BREAKING NEWS
‘Bola Liar’ Isu SARA di Sosial Media Jelang Pilgub Papua 2018
Ini Dua Opsi Pemda Keerom Untuk Korban Kebakaran di Arso Kota
Ini Daftar Nama 26 Bakal Paslon Yang Sudah Jalani Tes Kesehatan di Pilkada Serentak Papua 2018
Wabah di Asmat, Waket DPRP Bilang Kadinkes Provinsi dan Kabupaten Gagal, Harus Diganti !
Berkas Bakal Cagub – Cawagub Papua ‘Hanya Lewat’ di DPRP, Pansus Pilgub Protes
Mahar Politik, Perilaku Koruptif Politisi dan Penguasa
Pilkada Papua 2018, IDI Jamin Hasil Pemeriksaan Kesehatan Independen dan Bebas Intervensi
Pemkab Keerom dan BPJS Teken MoU, Proteksi Masyarakat
Pangdam Perintahkan Babinsa Lakukan Sosialisasi Pentingnya Imunisasi dan Hidup Sehat
Sebarkan Tim Ke 8 Distrik di Asmat, Danrem 174/ATW Pastikan Penanganan Langsung Dilakukan
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris

Tiga Belas Tahun Disclaimer, Akhirnya Keerom Dapat Opini WDP Dari BPK

Wakil Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH

Keerom (LP)—Setelah kurang lebih 13 tahun lamanya sejak Kabupaten Keerom di terbentuk, selalu mendapatkan opini Disclaimer (Tidak Menyatakan Pendapat), Selasa (30/5/2017) akhirnya untuk pertama kali Kabupaten Keerom bisa mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Dengan meningkatnya status opini dari BPK tentu saja hal tersebut merupakan capaian kinerja yang lebih baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menurut Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, SH hal tersebut bisa diperoleh karena komitmen Pemerintah Keerom untuk memperbaiki berbagai kekurangan selama ini.

“Ini semua karena komitmen daerah, Bupati dan saya beserta semua jajaran OPD memang bekerja keras agar apa yang kurang diperbaiki, makanya kami komitmen serta terukur dalam menjalankan sistem, dan menindaklanjuti temuan-temuan yang ada”, katanya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (31/5/2017).

Baca Juga:  Beredar Foto Kampanye Hitam Atas Lukas Enembe, Pengunggah Ngaku Diteror, Ini Tanggapan DPP Demokrat

Markum juga mengakui kinerja DPRD Keerom yang terus melakukan pengawasan dan memberikan saran, menjadi salah satu kunci keberhasilan Keerom memperoleh WDP.

“Ini juga karena hubungan kerja eksekutif dan legislative sangat baik, sehingga semuanya bisa bersinergi dalam menjalankan sistem kerja sesaui aturan”, kata Markum yang mewakili Bupati Keerom menerima predikat WDP di Kantor BPK.

Ia juga memastikan bahwa raihan opini WDP itu murni hasil kerja keras seluruh jajaran di Pemda Keerom, dan berdasarkan penilaian yang objektif dan terukur dari auditor BPK, dan tidak ada unsur ‘main mata” seperti kasus suap opini WTP yang menjerat Kementerian Desa yang saat ini sedang ramai jadi pemberitaan.

Baca Juga:  Wagub Klemen Tinal Berduka Ditinggal “Sang Kakak”

“Ini semua dinilai dari BPK, kita kerja sesuai aturan. Semua ada peningkatan, memang ada tujuh bagian dalam sistem kita yang harus kita taati salah satunya aset, lalu tindaklanjut temuan sebelumnya, bekerja tepat waktu dan beberapa sistem kerja lainnya,” beber Markum yang membantah jika WDP yang diberikan BPK melalui proses tidak wajar.

Ditanya soal jumlah temuan BPK, Markum mengklaim jumlahnya menurun dari tahun-tahun sebelumnya, namun dirinya belum bisa mentotalkan berapa jumlah keseluruhannya karena belum mempelajari.

“Iya ada temuan yang turun, kemarin sudah diserahkan saya belum pelajari. Tapi saya yakin itu kecil, memang kita dapat opini itu bukan berarti tidak ada temuan, masih ada cuma jumlahnya pasti turun,” kata Markum.

Baca Juga:  Bentang Tengah Sudah Tiba di Jayapura, Jembatan Holtekamp Jadi Jembatan Terlebar Pertama di Indonesia

Disinggung terkait kinerja pemerintah tahun ini yang terkesan lamban, Markum mengakui hal tersebut, namun menurutnya itu terjadi karena berbagai agenda daerah yang wajib dilakukan salah satunya seleksi jabatan yang memang cukup menyita waktu. Namun dirinya optimis status WDP dapat dipertahankan tahun depan, selama sistem kerja yang sekarang ada diikuti dan ditingkatkan.

“Kami optimis (mempertahankan), malah kami target kalau bisa tahun depan meningkat dari WDP ke WTP. Kemarin itukan ada proses OPD itu memang agak lambat, tapi saya yakin selama sistem pengendalian intern kita berjalan maksimal”, kata Wakil Bupati. (alf/R1)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close