Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketum
DPD Golkar Papua Dukung Munaslub dan Pencalonan Airlangga Hartarto Maju Ketum
Survei: Mayoritas Pemilih di 16 Kabupaten Inginkan Paulus Waterpauw Jadi Gubernur
Merokok, Dapat Lempar Dengan Asbak Dari Sekda, Laki – Laki Ini Cabut Aduannya di Polda Papua
Hari Bhakti PU Ke- 72, Wagub Akui Pembangunan Infrastruktur di Papua Membaik, PUPR Target Jalan Trans Papua Tuntas 2019
Korem 174/ATW Bersama Pemda Merauke Tanam Perdana Padi dan Jagung Seluas 216 Hektar
Gelar Pendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan, Berharap Pemuda Keerom Jadi Pemimpin Masa Depan
KEEROM DEKLARASI TOLAK NARKOBA
Klemen Tinal Canangkan Regenerasi Total di DPD Golkar Papua
MURI Akui Lomba Mewarnai Gambar Lambang Negara Dengan 22.205 Peserta di Bulan Penuh Kasih Kodam XVII/Cenderawasih Bisa Dicatatkan Sebagai Rekor Baru
Perayaan Natal PMTU, Djuli Mambaya Ajak Masyarakat Toraja Utara Dukung Pembangunan di Papua

“35 TAHUN TANAH KAMI DI RAMPAS DENGAN TIPU DAYA OLEH PEMERINTAH DAN PTPN II ARSO”

Salah satu saksi hidup lepasnyatanah hak ulayat masyarakat adat Keerom, Servo Tuamis

Salah satu saksi hidup lepasnyatanah hak ulayat masyarakat adat Keerom, Servo Tuamis


Melihat Dari Dekat Nasib Masyarakat Adat Keerom Pemilik Ulayat Lahan Sawit PTPN II Arso (Bagian 1)

Sejak tahun 1982 tanah ulayat mereka di caplok melalui tipu daya pemerintah dan PTPN II Arso untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit. Meski mengaku menanda tangani selembar surat, ke- 24 pemilik ulayat tidak pernah diberitahu isi surat yang sebenarnya, katanya izin pembukaan lahan. Tiga tahun kemudian baru mereka tahu yang ditanda tangani itu sebenarnya surat pelepasan tanah adat

Oleh : Alfred Kaempe / Walhamri Wahid

“Waktu itu tahun 1982, tepatnya 19 Oktober 1982, Bapa’ masih umur sekitar 25 tahun, selain Bapa’ ada 23 pemilik ulayat lainnya yang tanda tangan, tapi dari 24 orang itu semua sudah pergi (meninggal-Red), tinggal bapa sendiri”, pengakuan itu keluar dari mulut Serfo Tuamis (65 tahun), salah satu saksi hidup dan pemilik ulayat yang ikut menanda tangani selembar surat yang di sodorkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dan pihak PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II ketika itu.

Ia mengaku, waktu itu bisa dikatakan ke-24 pemilik ulayat yang menanda tangani surat tersebut tidak bisa membaca, dan tidak paham atau tidak sadar atas apa yang sedang mereka tanda tangani ketika itu.

Baca Juga:  AMPG Papua Berbagi Asih di Ponpes dan Panti Asuhan Hidayatullah

“kita semua orang kampung, Arso masih hutan belantara dulu, kami percaya dengan pemerintah saja, karena kami tidak sangka bahwa kami akan dibodohi oleh pemerintah apalagi di tipu mentah – mentah”, kata Serfo Tuamis bertutur kepada lingkarpapua.com, Jumat (10/3/2017) di Jayapura.

Bahkan menurutnya, saat proses tanda tangan itu, mereka hanya di sodorkan untuk membubuhkan tanda tangan di nama mereka, sedangkan point – point diatasnya kesannya di tutupi, namun mereka diberikan penjelasan tentang manfaat dan keuntungan bagi daerah dan masyarakat dengan masuknya PTPN II di Arso waktu itu.

