BREAKING NEWS
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris
JWW-HMS Membaca Headline Freeport & Koroway
Ada Perjanjian Rahasia Dibalik Jatah 10% Saham Freeport Untuk Papua ?
Berkas Cagub – Cawagub Papua Sudah di Meja DPRP, Uji Keaslian Orang Papua, MRP Rencana Wawancara Dengan ‘Bahasa Ibu’
Calon Tunggal Yang Tak Tertandingi
JWW Ajak Relawannya Patahkan Prediksi Kerawanan Konflik di Papua Selama Pilgub
Jalani Tes Kesehatan 5 Jam, Wetipo Ingatkan Tim Dokter Jangan Mau di Intervensi
Banjir Air Mata Mengantar Bupati Keerom ke Peraduan Terakhir
Dituding Jadi Timses Salah Satu Kandidat, Ini Bantahan Kadinkes Papua
Diusung Empat Partai, Bakal Paslon TENANG Mendaftar di KPU Puncak
Empat Jam Diperiksa Tim Dokter RSUD Dok II, Bakal Paslon LUKMEN Merasa Kondisinya Fit

Bupati Mamberamo Tengah Minta Presiden Tinjau Ulang Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Ricky Ham Pagawak, Bupati Mamberamo Tengah saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (9/8/2017) kemarin. (Foto : Amri / Lingkar Papua)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAKARTA – Mencuatnya beberapa indikasi adanya dugaan korupsi dalam penyaluran dana desa yang di kelola langsung oleh Kepala Desa tersebut, bahkan di Papua di duga terjadi penyimpangan yang jumlahnya miliaran rupiah menurut Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, SH, M.Si harus ada peninjauan kembali soal mekanisme penyaluran dana desa tersebut.

“kami di daerah agak susah untuk melakukan pengawasan terhadap dana desa, karena pemyalurannya dari pusat hanya lewat di Kas Daerah kabupaten, langsung diteruskan ke rekening masing – masing Kepala Kampung (Desa), sehingga bila terjadi penyalahgunaan kita tidak bisa mengontrol atau mengawasi”, kata Bupati Mamberamo Tengah kepada sejumlah wartawan nasional di Jakarta, Rabu, (9/8/2017) usai menerima Anugerah Penghargaan Rekor MURI dari Jaya Suprana di Jakarta kemarin.

Menurutnya selama Dana Desa itu tidak melekat di APBD Kabupaten / Kota, dan sekedar numpang lewat, agak lemah dalam pengawasannya, kalaupun Pemerintah Daerah mengawasi namun tidak punya kekuatan, sekedar menegur, apalagi bila tenaga pendamping tidak maksimal dalam pendampingan atau bahkan bekerja sama dengan Kepala Kampung untuk menggerogoti dana dimaksud.

Baca Juga:  Soal Dugaan Ijazah Palsu Bupati Mimika, Polda Bingung Mau Kenakan Pasal Apa

“di Mamberamo Tengah, saya pernah memecat 2 Kepala Kampung yang saya tahu menyalahgunakan Dana Desa, yang jadi masalah selama ini bila kami menegur atau mengawasi pemanfaatan Dana Desa, seringkali para Kepala Kampung di Papua lebih kritis dan balik mempertanyakan kewenangan kami, karena menurut para Kepala Kampung, dana desa bukan kewenangan Bupati, karena dana itu turun langsung dari Presiden, jadi Bupati didaerah tidak punya hak atur – atur soal dana desa, itu masalahnya di Papua, karena kultur dan hubungan antara pejabat di Papua beda dengan daerah lain di Indonesia”, kata Ham Pagawak.

Ia juga menuturkan bagaimana di Papua, pejabat itu hampir tidak memiliki sekat dan batas dengan masyarakat, karena secara adat bila masyarakat datang menemui seorang Bupati, tidak ada alasan Bupati untuk membatasi siapa dan kapan untuk bertemu, apalagi sampai menolak.

“saya banyak dengar cerita, betapa susahnya bertemu dengan seorang Bupati di luar Papua, bahkan katanya di Jawa kadang untuk bertemu Kepala Desa atau Camat saja terlalu birokratis, sedangkan kita di Papua, masyarakat kapan saja bebas menemui Bupati, mau di kantor, di rumah, dan di jalanan sekalipun, sehingga masyarakat juga kadang kala memiliki nyali untuk ‘melawan’ bila mengetahui bahwa apa yang mereka terima bukan dari Bupati.

Baca Juga:  Soal Dukungan PDI P dan Gerindra di Pilgub Papua 2018 Masih Misteri ?

“ini realitas di Papua loh, jadi kalau kita awasi dan tegur Kepala Kampung mereka bisa jawab enteng saja, Dana Desa ini dari Presiden Jokowi, bukan dari Bupati, jadi Bupati tra’ usah ikut campur”, kata Ham Pagawak sambil tertawa lebar.

Untuk itu ia berharap perlu evaluasi kembali terkait penyaluran dana desa, khususnya di Papua, agar dana tersebut melekat di APBD kabupaten / kota, sehingga Pemda memiliki kewenangan juga untuk mengawasi sejak tahap pengusualn kegiatan, pelaporan, sampai dengan pertanggung jawabannya, karena ia tidak ingin masa yang akan datang ada Kepala Kampung masuk penjara hanya gara – gara Dana Desa.

“pemerintah pusat harus bisa mengkaji secara geografis, budaya dan adat istiadat setempat dalam penerapan sebuah program, tidak bisa serta merta kita gunakan pendekatan normative apalagi hukum positif, apalagi di Papua”, kata Ham Pagawak.

Menurutnya di Papua, posisi seorang Bupati atau Wakil Bupati adalah Kepala Suku Besar tempat mengadu segala keperluan masyarakat, sehingga terkadang banyak aturan harus di nomor duakan demi menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:  Ditinggal Pergi, Istri Siri Mantan Sekda Kabupaten Jayapura Tuntut Kerugiannya Dikembalikan

“ibaratnya masyarakat kami di Papua itu mulai masih hamil di dalam kandungan sampai dia bekerja di tanggung pemerintah, waktu hamil mereka minta bantuan untuk beli susu, anak melahirkan, minta bantuan lagi ke Pemda, anak mau sekolah, sampai mau kerja pemerintah harus memberikan dukungan, jadi kita melayani masyarakat di Papua tidak bisa pake birokrasi, mereka datang harus kita ladeni, beda mungkin dengan di luar Papua yang bisa memahami ada mekanisme dan aturan”, jelas Ham Pagawak.

Untuk itu bila penyaluran dana desa itu melibatkan Pemda sepenuhnya, potensi – potensi kerugian atau penyalahgunaan bisa di minimalisir.

“adat kami lebih melihat dana itu dari siapa, atau siapa yang kasih, mereka tahunya itu uang dari Presiden, jadi Bupati ko’ tidak bisa campur banyak, cukup terima laporan saja itupun sudah baik, walaupun ada mekanisme pengawasan yang dimungkinkan bagi Pemda tapi terbatas karena masyarakat tahunya itu dana dari Presiden, bukan Bupati” kata Ham Pagawak lagi.

Disisi lain, Pemda lebih memiliki SDM, karena bila semuanya diserahkan sepenuhnya ke Kepala Kampung untuk kelola mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai pelaporan, meski ada tenaga pendamping ia meyakini pasti rawan masalah. (amr/r1)

Berikan Komentar Anda

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close