BREAKING NEWS
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris
JWW-HMS Membaca Headline Freeport & Koroway
Ada Perjanjian Rahasia Dibalik Jatah 10% Saham Freeport Untuk Papua ?
Berkas Cagub – Cawagub Papua Sudah di Meja DPRP, Uji Keaslian Orang Papua, MRP Rencana Wawancara Dengan ‘Bahasa Ibu’
Calon Tunggal Yang Tak Tertandingi
JWW Ajak Relawannya Patahkan Prediksi Kerawanan Konflik di Papua Selama Pilgub
Jalani Tes Kesehatan 5 Jam, Wetipo Ingatkan Tim Dokter Jangan Mau di Intervensi
Banjir Air Mata Mengantar Bupati Keerom ke Peraduan Terakhir
Dituding Jadi Timses Salah Satu Kandidat, Ini Bantahan Kadinkes Papua
Diusung Empat Partai, Bakal Paslon TENANG Mendaftar di KPU Puncak
Empat Jam Diperiksa Tim Dokter RSUD Dok II, Bakal Paslon LUKMEN Merasa Kondisinya Fit

Ada Nama Bupati Dalam Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemda Merauke

Frederikus Gebze, SE, M.Si, Bupati Merauke. (Foto : dok. A1 Papua News)

 

Seorang ASN dari Kalimantan nekat hijrah ke Merauke karena mengaku di iming – imingi akan menduduki jabatan Eselon II di salah satu SKPD di Pemda Merauke. Kepada beberapa pihak, ia mengaku telah dimintai sejumlah dana oleh Bupati Merauke, Frederikus Gebze, SE, M.Si dengan jumlah mencapai ratusan juta rupiah dalam beberapa tahap. Namun sayangnya dengan pangkat dan golongan sebagai Eselon II, kini ia harus pasrah hanya mendapat posisi di Eselon IV. Meski kisahnya sudah jadi “rahasia umum” di Kota Rusa Merauke, tapi PNS asal Kalimantan tersebut memilih tutup mulut kepada wartawan, apalagi melapor ke kepolisian, sehingga isu jual beli jabatan menjadi bola liar yang menerpa Bupati Merauke hingga kini.

Oleh : Walhamri Wahid

Namanya Suranto Samuel Taro, S.Pi, M.Si (SST), Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 19711129 199903 1 003 itu, sebelum pasangan calon Frederikus Gebze, SE, M.Si – Sularso, SE ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Merauke Periode 2016 – 2021, SST tercatat sebagai ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dengan jabatan sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan

“dia pindah dari Pemda Malinau di Kalimantan ke Pemda Merauke sejak Agustus 2016 dan mulai menjalankan tugas di Dinas Perikanan sini sejak dilantik Februari 2017 lalu, jabatannya saat ini sebagai Kepala Seksi (Kasie) Pengelolan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), kalau soal isu yang beredar mengenai kepindahannya dan dugaan gratifikasi jabatan, saya tidak bisa mengomentari, karena saya belum tahu kebenarannya, jadi saya tidak bisa coment yah, sejauh ini saya nilai kinerjanya bagus”, kata Suhono Suryo, Kadinas Perikanan Kabupaten Merauke saat di konfirmasi Lingkar Papua via WhatssApp, Senin (17/7/2017) terkait keberadaan SST di SKPD yang di pimpinnya itu.

Dari beberapa informasi yang berhasil di himpun Lingkar Papua, dan juga beberapa bukti rekaman ataupun pembicaraan yang diperoleh dan di duga adalah suara SST yang sedang curhat ke beberapa pihak tentang nasibnya yang ‘tidak jelas’ di Pemda Merauke, perkenalan SST dengan Bupati Merauke, Frederikus Gebze, SE, M.Si bermula di Jakarta, ketika itu ia di tawari sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke yang saat ini dijabat oleh Suhono Suryo.

“pengakuan SST kepada saya di rumah waktu itu ada sodara saya juga sebagai saksi mendengarkan pengakuan dia, bahwasanya Bupati menjanjikan dirinya menjabat Kadinas Perikanan tapi dengan syarat menyerahkan sejumlah uang dalam beberapa tahap, kalau di total – total nilanya mencapai Rp 400 juta”, kata Steven Abraham, Ketua DPC Partai Gerindra yang pada masa pencalonan adalah Ketua Timses pasangan calon Freddy Gebze, SE, M.Si – Sularso, SE kepada Lingkar Papua saat ditemui di rumahnya di Jalan Para Komando (Parako), Merauke belum lama ini.

