BREAKING NEWS
Ingin Konsultasi Masalah Hukum di Keerom, Sekarang Sudah Ada LBH Papua Justice & Peace di Arso
Sidak Kadinas PU Papua, Tidak Di Lokasi Proyek, Lima Konsultan Terancam di Black List
8 Januari Pendaftaran Pilgub Papua 2018, Modal 9 Kursi Saja Bisa Usung Pasangan Calon !
1.350 Prajurit Pengawal Perbatasan RI – PNG Diharap Berguna Bagi Masyarakat dan Bisa ‘Jaga Kelakuan’
Mimpi Nabire Kabupaten Swasembada Pangan, Babinsa Diminta Awasi Distribusi Pupuk Agar Tidak Ada Penyelewengan
Tahun 2017, Pemprov Papua Gelontorkan 250 Miliar Untuk Benahi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Tolikara
Kali Keenam, Satgas Yonif 512 / QY Temukan Ladang Ganja di Perbatasan RI – PNG
Meski Belum Bisa Difungsikan, September 2018 Jembatan Holtekamp Tetap Akan Diresmikan ?
Program Tentara Masuk Sekolah di Papua, Perlukah ?
Idrus Marham Dinilai Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketum
DPD Golkar Papua Dukung Munaslub dan Pencalonan Airlangga Hartarto Maju Ketum
Survei: Mayoritas Pemilih di 16 Kabupaten Inginkan Paulus Waterpauw Jadi Gubernur
Merokok, Dapat Lempar Dengan Asbak Dari Sekda, Laki – Laki Ini Cabut Aduannya di Polda Papua
Hari Bhakti PU Ke- 72, Wagub Akui Pembangunan Infrastruktur di Papua Membaik, PUPR Target Jalan Trans Papua Tuntas 2019
Korem 174/ATW Bersama Pemda Merauke Tanam Perdana Padi dan Jagung Seluas 216 Hektar
Gelar Pendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan, Berharap Pemuda Keerom Jadi Pemimpin Masa Depan
KEEROM DEKLARASI TOLAK NARKOBA
Klemen Tinal Canangkan Regenerasi Total di DPD Golkar Papua
MURI Akui Lomba Mewarnai Gambar Lambang Negara Dengan 22.205 Peserta di Bulan Penuh Kasih Kodam XVII/Cenderawasih Bisa Dicatatkan Sebagai Rekor Baru
Perayaan Natal PMTU, Djuli Mambaya Ajak Masyarakat Toraja Utara Dukung Pembangunan di Papua

Soal Freeport, Perlu Ada Formula Jalan Tengah

Ilustrasi (sumber : http://www.bantuanhukum.or.id/web/usir-freeport-dari-tanah-papua/)

Mengurai benang kusut keberadaan Freeport tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang, perlu berbagai pertimbangan dengan win – win solution, dimana kepentingan Freeport tetap terakomodir tanpa mengabaikan keberadaan masyarakat komunal pemilik ulayat namun juga didukung dengan regulasi dalam konteks sebuah negara berdaulat, tujuh prinsip yang dipaparkan oleh Dr. Velix Wanggai sebagai sebuah peta penyelesaian masalah bisa menjadi sebuah rujukan tentunya

Oleh: Velix Wanggai

Dalam beberapa waktu terakhir ini isu Freeport Indonesia menyita perhatian semua pihak, baik berbagai pihak di dalam negeri maupun di komunitas internasional.

Diakui bahwa perbincangan soal eksploitasi tambang tembaga dan emas oleh Freeport McMoran senantiasa melekat dalam diskursus politik pembangunan nasional maupun politik pembangunan Papua, baik dari sisi positif dan sisi negatif, pro dan kontranya. Tampak semua pemangku kepentingan dengan membela dan mempertahankan posisi dan kepentingannya dengan konstruksi argumentasinya.

Mensikapi isu Freeport Indonesia, tampaknya diperlukan suatu formula jalan tengah, ‘win-win mindset’, dalam menemui solusi bersama yang disepakati semua kepentingan.

PRINSIP PERTAMA, semua pihak harus memiliki platform bersama dalam mencari solusi soal Freeport. Diakui, investasi asing adalah bagian penting dalam pembangunan nasional dan pembangunan Papua.

Suka atau tidak suka, Freeport hadir di Indonesia sejalan dengan sejarah geo-politics dan geo-economics Indonesia di transisi pemerintahan Orde Baru. Bagi rezim Orde Baru, Freeport adalah modal asing pioner dalam struktur ekonomi awal Orde Baru.

Karena itu, berbicara masa depan Freeport Indonesia adalah tidak hanya berdialog soal kalkulasi ekonomi semata, namun soal Freeport adalah soal geo-politics Indonesia di kawasan Asia Pasifik.

Untuk itu, keputusan jalan tengahnya adalah memadukan latar historis Freeport dan kondisi perkembangan pembangunan kekinian yang menuntut penyesuaian struktural (structural adjustment) aturan pertambangan.

PRINSIP KEDUA, dalam renegosiasi Freeport, para pihak perlu mengedepankan kepentingan masa depan pembangunan Tanah Papua. Selama ini pihak Freeport Indonesia memperoleh porsi saham yang besar dan tersisa kecil untuk Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah Provinsi Papua tidak ada ruang memiliki saham.

Karena itu, jalan tengahnya adalah diperlukan kebijakan asimetris untuk Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Timika dan beberapa kabupaten sekitarnya untuk memperoleh porsi saham dan berbagai benefit lainnya.

Hal ini sejalan dengan semangat Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat, yang memerlukan formula baru Dana Bagi Hasil (DBH), skema kepemilikan saham dan skema pajak lainnya yang lebih berpihak bagi kepentingan percepatan pemberdayaan masyarakat Papua.

Baca Juga:  MEMBONGKAR PRAKTEK CURANG LELANG ELEKTRONIK

Saat ini adalah momentum yang tepat bagi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua untuk menata kembali hubungan fiskal antara Jakarta – Papua.

Implikasinya, saatnya mengubah UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua yang terkait dengan kebijakan keuangan yang asimetris dalam pengelolaan sumber daya alam.

PRINSIP KETIGA, diperlukan jalan tengah dalam hubungan Pemerintah Papua – Freeport Indonesia. Diakui bahwa selain ada sisi negatif, namun kehadiran investasi Freeport Indonesia telah memiliki dampak positif dalam pertumbuhan pembangunan Papua, Timika dan sekitarnya. Paling tidak, manfaat finansial langsung kepada pemerintah lebih dari US$ 16,5 milliar sejak tahun 1991 dan manfaat tidak langsung lainnya dalam hal tenaga kerja, pendapatan asli daerah, dan pergerakan ekonomi lokal lainnya.

Namun, untuk kepentingan jangka panjang investasi Freeport yang dimungkinkan dapat diperpanjang hingga 2041, maka dibutuhkan ‘win-win outcome’ yang menguntungkan kedua belah pihak. Sejak 2013 lalu Gubernur Papua, Lukas Enembe, telah mengusulkan 17 poin sebagai ‘standing position’ Pemerintah Papua yang harus dibijaki Freeport dalam kerangka renegosiasi.

Ke-17 tuntutan itu antara lain, yakni porsi divestasi saham, pengurangan luas wilayah operasi, isu lingkungan hidup, royalti, pajak air permukaan, industri hilirisasi tambang di Papua, penguatan peran serta orang asli Papua dalam manajemen Freeport, pembenahan community development, pelibatan pengusaha Papua dalam operasi penambangan, penguatan kualitas SDM tenaga kerja orang asli Papua, dan akomodasi hasil-hasil pertanian (dalam arti luas) petani dan nelayan Papua dalam supply pangan Freeport, perpindahan kantor pusat Freeport ke Papua, dan peningkatan peran Bank Papua dalam mendukung operasi karyawan Freeport.

17 Tuntutan Pemda Papua adalah sesuatu yang wajar dalam keberlangsungan operasi Freeport dalam jangka panjang, termasuk tuntutan pajak air permukaan sekitar Rp 3,5 triliun yang ditunggak Freeport ke Pemda Papua.

Karena itu, 17 poin dari Pemda dapat dijadikan acuan di dalam proses re-negosiasi Kontrak Karya Freeport.

Sedangkan PRINSIP KEEMPAT, diperlukan jalan tengah dalam pola hubungan Freeport – masyarakat adat dan masyarakat Papua secara umum. Freeport hadir di tanah adat dengan kehidupan sosial masyarakat adat yang perlu disikapi dengan tepat. Untuk diperlukan skema baru yang tepat yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam formula bentuk ‘golden share’ kepada masyarakat adat pemilik ulayat dan sebaliknya, tidak hanya sekedar ‘charity fund’ tanpa misi pemberdayaan dan bahkan dikontrol oleh Freeport Indonesia. Karena itu, diperlukan penataan ulang pola-pola program community development yang lebih bersifat mandiri dan berkelanjutan.

Baca Juga:  DEMOKRASI “NOKEN” PERSPEKTIF LIVING LAW SYSTEM

Dalam konteks ini, Pemerintah perlu merancang pola penyertaaan saham yang memihak kepada masyarakat adat dalam skema ‘golden share’ kepada suku Amungme, Komoro, Moni, Dani, Duga, Damal, dan Mee, serta pola kelembagaan dalam mengelola dana ‘golden share’ itu.

Tidak hanya itu, diperlukan skema bantuan keuangan Freeport kepada masyarakat Papua secara umum dalam konteks percepatan pembangunan wilayah adat Saireri, Ha’anim, La Pago, Me Pago dan Tabi. Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan berbasis 5 adat yang telah dirancang dalam RPJMN tahun 2015-2019.

