BREAKING NEWS
‘Bola Liar’ Isu SARA di Sosial Media Jelang Pilgub Papua 2018
Ini Dua Opsi Pemda Keerom Untuk Korban Kebakaran di Arso Kota
Ini Daftar Nama 26 Bakal Paslon Yang Sudah Jalani Tes Kesehatan di Pilkada Serentak Papua 2018
Wabah di Asmat, Waket DPRP Bilang Kadinkes Provinsi dan Kabupaten Gagal, Harus Diganti !
Berkas Bakal Cagub – Cawagub Papua ‘Hanya Lewat’ di DPRP, Pansus Pilgub Protes
Mahar Politik, Perilaku Koruptif Politisi dan Penguasa
Pilkada Papua 2018, IDI Jamin Hasil Pemeriksaan Kesehatan Independen dan Bebas Intervensi
Pemkab Keerom dan BPJS Teken MoU, Proteksi Masyarakat
Pangdam Perintahkan Babinsa Lakukan Sosialisasi Pentingnya Imunisasi dan Hidup Sehat
Sebarkan Tim Ke 8 Distrik di Asmat, Danrem 174/ATW Pastikan Penanganan Langsung Dilakukan
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris

Sisa Lima Bulan, Belum Ada Lelang Kegiatan di Keerom, DAK Kena Potong, Wabup Optimis Tidak Defisit

Muh. Markum, SH, MH, MM, Wakil Bupati Keerom, meski ada pemotongan DAK Kabupaten Keerom dari pusat, tetapi Wabup yakin tidak akan defisit, karena sudah ada langkah – langkah efisiensi. (Foto : Alfred / Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, KEEROM – Dana Alokai Khusus (DAK) Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2017 ternyata kena potong oleh pemerintah pusat. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Keerom dinilai lamban dalam penyerapan dan lamban dalam pelaporan.

Menurut Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, SH, MH, MM pemotongan DAK tersebut sebesar 5 persen.

“Soal APBD Perubahan (2017) baru kita dorong dan konsultasikan dengan DPRD, jadi jangan bicara APBD Perubahan dulu, ini malah DAK kita dipotong lagi 5 persen, karena keterlambatan laporan dan data serap yang rendah,” ujarnya saat ditanya wartawan soal APBD Perubahan Tahun 2017, seusai mengikuti pelantikan DPC Gapeksindo Keerom, Rabu (19/7/2017).

Baca Juga:  Pemda Keerom Tunda Pembongkaran Bangunan Ponpes Ihya’ As- Sunnah di Keerom

Saat ditanya besaran DAK yang dimiliki Kabupaten Keerom, Wakil Bupati mengaku tidak mengingat secara detail angkanya, untuk itu dirinya meminta wartawan bersabar soal data tersebut.

“Kalau angka DAK nanti dulu ya secara detail semuanya itu ada saya tidak hafal, kalau DAU (Dana Alokai Umum) sekitar 500 an Milyar tahun ini,” tuturnya.

Disinggung soal posisi keuangan Keerom apakah bisa mengalami devisit seperti Tahun Anggaran sebelumnya yang defisit mencapai Rp. 49 Milyar, Markum optimis hal tersebut tidak akan terjadi. Karena Pemda Keerom telah melakukan langkah antisipasi dan penghematan anggaran seperti melakukan rasionalisasi pembiayaan beberapa program kerja dan membatalkan beberapa program.

“Kalau defisit saya yakin tidak, karena Bupati kemarin lakukan upaya untuk penghematan. Iya ada program yang dipotong maupun dipending, nanti dikasih tanda bintang,” bebernya.

Baca Juga:  MK Tolak Gugatan Jhon Tabo, Usman Wanimbo Bilang Pilkada Sudah Selesai, Saatnya Membangun !

Untuk itu kata Markum, bisa saja ditahun 2017 Pemerintah Kabupaten Keerom tidak akan mengalami penambahan anggaran pada APBD Tahun 2017, karena masih banyaknya dana APBD Induk 2017 yang belum dilaksanakan.

“Bisa saja perubahan tidak ada penambahan, bisa jadi karena bagaimana mau penambahan yang induk saja belum terserap habis,” paparnya.

Dari penelusuran Lingkar Papua, rendahnya penyerapan menjadi salah satu sebab dipotongnya DAK Keerom bisa terlihat juga dalam pelelangan yang termuat didalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Keerom.

Dimana hingga berita ini dibuat baru satu pekerjaan atau pengadaan yang dilelang yang bersumber dari APBD 2017 yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional KDH pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Baca Juga:  Soal Batas Hak Ulayat, Bupati Dukung Diselesaikan Lewat Para Para Adat

Sedangkan Organisai Perangkat Daerah (OPD) lainnya belum terlihat melakukan pelelangan pekerjaan.

Padahal dari tenggat waktu yang tersisa ditahun ini, Pemda Keerom kini hanya memiliki lima bulan efektif untuk menyelesaikan semua Program Kerja sebelum berakhirnya Tahun 2017. (alf/r1)

Berikan Komentar Anda

Tags:

2 Comments

  1. Oheifaa

    Heran juga,,masalah yg harus diselesaikan sudah ada,,uang dan program’y sudah ada,,kok nggk bisa jalan,,apalagi yg belum ada,,
    Kab.keerom tahun lalu melakukan pengembalian dak dr dinas PU,,apa nggk heran,,minta bantuan dr pusat tp nggk dikerjakan,,daerah’y yg kaya atau nggk ada yg kerja

  2. Jeffry Ridwan Warpinggon

    Harus berani dan cekatan demi efisiensifitas dan efektifitas seperti “AHOK.” kerja kerja dan kerja. Kalau kegiatan Pemda di SKPD itu terkesan molor dan molor, SDM-nya perlu dipertanyakan. Ketidak-mampuan mengelola anggaran dan program kegiatan sampai banyak anggaran yang tidak terserap itukan gambaran kwalitas SDM yg kurang mampu di sana. Mungkin saja kwalitasnya bagus, tapi keseriusan dlm rangka akuntabilitas, efisiensi waktu, anggaran dan efektifitas itu yang kurang. Bupati perlu memberi warning serta sanksi bagi SKPD atau OPD-nya yg tdk maksimal mengelola keuangannya serta memanfaatkan waktunya yg ada. Jika ulahnya oknum-oknum staf ASN-nya, patut diberikan peringatan tegas dan sanksi kalau sdh terbukti berulang kali. Kemudian, Eksekutif dan legislatif harus sinergi mengedepankan pelaksanaan waktu yang Tuhan kasih, rakyat percayakan. Semakin waktu diutamakan, kerjapun jadi tuntas. Soal pembahasan APBD sering juga jadi faktor penyebab. Namun, apabila APBD-nya sdh ditetapkan, DPA-nya sdh ada lalu proses Lelang yg menjadi dalil penyebab, fenomena keterlambatan itu harus secepatnya dievaluasi. Sebagai masukan terakhir saya, “Utamakan Kepentingan Rakyat/Umum ketimbang kepentingan pribadi.” Segi kwalitas pekerjaan fisik juga sangat penting sekali untuk diperhatikan. Apalagi dengan tenggat waktu yang kurang, bisakah semua kegiatan itu terlaksana?. Bisakah kwalitas atau mutu hasil pekerjaan fisik itu terjamin 100%. Tuhan saja yg tahu!!!. By : JRW – Kaperwil Media Cetak dan Online Nasional Koran Pemberitaan Korupsi Perwakilan Papua.😭🙏

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close