BREAKING NEWS
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris
JWW-HMS Membaca Headline Freeport & Koroway
Ada Perjanjian Rahasia Dibalik Jatah 10% Saham Freeport Untuk Papua ?
Berkas Cagub – Cawagub Papua Sudah di Meja DPRP, Uji Keaslian Orang Papua, MRP Rencana Wawancara Dengan ‘Bahasa Ibu’
Calon Tunggal Yang Tak Tertandingi
JWW Ajak Relawannya Patahkan Prediksi Kerawanan Konflik di Papua Selama Pilgub
Jalani Tes Kesehatan 5 Jam, Wetipo Ingatkan Tim Dokter Jangan Mau di Intervensi
Banjir Air Mata Mengantar Bupati Keerom ke Peraduan Terakhir
Dituding Jadi Timses Salah Satu Kandidat, Ini Bantahan Kadinkes Papua
Diusung Empat Partai, Bakal Paslon TENANG Mendaftar di KPU Puncak
Empat Jam Diperiksa Tim Dokter RSUD Dok II, Bakal Paslon LUKMEN Merasa Kondisinya Fit

RUU Pemilu dan Potensi Calon Tunggal Presiden

ilustrasi

Bukan soal jumlah prosentasenya, masalahnya Pemilu Legislatif 2019 digelar serentak dengan Pilpres, jika RUU Pemilu mensyaratkan parliamentary threshold pada Pileg 2019, maka hasil Pileg 2014 lalu yang akan dijadikan patokan, ibaratnya kita nonton di bioskop dengan karcis yang telah disobek karena telah di pakai sebelumnya, ataukah ini hanya akal – akalan partai penguasa menutup peluang partai gurem mengusulkan calon Presiden alternative, akankah ada calon tunggal pada Pilpres 2019 ?

Oleh : Nasarudin Sili Luli

Pemerintah bertingkah layaknya anak kecil dalam menyikapi kebuntuan politik di gedung Parlemen. Karena keinginan mereka tidak terpenuhi, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, ngambek. Sekurang-kurangnya ada dua cara anak kecil ngambek, yaitu nangis atau diam lalu pergi. Cara terakhir itulah yang akan dipilih pemerintah jika kemauan mereka tak kunjung disepakati.

Pokok soal menyangkut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di DPR. Pemerintah tetap ngotot menghendaki ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) harus berkisar antara 20 atau 25 persen dari perolehan suara partai politik dalam pemilu legislatif.

Banyak partai politik yang menentang wacana ini, lantaran dinilai tidak masuk akal. Memang ada beberapa parpol mendukung, tentu saja mereka yang merupakan koalisi pemerintah. Namun sebagian parpol menginginkan ambang batas pencalonan presiden hanya berkisar 10 hingga 15 persen. Ini juga masih tidak masuk akal.

Baca Juga:  Kapolda Papua Bantah Berita PapuaNews.id Soal Tertangkapnya Provokator dan Penyebar Isu Pembakaran Alkitab Yang Dikaitkan Dengan Kasus Ahok dan Simpatisan KNPB

Pasalnya, pada 2019 mendatang, pemilu digelar secara serentak dalam waktu bersamaan. Baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif untuk menentukan wakil rakyat di DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Para pemerhati pemilu mengistilahkan hal ini dengan pemilihan lima kotak.

Jadi, jika pemilihan presiden ini masih mensyaratkan adanya Parliamentery Treshold, tentu kita harus mengambil tolok ukur ke belakang, yakni dengan memakai hasil pemilu pada lima tahun sebelumnya. Apa ini bisa diterima akal sehat ? Kalau diibaratkan, kondisi ini seperti menonton film di bioskop, dengan karcis yang telah disobek karena telah dipakai sebelumnya.

Karena tak kunjung mendapat titik temu, mulailah pemerintah bersikap bak seorang anak kecil. Tjahjo Kumolo yang mewakili pemerintah di paripurna, mengancam akan menarik diri jika kehendak mereka tidak juga dipenuhi. Ia hendak menutup pintu kompromi karena tak mau surut memperjuangkan kehendaknya.

Jika dianalisa lebih jauh, ada alasan penting kenapa pemerintah ingin memaksakan pemberlakuan PT pada pemilihan presiden. Yaitu, karena petahana tidak ingin memiliki banyak saingan di pemilu. Sudah bukan rahasia umum jika Presiden Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya hingga periode berikutnya. Dengan semakin sulit persyaratan untuk menjadi calon presiden, langkahnya untuk kembali menapaki singgasana istana akan terbuka lebar.

Apalagi, dengan syarat 20 hingga 25 persen kursi DPR atau perolehan suara sah nasional, ditambah lagi banyaknya parpol yang berkoalisi dengan pemerintah saat ini, niscaya tidak banyak peluang bagi parpol oposisi untuk menantang Jokowi.

Baca Juga:  Kadis PKP2 Akui Sebagian Besar Paket Pekerjaan Dikerjakan Pengusaha Non Papua

Bukan hal mustahil nantinya akan ada calon tunggal presiden. Itu sebabnya, pemerintah dan tiga parpol yang sudah menyatakan dukungan kepada Jokowi untuk maju di Pilpres 2019, PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Nasdem, bersikukuh syarat untuk capres harus berat.

Partai Demokrat dan Gerindra menentang keras wacana ini. Bagi mereka, putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas, dengan melaksanakan pemilihan secara serentak, otomatis hasil pemilihan legislatif yang dijadikan dasar pengajuan calon di pilpres juga dihapuskan.

Setidaknya ada tiga alasan untuk penghapusan PT ini. Pertama, menjadikan pemilu lima tahun sebelumnya sebagai syarat pilpres serentak, sangat tidak relevan. Lima tahun adalah waktu yang panjang, apalagi dalam politik yang selalu bergerak dinamis.

Pandangan masyarakat terhadap sebuah parpol saat ini dengan lima tahun silam, tentu sudah berubah pula. Mereka mengavaluasi para wakil dan parpol yang dulu dipilih. Apa tidak ada yang kecewa dengan pilihannya? Jika melihat kondisi akhir-akhir ini, pasti banyak yang merasa sudah salah pilih.

Kedua, syarat PT yang berat itu akan mengkerdilkan parpol kecil dan yang baru lahir. Imbasnya, percaturan politik dalam meraih kekuasaan bakal didominasi partai-partai besar. Parpol kecil terpaksa bergabung, jika tidak ingin tergilas. Mereka tidak memiliki banyak pilihan. Akhirnya, mereka hanya menjadi pengekor dalam perjalanan demokrasi bangsa.

Baca Juga:  Pilkada DKI dan Politik Non Blok Demokrat

Padahal, jika dilihat sejarah, banyak parpol kecil yang bisa bersuara lantang di awal pergulatan mereka di kancah politik nasional. Contohnya, Demokrat pada Pileg 2004, Gerindra di Pileg 2009, dan Nasdem saat Pileg 2014. Mereka bisa mendulang banyak suara di pemilihan perdana, bahkan pada 2004 itu Demokrat bisa pula memenangi hati rakyat dalam pemilihan presiden.

Ketiga, kehendak pemerintah bersama parpol pendukungnya ini, yang memaksa PT 20-25 persen, akan menghalangi munculnya figur-figur baru pemimpin bangsa. Bagaimana tokoh baru bisa muncul, jika peluang mereka sudah dikebiri duluan dengan aturan. Bahkan, figur-figur lama yang berasal dari parpol juga bakal kesulitan menyaingi petahana. Mereka mesti merayu-rayu parpol lain untuk bergabung guna memenuhi syarat pengajuan calon.

Akhirnya, seperti dugaan di awal, jika aturan ini yang nantinya yang dipakai, akan terbuka peluang munculnya fenomena calon tunggal di pemilihan presiden. Jika sudah begini, lebih baik Jokowi memproklamirkan saja diri sebagai presiden seumur hidup. Buat apa negara mesti menanggung biaya ratusan triliun rupiah untuk menggelar pemilu serentak, toh hasilnya sudah bisa ditebak. Pemerintah tak ingin kalah, Jokowi takut lengser. *(Penulis adalah Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close