BREAKING NEWS
‘Bola Liar’ Isu SARA di Sosial Media Jelang Pilgub Papua 2018
Ini Dua Opsi Pemda Keerom Untuk Korban Kebakaran di Arso Kota
Ini Daftar Nama 26 Bakal Paslon Yang Sudah Jalani Tes Kesehatan di Pilkada Serentak Papua 2018
Wabah di Asmat, Waket DPRP Bilang Kadinkes Provinsi dan Kabupaten Gagal, Harus Diganti !
Berkas Bakal Cagub – Cawagub Papua ‘Hanya Lewat’ di DPRP, Pansus Pilgub Protes
Mahar Politik, Perilaku Koruptif Politisi dan Penguasa
Pilkada Papua 2018, IDI Jamin Hasil Pemeriksaan Kesehatan Independen dan Bebas Intervensi
Pemkab Keerom dan BPJS Teken MoU, Proteksi Masyarakat
Pangdam Perintahkan Babinsa Lakukan Sosialisasi Pentingnya Imunisasi dan Hidup Sehat
Sebarkan Tim Ke 8 Distrik di Asmat, Danrem 174/ATW Pastikan Penanganan Langsung Dilakukan
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris

MEMBONGKAR PRAKTEK CURANG LELANG ELEKTRONIK

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua, Max richard Krey bersama sejumlah pengurus asosiasi pengusaha konstruksi asli Papua saat jumpa pers di Jayapura mempertanyakan soal LPSE Provinsi Papua. (Titie/Lingkar Papua)

Selama ini pemerintah pusat selalu koar – koar ratusan miliar dana sudah di gelontorkan ke Papua dalam bentuk paket – paket proyek yang di lelang melalui LPSE, namun dari ratusan miliar paket proyek dimaksud bisa di hitung dengan jari pengusaha Papua yang menjadi pemenangnya, karena lebih banyak pengusaha luar Papua yang menikmati. Apalagi dengan penerapan system lelang terbaru, SPSE Versi 4. Dengan system SPSE versi 3 saja sudah kebagian ampas, apalagi dengan system baru, kontraktor Papua bilang torang gigit jari saja !

Oleh : Titie / Wahamri Wahid

Ketua LPJK Papua, Max Richard Krey bersama sejumlah perwakilan asosiasi pengusaha dan profesi terlihat kesal saat mengutarakan uneg – unegnya kepada sejumlah wartawan di salah satu kafe di Kompleks Ruko Pasifik Permai Jayapura belum lama ini.

“Gubernur dan Wagub harus ambil langkah dan tindakan tegas untuk evaluasi kinerja LPSE dan ULP di Papua, dengan SPSE versi 3 saja kita pengusaha asli Papua ini masih tertinggal, apalagi dengan SPSE versi 4 yang diberlakukan saat ini, banyak sekali kontraktor asli Papua yang tidak bisa lolos dan memenangkan lelang terbuka, bukan karena kita tidak mampu kerja, tapi kita duga ada semacam permainan mafia di dalam dengan menggunakan system yang ada sehingga kita tidak bisa berkompetisi dan memenuhi persyaratan teknis administrasi yang diminta”, kata Max Krey.

Ia megakui bahwa penerapan system tersebut bertujuan baik dan merupakan bagian dari memacu dan mendorong pengusaha asli Papua untuk lebih mempersiapkan diri agar siap berkompetisi di era globalisasi, namun dengan kondisi dan realitas yang ada di Papua, lelang elektronik yang berjalan saat ini terkesan di paksakan dan akan mematikan pengusaha asli Papua yang hampir sebagian besar masih tertinggal dalam penguasaan teknologi maupun pemenuhan syarat administrative.

“Sistem SPSE 4 belum sesuai dengan standar pengusaha Papua. Pengusaha Papua belum siap, kita tahu ini standar nasional memang, tapi seharusnya LPSE maupun ULP Provinsi Papua harus mengikuti situasional yang ada di Papua, sekelas Balai PU saja hingga saat ini masih menggunakan SPSE versi 3 kok, belum SPSE versi 4, kita siap saja menerima itu, tapi secara bertahap, namun untuk saat ini pengusaha Papua belum siap, terbukti hari ini seluruh tender yang dilakukan LPSE tidak satupun anak Papua mendapat bagian”, tandasnya.

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang mewajibkan sekurang – kurangnya 75% dari seluruh anggaran belanja kementerian dan lembaga atau 40% dari belanja Pemda provinsi, kabupaten / kota wajib menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau E-Procurement (E-Proc) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) di instani sendiri maupun melalui LPSE/ULP terdekat.

Dan pada 25 Januari 2013, Presiden RI kembali mengeluarkan Inpres terbaru yakni Inpres Nomor 1 Tahun 2013, yang akhirnya mewajibkan 100% pelaksanaan pelelangan secara elektronik untuk pengadaan di lingkungan pemerintahan.

Sedangkan dasar hukum pembentukan LPSE sendiri adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah yang telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali menjadi Perpres 35 Tahun 2011, lalu Perpres 70 Tahun 2012 dan perubahan ketiga menjadi Perpres 172 Tahun 2014, dan terakhir diubah lagi menjadi Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Sedangkan Sistem Pengadaan Secara Online (SPSE) adalah aplikasi e- procurement yang dikembangkan oleh Direktorat e-Procurement untuk digunakan oleh LPSE di seluruh lembaga dan pemerintah daerah, dimana semangat pengembangan aplikasi SPSE bertujuan untuk efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi SPSE maupun perangkat lunaknya.

Dimana sejak pertama kali di luncurkan SPSE terus dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumennya dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPP) untuk sub system auditnya, sehingga menjadi beberapa versi yang terus di perbaharuai dan di evaluasi dalam penerapannya.

Dan hingga kini yang lazim digunakan oleh banyak LPSE yang ada di Indonesia adalah SPSE versi 3, yang belum lama ini diperbaharui lagi menjadi SPSE versi 4, yang dikeluhkan oleh beberapa kontraktor dan pengusaha asli Papua karena lebih rumit, ribet, dan dirasa belum bisa di aplikasikan di Provinsi Papua, karena banyak pengusaha asli Papua yang belum siap dan masih kurang dalam penguasaan teknologi.

Baca Juga:  Kapolda Papua Bantah Berita PapuaNews.id Soal Tertangkapnya Provokator dan Penyebar Isu Pembakaran Alkitab Yang Dikaitkan Dengan Kasus Ahok dan Simpatisan KNPB

Dimana teknisnya, paket – paket pekerjaan tersebut di umumkan melalui situs website LPSE secara online mulai dari spesifikasi paket proyeknya, dan tahapan – tahapannya mulai dari awal sampai dengan pengumuman pemenang tender suatu paket proyek.

Tentunya niat awal di terapkannya system online yang terbuka ini sudah pasti bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek – praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), karena mengurangi intensitas pertemuan secara langsung antara si pemberi pekerjaan dengan si pelaksana pekerjaan, karena mulai dari proses pengumuman hingga proses upload berkas administrasi perusahaan secara online, sehingga dari mana saja bisa di upload sepanjang ada akses internet.

“Atau lebih baik LPSE dan ULP di tutup saja, kembalikan kewenangan kepada SKPD untuk lakukan tender dengan menggunakan system semi approved”, tandas Max Krey yang diamini beberapa pengurus asosiasi lainnya yang hadir.

Menurutnya, banyak pengusaha asli Papua yang telah memiliki kelengkapan alat dan memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan kegiatan konstruksi di Papua, bahkan hingga grade besar, tapi seringkali kalah di kelengkapan administrasi dan system upload yang keliru misalnya, sehingga tidak di undang dan gugur

“Saya contohkan Ketua Bapeknas Bravo punya alat berat lengkap dengan kualifikasi perusahan grade besar tetap saja gugur, nah inilah yang harus di sikapi pemerintah”, kata Max Krey lagi.

Ketua Gapeknas Bravo, Jhonatan mengatakan banyak hal yang dirasa janggal dalam system pelelangan yang dilakukan LPSE maupun ULP Papua.