“Bapa’ masih ingat jelas, saat itu kami di kasih penjelasan keuntungan yang akan kami rasakan bila kami setuju perusahaan sawit masuk dan berdiri di atas tanah kami, kami dijanjikan rumah, mobil, pendidikan dan sekolah untuk anak – anak kami, pokoknya kami akan sejahtera, karena kami semua bodoh waktu itu, kami percaya saja dan tepuk tangan, karena kami yakin tidak mungkin pemerintah tipu kami rakyatnya”, kata Tuamis.

Tuamis juga menjelaskan saat itu dari pihak Pemerintah Tingkat II Kabupaten Jayapura sebagai mediator menjelaskan bahwa luas lahan yang dibutuhkan oleh perusahaan sawit hanya 500 hektar saja, tidak ada pembicaraan soal kompensasi ataupun ganti rugi, kecuali janji bahwa masyarakat akan sejahtera dengan masuknya PTPN II ke Arso, dan dalam waktu dekat perusahaan itu akan segera beroperasi sehingga membutuhkan persetujuan atau tanda tangan pemilik ulayat.

Baca Juga:  Achmad Idrus ‘Dipaksa’ Jadi Ketua KAHMI Papua Kembali

“makanya kami semua waktu itu tanda tangan, tapi kami tidak di kasih salinan atau copian dari surat yang kami tanda tangani itu, termasuk isi detailnya seperti apa tidak dibacakan ke kami”, kata Tuamis.

Dari dokumen yang berhasil di peroleh lingkarpapua.com, surat yang di tanda tangani oleh ke- 24 pemilik ulayat tersebut tertanggal 19 Oktober 1982 yang di ketik menggunakan mesin ketik, kop atasnya tertulis “Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat” dengan huruf yang mulai memudar.

Sedangkan ke- 24 pemilik ulayat yang menanda tangani diantaranya adalah : (1) Damianus Borotian, (2) Ivo Girbes, (3) Albert Kiyawar, (4) Frans Tafor, (5) Chrisanto Tafor, (6) Simon Borotian, (7) Servo Tuamis.

(8) Samuel Nouyagir, (9) Dominikus, (10) Ancelmus Abar, (11) Thomas Muyasin, (12) Pius Itungkir, (13) Elias Bogor, (14) Johanes Musuy, (15) Julius Putuy, (16) Petrus Musuy, (17) Julius Pekikir, (18) Nasarius Fatagur, (19) Kondrat Bate, (20) Frans Babut, (21) Michael Wadiyagir. (22) Frans Tafor, (23) Karel Kumis, (24) Julius Fatagur.

Baca Juga:  Ini Resep Duet Ham Pagawak – Yonas Kenelak Tetap Akur Dan Lanjut Periode Kedua di Pilkada Mamberamo Tengah

Sedangkan dari pihak Pemerintah yang ikut menandatangani adalah Kepala Desa Arso Kota, M. Tuamis, Kepala Desa Workwana, Jacob Gusbager, Danramil 1701 – 04 Arso Abdul Latif, Kapolsekpol 1701-06 Arso Andi Idrus F, dan Camat Arso, F. Dumatubun.

Menurut pengakuan Servo Tuamis, saat tahun 1985 barulah mereka menerima salinan dari surat yang mereka tanda tangani tersebut, dan betapa terkejutnya mereka, ternyata isi dari surat yang mereka tanda tangani itu bukanlah surat pernyataan persetujuan pembukaan lahan kebun sawit, tetapi berisi kesediaan mereka melepas hak ulayat mereka kepada pemerintah.

“kami merasa di tipu dan di bohongi oleh pemerintah, hak kami di rampas dengan tipu daya dan rekayasa, padahal niat kami tulus ingin daerah kami dibangun dan maju, bahkan kami rela saat itu tidak menerima sepeserpun saat tanda tangan”, tegas Tuamis.

Lantas apa saja isi dari surat tersebut, dan seperti apa bentuk tipu daya dan rekayasa yang di mainkan oleh pemerintah dan PTPN 35 tahun lalu sehingga masyarakat adat merasa telah di tipu dan di perdayai, nantikan tulisan selanjutnya di lingkarpapua.com (Bersambung)

Berikan Komentar Anda

Tags:

3 Comments

  1. Ridwan

    Kenapa tak digugat saja tempuh jalur hukum?.