BREAKING NEWS
‘Bola Liar’ Isu SARA di Sosial Media Jelang Pilgub Papua 2018
Ini Dua Opsi Pemda Keerom Untuk Korban Kebakaran di Arso Kota
Ini Daftar Nama 26 Bakal Paslon Yang Sudah Jalani Tes Kesehatan di Pilkada Serentak Papua 2018
Wabah di Asmat, Waket DPRP Bilang Kadinkes Provinsi dan Kabupaten Gagal, Harus Diganti !
Berkas Bakal Cagub – Cawagub Papua ‘Hanya Lewat’ di DPRP, Pansus Pilgub Protes
Mahar Politik, Perilaku Koruptif Politisi dan Penguasa
Pilkada Papua 2018, IDI Jamin Hasil Pemeriksaan Kesehatan Independen dan Bebas Intervensi
Pemkab Keerom dan BPJS Teken MoU, Proteksi Masyarakat
Pangdam Perintahkan Babinsa Lakukan Sosialisasi Pentingnya Imunisasi dan Hidup Sehat
Sebarkan Tim Ke 8 Distrik di Asmat, Danrem 174/ATW Pastikan Penanganan Langsung Dilakukan
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris

Kantor Bupati Keerom yang Terlantar Segera Difungsikan

Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, SH saat bersama Komisi C DPRD Keerom saat meninjau kantor bupati keerom baru yang belum difungsikan. Rencannya tahun ini akan segera difungsikan


“Dari Hasil Peninjauan DPRD dan Wabup Keerom”

Laporan Alfred Kaempe

Terlantarnya Kantor Bupati Keerom yang sempat menjadi sorotan lingkarpapua.com (baca disini) akhirnya mendapat perhatian Pemerintah dan DPRD Kabupaten Keerom. Kamis tadi, Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, SH, MH, MM bersama Komisi C DPRD Keerom melakukan peninjauan langsung kondisi bangunan kantor yang telah rampung dibangun sejak 2013 lalu.

Sekretaris Komisi C DPRD Keerom Faizal Taman Firdauz saat dihubungi via massanger facebooknya mengungkapkan, peninjauan tersebut untuk melihat kondisi bangunan secara langsung. Karena kondisinya yang terlantar tentu saja ada bagian-bagian yang telah rusak.

Baca Juga:  Graha Pemilu Mamteng, Pertama dan Hanya Satu di Indonesia

Peninjauan tersebut juga, sebagai salah satu desakan DPRD Keerom agar kantor yang dibangun pada jaman kepemimpinan Yusuf Wally tersebut untuk segera dipergunakan. Selain untuk tidak lagi terlantarnya asset daerah, dengan kepindahan ke kantor bupati baru, maka kantor yang lama bisa dipergunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga saat ini masih menyewa kantor.

“Tadi ditinjau agar Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten Sekda dan semua bagian untuk segera pindah menempati kantor bupati, tapi setelah DPA diserahkan segera akan ditempati, tapi harus disekat lagi untuk memisahkan kantor antar Bagian Sekretariat Daerah,” ujar Faizal dalan pesannya.

Ditanya apakah adanya kaitan enggannya Bupati Celcius Watae menempati kantor tersebut karena dibangun oleh lawan politiknya semasa Pilkada 2016 lalu? Menurut Faizal hal tersebut sangat tidak beralasan. Karena ia meyakini Bupati sekarang sangat lebih paham dan sangat bijaksana dalam menyikapi setiap proses pembangunan. Apalagi uang yang telah dikeluarkan sangat banyak untuk membangun gedung tersebut.

Baca Juga:  Tidak Lolos Seleksi, Ada ‘Nama Porno’ Yang Lolos, Ngadu Ke DPRP, Calon Pendamping Desa Minta Kepala BPMK Bertanggung Jawab

“Selama ini yang dipersoalkan itukan hanya menunggu audit gedung tersebut. Dan saya kira Bupati juga paham siapapun bupati yang terpilih harus tetap melanjutnya, apalagi ini menyangkut uang rakyat dan kantor ini sebagai identitas Keerom,” jelasnya.

“Insya Allah karena sudah akan segera ditempati. DPRD memang selalu mendesak (untuk ditempati) seWakil Bupati Keerom dan Komisi C DPRD Keerom saat meninjau kantor bupati keerom yang terlantarbagai lembaga perwakilan dari rkayat,” tambah Faizal.

Sementara itu, Wakil Bupati Keerom Muh. Markum saat dikonfirmasi membantah jika setelah pelantikan pimpinan ODP dan penyerahan DPA kantor bupati yang baru akan segera ditempati. Menurutnya masih banyak persiapan yang harus dilakukan, terutama penyedia fasilitas dan perbaikan kerusakan yang ada.

“Belum, semua masih dihitung. Tapi tahun ini kami usahakan untuk pindah, tapi kalau setelah pelantikan saya kira sulit. Karena masih banyak yang harus disiapkan,” bebernya saat dihubungi lingkarpapua.com melalui sambungan telepon.

Baca Juga:  Sudah Daftar di Tiga Partai, Kamaniel Kiwak Semangat dan Harapan Baru Mimika

Disinggung soal audit BPK yang selama ini menjadi alasan tertundanya penggunaan gedung tersebut, Markum menjelaskan, audit memang telah dilakukan namun hingga sekarang hasilnya belum diserahkan pihak BPK. Sementara itu pihaknya juga masih menunggu audit dari Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua.

“Mungkin minggu depan hasil dari BPK sudah ada. Itu masih banyak yang harus disiapkan, karena pindah kantor berarti seluruh berkas dan fasilitas kantor juga dipindahkan. Tapi tahun ini nampaknya akan mulai dianggarkan (biaya kepindahan dan fasilitas),” timpal Markum.

 

Berikan Komentar Anda

Tags:
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close