“Sudah masuk dalam upload ULP dan LPSE, ada pekerjaan yang dikerjakan harus dibuang dengan penawaran 20 – 30 persen, ini tidak masuk akal. Dan apakah ini sesuai dengan aturan? Karna semua pengusaha lokal semua berkas dan alat lengkap malah di gugurkan bahkan tidak diundang,” ungkapnya.

Salah satu pengusaha Papua, Rudy Waromi juga mengaku adanya ketidak beresan dalam proses pelaksanaan tender kegiatan di LPSE. Ia yang juga ikut dalam salah satu lelang pekerjaan mencurigai adanya ‘main mata’ saat pelaksanaan lelang berjalan.

Ia mengungkapkan, Panitia maupun Pokja di LPSE hanya mengundang peserta sesuai kemauannya. Seharusnya semua peserta yang mengikuti lelang, dan memenuhi kualifikasi mempunyai hak untuk melakukan pembuktian, namun yang terjadi hanya beberapa perusahan yang diundang, itupun ada diantara perusahan yang tidak memenuhi kualifikasi.

“Mereka beralasan itu by system, tapi kenyataannya hanya perusahan terpilih yang diundang dan ada diantaranya yang tidak memenuhi kualifikasi,” jelas Rudy Waromi.

Kemudian ada proses lelang lainnya, dimana sudah tuntas, tapi panitia mengatakan itu pekerjaan kecil sementara nilai paketnya Rp 3 Miliar hingga dibatalkan pekerjaan tersebut secara sepihak. Parahnya lagi, setelah dilakukan addendum, dikeluarkannya pengumuman lelang dengan nilai besar.

“Inilah yang membingungkan kami, apakah ini panitia ada main mata. Karna seharusnya lelang untuk perusahan non kecil, dibatalkan menjadi lelang perusahan kecil, dan sekarang kembali lagi. Inikan lucu dan terkesan di bolak-balik,” ungkapnya.

Willem Sroyer menambahkan semua Pokja yang ada dalam lembaga LPSE memainkan skenarionya untuk meloloskan paket bertuan.

“Saya katakan bertuan, sebab dari tahun ke tahun orang-orang itu saja yang mendapat pekerjaan. Mereka mengatasnamakan babe-babe yang ada di pemerintahan untuk meloloskan paket titipan tersebut, publik tahu dari tahun ke tahun pengusaha Papua seperti pengemis di negeri sendiri. Kami harus teriak, bahkan hingga hari ini, ada teman yang ikut tender gagal, entah gagalnya bagaimana”, keluh Willem Sroyer lagi.

Penelusuran Lingkar Papua ke beberapa pengusaha non Papua rupanya mengeluhkan hal yang sama pula, bahwasanya dengan penerapan SPSE versi 4 memang pengusaha harus lebih teliti, telaten, dan harus sabar, dalam proses upload dokumen persyaratan yang diminta.

“memang agak sedikit repot, jangankan teman – teman yang kontraktor asli Papua, kami yang menguasai teknologi walau masih sedikit – sedikit saja, juga merasakan kerepotan, apalagi bila ada persyaratan yang harus dipenuhi sementara di kejar dengan tenggat waktu yang terbatas”, celetuk seorang kontraktor non Papua yang enggan di korankan namanya.

Namun ia mengakui dengan system SPSE versi 4 semua lebih transparan dan tidak ada lagi peluang untuk ‘main mata’ antara panitia lelang dengan para kontraktor, karena dengan system ini semua dokumen yang di upload competitor atau peserta lelang bisa diketahui juga oleh kontraktor lainnya.

Baca Juga:  Pulang Gereja Langsung ke TKP Untuk Tenangkan Warga, Kapolresta dan Ajudannya di Amuk Massa

“sebenarnya lebih transparan kok, kalau kita dinyatakan gugur, kita bisa tahu, persyaratan kita yang mana yang kurang, demikian juga kita bisa mengetahui dan melihat juga apakah persyaratan pemenang sudah sesuai dengan yang di syaratkan kah tidak, karena semuanya full upload online, tidak kayak SPSE versi 3 kan masih gabungan dengan gunakan cara manual juga dalam proses upload dokumennya, dan agak tertutup, jadi bisa saja ada main mata antara pemenang dengan orang dalam LPSE”, jelasnya lagi.

Menurutnya tantangan terberat memang adalah dalam hal penguasaan teknologi, ketelitian dan harus telaten, justru dengan system SPSE 4 sebenarnya bisa memacu pengusaha Papua untuk lebih meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kredibilitasnya sebagai pengusaha, bila tidak siap, memang dampak buruknya adalah membuka peluang seluas – luasnya pengusaha dari luar Papua untuk memenangkan proyek – proyek di Papua.

“tapi sebenarnya buat teman – teman pengusaha yang asli Papua kan sudah ada Perpres 84 Tahun 2012, dimana untuk pekerjaan hingga 5 Miliar, tidak mensyaratkan KD (Kemampuan Dasar), selain bahwa untuk paket antara 500 juta – 1 miliar di daerah pegunungan bisa penunjukan langsung”, kata pengusaha muda yang mengaku meski cukup paham dan kuasai teknologi tapi masih sering juga salah mengupload sehingga system membaca perusahaannya tidak memenuhi kualifikasi.

Dari penelusuran Lingkar Papua, setidaknya ada lima hal pokok yang membedakan antara SPSE versi 3 dan SPSE versi 4 dimulai dari tahap pembuatan paket lelang oleh Pokja, tahap Pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, proses evaluasi dan tahap berita acara dan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), seperti terlmapir dalam table dibawah ini,

Perbedaan SPSE Ver. 3.6 dengan SPSE Ver. 4.1.2Sumber : Diolah, dari berbagai sumber

Meski system SPSE versi 4 lebih transparan, terbuka tetapi bukan berarti tidak rawan permainan pula, ibaratnya semakin canggih polisi, maka pelaku kejahatan juga akan semakin lihai untuk mengakali aturan yang ada.

“kalau system SPSE versi 4 ini, ‘main mata’nya lebih canggih lagi, siapa bilang steril juga, semua kembali ke manusianya, kan Pokja itu manusia juga toh, bisa saja mereka tergoda, jadi kalau ada tudingan di duga ada ‘pemilik proyek’ atau “proyek bertuan”, saya pikir itu benar juga, memang butuh pembuktian, tapi modusnya bisa terendus kok, tapi bagusnya system SPSE 4 ini kalau ada permainan, kita yang teliti dan telaten bisa tahu, dan bisa sanggah, tapi kalau kita tidak teliti, pasti lolos, dan kita hanya mengomel saja”, kata seorang kontraktor lainnya kepada Lingkar Papua yang menolak di korankan namanya.

Dari penelusuran Lingkar Papua ke beberapa pemain lama di LPSE, ada beberapa modus yang biasa digunakan oleh para mafia proyek yang melibatkan Pokja maupun orang dalam di LPSE.

“jangan heran, walau KD kita dapat, kualifikasi, alat dan lain – lain mendukung, tapi ada satu saja berkas dokumen yang kita upload tidak memenuhi syarat, kita bisa gugur dan tidak di undang untuk pembuktian, jadi kalau ada teman – teman yang keluhkan mengapa dia merasa mampu dan memenuhi tapi tidak di undang, karena memang systemnya membaca ada yang kurang persyaratannya”, kata salah seorang sumber Lingkar Papua yang enggan di korankan namanya.

Dari beberapa kasus yang terjadi, ‘main mata’ sudah di mulai dari saat Pokja membuat Paket Kegiatan, terkadang ada beberapa persyaratan administrasi yang sengaja di masukkan agar hanya perusahaan tertentu saja yang bisa memenuhi karena si pengusaha tahu bahwa peserta lainnya tidak punya persyaratan itu, jadi bisa dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena system membaca secara otomatis.

“contohnya yah, ada sebuah proyek yang mensyaratkan kebutuhan SDM-nya harus Sarjana Teknik, tapi jurusannya ditentukan jurusan yang tidak ada Perguruan Tingginya di Papua, atau jurusan itu tidak ada di Indonesia, hanya ada di luar negeri misalnya, jadi saat dokumen SDM di upload, system membaca, sama – sama Sarjana, tapi jurusannya tidak sesuai spesifikasi, pasti system bacanya gugur di administrasi”, kata narasumber Lingkar Papua itu.

Seorang pengusaha lainnya mengakui terjadinya praktek serupa, dimana ada kasus rekannya sesama pengusaha saat mengikuti proyek melalui LPSE, harus gugur karena ia tidak bisa mengupload Sertifikat ISO yang di minta, karena ISO-nya harus yang dikeluarkan oleh lembaga dari luar negeri, anehnya negara yang meneluarkan juga sudah ditentukan, tidak dari sembarang negara.

Baca Juga:  Ada Selisih Harga di Tiket Pesawat Perintis Dmonim Air Jayapura 8 Rute

“kan nggak mungkin toh, hanya sebuah bangunan saja harus pake sertifikat ISO dari luar negeri di negara tertentu lagi, tidak boleh dari negara lain, padahal ISO di Indonesia juga kan ada, jadi akhirnya “pemilik proyek” pasti menang, karena hanya dia yang punya sertifikat ISO di maksud, jadi kelihatannya gugur karena aturan, padahal bisa saja itu sebenarnya sudah skenario dan sudah diatur oleh Pokjanya, kalau dulu dengan system SPSE versi 3 kita tidak bisa tahu hal – hal begitu, tapi dengan system SPSE versi 4 ini kita bisa tahu, dan bisa sanggah, itu salah satu kelebihannya system SPSE versi 4 sih”, katanya lagi.

Masalah lainnya yang dihadapi oleh hampir semua pengusaha asal Papua baik yang non Papua maupun asli Papua adalah soal server di LPSE Provinsi Papua yang sering down, sehingga banyak kontraktor terlambat mengupload dokumen, padahal batas waktu untuk melnegkapi berkas sangat singkat.

“kami heran, masa sih server ULP Provinsi itu sering servernya down, padahal kan gunakan satellite, kita sudah curigai ada permainan orang dalam LPSE yang sengaja kasih down server supaya pengusaha lain tidak bisa ikut, jadi modusnya setelah “pemilik proyek” upload lengkap, server di kasih down, kalau modus seperti ini memang ada, dan itu cara yang paling tradisional libatkan orang dalam, jadi saat server normal kembali, pemenangnya sudah ada, atau tidak pengumumannya sudah di tutup”, kata narasumber Lingkar Papua lainnya yang juga menolak dikorankan namanya.

Soal server down ini, biasa terjadi selain sebagai trik untuk membatasi peserta lain ikut dalam sebuah tender paket tertentu yang sudah ada pemiliknya, seringkali juga terjadi apabila ada paket – paket besar yang mau di umumkan melalui LPSE, yang nilainya biasanya diatas 10 miliar – ratusan miliar.

“itu istilahnya ‘ada kereta mau lewat’ om, jadi itu trik untuk amankan agar paket tersebut tidak diketahui dan di ikuti oleh pengusaha lainnya, jadi begitu ‘pemilik paket” tuntas memasukkan berkasnya semua, langsung server down, tapi kadang kami yang ikut paket – paket yang kecil yang jadi korban, dikejar deadline, gara – gara ‘ada kereta mau lewat’ itu, akhirnya kami juga tidak bisa upload persyaratan untuk paket kecil lainnya.

Modus lainnya untuk mengamankan sebuah paket agar tidak jatuh ke tangan pengusaha lain, biasa ‘pemilik paket” juga menggunakan ‘metode main keroyok’, bukan rahasia umum lagi, untuk pengusaha – pengusaha besar, memiliki 5 – 10 perusahaan, jadi saat sebuah paket di umumkan, maka perusahaan – perusahaan yang memasukkan berkas namanya berbeda – beda, tetapi sebenarnya pemiliknya adalah satu orang saja, jadi kesannya paket tersebut di ikuti oleh banyak pengsuaha, jadi pemenang pertama, kedua, dan ketiganya satu orang punya perusahaan.

Istilah ‘pemilik paket’ di kalangan pengusaha bukanlah hal baru, biasanya yang dikatakan ‘pemilik paket’ adalah pengusaha yang melakukan ‘praktek ijon’, dimana pengusaha tertentu yang membiayai duluan (bayar dimuka) kepada oknum – oknum Pokja mulai dari tahap perencanaan, pengusulan ke kementerian atau ke SKPD sampai dengan paket tersebut siap di lelangkan melalui LPSE.

“bagusnya system SPSE versi 4 ini, ada beberapa kasus yang kita tahu dia sebagai ‘pemilik paket’ karena dia kawal dari awal sampai disetujui, begitu di umumkan lewat LPSE bisa saja perusahaannya tidak memenuhi salah satu persyaratan dan akhirnya gugur, itu bisa terjadi karena memang mungkin perusahaannya tidak memenuhi kualifikasi, tapi bisa juga karena ada persaingan, mungkin ada pengusaha lain yang punya orang dalam lebih hebat, jadi dia mainkan di persyaratan administrasi toh, jadi memang kalau mau di kawal harus tuntas, termasuk di LPSE juga”, kata narasumber Lingkar Papua itu lagi sambil tertawa menceritakan pengalaman menariknya selama menggeluti dunia proyek di Papua.

Begitu ketat persaingan merebutkan ‘kue proyek’ di Papua, bahkan mungkin hal yang sama juga terjadi di daerah lain Indonesia, penuh dengan trik dan intrik, bahkan mungkin tipu muslihat yang beraroma KKN yang sudah pasti membutuhkan sumber daya modal dan manusia yang mumpuni, karena memiliki alat berat, punya pengalaman kerja, gabung organisasi pengusaha saja tidak cukup dan jadi jaminan seorang pengusaha bisa mendapatkan “kue proyek besar”, harus kenal pejabat, pandai melobby, pasang orang dalam, siapkan dana entertaint, paham system untuk disiasati, barulah Anda bisa memenangkan paket – paket besar, karena perusahaan besar, nama besar bukan jaminan dapat paket besar, lantas apa yang bisa dilakukan pengusaha asli Papua yang hanya modal dengkul dalam sebuah system seperti itu ??? (***)

Berikan Komentar Anda

Tags:

1 Comment

  1. Jeffry Ridwan Warpinggon

    Gali dan terus gali mendetail. Lakukan investigasi media dengan jeli dan akurat, objektif. Cangihnya sistem ITE dalam aplikasi SPSE versi 4 yang digunakan LPSE dan ULP kita di Papua pun, “Brain Warenya” adalah Manusia. Sistem sudah bagus untuk menghindari kejahatan praktik2 KKN di sana, namun budaya KKN masih belum bisa terhapus sedikitpun ( terkecuali implementasi semangat pemberantasan korupsi versi Tionghoa diberlakukan di Indonesia ). Selama efek jera dgn hukuman mati seperti kepada pengedar NARKOBA itu belum diberlakukan bagi para mavia perampok uang rakyat di Indonesia, percaya,… modus KKN dari para sindikat tikus berdasi di Papua sulit untuk hilang total. Jgn kita kena tipu oleh kasat mata sistem yg sudah lebih disempurnakan ini, jika kerja oknum2 Pokja LPSE atau ULP itu tdk turut diawasi langsung semua pihak ( baik ; LSM, MEDIA, AKUNTAN INDEPENDEN, PERWAKILAN AKADEMISI dari SMPT, bahkan KOMPONEN INTELEKTUAL MASYARAKAT plus DIPASANG ALAT SADAP DI SETIAP PONSEL PRIBADI MEREKA serta CCTV PEMANTAU KERJA MEREKA ), selama apa yg saya kemukakan di atas ini tdk digunakan, percaya!!! Indikasi dugaan Modus dan Praktik2 KKN MASIH TETAP ADA!!!. By : JRW – Kaperwil Media Nasional Koran Pemberitaan Korupsi ( KPK ) Perwakilan Papua.😭Verry sad for them to our local contractor OAP😭

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close