BREAKING NEWS
Ingin Konsultasi Masalah Hukum di Keerom, Sekarang Sudah Ada LBH Papua Justice & Peace di Arso
Sidak Kadinas PU Papua, Tidak Di Lokasi Proyek, Lima Konsultan Terancam di Black List
8 Januari Pendaftaran Pilgub Papua 2018, Modal 9 Kursi Saja Bisa Usung Pasangan Calon !
1.350 Prajurit Pengawal Perbatasan RI – PNG Diharap Berguna Bagi Masyarakat dan Bisa ‘Jaga Kelakuan’
Mimpi Nabire Kabupaten Swasembada Pangan, Babinsa Diminta Awasi Distribusi Pupuk Agar Tidak Ada Penyelewengan
Tahun 2017, Pemprov Papua Gelontorkan 250 Miliar Untuk Benahi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Tolikara
Kali Keenam, Satgas Yonif 512 / QY Temukan Ladang Ganja di Perbatasan RI – PNG
Meski Belum Bisa Difungsikan, September 2018 Jembatan Holtekamp Tetap Akan Diresmikan ?
Program Tentara Masuk Sekolah di Papua, Perlukah ?
Idrus Marham Dinilai Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketum
DPD Golkar Papua Dukung Munaslub dan Pencalonan Airlangga Hartarto Maju Ketum
Survei: Mayoritas Pemilih di 16 Kabupaten Inginkan Paulus Waterpauw Jadi Gubernur
Merokok, Dapat Lempar Dengan Asbak Dari Sekda, Laki – Laki Ini Cabut Aduannya di Polda Papua
Hari Bhakti PU Ke- 72, Wagub Akui Pembangunan Infrastruktur di Papua Membaik, PUPR Target Jalan Trans Papua Tuntas 2019
Korem 174/ATW Bersama Pemda Merauke Tanam Perdana Padi dan Jagung Seluas 216 Hektar
Gelar Pendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan, Berharap Pemuda Keerom Jadi Pemimpin Masa Depan
KEEROM DEKLARASI TOLAK NARKOBA
Klemen Tinal Canangkan Regenerasi Total di DPD Golkar Papua
MURI Akui Lomba Mewarnai Gambar Lambang Negara Dengan 22.205 Peserta di Bulan Penuh Kasih Kodam XVII/Cenderawasih Bisa Dicatatkan Sebagai Rekor Baru
Perayaan Natal PMTU, Djuli Mambaya Ajak Masyarakat Toraja Utara Dukung Pembangunan di Papua

PEMILIHAN LEGISLATIF DENGAN SISTEM ROPOSIONAL TERBUKA TERBATAS SEBAGAI JEMBATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KEMBALI KEPADA DPRD

Oleh Dr. Y. Payzon Aituru, S.H.,M.Sc

Memperhatikan dinamika politik yang sedang berlangsung di tanah air, terkadang kita harus menarik napas sedalam-dalamnya, karena begitu cepat peraturan perundang-undangan dan aturan bawahannya berubah seiring dengan mood (keinginan kepentingan politik) penguasa disaat berkuasa. Undang-undang hanya jadi bahan pelelangan penguasa sesuai dengan kepentingan politik yang menguntungkannya.

Seakan kita telah lupa dengannegara Indonesia yang dibangun atas negara hukum. Paham yang berdasarkan pada negara hukum yaitu Pancasila sebagai grundnorm dan UUD 1945 sebagai staatfoundamentalnorm, yaitu menyebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)”. Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (rule of  law) yang tekandung dalam UUD1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan machtsstaat. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan otoriter. Karena kekuasaan yang otoriter bukanlah hukum yang adil (law fair), yang berimplikasi pada keadilan bagi rakyat.Konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip wetmatigheidyang kemudian menjadi rechtmatigheid. Unsur-unsur rechtsstaat, antara lain; perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

Negara Anglo Saxon tidak mengenal Negara hukum atau rechtstaat, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “ The Rule Of The Law” atau pemerintahan oleh hukum atau government of judiciary.Menurut A.V.Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3(tiga) unsur pokok: Supremacy Of Law yaitu kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, dimana kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Equality Before The Law  yaitu kesamaan hak dihadapan hukum dimana penguasa dengan rakyatsama dihadapan hukum (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur.Human Rights yaitu menempatkan hak setiap orang sebagai manusia yang sepatutnya dihargai sesuai dengan hak yang melekat pada dirinya semenjak manusia itu lahir.

