BREAKING NEWS
Ingin Konsultasi Masalah Hukum di Keerom, Sekarang Sudah Ada LBH Papua Justice & Peace di Arso
Sidak Kadinas PU Papua, Tidak Di Lokasi Proyek, Lima Konsultan Terancam di Black List
8 Januari Pendaftaran Pilgub Papua 2018, Modal 9 Kursi Saja Bisa Usung Pasangan Calon !
1.350 Prajurit Pengawal Perbatasan RI – PNG Diharap Berguna Bagi Masyarakat dan Bisa ‘Jaga Kelakuan’
Mimpi Nabire Kabupaten Swasembada Pangan, Babinsa Diminta Awasi Distribusi Pupuk Agar Tidak Ada Penyelewengan
Tahun 2017, Pemprov Papua Gelontorkan 250 Miliar Untuk Benahi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Tolikara
Kali Keenam, Satgas Yonif 512 / QY Temukan Ladang Ganja di Perbatasan RI – PNG
Meski Belum Bisa Difungsikan, September 2018 Jembatan Holtekamp Tetap Akan Diresmikan ?
Program Tentara Masuk Sekolah di Papua, Perlukah ?
Idrus Marham Dinilai Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketum
DPD Golkar Papua Dukung Munaslub dan Pencalonan Airlangga Hartarto Maju Ketum
Survei: Mayoritas Pemilih di 16 Kabupaten Inginkan Paulus Waterpauw Jadi Gubernur
Merokok, Dapat Lempar Dengan Asbak Dari Sekda, Laki – Laki Ini Cabut Aduannya di Polda Papua
Hari Bhakti PU Ke- 72, Wagub Akui Pembangunan Infrastruktur di Papua Membaik, PUPR Target Jalan Trans Papua Tuntas 2019
Korem 174/ATW Bersama Pemda Merauke Tanam Perdana Padi dan Jagung Seluas 216 Hektar
Gelar Pendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan, Berharap Pemuda Keerom Jadi Pemimpin Masa Depan
KEEROM DEKLARASI TOLAK NARKOBA
Klemen Tinal Canangkan Regenerasi Total di DPD Golkar Papua
MURI Akui Lomba Mewarnai Gambar Lambang Negara Dengan 22.205 Peserta di Bulan Penuh Kasih Kodam XVII/Cenderawasih Bisa Dicatatkan Sebagai Rekor Baru
Perayaan Natal PMTU, Djuli Mambaya Ajak Masyarakat Toraja Utara Dukung Pembangunan di Papua

PW NU dan GP ANSHOR Papua Tolak HTI ‘Beroperasi’ di Papua

(Kiri) Uztad Toni Wanggai (Ketua PW NU Papua), (Kanan) Amir Madubun, SH, MH (Ketua GP ANSHOR Papua)

Jayapura (LP)— Ketua Pimpinan Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua menolak dengan tegas kehadiran salah satu organisasi islam yang berideologi dan mencita – citakan tegaknya Khilafah Islamiyah di bumi NKRI dan menentang ideologi Pancasila.

“kita tolak tegas kehadiran HTI di Papua, yang nampaknya mulai massif mengkampanyekan soal khilafah ini, karena selama ini HTI terang – terangan mengkampanyekan khilafah islamiyah, meski dengan cara damai, tapi jelas – jelas ide – ide itu bertentangan dengan Pancasila, dan kami PW NU Papua menolak dengan tegas keberadaan organisasi HTI ini di Papua”, tegas Uztad Tony Wanggai, Ketua PW NU Provinsi Papua melalui chatting inboks dengan Lingkar Papua semalam.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Gerakan Pemuda Anshor Provinsi Papua dan Papua Barat semalam, melalui saluran telepon, Amir Madubun, SH, MH mengatakan mereka sudah memantau dan menelisik pergerakan organisasi ini di Papua selama ini.

“dalam waktu dekat ini kita ada aksi menolak keberadaan organisasi HTI ini, karena mereka terang – terangan menolak Pancasila sebagai ideology NKRI, dan mereka mengkampanyekan Khilafah Islamiyah, ini yang kita tidak inginkan, dalam waktu dekat kita ada aksi bertepatan terkait HTI dengan serangkaian kegiatan Harlah GP Anshor”, kata Amir Madubun.

Baca Juga:  Beredar Video Penyiksaan Warga Papua Diduga oleh TPN – OPM, Ketua DPRP Nilai Itu Kriminal Bukan Perjuangan

Baik Uztad Tony Wanggai maupun Amir Madubun menegaskan bahwa sikap kedua organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang di pimpinnya itu bukan hanya berlaku di Papua, namun berlaku nasional sesuai dengan petunjuk dari Rais Syuriyah PBNU, KH. Ahmad Ishomuddin, yang mengatakan  "Lawan saja orang-orang khilaf yang ingin mengganti NKRI dengan sistem khilafah."

Lebih lanjut Uztad Tony Wanggai menjelaskan bahwa ada banyak muslim yang tergabung dalam kelompok radikal seperti Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS)/Daulah Islamiyyah fi al-'Iraq wa al Syam (DAISH), al-Qaedah, dan Hizbut Tahrir (HT) yang berilusi ingin mewujudkan Daulah Islamiyyah (Negara Islam).

Kelompok tersebut sangat anti terhadap sistem demokrasi. Mereka punya hobi menggelar demonstrasi yang mendorong tegaknya kembali sistem khilafah dan penegakan syariat Islam (tathbiq al-syrari'ah al-Islamiyyah).

“ISIS dan al-Qaedah kita tahu gunakan kekerasan dan teror, tapi HTI pake cara yang beda, jalan damai, tapi mereka terang-terangan menyuarakan ide-ide menentang keabsahan NKRI”, kata Uztad Tony Wanggai yang menyayangkan selama ini pemerintah terkesan membiarkan dan tidak ada tindakan apapun, bahkan bisa dikatakan selama ini hanya ulama – ulama NU dan organisasi kepemudaan GP Anshor yang menolak keberadaan HTI ini.

Menurutnya, islam sesungguhnya tidak menentukan khilafah sebagai sistem pemerintahan yang absah satu-satunya, meskipun sistem ini pernah ada dalam sejarah umat Islam.

“Kita bebas memilih dan menentukan sistem pemerintahan mana pun sepanjang urusan duniawi rakyatnya dapat diatur dengan sebaik-baiknya dan urusan agama dapat selalu terjaga dan bebas dilaksanakan. Sebab yang penting adalah substansinya, bukan apa bentuknya”, tegas Uztad Tony Wanggai lagi.

Ketika semua negara di dunia ini telah berubah menjadi nation state atas dasar kehendak dan kesepakatan masing-masing rakyatnya, maka Khilafah Islamiyyah apalagi yang bersifat global tidaklah relevan lagi.

Ide Khilafah tersebut sebagai hasil ijtihad politik  pada masa lalu umat Islam kini sudah diganti dengan model nation state (negara bangsa) di seluruh penjuru dunia.

“Tidak wajib bagi individu umat Islam ikut serta menegakkan khilafah kembali, bahkan tidak berdoa bila kita menentangnya, krena dalam kitab Al-Qur'an kata "khilafah" tidak pernah sekalipun disebutkan, menegakkan kembali sistem khilafah akan menimbulkan perselisihan di kalangan rakyat banyak tentang siapa khalifah yang disepakati umat dan saya duga kuat tidak akan ada satu negara pun di dunia ini yang mau menyerahkan kedaulatannya secara damai kepada para "pejuang" berdirinya sistem khilafah”, kata Uztad Tony Wanggai mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan ini adalah pendapat para ulama NU, yang disampaikan oleh Rais Syuriyah PBNU, KH. Ahmad Ishomuddin.

Menurutnya, memaksakan kehendak demi tegaknya sistem khilafah dan penerapan syariat Islam pasti membahayakan keutuhan NKRI, yakni mengakibatkan disintegrasi bangsa dan chaos.

“Pemerintah tidak boleh diam, harusnya bertindak cepat, bubarkan semua kelompok yang anti terhadap Pancasila, ide khilafah dari orang-orang Islam yang sedang khilaf, buta sejarah dan tidak menghargai para ulama pejuang NKRI itu harus dilawan dengan cara melarangnya agar rakyat tidak berselisih dan saling menumpahkan darah karenanya”, kata Uztad Tony Wanggai lagi. (amr/R1)

Berikan Komentar Anda

Tags: