BREAKING NEWS
‘Bola Liar’ Isu SARA di Sosial Media Jelang Pilgub Papua 2018
Ini Dua Opsi Pemda Keerom Untuk Korban Kebakaran di Arso Kota
Ini Daftar Nama 26 Bakal Paslon Yang Sudah Jalani Tes Kesehatan di Pilkada Serentak Papua 2018
Wabah di Asmat, Waket DPRP Bilang Kadinkes Provinsi dan Kabupaten Gagal, Harus Diganti !
Berkas Bakal Cagub – Cawagub Papua ‘Hanya Lewat’ di DPRP, Pansus Pilgub Protes
Mahar Politik, Perilaku Koruptif Politisi dan Penguasa
Pilkada Papua 2018, IDI Jamin Hasil Pemeriksaan Kesehatan Independen dan Bebas Intervensi
Pemkab Keerom dan BPJS Teken MoU, Proteksi Masyarakat
Pangdam Perintahkan Babinsa Lakukan Sosialisasi Pentingnya Imunisasi dan Hidup Sehat
Sebarkan Tim Ke 8 Distrik di Asmat, Danrem 174/ATW Pastikan Penanganan Langsung Dilakukan
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris

Sarmi dan Mappi Ditolak, Tolikara PSU, Intan Jaya Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan

Jakarta (LP)— Hari ini, Senin (3/4/2017) sebanyak 22 perkara gugatan Perkara Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah di bacakan putusan dismissal oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, dimana dari 22 PHP yang di putus hari ini, di dalamnya ada 6 gugatan dari Provinsi Papua dan 1 gugatan dari Provinsi Papua Barat.

Adapun 3 gugatan dari Kabupaten Sarmi ditolak, 1 gugatan dari Kabupaten Mappi yang juga di tolak, sedangkan 1 gugatan dari Kabupaten Tolikara di putus pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU), sedangkan 1 gugatan dari Kabupaten Intan Jaya diputuskan melanjutkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan.

Dari informasi yang berhasil dihimpun lingkarpapua.com dari beberapa pihak dan seperti dilansir beritasatu.com, bahwa pembacaan putusan dilakukan setelah Hakim Mahkamah Konstitusi menggelar dua tahapan persidangan yakni sidang pendahuluan dan sidang mendengarkan keterangan KPU dan pihak terkait untuk masing – masing pemohon.

Dimana beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim MK dalam memutus putusan dismissal diantaranya meliputi legal standing pemohon, tenggat waktu pengajuan permohonan, peselisihan mengenai perolehan suara, dan atau batas selisih perolehan suara dengan peraih suara terbanyak.

Baca Juga:  Kapolda Papua Bantah Berita PapuaNews.id Soal Tertangkapnya Provokator dan Penyebar Isu Pembakaran Alkitab Yang Dikaitkan Dengan Kasus Ahok dan Simpatisan KNPB

"Jadi, hakim MK akan memperhatikan hal-hal tersebut. Yang punya legal standing sebagai Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah, permohonan diajukan paling lama 3 hari kerja sejak diumumkan hasil perolehan suara oleh KPU setempat, obyek sengketa mengenai perolehan suara, dan permohonan memenuhi ketentuan ambang batas selisih perolehan suara 0,5 sampai 2 persen sebagaimana diatur dalam UU Pilkada," jelas Fajar Laksono, Jubir MK seperti dilansir beritasatu.com.

Sidang putusan dismissal ini merupakan tahap penentuan dilanjutkan atau tidaknya permohonan sengketa pilkada untuk dibahas lebih jauh dalam sidang panel/pleno bersama delapan Hakim MK.

Sidang putusan dismissal dimulai sejak pukul 09.00 WIB di dua Ruang Sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dan direncanakan besok Selasa, (4/4/2017) kembali MK akan membacakan putusan dismissal untuk 21 perkara lainnya.

Baca Juga:  Hari Juang Kartika, Kodim 1707/ Merauke Bersama Pelajar dan Mahasiswa Tanam Seribu Anakan Pohon Akasia

Dalam akaun Facebooknya, Saly Maskat, fungsionaris Partai Hanura Papua yang berada di Gedung MK, Senin (3/4/2017) semalam memposting hasil putusan dismissal untuk 20 kabupaten dan 2 kota dengan hasil sebagai berikut, (1) Kab. Bengkulu Tengah (permohonan pemohon ditolak), Kab. Tebo (permohonan pemohon ditolak ), (3) Kab. Buton (permohonan pemohon ditolak), (4) Kota Sorong (permohonan pemohon ditolak), (5) Kab. Mappi (permohonan pemohon ditolak).

(6) Kab. Jepara (permohonan pemohon ditolak), (7) Kab. Aceh Timur (permohonan pemohon ditolak), (8) Kab. Aceh Singkil (permohonan pemohon ditolak), (9). Kab. Halmahera Tengah (permohonan pemohon ditolak), (10). Kota Batu (permohonan pemohon ditolak), (11) Kab. Maluku Tenggara Barat (1) (permohonan pemohon ditolak), (12) Kab. Maluku Tenggara Barat (2) (permohonan pemohon ditolak)

(13) Kab. Tolikara (PSU), (14) Kab. Buru (permohonan pemohon ditolak), (15). Kab. Sarmi (1) (permohonan pemohon ditolak), (16) Kab. Sarmi (2) (permohonan pemohon ditolak), (17) Kab. Sarmi (3) (permohonan pemohon ditolak), (18) Kab. Kepulauan Sangihe (permohonan pemohon ditolak), (19) Kab. Intan Jaya (Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan), (20) Kab. Pidie (permohonan pemohon ditolak), (21) Kab. Bireuen (permohonan pemohon ditolak), (22) Kab. Aceh Barat Daya (permohonan pemohon ditolak).

Baca Juga:  Panti Asuhan SHALOM Arso VIII, Tempat Memprihatinkan, Tapi Tak Pernah Kelaparan

Ketua KPUD Kabupaten Sarmi, Iwan Keliwar saat dikonfirmasi semalam via SMS terkait kebenaran ditolaknya 3 gugatan dari Kabupaten Sarmi, hingga berita ini dimuat tidak membalas SMS konfirmasi lingkarpapua.com.

Namun Suardi Amir, salah satu Komisioner KPUD Sarmi membenarkan putusan dimaksud.

Sedangkan terkait putusan PSU untuk Kabupaten Tolikara dan putusan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan untuk Pilkada Intan Jaya, Tarwinto, Komisioner KPU Provinsi Papua saat dikonfirmasi lingkarpapua.com via SMS semalam juga membenarkan putusan dimaksud.

Sedangkan gugatan dari Kabupaten Mappi yang juga ditolak, Wakil Bupati Mappi terpilih, Jaya Ibnu Suud membenarkan putusan MK dimaksud. (walhamri wahid)

Berikan Komentar Anda

Tags:
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close