Pengakuan SST bukan hanya secara langsung kepada Steven Abraham, Ketua Timses Freddy Gebze – Sularso, dari beberapa rekaman percakapan via telepon yang berhasil diperoleh Lingkar Papua, seseorang yang di duga kuat adalah SST juga mengutarakan kekecewaannya kepada Bupati Merauke, karena merasa telah di bohongi, dijanjikan jabatan dan telah menyetor sejumlah uang, ternyata jabatan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Baca Juga:  Pembangunan Gedung Baru DPRP, Target Tidak Tercapai, Kok Biayanya Malah Membengkak ?

Menurut pengakuan SST, uang sejumlah itu diberikan atas permintaan Bupati Merauke, Frederikus Gebze, SE, M.Si dan penyerahannya disaksikan juga oleh istri Bupati, Rini Dewarusi di Jakarta, tapi SST tidak merinci detail lokasi tempat ‘transaksinya’ itu, kapan dan dimana tepatnya.

Karena bermimpi mendapatkan jabatan yang lebih tinggi sebagai Eselon II di Merauke, akhirnya SST nekat hijrah ke Merauke meninggalkan jabatannya Eselon III-nya sebagai Kabid Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan di salah satu SKPD di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dan mengontrak rumah di Merauke sambil menanti jabatan yang dijanjikan.

Janji tinggal janji, saat pelantikan pejabat Eselon II pada bulan Desember 2016 lalu di lingkungan Pemda Merauke, nama SSt tidak ada di daftar pejabat yang akan dilantik.

“pengakuan SST, saat namanya tidak muncul di daftar pejabat Eselon II, dia sempat mempertanyakan nasibnya kepada Bupati Merauke secara langsung, dan ketika itu ia di minta bersabar dan dijanjikan akan di berikan jabatan sebagai Sekretaris (Eselon III) di salah satu SKPD di lingkungan Pemda Merauke”, tutur Steven Abraham yang mengaku siap mempertanggung jawabkan secara hukum apa yang ia sampaikan, karena ia mengaku memiliki bukti yang cukup.

Harapan SST untuk menempati jabatan Eselon II dan III akhirnya pupus sudah, ketika di umumkan daftar nama – nama pejabat yang dilantik untuk posisi Eselon III dan IV pada 24 Februari 2017, nama SST ada di dalam daftar pejabat yang dilantik untuk menduduki jabatan Eselon IV sebagai Kepala Seksie (Kasie) pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, bukan Eselon III seperti yang dijanjikan Bupati Merauke.

“waktu itu setelah pelantikan di Swissbell Hotel Merauke, karena kecewa, SST sempat menghadang Bupati Merauke di pintu keluar hotel selesai pelantikan, dengan maksud mempertanyakan janji Bupati yang akan memberikannya jabatan sebagai pejabat Eselon II, tetapi Bupati katanya menghindar, tetapi SST masih sempat menahan istri Bupati dan meminta penjelasan terkait komitmen yang pernah di janjikan, karena menurut SST saat itu istri Bupati sebagai saksi saat transaksi, tetapi jawaban yang di dapat dari istri Bupati bahwasanya ia akan sampaikan dan bicarakan dulu dengan suaminya, Bupati Merauke”, kata Steven Abraham lagi.

Dalam sebuah rekaman yang berhasil di peroleh Lingkar Papua juga terdengar suara yang di duga adalah suara SST yang mengutarakan kekecewaannya per telepon kepada seseorang terkait jabatan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepadanya.

“saya terpukul sekali pak, saya di kasih Kepala Seksi saja, saya rugi, karena pangkat saya tertahan, semestinya saya per Oktober 2016 lalu itu sudah harus IVb pangkat saya, makanya waktu itu beberapa kali saya minta ke Pak Bupati, Pak Bupati tolong lantik saya minimal di Eselon III, karena sudah tertahan pangkat IVb saya, saya ini IVa sudah 4 tahun, tapi waktu itu Pak Bupati hanya jawab, iya, iya, iya, tapi buktinya tidak ada, saya semua lengkap, sudah PIM III sejak tahun 2007, kalau begini kan saya rugi, karena pangkat IVb saya tertahan, karena hanya dilantik sebagai Eselon IV”, kata seseorang yang di duga SST dalam rekaman pembicaraan di telepon yang diperoleh Lingkar Papua.

Dalam rekaman pembicaraan telepon itu pula, SST mengaku bahwa sebelum memutuskan hijrah ke Merauke ia sudah mewanti – wanti Bupati bahwasanya di Malinau dia juga punya posisi sebagai Eselon III, karena ingin karirnya lebih naik, makanya ia tertarik dengan tawaran dan iming – iming yang dijanjikan oleh Frederikus Gebze, SE, M.Si, Bupati Merauke.

Baca Juga:  Tutup Pendaftaran, Ada 8 Cagub dan 2 Cawagub Mendaftar di PDI-P Provinsi Papua

“saya sudah jadi PNS 20 tahun, selama ini kita sudah tahu kalau seorang Bupati yang bicara dan janjikan begitu, tidak mungkin tidak, karena dia punya kewenangan, tapi karena Bupati meyakinkan saya, makanya saya pindah ke Merauke, saya rugi sekarang mana keluarga terbagi tiga, anak saya di Jawa, saya di Papua, istri di Kalimantan”, curhat seseorang yang di duga SST dalam rekaman percakapan telepon itu.

SST juga mengakui bahwa ia memiliki bukti – bukti penyerahan sejumlah uang kepada Bupati Merauke, namun selama ini ia tidak beberkan dan memilih bungkam.

“kalau itu mau kita cari pak, saya ada, cuma saya diam – duam saja, kalau itu saya ada”, kata seseorang yang di duga SST dalam rekaman pembicaraan telepon tersebut ketika di tanyakan lawan bicaranya soal bukti yang ia miliki tentang adanya penyerahan sejumlah uang kepada Bupati Merauke.

Suranto Samuel Taro (SST) yang berhasil di temui Lingkar Papua di ruang kerjanya di Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, Senin, (17/7/2017) lalu menolak memberikan keterangan, bahkan meminta agar wartawan tidak menulis berita tersebut atau mengungkit – ungkit hal itu.

“nggak, saya tidak mau, tidak usah di tulis yah, tidak usah di bahas lagi, saya tidak mau bicara soal itu”, kata SST terlihat panik dan meminta agar wartawan tidak boleh menulis berita tentang hal itu, namun ia juga tidak membantah secara terang terkait pengakuan – pengakuannya kepada beberapa pihak yang berhasil di himpun oleh Lingkar Papua.

Terkait isu – isu tersebut, hingga berita ini di muat. Bupati Merauke tidak bisa di konfirmasi. Lingkar Papua selama 3 hari ke Merauke pada bulan Juli lalu tidak berhasil menemui Bupati karena sedang tidak berada di tempat, SMS konfirmasi yang di kirimkan ke dua nomor handphone Bupati juga tidak di balas meski terkirim, sedangkan ketika coba di telpon berulang – ulang kedua nomor Bupati sudah tidak bisa di hubungi.

Wakil Bupati Merauke, Sularso, SE yang coba di konfirmasi enggan mengomentari ataupun memberikan tanggapan karena menurutnya hal itu masih isu dan dia tidak punya kapasitas menanggapi karena bukan urusan pemerintahan, namun itu masalah pribadi dan masih bersifat dugaan, belum tentu benar.

“saya lagi tidak di Merauke mas, ada di Jayapura ini, saya tidak bisa menanggapi, karena itu masih isu, belum tentu benar dan itu masalah pribadi”, katanya ketika coba di konfirmasi melalui telepon akhir bulan Juli lalu.

Beberapa orang dekat Bupati, termasuk keluarga dekat yang coba di konfirmasi Lingkar Papua dengan meminta tanggapan ataupun bantuan untuk mengkonfirmasi kepada Bupati melalui jalur lain atau nomor lain lebih memilih menggunakan hak off the record, memberikan penjelasan tapi penjelasannya tidak untuk di publikasikan, bahkan meminta agar Lingkar Papua tidak memberitakan masalah tersebut sama sekali.

Namun salah seorang tim relawan yang enggan di korankan namanya, mengatakan bahwa informasi yang beredar itu adalah isu – isu belaka dan black campaign yang bertujuan untuk merusak nama baik dan citra Bupati Merauke, Frederikus Gebze, SE, M.Si, karena menurutnya Bupati Merauke kepada timnya sendiri telah membantah isu tersebut dan hanya kerjaan kelompok sakit hati akibat dendam politik pada Pilkada 2017 lalu.

Baca Juga:  Mengulik ‘Kuda Jepang’ Tunggangan Pak Presiden di Puncak Habema

Dugaan praktek jual beli jabatan yang menyeret nama Bupati Merauke, Frederikus Gebze, SE, M.Si ini telah menjadi ‘bola liar’ di masyarakat Merauke selain beberapa dugaan kasus – kasus lainnya, bahkan terkait hal itu, di bulan Maret 2017 lalu, sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Kelompok Pemerhati Rakyat (KPR) Kabupaten Merauke telah melakukan akasi demo damai menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke maupun ke Polres Merauke tapi hingga kini tidak ada tindak lanjut dari DPRD maupun kepolisian.

“kita sudah pernah menanyakan hasil tindak lanjut dari aduan kami ke kepolisian, tapi katanya laporannya tidak tahu kemana, karena Kapolres lama yang menerima sedangkan saat ini Kapolres baru jadi tidak mengetahui, demikian juga ke DPRD hingga kini belum ada tindak lanjutnya”, kata H. Ahmad Waros Gebze, salah satu Koordinator demo damai empat bulan lalu itu kepada Lingkar Papua, Kamis (27/7/2017) melalui saluran telepon.

Dalam aksi demo KPR Kabupaten Merauke, Rabu (15 Maret 2017 lalu yang di prakarsai oleh 6 orang sebagai penanggung jawab yakni, Urbanus A. Kiaf Yolmen, Steven Abraham, Paskalis Imadawa, Ignasius MB. Ndiken, H. Ahmad Waros Gebze, dan Idelfonsius Cambu itu, ada 4 point yang menjadi tuntutan KPR Kabupaten Merauke.

“ada 4 point aduan kami yang kami minta di tindak lanjuti oleh DPRD termasuk juga kepolisian terhadap Bupati Merauke Freddy Gebze, yakni dugaan adanya praktek pencucian uang dan gratifikasi dan penyuapan untuk mendapatkan jabatan, juga adanya dugaan praktek asusila, dan dugaan pelaksanaan pemerintahan yang tidak efisien dan efektif, semua bukti – bukti awal ada, kita berharap polisi bisa menindaklanjuti, tapi entah mengapa sampai hari ini tidak ada jawaban ataupun tindak lanjutnya”, kata H. Ahmad Waros Gebze mempertanyakan komitmen DPRD dan Polres Merauke.

Menurutnya aduan dan bukti – bukti awal dimaksud bukan hanya diberikan kepada Polres Merauke, yang ketika itu Kapolres dijabat oleh AKBP Taufik Irpan Awaluddin tetapi aduan yang sama juga sudah disampaikan kepada Tim Tipikor Polda Papua yang datang langsung ke Merauke, termasuk juga laporan disampaikan kepada Kejaksaan dan DPRD Merauke.

“kami sudah beberapa kali mengecek ke Polres Merauke terkait aduan kami, tapi semuanya ngambang, tidak ada jawaban maupun tanggapan, apakah aduan kami memenuhi unsur pidana atau tidak, karena apa yang kami sampaikan juga itu sudah jadi rahasia umum, dan ada salah satu media online yang mengungkap semua fakta – fakta tersebut juga”, kata H. Ahmad Waros Gebze,

Menurutnya semestinya DPRD membentuk Pansus untuk memanggil dan meminta keterangan dari Bupati agar kasus ini terang benderang, demikian juga kepolisian, karena ini ada unsur pidana, dan penngingkaran terhadap sumpah dan janji jabatan.

“kami tidak ingin menyebar luaskan fitnah, justru kami meminta agar DPRD maupun kepolisian menindak lanjuti informasi yang berkembang saat ini agar terang kasusnya, kalau memang tidak benar, yah harus kasih penjelasan kepada kami rakyat Merauke, tapi kalau ada unsur pidananya tentunya tidak ada yang kebal di mata hukum di republik ini kan”, kata H. Ahmad Waros Gebze lagi. (***)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close