BREAKING NEWS
‘Bola Liar’ Isu SARA di Sosial Media Jelang Pilgub Papua 2018
Ini Dua Opsi Pemda Keerom Untuk Korban Kebakaran di Arso Kota
Ini Daftar Nama 26 Bakal Paslon Yang Sudah Jalani Tes Kesehatan di Pilkada Serentak Papua 2018
Wabah di Asmat, Waket DPRP Bilang Kadinkes Provinsi dan Kabupaten Gagal, Harus Diganti !
Berkas Bakal Cagub – Cawagub Papua ‘Hanya Lewat’ di DPRP, Pansus Pilgub Protes
Mahar Politik, Perilaku Koruptif Politisi dan Penguasa
Pilkada Papua 2018, IDI Jamin Hasil Pemeriksaan Kesehatan Independen dan Bebas Intervensi
Pemkab Keerom dan BPJS Teken MoU, Proteksi Masyarakat
Pangdam Perintahkan Babinsa Lakukan Sosialisasi Pentingnya Imunisasi dan Hidup Sehat
Sebarkan Tim Ke 8 Distrik di Asmat, Danrem 174/ATW Pastikan Penanganan Langsung Dilakukan
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris

Mabuk Aibon, Trend Anak – Anak di Papua, Pemerintah Jangan Diam Saja !

Ignasius Mimin, anggota Komisi V DPRP Provinsi Papua. (Foto : Titie / Lingkar Papua)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA – Kebiasaan mengkonsumsi zat – zat adiktif dan berbahaya yang sudah mulai di kenal sejak dini adalah salah satu mesin pemusnah massal bagi orang Papua yang selama ini tidak mendapat perhatian dan penanganan serius dari Pemerintah, salah satunya yang tengah marak adalah fenomena anak – anak aibon.

Sering kita dapati di pinggir – pinggir jalan, pasar dan area public lainnya di beberapa kota bahkan kampung – kampung di Papua berkeliaran segerombolan anak – anak usia sekolah dengan pakaian kumal dan tangan masuk di dalam baju, menyembunyikan kaleng aibon dalam genggamannya.

Baca Juga:  ‘Sakit Parah’, BUMD Milik Pemprov Papua Ini Sudah 11 Bulan Belum Gaji Karyawan

Namun sayangnya hingga kini, tidak ada penanganan dan perhatian khusus dari pemerintah terhadap fenomena anak aibon tersebut.

“Tugasnya pemerintah dimana, sekarang anak yang mengkonsumsi aibon di Kota Jayapura sudah sangat merajalela, bahkan hingga keseluruh pelosok Papua, siapa yang bertanggung jawab, jelas kedua instansi itu di kabupaten/kota dan provinsi”, tanya Ignasius Mimin, anggota Komisi V DPRP Provinsi Papua mempertanyakan kinerja dan upaya pemerintah dalam menangani masalah anak – anak aibon tersebut.

Menurutnya, yang harus bertanggung jawab adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Dinas Sosial.

“Dua instansi teknis ini, punya peran penting dalam mengatasi permasalahan ‘aibon’, ada anggaran yang disiapkan pemerintah untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan perempuan dan anak, jelas ada anggaran diserahkan sepenuhnya kepada bidang terkait, tapi kok kita lihat tidak ada penanganan yang serius, yang jadi pertanyaan apa kerja dinas bersangkutan ? Jangan hanya menguntungkan diri sendiri, atau perkaya semua yang ada didalam dinas ini ?”, kata Mimin keras.

Baca Juga:  TP PKK Keerom Canangkan Gerakan Tanam Cabai, Target Per Kampung Satu Hektar

Menurutnya fenomena anak aibon yang mabuk dan juga sempat viral di social media bukan semata – mata kesalahan keluarga saja, tapi juga ada tanggung jawab pemerintah yang tidak berfungsi baik, apalagi bila anak – anak tersebut masih dalam usia sekolah.

“pemerintah harus turun ke jalan, data dan rehabilitasi mereka, di kembalikan ke orang tuanya, bila itu anak yatim piatu perlu di berikan tempat dan perhatian yang layak di Panti Asuhan mungkin”, kata Igansius Mimin lagi.

Dikatakan, anak-anak Papua itu, jangan sampai terlantar masa depannya. Sebab, mereka yang akan menggantikan generasi sebelumnya.

“dana Otsus 20 persen sudah masuk ke kabupaten/kota, lakukan rehabilitasi mereka, jangan biarkan ini berlanjut,” tandasnya.

Baca Juga:  Ada Nama Bupati Dalam Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemda Merauke

Menurutnya juga Pemerintah perlu membuat semacam aturan tegas kepada para pengusaha, yang tidak boleh juga sembarangan menjual lem aibon kepada anak – anak, karena lem aibon.

“pengusaha dan penjual juga harusnya punya kesadaran, mereka juga harus di sosialisasi oleh pemerintah, jangan asal jual saja, biar anak – anak yang beli juga di kasih, harus ada tindakan buat pengusaha yang sengaja jual itu”, kata anggota DPRP yang membidangi urusan kesehatan itu. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close