PRINSIP KELIMA, isu Freeport merupakan momentum bagi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua untuk menata ulang skenario pembangunan Papua dan Papua Barat terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan minyak dan gas yang akan terus berkembang di Tanah Papua. Diperlukan formula yang berpihak bagi Papua guna akselerasi pembangunan dalam payung Otonomi Khusus, pelibatan masyarakat adat dan pengembangan spasial yang terpadu di Tanah Papua.

Sebagaimana RPJMN 2015-2019 telah mendesain arah pengembangan wilayah Pulau Papua, maka diperlukan langkah nyata yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif dan Sinkronisasi (THIS) dalam skenario pengembangan wilayah Papua tanpa memarginal orang asli Papua dan merusak bio-dioversity yang khas Papua.

Sementara itu, PRINSIP KEENAM, bahwa terlepas dari perdebatan payung hukum antara rezim kontrak karya dan rezim Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), para pihak perlu menyadari bahwa selama ini Freeport menjadi sumber utama, paling tidak, tumpuan tunggal investasi di Tanah Papua yang telah menggerakkan ekonomi Papua dengan segala pro-kontra.

Hal itu seperti tampak dari serapan tenaga kerja orang asli Papua dalam operasi Freeport. Munculnya Kabupaten Mimika lahir dari embrio kebijakan Pengembangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2) di tahun 1996 dengan Freeport sebagai tumpuan utama dari sosial ekonomi Mimika. Sebagai sentra ekonomi di Papua, Freeport dan Mimika menjadi ‘gula’ yang menarik arus migrasi ke Mimika.

Akibatnya, kesenjangan antarwilayah tampak dalam pembangunan kewilayahan Papua. Hal ini disebabkan tidak adanya sentra-sentra ekonomi baru di berbagai daerah di Pulau Papua yang berguna bagi pemerataan pembangunan desa-kota, antarsektor dan antarwilayah.

Baca Juga:  Urgensi Revolusi Mental Generasi Muda Zaman Now Demi Menjaga Bangsa Indonesia Yang Pluralisme

Karena itu, perlu jalan tengah di dalam mensepakati substansi atau materi sebelum berbicara soal Kontrak Karya ataukah IUPK.

Bisa jadi, ditemui jalan tengah dimana payung hukum yang dipakai Freeport. Opsi I, Freeport tetap berbasis rezim Kontrak Karya, namun secara substansi telah terjadi perubahan yang lebih bersifat nasionalis serta berpihak bagi kepentingan nasional, daerah Papua dan masyarakat Papua.

Ataukah, Opsi II, kontrak karya Freeport berubah dengan payung rezim IUPK namun secara substansi diperoleh ‘win-win outcome’ bagi semua pihak.

Namun dalam kaitan ini, maka secara internal, diperlukan kejelasan dan kepastian hukum kepada Freeport seputar surat Menteri ESDM perihal jaminan investasi Freeport tertanggal 7 Oktober 2015 dengan berbagai perubahan aturan sebagaimana Permen ESDM No. 5/2017 dan Permen ESDM No. 6/2017 pada 11 Januari 2017. Sehingga dapat ditemui jalan tengah di dalam proses renegosiasi kontrak karya.

Kiranya jalan tengah yang tetap menghormati prinsip kedaulatan nasional dan platform kerjasama ekonomi dalam Comprehensive Partnership between the Republic of Indonesia dan the United States yang diluncurkan pada November 2010.

Terakhir, PRINSIP KETUJUH, kontroversi Freeport ini menghadirkan momentum yang tepat, khususnya Pemerintah untuk mendialogkan soal masa depan pembangunan Papua.

Ini berarti perlunya duduk bersama para pihak untuk mendengar dan berbicara dari hati ke hati soal arah besar pembangunan Papua.

Internasionalisasi isu Papua yang berkembang di luar negeri harus disikapi dengan tepat sebagai perubahan geopolitics yang berimbas terhadap pembangunan Papua.

Untuk itu, sudah saatnya dilakukan Dialog Pembangunan Ekonomi Papua – Jakarta, sebagaimana amanat dalam Buku III RPJMN 2015-2019 dengan landasan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015.

Dalam Dialog ini, letakkan agenda re-negosiasi Freeport sebagai salah satu agenda, bersama agenda masyarakat adat, masa depan revisi UU Otonomi Khusus, akselerasi pembangunan Tanah Papua, isu hak asasi manusia dan human security dalam pembangunan, dan berbagai agenda strategis lainnya.

Semoga prinsip kedaulatan ekonomi nasional dapat berjalan seiiring dengan semangat kerjasama internasional yang saling menghargai semua pihak. Strategi kompromi dengan ‘win-win mindset’ menjadi pilihan kebijakan dalam menata investasi di sektor mineral dan sekaligus, memberdayakan dan menpercepat pembangunan Tanah Papua.

Kiranya komitmen untuk menata pembangunan Papua ini sejalan dengan visi Indonesia dari pinggiran. (Penulis adalah mantan Staff Khusus Presiden SBY, staff Bappenas RI, dan juga pengamat kebijakan public).

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS