BREAKING NEWS
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris
JWW-HMS Membaca Headline Freeport & Koroway
Ada Perjanjian Rahasia Dibalik Jatah 10% Saham Freeport Untuk Papua ?
Berkas Cagub – Cawagub Papua Sudah di Meja DPRP, Uji Keaslian Orang Papua, MRP Rencana Wawancara Dengan ‘Bahasa Ibu’
Calon Tunggal Yang Tak Tertandingi
JWW Ajak Relawannya Patahkan Prediksi Kerawanan Konflik di Papua Selama Pilgub
Jalani Tes Kesehatan 5 Jam, Wetipo Ingatkan Tim Dokter Jangan Mau di Intervensi
Banjir Air Mata Mengantar Bupati Keerom ke Peraduan Terakhir
Dituding Jadi Timses Salah Satu Kandidat, Ini Bantahan Kadinkes Papua
Diusung Empat Partai, Bakal Paslon TENANG Mendaftar di KPU Puncak
Empat Jam Diperiksa Tim Dokter RSUD Dok II, Bakal Paslon LUKMEN Merasa Kondisinya Fit

Lindungi Anak Yang Bermasalah Hukum, LBH Papua Justice & Peace Inisiasi Posko Save Anak Papua

Yulianto, SH, MH, Direktur LBH papua Justice & Peace. (Foto : dok. Yulianto, SH, MH)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA – Prihatin dengan banyaknya anak – anak yang berurusan dengan hukum dan mendapat perlakuan tidak sesuai sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Justice & Peace menginisiasi pendirian Posko Save Anak Papua.

“melalui Posko Save Anak Papua ini selain kita menerima dan siap mendampingi anak – anak yang bermasalah dengan hukum, juga kita ingin menggugah dan mengajak masyarakat luas, pengiat anak, LSM, maupun Ormas dan OKP untuk memiliki kepedulian terhadap masalah anak, khususnya yang tengah menghadapi masalah hukum sejak di tingkat penyidik”, kata Yulianto, SH, MH, Direktur LBH Papua Justice & Peace yang juga membuka kantor praktek pengacara di kawasan Ruko Pasifik Permai Dok II Jayapura dengan nama Yulianto, SH, MH & Rekan.

Baca Juga:  12 Tahun Mati, Akhirnya RAPI Keerom ‘Bangkit Dari Kubur’

Menurutnya dalam beberapa kasus hukum yang ditangani LBH Papua Justice & Peace, ada beberapa kasus penyidik baik di tingkat Polsek maupun Polres tidak memahami baik esensi dari UU Nomor 11 tahun 2012 tersebut, dimana anak – anak yang bermasalah hukum ini diperlakukan sama seperti orang dewasa lainnya yang terkena masalah hukum.

“anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan, UU Nomor 11 Tahun 2012 tidak hanya menekankan pada aspek penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum, tapi bagaimana penjatuhan sanksi terhadap anak juga sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak, jadi penyidik dalam menangani anak – anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restorative (restorative justice) atau peradilan yang berbaasis musyawarah, artinya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”, kata Yulianto, SH, MH dalam releasenya ke Lingkar Papua, Jumat (4/8/2017).

Baca Juga:  Dua Periode Jadi Anggota Dewan, Jimmy Asso Siap Maju di Pilkada Jayawijaya

Menurutnya lagi substasi pokok yang juga mendasar yang wajib dilakukan yaitu proses diversi artinya pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam pandangan LBH Papua Justice & Peace, anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan bangsa dan negara. Anak merupakan masa depan bangsa dan sebagai generasi penerus perjuangan, sehingga perlu di lindungi dan di bina demi masa depan bangsa dan generasi muda yang lebih baik lagi.

“Pasal 28B UUD RI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa dan negara, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang berhadapan  dengan hukum”, kata Yulianto lagi.

Baca Juga:  Empat Belas Tahun Kabupaten Keerom, Ketimpangan Itu Masih Nyata

Untuk itu ia berharap dengan dibukanya Posko Save Anak Papua ini, selain ingin mengkampanyekan hak – hak anak, juga diharapkan bisa menjadi ruang berpikir dan kerja agar anak – anak Papua yang bermasalah dengan hukum mendapatkan jaminan perlindungan yang layak.

“kita harap ada perhatian kepada anak baik itu LSM, LBH, aktivis sosial, akademisi, perorangan mari bergabung kita pikir bersama bagaimana membantu mensosialisasikan UU Perlindungan anak dan UU Sistem Peradilan pada Anak, kami rencanakan akan berkerja sama dengan KPAI dan Komnas Anak”, kata Yulianto. (amr/r1)

Berikan Komentar Anda

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close