BREAKING NEWS
Ingin Konsultasi Masalah Hukum di Keerom, Sekarang Sudah Ada LBH Papua Justice & Peace di Arso
Sidak Kadinas PU Papua, Tidak Di Lokasi Proyek, Lima Konsultan Terancam di Black List
8 Januari Pendaftaran Pilgub Papua 2018, Modal 9 Kursi Saja Bisa Usung Pasangan Calon !
1.350 Prajurit Pengawal Perbatasan RI – PNG Diharap Berguna Bagi Masyarakat dan Bisa ‘Jaga Kelakuan’
Mimpi Nabire Kabupaten Swasembada Pangan, Babinsa Diminta Awasi Distribusi Pupuk Agar Tidak Ada Penyelewengan
Tahun 2017, Pemprov Papua Gelontorkan 250 Miliar Untuk Benahi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Tolikara
Kali Keenam, Satgas Yonif 512 / QY Temukan Ladang Ganja di Perbatasan RI – PNG
Meski Belum Bisa Difungsikan, September 2018 Jembatan Holtekamp Tetap Akan Diresmikan ?
Program Tentara Masuk Sekolah di Papua, Perlukah ?
Idrus Marham Dinilai Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketum
DPD Golkar Papua Dukung Munaslub dan Pencalonan Airlangga Hartarto Maju Ketum
Survei: Mayoritas Pemilih di 16 Kabupaten Inginkan Paulus Waterpauw Jadi Gubernur
Merokok, Dapat Lempar Dengan Asbak Dari Sekda, Laki – Laki Ini Cabut Aduannya di Polda Papua
Hari Bhakti PU Ke- 72, Wagub Akui Pembangunan Infrastruktur di Papua Membaik, PUPR Target Jalan Trans Papua Tuntas 2019
Korem 174/ATW Bersama Pemda Merauke Tanam Perdana Padi dan Jagung Seluas 216 Hektar
Gelar Pendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan, Berharap Pemuda Keerom Jadi Pemimpin Masa Depan
KEEROM DEKLARASI TOLAK NARKOBA
Klemen Tinal Canangkan Regenerasi Total di DPD Golkar Papua
MURI Akui Lomba Mewarnai Gambar Lambang Negara Dengan 22.205 Peserta di Bulan Penuh Kasih Kodam XVII/Cenderawasih Bisa Dicatatkan Sebagai Rekor Baru
Perayaan Natal PMTU, Djuli Mambaya Ajak Masyarakat Toraja Utara Dukung Pembangunan di Papua

Lima Komisioner KPU Yapen di Non Aktifkan, Pleno Suara Ulang Tunggu Putusan MK

Tarwinto, anggota Komisioner KPU Provinsi Papua

Jayapura (LP)— Akibat mengabaikan perintah KPU RI melalui KPU Provinsi untuk membatalkan SK KPU Kepulauan Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 Tentang Pembatalan Pasangan Calon Tony Tesar – Frans Sanadi sebagai Bupati – Wakil Bupati Kepulauan Yapen 2017, kelima Komisioner KPU Kepulauan Yapen akhirnya mendapatkan sanksi administrasi dari KPU RI.

“benar, sudah kita non aktifkan semuanya, sementara KPU Provinsi Papua yang mengambil alih tahapan Pilkada Kepulauan Yapen, sampai ada keputusan selanjutnya, akibat dari tindakan KPU Yapen yang mengabaikan surat KPU RI sebelumnya”, kata Tarwinto, salah satu Komisioner KPU Provinsi Papua menjawab SMS konfirmasi yang di kirimkan Lingkar Papua, Jumat (7/4/2017).

Baca Juga:  Dana Pilgub Papua 2018 Rp. 1,03 Triliun, Setara APBD Satu Kabupaten

Menurut Tarwinto, sebelumnya sudah ada Surat KPU RI Nomor : 24/KPU/III/2017 yang memerintahkan KPU Provinsi agar memerintahkan KPU Kepulauan Yapen membatalkan SK KPUD yang mendiskualifikasi pasangan calon Tony Tesar – Frans Sanadi, dan menunda pleno penetapan perolehan suara hasil PSU, tetapi KPUD Kepulauan Yapen mengabaikan perintah dimaksud dan tetap melaksanakan pleno.

“membalas surat KPU RI, mereka (KPUD Kep. Yapen-Red) melalui suratnya Nomor : 65/KPU-Kab/030 434110/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017 yang pada intinya tidak dapat membatalkan SK-nya yang telah membatalkan paslon Tony Tesar – Frans Sanadi, makanya KPU RI memerintahkan kami untuk memberikan sanksi administrasi”, jelas Tarwinto.

Dari dokumen yang diterima Lingkar Papua, KPU RI dalam suratnya bernomor :  257/KPU/IV/2017 tertanggal 4 April 2017 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua dengan perihal Pembatalan Keputsan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 24/KPU/III/2017, KPU RI selain memerintahkan menon aktifkan Ketua dan anggota KPU Yapen, juga memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusan KPUD Nomor : 24/KPU/III/2017 yang telah mendiskualifikasi pasangan calon Tony Tesar – Frans Sanadi.

Baca Juga:  "35 TAHUN TANAH KAMI DI RAMPAS DENGAN TIPU DAYA OLEH PEMERINTAH DAN PTPN II ARSO"

“kita belum tindak lanjuti terkait pembatalan SK dimaksud, karena masih menunggu hasil dari gugatan terhadap SK 26 KPU Kepulauan Yapen yang telah menetapkan pleno perolehan Suara di Pilkada Yapen yang saat ini telah di daftarkan ke MK”, balas Tarwinto melalui SMS.

Menurutnya setelah ada putusan dari MK, barulah KPU Provinsi Papua akan melakukan pleno pembatalan dan mengaktifkan kembali status calon Tony Tesar – Frans Sanadi, sehingga dapat di ikut sertakan dalam pleno Perhitungan suara ulang kalau diperintahkan oleh MK nantinya.

“belum ada pleno ulang, SK KPU Nomor 26 masih di uji dulu di MK, nantilah kita lihat hasilnya bagaimana”, katanya lagi.

Baca Juga:  THEYS ELUAY, KINI TAK KESEPIAN LAGI !

Ketua KPU Kepulauan Yapen, Moris Muabuai ketika di konfirmasi Lingkar Papua melalui SMS, hingga berita ini di naikkan belum menanggapi SMS konfirmasi dimaksud. (walhamri wahid)

Berikan Komentar Anda

Tags: