BREAKING NEWS
Ingin Konsultasi Masalah Hukum di Keerom, Sekarang Sudah Ada LBH Papua Justice & Peace di Arso
Sidak Kadinas PU Papua, Tidak Di Lokasi Proyek, Lima Konsultan Terancam di Black List
8 Januari Pendaftaran Pilgub Papua 2018, Modal 9 Kursi Saja Bisa Usung Pasangan Calon !
1.350 Prajurit Pengawal Perbatasan RI – PNG Diharap Berguna Bagi Masyarakat dan Bisa ‘Jaga Kelakuan’
Mimpi Nabire Kabupaten Swasembada Pangan, Babinsa Diminta Awasi Distribusi Pupuk Agar Tidak Ada Penyelewengan
Tahun 2017, Pemprov Papua Gelontorkan 250 Miliar Untuk Benahi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Tolikara
Kali Keenam, Satgas Yonif 512 / QY Temukan Ladang Ganja di Perbatasan RI – PNG
Meski Belum Bisa Difungsikan, September 2018 Jembatan Holtekamp Tetap Akan Diresmikan ?
Program Tentara Masuk Sekolah di Papua, Perlukah ?
Idrus Marham Dinilai Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketum
DPD Golkar Papua Dukung Munaslub dan Pencalonan Airlangga Hartarto Maju Ketum
Survei: Mayoritas Pemilih di 16 Kabupaten Inginkan Paulus Waterpauw Jadi Gubernur
Merokok, Dapat Lempar Dengan Asbak Dari Sekda, Laki – Laki Ini Cabut Aduannya di Polda Papua
Hari Bhakti PU Ke- 72, Wagub Akui Pembangunan Infrastruktur di Papua Membaik, PUPR Target Jalan Trans Papua Tuntas 2019
Korem 174/ATW Bersama Pemda Merauke Tanam Perdana Padi dan Jagung Seluas 216 Hektar
Gelar Pendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan, Berharap Pemuda Keerom Jadi Pemimpin Masa Depan
KEEROM DEKLARASI TOLAK NARKOBA
Klemen Tinal Canangkan Regenerasi Total di DPD Golkar Papua
MURI Akui Lomba Mewarnai Gambar Lambang Negara Dengan 22.205 Peserta di Bulan Penuh Kasih Kodam XVII/Cenderawasih Bisa Dicatatkan Sebagai Rekor Baru
Perayaan Natal PMTU, Djuli Mambaya Ajak Masyarakat Toraja Utara Dukung Pembangunan di Papua

Mengungkap Tabir Dugaan Ijazah Palsu Bupati Mimika

Eltinus Omaleng, SE, MH saat mendaftar di DPC PDI P Mimika, dimana saat ini Bupati Mimika tersebut telah mendaftar di dua partai PDI P dan Golkar, meski ijazah SMP dan SMAnya di duga palsu,pertanyaannya kira – kira daftarnya pake ijazah apa yah ?? (Foto : dok. salampapua.com)

 

Saat mendaftar di KPUD lewat jalur perseorangan Eltinus Omaleng gunakan ijazah SMP N 9 Jayapura dan SMA Negeri I Sentani yang di duga palsu, tapi kepada penyidik di Polda Papua ia mengaku saat mendaftar gunakan ijazah asal Jogjakarta tanpa menyebutkan asal sekolah ataupun menunjukkan fisik ijazahnya. Polisi mengaku kesulitan ungkap dugaan ijazah palsu Bupati Mimika karena katanya kantor KPUD sudah terbakar. Kira – kira daftar di partai politik untuk ikutan di Pilkada 2018 ini pake ijazah apa yah ???

Oleh : Walhamri Wahid

Berdasarkan data dan keterangan Komisioner kepada Pansus Hak Angket DPRD Mimika, saat mendaftar lewat jalur perseorangan pada 10 Juli 2013 lalu sesuai dengan lampiran data Model B-KWK Perseorangan, Eltinus Omaleng melampirkan ijazah SMP dengan Nomor Seri : OA ob 0074657 tahun 1991 yang dikeluarkan oleh SLTP Negeri 9 Jayapura, sedangkan ijazah SMA-nya menggunakan ijazah yang dikeluarkan oleh SMA Negeri I Sentani dengan Nomor Seri : 18 OB oc 0806410 tahun kelulusan 1995.

Seperti yang terungkap dalam Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 01 P/KHS/2017 tertanggal 9 Maret 2017 bahwasanya sebelum menggunakan kewenangannya untuk impeachment atau memakzulkan (melengserkan-Red) Eltinus Omaleng dari kursi 01 Mimika melalui SK DPRD Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 24 November 2016, DPRD Mimika telah membentuk Pansus Hak Angket yang tugasnya adalah melakukan penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu yang dituduhkan kepada Eltinus Omaleng, Bupati Mimika periode 2014 – 2019.

Dari penyelidikan Pansus Hak Angket tersebut terungkap ijazah SMP Eltinus Omaleng dengan Nomor Seri : OA ob 0074657 tahun 1991 yang dikeluarkan oleh SLTP Negeri 9 Jayapura, dimana yang menanda tangani ijazah dimaksud adalah Dra. Yuyun Nariah, dimana dugaan sementara waktu itu, bahwasanya di duga Eltinus Omaleng bersekolahnya di SMP Yayasan Pendidikan 45, namun saat mengikuti ujian digabungkan dengan SMA Negeri 9 Jayapura.

Dari hasil penyelidikan Pansus Hak Angket DPRD Mimika yang berkunjung langsung dan berjumpa dengan Kepala Tata Usaha Yayasapn Pendidikan 45 Jayapura pada 29 September 2016 di dapati keterangan dan informasi yang menunjukkan jelas bahwa ijazah SMP yang digunakan Eltinus Omaleng patut di duga adalah palsu atau di palsukan dengan mencatut nama sekolah dimaksud.

Dalam jawaban tertulisnya melalui surat Nomor : 421.3/101a/2016 tertanggal 1 Oktober 2016, Kepala Sekolah SMP Yayasan Pendidikan 45 Jayapura, Sdr. Langgau, S.Pd, M.Pd  menjelaskan bahwa Eltinus Omaleng tidak pernah bersekolah di SMP Negeri 9 Jayapura, dan bila melihat tahun kelulusan di ijazah yang mencantumkan tahun 1991, padahal tahun 1991 itu SMP tersebut belum ada.

Baca Juga:  Soal Dualisme PKPI, Ramses Wally Ancam Akan Polisikan Junaedi Rahim Cs

“Sdr. Eltinus Omaleng tidak terdaftar sebagai murid pada SMP Yayasan Pendidikan 45 Jayapura yang lulus pada tahun 1991, karena pada tahun 1991 sekolah ini baru di dirikan dan belum ada muridnya”, kata Langgau, S.Pd, M.Pd dalam surat tertulisnya kepada Pansus Hak Angket DPRD Mimika ketika itu.

Kepsek SMP Yayasan Pendidikan 45 juga mengungkap kepalsuan lainnya dari ijazah yang digunakan Eltinus Omaleng untuk mendaftar adalah soal nama Kepala Sekolah yang menanda tangani Ijazah dimaksud.

“nama Kepala Sekolah yang tanda tangan ijazah tertera Yuyun Nariah pada tahun 1991, sedangkan Yuyun Nariah baru menjabat sebagai Kepala Sekolah pada tahun 1993 dimana SMP Yayasan Pendidikan 45 Jayapura baru bergabung dalam pelaksanaan Ujian Akhir Nasional”, kata Langgau menguatkan ‘kepalsuan’ ijazah Eltinus Omaleng.

Berbeda lagi dengan kasus dugaan ijazah palsu SMA yang digunakan Bupati Mimika, dari hasil penyelidikan Pansus Hak Angket DPRD Mimika seperti tertuang dalam salinan putusan Mahkamah Agung, Pansus Hak Angket pada 29 September 2016 telah melakukan kunjungan dan bertemu dengan Kepala Sekolah SMA Negeri I Sentani yang beralamat di Jalan Kemiri – Sentani, yang dulunya bernama SMA Negeri III Sentani.

Dimana, Kepala Sekolah SMA I, Dmonggus Marani melalui surat dengan Nomor : 271/SMA I/JPR memastikan bahwa ijazah SMA yang digunakan oleh Eltinus Omaleng adalah ijazah palsu atau dipalsukan oleh yang bersangkutan dengan mencuri data – data alumni SMA Negeri I yang lulus pada tahun dimaksud.

“Sdr. Eltinus Omaleng tidak pernah bersekolah di SMA Negeri I Sentani yang dahulu bernama SMA Negeri III Sentani, nama dimaksud juga tidak terdaftar dalam Buku Induk Siswa yang lulus pada tahun 1995”, kata Dominggus Marani memberikan jawabn tertulis kepada Pansus Hak Angket.

Ia juga mengungkap kepalsuan dari ijazah yang digunakan Eltinus Omaleng, dimana Nomor Induk Siswa (NIS) yang dicantumkan pada ijazah palsu tersebut yakni NIS 2842 sebenarnya adalah NIS milik orang lain, yang terdaftar atas nama Sdri. Fransina Pikindu, sedangkan Nomor Seri Ijazah nya, 18 OB oc 0806410 terdaftar atas nama milik Sdr. David Moses.

Kurang puas mendapatkan fakta otentik tentang kepalsuan ijazah SMP dan SMA yang digunakan Eltinus Omaleng saat mendaftar sebagai Calon Bupati Mimika Periode 2014 – 2019, Pansus Hak Angket kembali menemui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, dimana sesuai aturan saat mendaftar sebagai Calon Bupati semua ijazah yang dilampirkan wajib di legalisir oleh SKPD terkait sebagai bukti keabsahan.

Dimana melalui surat bernomor : 420/1323 tertanggal 3 Oktober 2016 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi papua juga mengautkan bahwa ijazah yang digunakan oleh Eltinus Omaleng patut di duga adalah ijazah palsu atau di palsukan.

Baca Juga:  ‘Sakit Parah’, BUMD Milik Pemprov Papua Ini Sudah 11 Bulan Belum Gaji Karyawan

“melihat fotokopi ijazah SMP Tahun 1991 Nomor Seri OA ob 0074657 atas nama Eltinus Omaleng memiliki bentuk atau model dan ketebalan tulisan tangannya berbeda dengan ijazah orang lain pada sekolah dan tahun yang sama, padahal seharusnya sama karena biasanya penulisan ijazah dilakukan oleh satu orang, juga nama sekolah dan stempelnya berbeda dimana nama sekolahnya adalah SLTP Negeri 9 Jayapura sedangkan capnya adalah SLTP Negeri 3 Jayapura”, jelas Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua.

Demikian juga dengan bentuk / model fisik Ijazah SMA yang digunakan Eltinus Omaleng yang dikeluarkan tahun 1995, ketebalan tulisan tangannya berbeda dengan ijazah lainnya yang dikeluarkan oleh sekolah yang sama pada tahun yang sama pula.

Berdasarkan temuan data dan fakta tersebutlah sehingga Pansus Hak Angket DPRD Mimika meyakini bahwa ijazah yang digunakan Eltinus Omaleng saat mendaftar sebagai Calon Bupati lewat jalur perseorangan pada 10 Juli 2013 lalu adalah ijazah palsu atau dipalsukan, sehingga jelas – jelas yang bersangkutan telah melakukan pembohongan publik, penipuan, pemalsuan surat dan dokumen dan melanggar Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan sanksi pidana yang menanti maksimal 6 tahun dan denda Rp 72 juta.

Namun secara politis dan pejabat negara, Bupati Mimika di duga telah melanggar sumpah / janji, dan melangagr peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan sanksi pemberhentian dari jabatan.

Yang jadi pertanyaan, bagaimana ijazah palsu Etinus Omaleng bisa lolos verifikasi dari KPUD Mimika ?, karena saat pendaftaran semua KPUD wajib melakukan verifikasi terhadap berkas – berkas yang dilampirkan oleh Bakal Calon, yang dananya semua di tanggung oleh negara karena harus mendatangi ataupun meminta keterangan secara tertulis dari lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah dimaksud.

Ada dua kemungkinan, apakah KPUD Mimika tidak melakukan kewajiban itu sehingga tidak mengetahui pasti keaslian ijazah di maksud, meski dana untuk tahapan itu telah di alokasikan dan pastinya dilaporkan sudah di kerjakan, atau KPUD Mimika saat verifikasi mengetahui dugaan ijazah tersebut adalah palsu, tetapi “tutup mata”.

Proses politik terhadap status jabatan Bupati Mimika yang disandang Eltinus Omaleng sudah incracht dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung, lantas bagaimana dengan proses hukum terhadap Eltinus Omaleng untuk dugaan kasus yang sama ?

Kabidhumas Polda Papua, Kombes (Pol) Akhmad Musthofa Kamal seperti dikutip kompas.com edisi 13 Januari 2017 yang mengatakan bahwa Direskrimum Polda Papua telah menerima aduan dugaan ijazah palsu atas nama Bupati Mimika, dan masih di dalami oleh Direktorat Kriminal Umum.

“Kasus ini dilaporkan seorang warga berinisial MA. Saat kami tengah menelusuri laporan tersebut dengan mengumpulkan barang-barang bukti,” kata Kabid Humas Polda Papua,  Kombes (Pol) Akhmad Mustofa Kamal di Jayapura, Jumat (13/1/2017) seperti di lansir kompas.com.

Baca Juga:  THEYS ELUAY, KINI TAK KESEPIAN LAGI !

Kamal mengatakan, penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Papua telah memanggil Eltinus untuk diperiksa.

“Dalam pemeriksaan, beliau mengaku bahwa menggunakan ijazah SMP dan SMA dari Jogjakarta. Namun, beliau tidak memberikan kedua ijazah tersebut kepada penyidik,” kata Kamal menambahkan bahwa sudah ada lima orang yang diperiksa sebagai saksi.

“Salah satu saksi adalah pihak sekolah di Jayapura. Dari keterangan sejumlah saksi bahwa Eltinus tak pernah bersekolah di Jayapura,” ujar Kamal di awal tahun 2017 lalu seperti di lansir kompas.com, menambahkan bahwa Polda Papua telah membentuk tim khusus untuk memeriksa KPUD dan memastikan bahwa sebelum Pilkada Mimika 2018, akan menemui KPUD Mimika untuk memintai keterangan.

“Saat ini kami masih terkendala data karena kantor KPUD Mimika pernah terbakar,” kata Kabidhumas Polda Papua awal bulan Januari 2017 lalu.

Hingga berita ini dinaikkan, Lingkar Papua belum berhasil mengkonfirmasi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, karena yang bersangkutan memang sejak di gulirkannya Pansus Hak Angket DPRD Mimika ini menolak di panggil dan memberikan keterangan kepada DPRD, bahkan saat persidangan di Mahkamah Agung juga yang bersangkutan tidak hadir, sehingga salinan putusan di kirimkan ke alamat Eltinus Omaleng via pos.

Saat ini tahapan Pilkada 2018 tengah berlangsung, Eltinus Omaleng yang dulunya maju lewat jalur perseorangan kini telah menduduki kursi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika, bahkan yang bersangkutan juga tengah mengikuti tahapan pendaftaran di beberapa partai politik lainnya yang telah melalui tahap fit and propert test.

Bahkan berdasarkan hasil survey yang di lakukan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Network untuk Partai Golkar, ada nama Eltinus Omaleng di daftar yang berpeluang mendapatkan rekomendasi.

pertanyaannya adalah, kira – kira ijazah apa yang digunakan Eltinus Omaleng yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mimika untuk mendaftar di partai – partai politik itu, karena ijazash SMP dan SMA yang digunakan mendaftar lewat jalur perseorangan pada periode sebelumnya patut di duga adalah ijazah palasu, saat di periksa penyidik yang bersangkutan mengaku menggunakan ijazah dari Jogjakarta, lantas ijazah yang manakah yang di lampirkan saat mendaftar di partai politik dan bisa lolos tahap verifikasi administrasi.

Saat ini diketahui Eltinus Omaleng telah mendaftar di dua partai yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar.

Atau, …. jangan – jangan partai politik juga sudah di ‘tutup mata”, dan tidak memiliki hati nurani lagi, sehingga tidak bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli.

Tapi bisa saja sejak terungkap dugaan ijazah palsu setahun lalu, Bupati Mimika diam – diam telah mengikuti ujian persamaan untuk dapatkan ijazah SMP dan SMA agar bisa jadi peserta pada Pilkada 2018 mendatang.

Kalau ijazah SMP dan SMA-nya saja di duga palsu, lantas bagaimana gelar Sarjana Ekonomi dan Magister Hukumnya yah, bukankah untuk kuliah di Perguruan Tinggi harus gunakan ijazah asli ??? (***)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS