BREAKING NEWS
Ingin Konsultasi Masalah Hukum di Keerom, Sekarang Sudah Ada LBH Papua Justice & Peace di Arso
Sidak Kadinas PU Papua, Tidak Di Lokasi Proyek, Lima Konsultan Terancam di Black List
8 Januari Pendaftaran Pilgub Papua 2018, Modal 9 Kursi Saja Bisa Usung Pasangan Calon !
1.350 Prajurit Pengawal Perbatasan RI – PNG Diharap Berguna Bagi Masyarakat dan Bisa ‘Jaga Kelakuan’
Mimpi Nabire Kabupaten Swasembada Pangan, Babinsa Diminta Awasi Distribusi Pupuk Agar Tidak Ada Penyelewengan
Tahun 2017, Pemprov Papua Gelontorkan 250 Miliar Untuk Benahi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Tolikara
Kali Keenam, Satgas Yonif 512 / QY Temukan Ladang Ganja di Perbatasan RI – PNG
Meski Belum Bisa Difungsikan, September 2018 Jembatan Holtekamp Tetap Akan Diresmikan ?
Program Tentara Masuk Sekolah di Papua, Perlukah ?
Idrus Marham Dinilai Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketum
DPD Golkar Papua Dukung Munaslub dan Pencalonan Airlangga Hartarto Maju Ketum
Survei: Mayoritas Pemilih di 16 Kabupaten Inginkan Paulus Waterpauw Jadi Gubernur
Merokok, Dapat Lempar Dengan Asbak Dari Sekda, Laki – Laki Ini Cabut Aduannya di Polda Papua
Hari Bhakti PU Ke- 72, Wagub Akui Pembangunan Infrastruktur di Papua Membaik, PUPR Target Jalan Trans Papua Tuntas 2019
Korem 174/ATW Bersama Pemda Merauke Tanam Perdana Padi dan Jagung Seluas 216 Hektar
Gelar Pendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan, Berharap Pemuda Keerom Jadi Pemimpin Masa Depan
KEEROM DEKLARASI TOLAK NARKOBA
Klemen Tinal Canangkan Regenerasi Total di DPD Golkar Papua
MURI Akui Lomba Mewarnai Gambar Lambang Negara Dengan 22.205 Peserta di Bulan Penuh Kasih Kodam XVII/Cenderawasih Bisa Dicatatkan Sebagai Rekor Baru
Perayaan Natal PMTU, Djuli Mambaya Ajak Masyarakat Toraja Utara Dukung Pembangunan di Papua

KPU RI dan Bawaslu RI Anulir SK Diskualifikasi Paslon TOFAN di Pilkada Yapen

Jayapura (LP)—Akhirnya KPU RI menganulir SK KPUD Kepulauan Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 20017 Tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.

Melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2017 Tentang Pembatalan Keputusan KPU Kepulauan Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 20017, yang ditanda tangani oleh Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, KPU RI memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervise dan memerintahkan KPU Kepulauan Yapen untuk membatalkan SK Pembatalan terhadap Paslon Tony Tesar – Frans Sanadi, dan selanjutnya KPU harus segera melakukan Pleno Penetapan Perolehan Suara, dengan tenggat waktu 3 x 24 jam untuk segera melaporkan hasil dari apa yang sudah di tugaskan oleh KPU RI.

Surat KPU RI tersebut juga mempetimbangkan surat dari Bawaslu tertanggal 22 Maret 2017 Tentang Penundaan Pelaksanaan SK Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 20017 yang dikeluarkan oleh KPUD Kepulauan Yapen.

Baca Juga:  Ini Penjelasan Keluarga Pengancam Bupati Keerom Dengan Panah

Dalam surat Bawaslu RI yang ditanda tangani oleh Prof. DR. Muhammad, SIP, M.Si tersebut dijelaskan bahwa Bawaslu telah menerima informasi berupa foto dokumen SK KPUD Kepulauan Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 20017 dari salah satu anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat atas nama Liberth Kristo Ibo, S.Sos, SH, MH dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI tanggal 22 Maret.

Sehingga Bawaslu RI dalam suratnya yang ditujukan ke Ketua KPU RI meminta agar KPU RI memeriksa keabsahan SK KPUD Kepulauan Yapen dimaksud, dan agar KPU RI meminta kepada KPUD Kepulauan Yapen untuk menunda pelaksanaan SK dimaksud sampai dengan selesainya proses tindak lanjut laporan yang tengah di tangani oleh Bawaslu RI.

Baca Juga:  PDRI Minta Pilwalkot Jayapura di Ulang, MK Tolak Karena Tak Punya Legal Standing

Sebelumnya Panwaslu Kepulauan Yapen mengeluarkan SK Rekomendasi Nomor : 35/K.PANWAS – KAB.YP/III/2017 Tentang Pembatalan / Diskualifikasi dari Pilkada Paslon Tony Tesar – Frans Sanadi karena Panwaslu hasil pemeriksaan dan diyakini yang bersangkutan telah melanggar Pasal 71 ayat 1, 3 dan 5 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, dimana paslon TOFAN sebagai petahana diduga telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk menguntungkan atau memenangkan dirinya sebagai salah satu paslon.

Dimana berdasarkan Surat Rekomendasi itu KPU Kepulauan Yapen melakukan pleno dan keluar SK Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 20017 Tentang pembatalan Tony Tesar – Frans Sanadi, meski KPU RI telah mengeluarkan surat ke KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi dan pendampingan terkait Surat Rekomendasi Panswas Kepulauan Yapen dimaksud, tetapi KPD Kepulauan Yapen mengabaikan surat KPU RI kepada KPU Provinsi dimaksud dan sehari kemudian langsung melakukan pleno pembatalan dengan alasan deadline UU, karena KPUD wajib menindak lanjuti Rekomendasi Panwas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh UU, kalau tidak berarti KPU Kepulauan Yapen juga kena sanksi.

Baca Juga:  KEEROM DEKLARASI TOLAK NARKOBA

“posisi kami buah simalakama, kami tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwas salah, menindak lanjuti Rekomendasi Panwas juga dianggap salah, yang penting kami bekerja sesuai aturan saja, sudah di pleno pembatalan, kalau ada yang kurang berkenan silahkan menempuh jalur hukum”, kata Ketua KPU Kepulauan Yapen Moris Muabuai, beberapa waktu lalu.

Hingga hari ini, lingkarpapua.com yang beberapa kali mencoba konfirmasi Ketua KPUD Kepulauan Yapen terkait surat anulir dari Bawaslu RI dan KPU RI dimaksud tidak menjawab. (walhamri wahid)

Berikan Komentar Anda