BREAKING NEWS
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris
JWW-HMS Membaca Headline Freeport & Koroway
Ada Perjanjian Rahasia Dibalik Jatah 10% Saham Freeport Untuk Papua ?
Berkas Cagub – Cawagub Papua Sudah di Meja DPRP, Uji Keaslian Orang Papua, MRP Rencana Wawancara Dengan ‘Bahasa Ibu’
Calon Tunggal Yang Tak Tertandingi
JWW Ajak Relawannya Patahkan Prediksi Kerawanan Konflik di Papua Selama Pilgub
Jalani Tes Kesehatan 5 Jam, Wetipo Ingatkan Tim Dokter Jangan Mau di Intervensi
Banjir Air Mata Mengantar Bupati Keerom ke Peraduan Terakhir
Dituding Jadi Timses Salah Satu Kandidat, Ini Bantahan Kadinkes Papua
Diusung Empat Partai, Bakal Paslon TENANG Mendaftar di KPU Puncak
Empat Jam Diperiksa Tim Dokter RSUD Dok II, Bakal Paslon LUKMEN Merasa Kondisinya Fit

Freeport Indonesia, Assetnya 146 Triliun, Bayar Pajak Air Ke Pemprov Papua Kok Nyicil ?

Carolus K. Bolly, SE,MM, Ketua Komisi III DPRP Papua. (Foto : Titie / Lingkar Papua)

 

Asset PT. Freeport Indonesia mencapai US$ 11,15 miliar atau sekitar Rp. 146,3 triliun per Juni 2017, dimana nilai asset PT. FI menyumbang 30% dari keseluruhan total asset Freeport – Mc Moran yang berkantor di Phoenix, Arizona, USA, Untuk tahun 2016 kemarin, PT. FI berhasil mendulang pendapatan tahunan sebesar US$ 3,29 miliar atau sekitar Rp 44 triliun, naik 24 persen bila dibandingkan tahun 2015 sebesar US$ 2,65 miliar atau sekitar Rp 35,3 triliun. Tapi mengapa untuk membayar Pajak Air Permukaan ke Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 3,5 triliun harus nyicil yah ???, itupun ogah – ogahan lagi bayarnya !

Oleh : Titie/ Walhamri Wahid

Hingga kini, PT. Freeport Indonesia enggan membayar tunggakan + denda Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 3,5 triliun sebagaimana telah diputuskan melalui Pengadilan Pajak Jakarta pada 17 Januari 2017 lalu, dimana Pemprov Papua memenangkan gugatan PT. FI sehingga PT. FI diwajibkan membayar gugatan atas klaim Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemprov Papua sebesar Rp. 3,5 triliun.

Bahkan bentuk itikad baik Pemprov yang tidak ingin memberatkan PT. Freeport Indonesia, perusahaan yang per tahun 2016 lalu tercatat memiliki asset di Indonesia senilai Rp. 146,3 triliun itu, Pemprov memberikan keringanan pembayaran dalam beberapa kali termin pembayaran.

“Ok, kalau Freeport minta dicicil, kita ok kan, tetapi dengan catatan tahapan itu disepakati bersama, tapi DPRP mendorong agar pembayaran tahap awal minimal 50%, sisanya bisa dibicarakan berapa sanggupnya, mau 25 % dulu atau bagaimana, tapi untuk tahap awal wajib ada pembayaran tunnggakan Pajak Air Permukaan 50% dari total kewajiban Freeport”, kata Carolus K. Bolly, SE, MM, Ketua Komisi III DPRP Provinsi Papua, di sela-sela Rapat Paripurna DPRP, Jumat (11/8/2017) kemarin.

Baca Juga:  Achmad Idrus ‘Dipaksa’ Jadi Ketua KAHMI Papua Kembali

Menurutnya, pembayaran tunggakan + denda pajak PT. FI ini sangat berarti bagi Provinsi Papua untuk menutupi defisit anggaran berjalan pada APBD Provinsi Papua tahun 2017, meski pembayaran PAP Freeport itu, tidak serta merta bisa dimasukan dalam postur APBD Porvinsi Papua, karena masih ada tahapan proses.

“Sesuai kesepakatan terakhir yang dicapai Kemendagri dalam pertemuan itu, pihak PT Freeport Indonesia diminta untuk bertemu dengan Gubernur untuk membicarakan tentang tahapan dan besaran pembayaran, tapi awalnya harus 50%, sisanya tidak harus sekaligus 50%, bisa 25% dulu, secara bertahap sampai lunas”, kata Carolus Bolly lagi.