Maka proses demokrasi yang berlandaskan pada hukum staatfoundamentalnormsebagaimana landasan bangunan kebangsaan kita sebagai negara hukum, terbangun opini menarik yang bagi saya menjadi fenomena penting untuk didiskusikan bersama. Opini ini kaitannya dengan issue kembalinya sistem pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat yang menggunakan sistem proposional terbuka terbatas. Sistem ini sesuai dengan Rancangan Peraturan Perundang-undangna yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR RI. Bagian yang menarik di sini adalah Rancangan Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3). Demikian bunyi ayat tersebut;

“…(2) Pemilu untuk memilih memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas…”

“…(3) Sistem proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik…”.

Selanjutnya mekanismenya diperjelas di bagian lampiran sebagai berikut, “Yang dimaksud dengan "daftar calon terbuka" adalah daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dicantumkan dalam surat suara Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara berurutan yang ditetapkan oleh partai politik.
Yang dimaksud dengan "daftar nomor urut calon yang terikat" adalah daftar nomor urut calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh partai politik secara berurutanyangbersifattetap.

Terbalik dengan sistem yang terjadi pada Pemilihan Umum tahun 2014  lalu, yang berlangsung dengan sistem proporsional terbuka. Sistem ini ini pemilih bisa mencoblos nama calon anggota legislatif selain hanya mencoblos gambar partai. Tetapi pada pemilihan sistem proporsional tertutup pemilih hanya mencoblos gambar partai.Dinamika ini bagi saya sangat penting, karena ada opini menarik yang mengarahkan kepada sistem pemilihan kepala Daerah yang juga dimungkinkan akan kembali kepada DPRD.

Hal ikhwal yang berkaitan dengan baik-tidaknya kedua sistem pemilihan ini dapat saya petakan seperti matriks di bawah ini.

Matriks
Kelebihan dan Kekurangan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Melalui Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

 

PILKADA SECARA LANGSUNG MELALUI RAKYAT

PILKADA YANG DILAKUKAN MELALUI DPRD

NO

KELEBIHAN

KEKURANGAN

KELEBIHAN

KEKURANGAN

 

  • Rakyat dapat memilih secara langsung kepala daerahnya sesuai dengan hati nurani mereka berdasarkan track record calon kepala daerah sesuai dengan apa yang mereka lihat dan merekak rasakan.
  • Rakyat dekat dengan pemimpinnya.
  • Potensi menang bagi Kandidat Independen yang dipilih oleh rakyat.
  • Pemilih cerdas dan mapan tidak dapat dipengaruhi oleh partai politik tertentu baik dalam bentuk bargaining politic ataupun money politic.
  • Kandidat yang minim dukungan partai politik, namun memenuhi quota kursi, dan mempunyai basis masa yang besar, memiliki potensi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.
  • Cost atau biaya politik yang dikeluarkan oleh kandidat sangat besar. Khusus untuk daerah Papua, letak geografi dan demografi menjadi catatan penting, selain biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kampanye, lobbi partai pendukung, tetapi ada juga alokasi biaya dari kandidat untuk saksi, KPPS, dan PPD.
  • Calon kepala daerah banyak pinjaman kepada sponsorship.
  • Menguatnya birokrasi spoils system (pemberian jabatan karena ucapan terima kasih/ balas jasa) maka jauh dari punishment.
  • Potensi konflik horiszontal sangat tinggi.
  • Kandidat yang menang dengan dukungan finansial dari pemodal, memiliki potensi di kontrol dan dikendalikan oleh Pemodal tersebut..
  • Effisiensi Anggaran Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan. Biaya pribadiyang dikelauarkan oleh kandidat untuk kepentingan kampanye rendah.
  • Efisensi biaya dari sponsorship kecil. Mengapa biaya dari sponsorship kecil karena ruang lingkup kampenye terbatas.
  • Masyarakat mulai memilih Anggota legislatif yang cerdas.
  • Pengkaderan anggota partai yang organisatoris dan loyal terhadap partai politiknya.
  • Intensitas konflik horizontal kecil.
  • Tidak ada birokrasi spoils system.
  • Elit politik berjaya.
  • Kepala daerah dan DPRD akan lebih bersinergi dalam program pembangunan daerah yang berkesinambungan.
  • Meniadakan politikus yang pragmatis dan oportunis.
  • Para pemodal juga tidak dapat menjadikan kepala daerah sebagai boneka.
  • Rakyat tidak dapat memilih secara langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pilihan hati nurani mereka.
  • Rakyat tidak lagi terlibat dalam proses demokrasi pemilihan kepala daerah.
  • Kandidat Independen sangat kecil kemungkinan terpilih.
  • Biaya politik untuk partai politik pendukung tinggi.
  • Rakyat sengsara
Baca Juga:  NASDEM DAN ADAGIUM POLITIK MURAH

 

Pada dasarnya sistem pemilihan yang langsung dilaksanakan oleh rakyat dan sistem pemilihan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu sama saja. Mengapa saya katakan sama saja? karena sama-sama melaksanakan proses demokrasi. Hal yang berbeda ada pada mekanisme pelaksanaannya. Sementara semangatnya tetap sama, yaitu melaksanakan proses demokrasi.

Selama ini sistem demokrasi hasil reformasi tahun 1999 telah mengantar rakyat Indonesia untuk dapat memilih calon pemimpin secara langsung. Ketegasan terhadapissue itu, di implementasikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Namanya juga manusia yang tidak pernah puas akan sesuatu. Ketidakpuasan itu pula, yang pada kahirnya merasuki sistem demokrasi kita di Indonesia. Seolah lupa terhadap semangat reformasi, yang menuntut sistem pemerintahan terbuka, transparan dan akuntabel, malah terbalik jadi demokrasi kebablasan. Semangat demokrasi yang tampak malah lebih kepada demokrasi, primordialisme, sara, fundamentalisme dan bahkan radikalisme kesukuan.

Pemilihan umum kepala daerah, yang dipilih oleh rakyat sesuai dengan hati nurani mereka sendiri menjadi semangat demokrasi reformasi. Karena pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat adalah calon pemimpin yang track recordnya telah dilihat, dirasakan sistem pelayanannya langsung oleh rakyat. Demikian pula kepala daerah seperti ini lebih condong dekat dengan rakyatnya. Walaupun calon kepala daerah tersebut tidak memiliki partai tetapi dengan peluang maju melalui independen, potensi kemenangan pun sangat bisa karena mereka memiliki kans dan basis masa yang jelas dan militan. Pada pemilih cerdas dan mapan sulit untuk ditaklukan oleh partai politik dengan berbagai macam janji politik dan money politic (politik uang). Sebab kelompok pemilih yang cerdas dan mapan ini lebih memilih pemimpin visioner dan berkarakter.

Dampak daripada pemilihan langsung ini tidak saja seiring sebagaimana semangat demokrasi yang dilahirkan dalam reformasi kebangsaan kita. Ternyata sistem pemilihan langsung ini justru meciptakan cost (biaya) politik yang sangat besar. Apalagi pola demokrasi langsung ini bila kita bawah dalam konteks kecil yaitu lingkup pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Papua umumnya. Lingkungan geografis yang cukup sulit dan demografi wilayah yang begitu susah membuat setiap kandidat harus susah payah untuk menyiapkan biaya politik yang sangat besar. Belum lagi setiap pelaksanaan yang lazim sekali berakhir dengan berbagai macam konflik horizontal akibat pilkada ini. Masa dari kandidat yang kalah tidak menerima kekalahan sehingga berakhir dengan tragis. Akibat konflik pilkada ini, masyarakat mengalami kerugian mataeriil maupun non materiil. Kerugian materiil, rumah, tanaman, hewan peliharaan, fasilitas umum pemerintah, swasta semua rusak parah bahkan ludes dibakar habis. Kerugian psikis yaitu mental masyarakat lain yang dihantui dengan perasaan takut yang berlebihan. Lebih sadis lagi bila konflik itu mengorbanka nyawa manusia yang tidak berdosa.

Baca Juga:  ‘ENEMBE – NOMICS’

Secara birokrasional, sistem pemilihan langsung dimanfaatkan oleh kandidat tertentu dengan menjanjikan kedudukan-kedudukan tertentu dalam birokrasi pemerintahan semisal kepala dinas atau lainnya, tetapi dengan syarat orang yang diberikan jaminan kedudukan itu, mampu memenangkan suara di wilayah atau lingkugannya seperti kepala kerukunan, paguyuban, kelompok suku, etnis dan agama tertentu. Sistem pembagian jabatan seperti ini, saya sebut dengan pola birokrasi spoils systemyaitu penempatan pegawai karena ucapan terima kasih atau balas jasa. Sistem ini sungguh meniadakan semangat Good Coorporate Government (tata kelola kepemerintahan) yang baik dan bersih. Karena sistem seperti itu akan sangat mudah untuk membangkitkan semangat hedonistis oleh lingkungan pejebat itu sendiri yang menciptakan birokrasi privat. Spoils system sangat rentan terhadap penyelewangan kekuasaan (abuse of power). Kalau dipelajari secara baik, spoils system sebenarnya tidak selalu negatif seperti saya uraikan tadi. Spoils system itu juga memiliki paradigma positif. Spoils system akan sangat bermakna positif manakala pembagian jabatan karena balas jasa itu, tetap mempertahankan sistem the right job on the right place (penembatan jabatan sesuai dengan keahlian).

Banyak sekali Aparatur Sipil Negera (ASN) yang memiliki kompentensi dan qualitas kinerja yang baik, tetapi karena yang bersangkutan tidak terjun langsung untuk mendukung kandidat tertentu maka mereka hanya menjadi bunga rampai saja di kantor-kantor pemerintah. Sikap para ASN yang tidak turun langsung mendukung kandidat tertentu dilapangan karena mereka dibatasi oleh Undang-Undang. Secara faktual kelompok ASN yang normatif tidak sering terpengaruh pada kepentingan politik kandidat manapun. Namun, sikap mereka seperti itu sering dianggap sebagai lawan politik atau pun dilebeli dengan orang yang tidak pernah terlibat kerja dalam team pemenangan  kandidat tertentu. Oleh karena itu tidak layak untuk mendapat posisi dalam jabatan tertentu di birokrsi pemerintahan. Sementaradalam Pasal 9 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 9 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.Dalam penjelasan undang-undang ini, menunjukkan bahwa PNS sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih, diperbolehkan mengikuti kampanye serta menyuarakan dukungan terhadap partai atau calon jabatan politik tertentu. Namun, PNS dilarang mengajak orang lain untuk memilih partai atau calon tertentu termasuk dilarang mengajak anggota keluarga. Bila ketentuan Undang-Undang tidak melarang ASN ikut berpartisipasi dalam politik praktis, dimungkin hampir semua pegawai ASN ikut langsung andil di dalam pelaksanaan kampanye politik. Jadi terkadang ASN berada pada sebuah dilema apakah ikut berpartisipasi dalam politik praktis ataukah mereka tetap menjalankan aktivitas harian mereka selaku Aparatur Sipil Negara.

Terlepas dari layak-tidaknya Aparatur Sipil Negara dalam kompetisi politik, para pemodal seperti kontraktor, pengusaha, dan sponsorship lainnya juga menjadi faktor yang sangat menentukan kemenangan kandidat tertentu di dalam setiap pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan cost (biaya) politik sangat tinggi. Tingginya biaya ini tidak terlepas dari beberapa faktor seperti, demografi, geografi, bahkan perilaku sosial pemilih. Lantas, bagaimana dengan sistem pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan melalui Dewan perwakilan rakyat daerah?

Baca Juga:  RUU Pemilu dan Potensi Calon Tunggal Presiden

Semua proses demokrasi tentu dijumpai berbagai macam hal yang positif dan negatif. Situasi ini tidak beda jauh bila hendak menemukan baik-buruknya apakah proses demokrasi langsung oleh rakyat yang baik atau pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kelebihan pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) yang utama dan terutama adalah efisiensi Anggaran Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Belanja Daerah (APBD). Karena selama praktek pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, tidak sedikit alokasi anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini. Terkadang cost (biaya) pemilihan umum kepala daerah lebih tinggi daripada efektivitas pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri. Maka melalui pemilihan kepala daerah di DPRD, Negara dapat melakukan sedikit penghematan anggaran belanja negara dan daerah yang selama ini tampak boros.

Selain anggaran yang dialokasikan dari APBN dan APBD, kandidat juga tidak terlalu banyak mengeluarkan cost politik begitu besar. Biaya politik yang rendah merujuk kandidat kepala daerah tidak melakukan kontrak politik dengan sponsorship. Kontrak politik itu lebih kepada pinjaman dana kampanye yang dilakukan oleh kandidat tertentu terhadap pemilik modal. Minimnya biaya kampanye ini terjadi karena ruang lingkup kampanye yang kecil yaitu melalui DPRD. Maka rakyat akan sangat selektif juga dalam memilih dan menempatkan anggota legislatif yang cerdas. Posisi partai politik akan semakin baik karena menyiapkan kader-kader terbaik dalam partainya masing-masing.

Oleh karena pemilihan dilakukan oleh DPRD maka korelasi antara DPRD dan Bupati akan membentuk simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) terutama sinergi program untuk kepentingan pembangunan yang berkesinambungan. Calon kepala daerah benar-benar dilihat dari kompentensi dan track record qualifikasinya sehingga tidak memilih pemimpin kucing di dalam karung atau kandidat kutu loncat, yang mempunyai kekuasaan uang, masa dan lainnya tanpa memiliki qualifikasi, kompetensi, akuntabilitas yang justru sering menurukan pamor partai politik tertentu akibat ketidak mampuan kandidat itu sendiri. Oleh karena itu para pemodal yang sering berlindung dibalik kandidat tertentu tidak lagi merajalela menanamkan investasinya melalui kandidat tertentu yang mereka dukung.

Pemilihan melalui DPRD juga tidak selamanya baik. Banyak kekurangan juga yang ditemukan dalam proses demokrasi melalui pemilihan DPRD. Terutama hal dasar yang di rasakan oleh masyarakat adalah tidak memilih secara langsung sesuai dengan hati nurani mereka sendiri. Ini menunjukkan rakyat tidak lagi aktif dalam proses demokrasi secara langsung. Lebih kurang rakyat juga harus menahan napas karena peluang kandidat independen sangat kecil untuk diajukan dalam rapat paripurna DPRD dan tidak memiliki konsolidiasi politik yang baik.

Pendekatan kepala daerah yang di pilih melalui DPRD cenderung lebih dekat kepada DPRD  daripada rakyat. Karena konsolidasi politik lebih kuat lahir dari partai politik pendukung. Kepala daerah akan lebih banyak mengikuti politic will (kemauan politik partai pendukung) daripada kemauan rakyat. Kasarnya, kepala daerah akan lebih memanjakan kepentingan DPRD daripada kepentingan umum rakyat.

Namun demikian semua proses demokrasi memiliki kekurangan dan kelebihan, tergantung kepada kemauan politik pelaksana dan kepentingan politik para elit politik. Naik-turunnya kepentingan politik kembali kepada setiap kepentingan negara yang tidak terlepas dari dinamika sosial masyarakat dan gejolak politik kebangsaan kita.

 

Nama                        : Dr.Y. Payzon Aituru, S.H., M. Sc
TTL                           : Aworket, 26 Agustus 1983
Nomor Induk Dosen    : 12-2608-83-01
Pekerjaan                  : Dosen FHUNIYAP PAPUA
Alamat                      : Jl. KOMPLEKS EX BATIK JDF
RT/RW                      : 002/001
Kel/Desa                   : YABANSAI
Kecamatan               : HERAM
Agama                     : Katholik
Alamat Email           : [email protected]
Contact Person        : 081248098152

Berikan Komentar Anda