BREAKING NEWS
Pemkab Keerom dan BPJS Teken MoU, Proteksi Masyarakat
Pangdam Perintahkan Babinsa Lakukan Sosialisasi Pentingnya Imunisasi dan Hidup Sehat
Sebarkan Tim Ke 8 Distrk di Asmat, Danrem 174/ATW Pastikan Penanganan Langsung Dilakukan
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris
JWW-HMS Membaca Headline Freeport & Koroway
Ada Perjanjian Rahasia Dibalik Jatah 10% Saham Freeport Untuk Papua ?
Berkas Cagub – Cawagub Papua Sudah di Meja DPRP, Uji Keaslian Orang Papua, MRP Rencana Wawancara Dengan ‘Bahasa Ibu’
Calon Tunggal Yang Tak Tertandingi
JWW Ajak Relawannya Patahkan Prediksi Kerawanan Konflik di Papua Selama Pilgub
Jalani Tes Kesehatan 5 Jam, Wetipo Ingatkan Tim Dokter Jangan Mau di Intervensi
Banjir Air Mata Mengantar Bupati Keerom ke Peraduan Terakhir

Lima Bulan Tidak Gajian, Empat Tahun SK PNS Tra’ Jelas, Puluhan CPNS K2 Kabupaten Keerom Demo

Puluhan CPNS K2 Kabupaten Keerom melakukan aksi demo damai mempertanyakan kejelasan nasib mereka yang sudah 4 tahun tidak diangkat – angkat sebagai PNS, dan juga hak – hak mereka yang sudah 5 bulan tidak menerima gaji. (Foto : dok. Ist)

 

Keerom (LP)— Lima bulan lamanya puluhan CPNS Formasi K2 di Kabupaten Keerom tidak menerima gaji, padahal mereka memiliki keluarga yang harus di hidupi, beberapa diantaranya masih bisa bertahan karena sokongan keluarga ataupun usaha sampingan lainnya, namun karena dari waktu – ke waktu tidak ada kejelasan, sehingga Senin (22/5/2017) puluhan CPNS K 2 Kabupaten Keerom melakukan demo di kantor Bupati Keerom.   

 

“Kami lima bulan tidak terima gaji, awalnya dibilang dalam waktu dekat segera diangkat, jadi gaji sebagai PNS sudah bisa jalan, tapi sampai sekarang belum jelas, padahal kami punya keluarga yang harus dihidupi, jadi selama lima bulan ini kami tidak menerima gaji walau tiap hari masuk kantor”, kata salah seorang pendemo kepada Lingkar Papua usai aksinya.

Menurutnya selama ini mereka bersabar dan tidak terlalu menuntut, karena kabarnya dalam waktu dekat akan ada kejelasan status menjadi PNS, juga berkembang informasi karena status mereka bakal di angkat sebagai PNS sehingga honornya juga harus di hentikan dalam lima bulan berjalan ini, sejak Januari 2017 lalu.

Bukan hanya soal belum terbayarnya hak – hak mereka dalam lima bulan ini yang menjadi keluhan, para pendemo tersebut juga mempertanyakan soal kejelasan SK PNS mereka, karena sejak di umumkan lulus dalam seleksi CPNS K2 tahun 2013, sudah 4 tahun ini mereka tidak mendapatkan kejelasan soal status mereka, karena belum ada SK PNS.

Baca Juga:  ‘OAP Harus Dapat Kesempatan Seluasnya Kuliah di Uncen !’

Padahal jika berkaca dari beberapa daerah lain, tindaklanjut pengangkatan telah dilakukan, bahkan telah dilakukan penyerahan SK PNS.

Dari tuntutan yang dilontarkan, puluhan tenaga honor ini mempertanyakan tindaklanjut Pemerintah Kabupaten Keerom dalam mengurus SK PNS lulusan K2. Karena mereka merasa aneh dalam rentan waktu yang sangat lama, hingga sekarang hal tersebut belum juga selesai.

Apalagi adanya kabar bahwa, batas waktu pengurusan yang ditentukan pemerintah pusat hanya sampai bulan Juni mendatang. Jika bagi daerah yang tidak mengurus, secara otomatis kelulusan K2 akan dianggap gugur atau hangus.

“Ini sudah diakhir Mei, kami dengar tanggal 6 Juni itu batas akhir kepengurusan, tapi sampai sekarang tidak jelas. Bagaimana ini, kami sudah menunggu sekian tahun, apakah harus hangus begitu saja,” beber salah satu tenaga honorer yang ikut berdemo.

Wakil Bupati Keerom, Muh. Markum, SH saat menerima aksi demo puluhan tenaga honorer mengungkapkan, dari 884 lulusan sebanyak 170 orang dinyatakan tidak memenuhi kriteria lulusan K2, karena terbentur dalam kelengkapan administrasi baik ijasah, umur maupun keberadaannya saat ini.

“Yang 714 itu sudah memenuhi kriteria dari seleksi yang bapak ibu laksanakan. Sesudah itu dilakukan verifikasi semua sudah selesai dan SK CPNS dalam penandatangan Bupati,” ujarnya dihadapan pendemo.

Baca Juga:  Menangkan Tender 21 Miliar, Ini 8 Rute Penerbangan Perintis Yang Dilayani Dmonim Air

Markum, juga menjelaskan untuk sekarang pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan untuk pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk itu dalam prajabatan pihaknya masih menunggu intruksi teknis dari pemerintah pusat. Namun tahun ini Pemerintah Kabupaten Keerom telah menganggarkan pelaksanaan prajabatan didalam APBD Tahun 2017.

“Semua akan dilaksanakan, tapi teknis pelaksanaan bukan serta merta Bupati langsung bisa atur tapi tunggu petunjuk dari pusat dulu, saya sudah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, katanya sudah dianggarkan di APBD kita”, kata Markum kepada para pendemo.

Sedangkan untuk 170 orang yang tidak memenuhi kriteria, Markum, membeberkan terdapat masalah kelengkapan administasi yang hingga kini masih dikoordinasikan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Perwakilan Papua maupun Menpan.

“Dari 170 orang mohon maaf kemarin ditemukan ada yang berijasah palsu. Ini jelas tidak bisa masuk. Karena dalam system aplikasi tidak bisa direkayasa. Tidak bisa ijasah palsu masuk. Ada ijasah yang di tipex baru ditulis nama lain. Ini jelas tidak bisa,” ungkapnya tanpa menyebut siapa oknum yang menggunakan ijasah palsu.

Sementara persoalan insentif yang belum diterima sejak Januari, Markum kepada para pendemo menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa mengambil keputusan, karena masalah tersebut diluar tupoksinya sebagai Wakil Bupati. Namun dirinya berjanji akan mengkoordinasikan hal tersebut kepada Sekretaris Daerah.

Baca Juga:  Kemendagri ‘Pending’ Proses Pelantikan Bupati Tolikara Terpilih ?

Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan SDM Kabupaten Keerom, Hendrik Borotian menjelaskan, terkait adanya pernyataan yang dilontarkan pendemo bahwa ada nama-nama yang diindikasikan tidak lulus K2 namun menerima NIP, dirinya menilai hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan. Karena dalam kepengurusan K2 pihaknya harus menginput data melalui aplikasi yang online dengan data base milik BKN.

“Di aplikasi yang kita ikut di BKN itu adalah yang 884 itu, kalau diluar itu tidak bisa (diinput datanya). Jadi kalau ada yang bilang tidak ikut tes, tidak lulus baru masuk dapat NIP itu tidak bisa. Tapi terima kasih informasinya kami akan cek kembali,” ungkapnya.

Sedangkan 170 orang yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria, hingga saat ini kata Hendrik, pihaknya masih melakukan upaya lewat koordinasi dengan BKN maupun Menpan.

“Karena untuk bisa membuka aplikasi tidak bisa begitu saja, karena harus ada PP baru untuk bisa buka itu. Kalau tidak nanti bisa jadi temuan BPK,” kata Hendrik yang berharap kesabaran dan dukungan dari semua lulusan K2.

Senin (22/5/2017) sore setelah menerima pendemo pada pagi harinya, Wakil Bupati Muh. Markum per telepon kepada wartawan memberikan keterangan tambahan bahwasanya untuk honor lima bulan yang tertunggak, setelah dirinya berkoordinasi dengan Sekda dalam waktu dekat ini akan diselesaikan.

“Jadi saya sudah perintahkan untuk diproses masalah itu, jadi ini nanti Sekda tindaklanjuti baru gaji mereka dibayarkan, tapi SPJ harus masuk dulu baru bisa dibayarkan”, kata Markum via telepon kepada wartawan. (alf/r1)

Berikan Komentar Anda

Tags:
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close