Menurutnya kewajiban PT. FI tersebut adalah keputusan Pengadilan Pajak Jakarta melalui Putusan Pengadilan Pajak Indonesia Nomor Put-70853/PPMXVB/24/2017 tanggal 18 Januari 2017, jadi tidak perlu dibentuk tim untuk mengejar pembayaran pajak tersebut, karena sudah jelas, PT. FI harus membayar tunggakan + denda pajak tersebut, karena itu adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua.

Menurut Carolus lagi, dengan melakukan pembayaran 50% terlebih dahulu menunjukkan itikad baik dari PT. FI dan itu sebagai jaminan kepada Pemerintah Provinsi, DPRP dan seluruh rakyat Papua, karena pajak tersebut adalah hak rakyat Papua yang harus dibayarkan oleh Freeport.

Baca Juga:  Ada Selisih Harga di Tiket Pesawat Perintis Dmonim Air Jayapura 8 Rute

Menurutnya bila pembayaran tersebut direalisasikan secara nyicil, nantinya harus ada regulasi yang mengikat dan juga memiliki kekuatan hukum di hadapan Notaris, sehingga ke depannya PT. FI tidak bisa ingkar janji lagi.

Sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama kurun waktu 4 tahun dari tahun 2011 – 2015, PT. Freeport Indonesia ada tunggakan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 3,5 triliun.

Setelah menerima hasil audit BPK tersebut, Pemerintah Provinsi Papua telah menyurat resmi ke PT. FI untuk melunasi tunggakan PAP dimaksud, tetapi manajemen PT. FI menolak membayar dengan alasan bahwasanya mereka terikat dengan Kontrak Kerja (KK) dan yang menjadi acuan mereka dalam membayar PAP kepada Pemerintah Provinsi Papua adalah Perda Nomor 5 Tahun 1990 yang menetapkan PAP sebesar Rp. 10 / m3 / detik, padahal Perda tersebut telah direvisi dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 yang menetapkan Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 120 / m3 / detiknya.

Sehingga ketika itu Pemerintah Provinsi melakukan gugatan klaim melalui Pengadilan Pajak di Jakarta, dan per 18 Januari 2017, Pengadilan Jakarta memutuskan dan menetapkan PT. FI wajib melunasi hutang pajak air dimaksud.

Selama 40 tahun bercokol di Tanah Papua, setiap tahunnya PT. FI membukukan omzet mencapai triliunan rupiah, bahkan sesuai release laporan keuangan Freeport Mc Moran, per tahun 2017, nilai asset PT. Freeport Indonesia hingga kini tercatat US$ 11,15 miliar atau setara dengan Rp. 146,3 triliun per Juni 2017, dimana jumlah asset tersebut melonjak 17,4 persen bila dibandingkan dengan tahun 2016 pada bulan yang sama.

Baca Juga:  Bupati Mamberamo Tengah Minta Presiden Tinjau Ulang Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Menurut laporan keuangan PT. Freeport Indonesia per Desember 2016, PT. FI tercatat membukukan omzet sebesar US$ 3,29 miliar atau setara dengan Rp. 44 tiriliun, naik 24 persen dibandingkan dengan omzet tahun 2015 yang hanya di angka Rp. 35,3 triliun.

Seiring kenaikan omzet, laba PT. FI tahun lalu juga melonjak 128 persen. Dimana pada tahun 2015 laba yang dibukukan sebesar US$ 449 juta atau setara dengan Rp 5,98 triliun, pada tahun 2016 naik menjadi US$ 1,02 miliar atau Rp 13,6 triliun di 2016.

Meski memiliki omzet setiap tahunnya di atas Rp 30 triliun, dengan laba bersih diatas Rp 10 triliun, namun bukan jaminan bahwa PT. Freeport Indonesia tunduk dan patuh pada hukum Indonesia yang mewajibkan melunasi tunggakan + denda Pajak Air Permukaan (PAP)-nya kepada Pemerintah Provinsi Papua.

Meski sudah memasuki 6 bulan pasca putusan Pengadilan Pajak Indonesia di Jakarta, hingga kini PT. Freeport ogah untuk melunasi hutang pajak air permukaannya kepada Pemerintah Provinsi, sampai – sampai Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan dengan cara mencicil. Masa sih perusahaan sekaliber dan sebesar PT. Freport bayar pajak mencicil ??? (***)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close