BREAKING NEWS
Ingin Konsultasi Masalah Hukum di Keerom, Sekarang Sudah Ada LBH Papua Justice & Peace di Arso
Sidak Kadinas PU Papua, Tidak Di Lokasi Proyek, Lima Konsultan Terancam di Black List
8 Januari Pendaftaran Pilgub Papua 2018, Modal 9 Kursi Saja Bisa Usung Pasangan Calon !
1.350 Prajurit Pengawal Perbatasan RI – PNG Diharap Berguna Bagi Masyarakat dan Bisa ‘Jaga Kelakuan’
Mimpi Nabire Kabupaten Swasembada Pangan, Babinsa Diminta Awasi Distribusi Pupuk Agar Tidak Ada Penyelewengan
Tahun 2017, Pemprov Papua Gelontorkan 250 Miliar Untuk Benahi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Tolikara
Kali Keenam, Satgas Yonif 512 / QY Temukan Ladang Ganja di Perbatasan RI – PNG
Meski Belum Bisa Difungsikan, September 2018 Jembatan Holtekamp Tetap Akan Diresmikan ?
Program Tentara Masuk Sekolah di Papua, Perlukah ?
Idrus Marham Dinilai Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketum
DPD Golkar Papua Dukung Munaslub dan Pencalonan Airlangga Hartarto Maju Ketum
Survei: Mayoritas Pemilih di 16 Kabupaten Inginkan Paulus Waterpauw Jadi Gubernur
Merokok, Dapat Lempar Dengan Asbak Dari Sekda, Laki – Laki Ini Cabut Aduannya di Polda Papua
Hari Bhakti PU Ke- 72, Wagub Akui Pembangunan Infrastruktur di Papua Membaik, PUPR Target Jalan Trans Papua Tuntas 2019
Korem 174/ATW Bersama Pemda Merauke Tanam Perdana Padi dan Jagung Seluas 216 Hektar
Gelar Pendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan, Berharap Pemuda Keerom Jadi Pemimpin Masa Depan
KEEROM DEKLARASI TOLAK NARKOBA
Klemen Tinal Canangkan Regenerasi Total di DPD Golkar Papua
MURI Akui Lomba Mewarnai Gambar Lambang Negara Dengan 22.205 Peserta di Bulan Penuh Kasih Kodam XVII/Cenderawasih Bisa Dicatatkan Sebagai Rekor Baru
Perayaan Natal PMTU, Djuli Mambaya Ajak Masyarakat Toraja Utara Dukung Pembangunan di Papua

Di Papua, Pilkada Mahal, Pilkada Kaco !

Tim Panja Investigasi Pilkada DPRP Provinsi Papua. (Foto : Titie/ Lingkar Papua)

 

Mahalnya biaya penyelenggaraan Pilkada di Papua, baik yang dialokasikan untuk penyelenggara maupun oleh para kandidat, belum lagi korban nyawa yang harus berjatuhan, kerugian materiil, ditambah dengan tingginya dampak social dan luka politik yang ditimbulkan akibat konflik yang berkepanjangan pasca Pilkada membuat Pilkada di Papua sangat mahal. Wacana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui DPRD kian mencuat. Pertanyaannya, apakah itu solusi yang tepat, ataukah wacana itu bentuk nyata kegagalan dan kemunduran demokrasi di Papua. Faktanya rusuh dan politik mahal itu lebih dominan terjadi di daerah yang menerapkan standar ganda dalam sistem pemilihannya, antara pemilihan langsung dan sistem noken

Oleh : Titie / Walhamri Wahid

Wacana yang pernah digulirkan di tahun 2004 kembali mencuat, Panja Investigasi Pilkada DPR Papua meminta semua pihak untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksaan Pilkada yang berlangsung di Papua beberapa tahun terkahir.

Sebab, berdasarkan data yang diperoleh, dampak pelaksanaan Pilkada langsung di sebagian besar wilayah di Papua menimbulkan banyak korban nyawa maupun harta benda.

Sebagai contoh, Pilkada Intan Jaya yang sampai hari ini masih berperkara di Mahkamah Konstitusi, selain menelan korban jiwa sedikitnya 3 orang dan 30 orang luka – luka berdasarkan data kepolisian, namun Komisioner Komnas HAM mensinyalir korban yang jatuh lebih dari itu, menurutnya korban luka – luka kena tembak mencapai 600 orang, bahkan yang meninggal menurut datanya ada 6 orang, belum lagi korban materiil, terbakarnya beberapa infrastruktur daerah, dan yang paling membekas adalah trauma psikis di hati masyarakat, sehingga membekas di benak masyarakat Pilkada yang berdarah – darah.

Demikian juga di Kabupaten Puncak Jaya, pasca PSU kemarin sedikitnya 1 orang di laporkan meninggal dunia, 20 orang terluka dan puluhan honai dan beberapa fasilitas pemerintah juga porak poranda rata dengan tanah baik di hancurkan maupun di lalap si jago merah.

Berbicara masalah biaya yang harus di keluarkan untuk menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati juga tidak tanggung – tanggung, misalnya di Tolikara setidaknya menelan dana APBD Kabupaten Tolikara sebesar Rp. 88 Miliar, dengan rincian pelaksanaan Pilkada Rp 69 Miliar, dan dana untuk PSU Rp 19 Miliar.

Pilkada Intan Jaya menelan dana yang terbesar mencapai Rp. 96 Miliar, untuk Pilkada Rp. 66 Miliar, sedangkan untuk PSU di 7 TPS, Pemda mengalokasikan hampir separuh dari kebutuhan Pilkada tahap pertama, yakni Rp. 30 Miliar.

Di Kabupaten Jayapura yang direncanakan akan melakukan PSU pada 9 Agustus mendatang, telah menghabiskan dana sebesar Rp 43 Miliar, dimana untuk Pilkada tahap pertama sebesar Rp. 38 Miliar, dan PSU membutuhkan dana sekitar Rp. 5,7 Miliar.

Pilkada Kabupaten Yapen telah menelan dana APBD Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar Rp. 57 Miliar, dimana untuk Pilkada tahap pertama menghabiskan dana sebesar Rp. 37 Miliar, dan untuk helatan PSU kemarin di butuhkan dana sekitar Rp. 20 Miliar.

Soal dana – dana yang di gelontorkan Pemerintah Daerah ke masing – masing KPUD ini memang perlu dilakukan audit investigative, karena selama ini sudah beberapa kali Pilkada di gelar di Papua, tetapi tidak satupun laporan keuangan KPUD yang dibuka secara transparan ke publik, padahal bila melihat dan membandingkan alokasi dana di tiap – tiap daerah menimbulkan tanda tanya, contoh kongkrit dana PSU di Kabupaten Intan Jaya yang menelan dana hampir 50 % dari dana Pilkada tahap pertama, padahal PSU hanya di gelar di 7 TPS saja.

Baca Juga:  Ada Nama Legislator Demokrat di Proyek Jasa Konsultasi Hukum Rp. 30 Miliar Untuk Kontrak Pengadaan Pesawat DHC-4 Caribou Pemda Puncak

“Tim Panja akan membuka ruang untuk sumbangan pikiran untuk kita rubah, kita harus membandingkan berapa korban dan kerugian yang timbul bila pemilihan lewat parlemen, dan berapa banyak kerugian dengan pemilihan langsung di Papua”, kata Nioluen Kotouki.

Mustakim HR, anggota Panja Investigasi Pilkada DPR Papua lainnya mengatakan harus ada formula untuk meminimalisir dampak negative dari pelaksanaan Pilkada secara langsung di Papua.

“Pilkada langsung akibatkan korban jiwa dan materi. Coba kita pikirkan format apa yang terbaik untuk Pilkada di Papua ini, di Papua ada UU Otsus, mestinya itu bisa jadi pintu masuk, karena kekhususan itu baru pada DPRP, MRP dan Gubernur dan Wakil Gubernur harus orang asli Papua, pemerintah pusat harus melihat dengan hati masalah ini, di DKI Jakarta Walikota Administratif di tunjuk, di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pengukuhan, kenapa Papua tidak bisa ?”, kata Mustakim HR.

Soal terjadinya rusuh di beberapa daerah, Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar memiliki penilaian berbeda, menurutnya rusuh karena Pilkada di beberapa daerah di Papua sebenarnya actor intelektualnya adalah para elite politik sendiri, dimana elite politik di Papua belum dewasa dalam berpolitik, sehingga cenderung memanfaatkan loyalitas pendukungnya dan memprovokasi, sehingga terjadilah rusuh antar pendukung.

“Saya sangat menyayangkan dan menyesalkan karena yang menjadi korban adalah masyarakat sehingga telah memerintahkan Kapolres Puncak Jaya untuk menindak tegas aksi tersebut,” kata Boy Rafli kepada wartawan di Jayapura, Senin (3/7) seperti dikutip dari Antara ketika meninjau langsung kondisi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya pasca pelaksanaan PSU.

Menurut Kapolda Papua, para pendukung pasangan calon kepala daerah Puncak Jaya yang memprovokasi dan menyerang kelompok lainnya sudah memiliki gambaran tentang hasil pilkada sehingga melakukan aksi tersebut.

Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar memastikan pertikaian yang terjadi di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya itu, akibat provokasi elite politik yang memanfaatkan masyarakat.

Menurut Boy Rafli Amar, para elite politik telah memberikan pendidikan yang tidak bagus kepada masyarakat dan mereka dieksploitasi.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu Bakal Calon Bupati periode 2018 – 2023 yang saat ini juga masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah.

Menurut Ham Pagawak, bila ada daerah yang gara – gara Pilkada rusuh, atau terjadi PSU sampai berulang – ulang itu sebenarnya ulah para elite – elite politik semata, karena pada dasarnya masyarakat awam di daerah pegunungan itu tergantung komando saja, kalau pimpinan mereka memprovokasi maka dipastikan masyarakat juga akan berbuat anarkhis, tetapi bila para pemimpin dan elite – elite politik lebih dewasa dan tidak memprovokasi warga demi mengamankan kepentingannya, maka masyarakat juga tidak akan terhasut dan berbuat anarkhis.

Soal dugaan elite – elite politik yang menunggangi loyalitas membabi buta dari simpatisan dan pendukung yang kadang tidak paham mekanisme, tahapan dan aturan main dalam Pilkada ini juga terbukti pada hajatan Pilkada di Kabupaten Sarmi, saat KPUD mendiskualifikasi Bupati incumbent, Drs. Mesakh Manibor, MMT, bila saat itu elite – elite politik, khususnya Bakal Calon Drs. Mesakh Manibor lebih mengedepankan ego dan kepentingan pribadinya, dipastikan rusuh juga akan terjadi di Kabupaten Sarmi.

Namun dengan besar hati dan jiwa besar, Drs. Mesakh Manibor menenangkan massa dan pendukungnya untuk membongkar dan membuka palang jalan yang sempat dilakukan oleh warga masyarakat di ruas jalan Sarmi – Jayapura waktu itu.

Baca Juga:  Ini 11 Point Ikrar Masyarakat Perbatasan di Hari Lahirnya Pancasila

“Pilkada di Papua harus dievaluasi secara menyeluruh untuk menyelamatkan orang Papua, terutama orang asli Papua, Panja Investigasi Pilkada DPR Papua meminta masukan pemikiran kepada semua stakeholder untuk mencari formula baru, apakah pemilihan langsung ini, bisa dilaksanakan di Papua atau di rubah formulanya” kata Nioluen Kotouki didampingi anggota Panja Investigasi, Lasarus Siep, Elvis Tabuni dan Mustakim HR di RM Murni Rasa, Minggu (30/7/2017).

Ia berharap jangan sampai menganggap korban nyawa maupun harta benda yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada atau pasca Pilkada itu sepele. Nioluen Kotouki menyebutkan pasca pelaksanaan pesta demokrasi khususnya pilkada di Papua, ternyata hampir 80 persen pada akhirnya merugikan masyarakat Papua dan mereka terdampak dalam Pilkada.

Untuk itu, DPR Papua membentuk Panitia Kerja Investigasi Pilkada untuk melakukan pendataan dampak pasca Pilkada, baik kerugian aset negara, kerugian masyarakat dan korban jiwa, untuk dicarikan jalan keluarnya.

Bahkan, Nioluen mengungkap pasca Pilkada itu, mengakibatkan perpecahan di lingkungan masyarakat, keluarga, bahkan gereja hingga timbul dendam berkepanjangan akibat perang pasca Pilkada tersebut.

Ia mencontohkan di Nduga, pembangunan terhambat akibat perang suku yang ada sedikit dampak dari Pilkada.

Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni, SE menambahkan dari pengalamannya pada Pilkada tahun 2011 saat ia maju menjadi calon Bupati Puncak, yang sempat berujung konflik dan banyak warga meninggal dunia, Elvis Tabuni mengaku tidak akan lupa bertepatan 31 Juli 2011 itu, pecah perang antar pendukung hingga banyak jatuh korban di kedua belah pihak.

Namun, sampai saat ini dampaknya berjalan terus dan belum selesai. Bahkan, Elvis Tabuni mengakui ia sampai saat ini masih membayar kepala.

“Saya sebagai Calon Bupati, sampai sekarang masih bayar kepala dan belum selesai. Bahkan, dendam ini terus berlanjut di masyarakat terutama di daerah pegunungan,” katanya.

Selain itu, ujar Elvis Tabuni, pasca Pilkada itu, semua yang menjadi pendukungnya termasuk PNS, kena dampaknya sehingga non job, sehingga berdampak pembangunan di daerah itu. Belum lagi, harus berujung sampai di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ditambahkan, pelaksanaan Pilkada di Papua merupakan termahal di seluruh Indonesia. Untuk dana pengamanan saja, sekitar Rp 3 Triliun untuk tahun 2018, untuk pelaksanaan penyelenggara mengajukan Rp 1,2 Triliun, belum lagi jika ada putaran kedua.

Paling tidak ada empat alasan kuat yang menjadi dasar bagi wacana perlunya pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua melalui DPRD saja, diantaranya bahwa (1) biaya penyelenggaraan mahal, apalagi bila sampai PSU berulang – ulang, (2) cost politik para kandidat juga lebih besar bila lewat pemilihan langsung ketimbang lewat DPRD, meskipun ada solusi dari pemerintah yang mewajibkan KPUD membantu mencetak Alat Peraga Kampanye (APK) dan pengaturan serta pembatasan mekanisme kampanye yang lebih kepada tatap muka dan kampanye dialogis.

(3) masih kentalnya politik kekerabatan yang rawan gesekan diantara para kandidat, khususnya di kawasan pegunungan yang masih melaksanakan system noken, (4) banyaknya korban jiwa dan kerugian materiil yang timbul akibat rusuh yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Papua.

Dalam catatan Lingkar Papua, dari 29 kabupaten yang ada di Provinsi Papua saat ini, tidak semua daerah yang menggelar Pilkada mengalami hal – hal seperti yang dikhawatirkan diatas, bahkan ada beberapa daerah yang meskipun eskalasi gesekannya cukup tinggi bahkan meruncing namun tidak menjurus sampai kepada anarkhisme, contoh kongkrit di Pilwalkot 2017 kemarin, dimana potensi rusuh cukup tinggi, namun kedewasaan berpolitik dari elite – elite politik sehingga tidak terjadi hal – hal yang tidak di inginkan.

Baca Juga:  Ada Selisih Harga di Tiket Pesawat Perintis Dmonim Air Jayapura 8 Rute

Factor lainnya yang sering kali menjadi penyebab kisruhnya Pilkada di suatu daerah adalah keprofesionalan penyelenggara, dimana banyak kasus Pilkada tidak independent dan penuh dengan ‘titipan” dan “susupan” dari para kandidat, mestinya harus ada standarisasi yang lebih ketat dalam rekrutmen penyelenggara Pilkada di Papua, misalnya penyelenggara tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu kandidat, karena ada beberapa kasus, penyelenggara adalah sodara kandung dari petahana, ataupun memiliki kedekatan emosional.

Hal lainnya adalah banyak penyelenggara yang terkesan belum menguasai aturan dengan baik, sehingga main tabrak aturan demi mengamankan kepentingan “jagoannya”, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam proses rekrutmen penyelenggara (KPUD) di daerah – daerah nuansa ‘Komisioner Titipan” sudah terasa sejak tahap seleksi, bagaimana kita bisa berharap terlaksananya Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bila penyelenggara sendiri adalah biang dari kisruh yang timbul.

Hal itu bukan isapan jempol belaka, terbukti sepanjang pelaksanaan Pilkada di Papua sejak 2015, 2017, dan kini memasuki 2018, berapa banyak KPU yang di bekukan, atau berapa banyak Komisioner yang diperhadapkan dengan DKPP, bahkan diberhentikan, itu salah satu bentuk kongkrit kegagalan penyelenggara yang jauh dari kata independent, professional dan berintegritas.

Yang namanya membangun itu dipastikan kita ingin bergerak maju ke depan, demikian juga dalam hal pembangunan demokrasi, tentunya kita tidak ingin mundur ke belakang, di banyak negara, di banyak daerah yang namanya demokrasi pasti menyisakan masalah, dan sejumlah permasalahan lainnya termasuk soal biaya, tetapi itulah konsekuensi dari pilihan menegakkan demokrasi di sebuah negara, karena demokrasi itu memang mahal.

Sepanjang upaya – upaya edukasi politik khususnya kepada para elite – elite politik yang terkadang siap menang tetapi tidak siap kalah belum maksimal di lakukan, rekrutmen penyelenggara yang berinetgritas, independent dan professional belum di upayakan, dan system penganggaran Pilkada yang tidak di perketat dengan standarisasi kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkada, rasanya terlalu dini bila kita menarik kesimpulan bahwa demokrasi dan sistem pemilihan langsung belum saatnya diterapkan di Papua.

Karena lebih tepatnya para “pemburu kekuasaan” di Papua yang belum siap menerima system demokrasi, dan cenderung mempertahankan system anti demokrasi, karena dengan jalan itu mereka melihat memiliki kans dan terbuka lebar untuk menduduki kursi kekuasaan, bila menunggangi sistem politik tradisional, justru kalau kita mau jujur mengakui, rusuh dan keributan yang menyebabkan korban jiwa dan materiil itu terjadi di daerah – daerah di Papua yang menerapkan standar ganda dalam sistem pemilihannya, antara langsung dan sistem noken.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh Papua yang juga masuk dalam bursa Bakal Calon Wakil Gubernur Papua, Habel Melkias Suwae kepada Lingkar Papua beberapa waktu lalu, selama masih ada dualisme system pemilihan di Papua, maka politik di Papua seperti masuk dalam sebuah terowongan gelap yang tidak bisa di prediksi hasilnya dengan ilmu politik modern manapun, karena dalam system yang carut marut terkadang menguntungkan pihak – pihak yang merasa tidak siap untuk bersaing secara sehat dan terbuka dalam sebuah system demokrasi. (***)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS