BREAKING NEWS
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris
JWW-HMS Membaca Headline Freeport & Koroway
Ada Perjanjian Rahasia Dibalik Jatah 10% Saham Freeport Untuk Papua ?
Berkas Cagub – Cawagub Papua Sudah di Meja DPRP, Uji Keaslian Orang Papua, MRP Rencana Wawancara Dengan ‘Bahasa Ibu’
Calon Tunggal Yang Tak Tertandingi
JWW Ajak Relawannya Patahkan Prediksi Kerawanan Konflik di Papua Selama Pilgub
Jalani Tes Kesehatan 5 Jam, Wetipo Ingatkan Tim Dokter Jangan Mau di Intervensi
Banjir Air Mata Mengantar Bupati Keerom ke Peraduan Terakhir
Dituding Jadi Timses Salah Satu Kandidat, Ini Bantahan Kadinkes Papua
Diusung Empat Partai, Bakal Paslon TENANG Mendaftar di KPU Puncak
Empat Jam Diperiksa Tim Dokter RSUD Dok II, Bakal Paslon LUKMEN Merasa Kondisinya Fit

Ada Nama Legislator Demokrat di Proyek Jasa Konsultasi Hukum Rp. 30 Miliar Untuk Kontrak Pengadaan Pesawat DHC-4 Caribou Pemda Puncak

Muhammad Afsal Mahfuz, anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, dan sebuah rumah yang dicantumkan sebagai lokasi kantor firma hukum Muhamad Afsal & Associates, yang rupanya adalah rumah milik Adhyaksa Dault, mantan Menpora periode 2004 – 2009, nama Muhammad Afsal Mahfuz disebut dalam hasil temuan BPK – RI saat dirinya belum menjadi anggta DPR – RI, terkait dengan kontrak kerja jasa konsultasi hukum sebesar Rp 30 miliar, dalam kontrak pengadaan pesawat DHC-4 Caribou oleh Pemda Puncak tahun 2015 , yang jatuh bulan Oktober 2016 lalu, padahal belum genap sebulan beroperasi. (Foto : Amri / Lingkar Papua)

 

Penunjukan konsultan hukum tidak melalui ketentuan Pengadaan Barang / Jasa, hanya lisan oleh Bupati. Alasan penggunaan jasa pendampingan hukum juga dinilai tidak tepat, karena Pemda Puncak tidak sedang menghadapi gugatan dari pihak ketiga yang bersifat mendesak, dan berdasarkan temuan BPK-RI, dari nilai kontrak sebesar Rp. 30 Miliar, sebanyak Rp 26,8 Miliar tidak di dukung bukti yang memadai, atau patut di ragukan kewajarannya, bahkan ada tunggakan PPh 2% sebesar Rp. 600 juta. Ternyata kantor konsultan hukum yang memenangkan proyek senilai Rp 30 Miliar itu hanya “menumpang” sebuah ruangan pada rumah yang menurut warga sekitar adalah milik Menpora periode 2004 – 2009, Adhyaksa Dault.

Oleh : Walhamri Wahid

Beberapa orang lelaki terlihat duduk bersantai sambil main catur di teras rumah, sebuah mobil sedan warna hitam dan mobil Mitsubishi Pajero warna putih terlihat parkir berdampingan dengan beberapa motor.

Tidak ada plang nama yang menunjukkan bahwa dalam bangunan berwarna krem itu terdapat sebuah kantor advokat ternama yang memiliki klien sampai ke daerah – daerah terpencil termasuk Papua.

“oh, kalau Jalan Setia Budi V Nomor 1 yah rumah itu mas, itu rumah pak Adhyaksa Dault, Pak Menteri dulu, kita juga nggak tahu kalau di situ ada kantor pengacara, tahunya itu rumah pak Adhyaksa aja, tapi beliau juga tidak menetap di situ, sesekali aja nongol, keluarganya kali yang tunggui rumah itu”, kata beberapa tukang ojek dan penjaga kios kecil di ujung jalan di depan bangunan yang beralamat di Jalan Setia Budi V Nomor 1, RT 5 / RW 3, Setia Budi, Jakarta Selatan yang tercatat sebagai alamat firma hukum Muhammad Afsal & Associates, milik Muhammad Afsal Mahfuz.

Lelaki kelahiran Jakarta, 15 Januari 1974 itu, sejak 10 Januari 2017 telah dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2014 – 2019 dengan No Anggota AA – 454 dari Fraksi Demokrat Dapil Sulawesi Barat lewat Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Salim Mengga yang mengundurkan diri karena maju sebagai Calon Gubernur Sulawesi Barat pada Pilkada 2017 lalu.

Nama Muhammad Afsal Mahfuz dan firma hukumnya muncul sebagai temuan BPK RI dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Kuangan Republik Indonesia (LHP – BPK RI) sebagai Konsultan Hukum dengan inisial kantor Konsultan Hukum MA & A dengan Chairman inisial MAM, saat dirinya belum menjadi anggota DPR – RI dari Fraksi Demokrat, yang telah meneken kontrak kerja untuk pengadaan jasa konsultasi hukum sebesar Rp. 30 Miliar untuk mendampingi Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak, Provinsi Papua dalam pengadaan pesawat DHC-4 Caribou senilai Rp 116 Miliar pada tahun 2015 – 2016 yang juga menjadi temuan BPK – RI dan kasusnya sudah di adukan oleh masyarakat ke Kejaksaan Agung RI sejak tahun 2016 lalu.

Baca Juga:  Jhon Tabo : Saya Tersandera Kasus Sebelas Tahun Lalu Yang Sudah Selesai !

Dalam dokumen LHP BPK – RI yang diperoleh Lingkar Papua, kontrak kerja pengadaan jasa konsultasi hukum antara Muhammad Afsal & Associates dengan Joni B. Wandikbo, S.Sos sebagai Plt. Kadinas Perhubungan Kabupaten Puncak di tanda tangani pada 16 Juli 2016, dengan nilai kontrak Rp 30 Miliar (belum termasuk PPN 10%).

Anehnya penanda tanganan Kontrak Kerja di lakukan sebelum penetapan APBD Kabupaten Puncak Tahun 2015, karena anggaran untuk kegiatan jasa konsultasi hukum sebesar Rp 30 Miliar itu baru di ‘toki palu” oleh DPRD Kabupaten Puncak dan di tuangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 pada tanggal 8 Oktober 2015, atau tiga bulan setelah tanda tagan kontrak kerja dilakukan.

Temuan BPK RI lainnya yang dinilai melanggar ketentuan peraturan perundang – udangan adalah pencairan dana Rp 30 miliar (100 %) dilakukan pada 27 Oktober 2015 melalui SP2D Nomor : 2179/SP2D-LS/DPPKADPCK/ 2015 tidak di dukung oleh bukti – bukti dan dokumen pencairan yang disyaratkan, bahkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa ketika itu belum tuntas 100%, karena pesawat belum diserah terimakan.

Keterlibatan firma hukum Muhammad Afsal & Associates dalam kegiatan pengadaan pesawat DHC-4 Caribou milik Pemda Puncak Jaya senilai Rp 116 Miliar yang di menangkan oleh PT. Trigana Air Service (PT. TAS) menurut LHP BPK-RI yang di tanda tangani oleh Muhammad Abidin, SE, Ak sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK – RI Perwakilan Papua tidak melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Karena penunjukan firma hukum Muhammad Afsal & Associates sebagai penyedia jasa konsultasi hukum tidak melalui proses pelelangan, namun hanya petunjuk lisan Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik, SE, M.Si, termasuk juga negosiasi teknis dan harga yang sesuai ketetuan adalah tugas panitia pengadaan, tetapi menurut keterangan Muhammad Afsal Mahfuz (MAM) kepada BPK – RI dilakukan hanya dengan Bupati Puncak, Willem Wandik, SE, M.Si saja.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (ayat 1 – 3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah di ubah menjadi Perpres Nomor 4 tahun 2015 disebutkan, penunjukan langsung terhadap satu penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, yakni apabila Pemerintah Daerah tengah menghadapi gugatan atau tuntutan hukum dari pihak lain yang sifat pelaksanaannya harus segera dan tidak dapat ditunda, dan proses penunjukan langsung dilakukan melalui proses pra kualifikasi terhadap satu penyedia jasa.

Baca Juga:  TROTOAR, BAHU JALAN, DAN HAK PEJALAN KAKI YANG TERAMPAS

Namun dalam laporannya, BPK RI menyebutkan bahwa saat itu, Pemerintah Daerah sedang tidak menghadapi gugatan yang bersifat mendesak, termasuk juga tidak ada dokumen atau penjelasan dari pihak terkait yang membuktikan bahwa penunjukan firma hukum Muhammad Afsal & Associates sebagai penyedia jasa konsultansi hukum untuk kontrak pengadaan pesawat DHC-4 Caribou merupakan penunjukan langsung yang dilakukan melalui proses Pra Kualifikasi terhadap satu penyedia jasa konsultansi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Selain itu juga Bupati Puncak maupun (Plt) Kadinas Perhubungan Kabupaten Puncak tidak pernah menerbitkan SK penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) semuanya hanya di tunjuk lisan oleh (Plt) Kadinas Perhubungan, bahkan pembuatan dokumen – dokumen kontrak bukan dilakukan oleh panitia pengadaan, tetapi semuanya sudah di siapkan oleh firma hukum Muhammad Afsal & Associates.

Dalam penjabaran Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kabupaten Puncak  Tahun 2015, dana jasa konsultasi sebesar Rp 30 miliar tersebut peruntukannya adalah : (1) jasa konsultan hukum, konsultan dalam bahasa inggris, dan komunikasi dengan pihak Amerika sebesar Rp. 10 miliar, (2) biaya visa dan perjalanan dinas Rp. 15 miliar, dan (3) biaya secretariat, pendampingan perizinan dan pengawasan pengiriman Rp 5 miliar.

Namun ternyata dalam kontrak perjanjian Rp 30 miliar tersebut di gunakan firma hukum Muhammad Afsal & Associates untuk : (1) biaya jasa hukum untuk tim pekerja Advokat, (2) biaya operasional untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri untuk seluruh tim pekerja Advokat, (3) Biaya konsultasi lisan maupun tulisan selama masa proses pengurusan berlangsung, (4) biaya surat – menyurat / kesekretariatan, (5) biaya lainnya yang timbul da jadi beban Advokat berkenaan dengan perjanjian / kontrak jasa konsultasi hukum dimaksud.

Namun tidak ada rincian per item berapa biaya yang timbul untuk kelima item pembiayaan yang dicantumkan dalam kontrak kedua belah pihak tersebut, sehingga kondisi tersebut menurut BPK RI masuk kategori penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya.

Pada tanggal 15 Juni 2016, firma hukum Muhammad Afsal & Associates menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Jasa Konsultasi kepada BPK RI, dimana dari Rp 30 miliar yang di cairkan, hanya Rp. 2.595.199.160 penggunaan dana yang di dukung bukti pertanggung jawaban, selain itu juga firma hukum Muhammad Afsal & Associates menyertakan beberapa bukti penggunaan dana untuk tenaga ahli hukum namun tidak menunjukkan rincian personel dan tariff yang diterapkan.

Hingga pemeriksaan BPK RI berakhir pada 17 Juni 2016, firma hukum Muhammad Afsal & Associates belum menyampaikan sisa rincian penggunaan dana sebesar Rp. 26.804.800.840 dan beberapa bukti pendukung lainnya yang di minta oleh BPK-RI.

Baca Juga:  Warga Keluhkan Muatan Truck Yang Over, Pemda Keerom Ngaku Belum Punya Jembatan Timbang

Selain itu juga, dalam temuannya BPK – RI mendapatkan bahwasanya firma hukum Muhammad Afsal & Associates belum memenuhi kewajibannya melunasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar Rp. 600 juta (2% dari Rp. 30 miliar), karena berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 2179/SP2D-LS/DPPKAD-PCK/2015 diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran belum melakukan pungutan kewajiban PPh Pasal 23 dimaksud.

Lingkar Papua beberapa kali berupaya melakukan konfirmasi terhadap firma hukum Muhammad Afsal & Associates yang beralamat di Jalan Setia Budi V Nomor 1, RT 5 / RW 3, Setia Budi, Jakarta Selatan, baik melalui telepon maupun mendatangi langsung lokasi dimaksud.

“maaf pak, saya hanya penjaga rumah disini, memang benar ada ruangan yang dijadikan kantor Pak Afsal, tapi sudah lama, kayaknya sudah setahun lebih tidak pernah muncul di sini, tapi benar memang kantornya ada di sini, ruangannya masih ada, tapi tidak pernah ada yang datang lagi sih”, kata seorang lelaki yang mengaku bernama Burhan saat beberapa kali Lingkar Papua mencoba menghubungi nomor telepon kantor firma hukum Muhammad Afsal & Associates.

Menurut Burhan, rumah yang ia tunggui benar adalah rumah milik Adhyaksa Dault, tetapi ia tidak mengerti soal keberadaan ruangan yang dulunya dijadikan sebagai kantor firma hukum Muhammad Afsal & Associates.

“saya nggak ngerti mas, apakah hanya numpang, ataukah kontrak, tapi benar ruangannya pak Afsal ada di sini, tapi sudah tidak pernah ada yang muncul lagi kemari, sudah setahun lebih”, kata Burhan lagi.

Demikian juga saat Lingkar Papua mencoba mendatangi langsung lokasi kantor firma hukum tersebut, setelah berkeliling dalam lorong – lorong padat di kawasan Setia Budi, akhirnya Lingkar Papua sampai di alamat yang dimaksud, namun tidak ada plang nama firma hukum Muhammad Afsal & Associates di lokasi tersebut yang menurut keterangan warga sekitar adalah rumah Adhyaksa Dault, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) periode 2004 – 2009, tetapi yang bersangkutan tidak menetap setiap hari di rmah tersebut.

“ruangannya gelap pak, tidak pernah buka, tidak pernah ada yang datang ke sini lagi, tapi memang ada ruangan kantornya di sini, tapi sudah tidak pernah muncul di sini lagi, sudah lama sekali”, kata seorang pemuda yang tengah bermain catur di teras depan rumah tersebut saat Lingkar Papua menyambangi lokasi yang tercatat sebagai alamat kantor firma hukum Muhammad Afsal & Associates, Jumat (25/8/2017).

Dan dari beberapa keterangan warga mereka tidak mengetahui bila di rumah tersebut dijadikan kantor firma hukum Muhammad Afsal & Associates.

Saat Lingkar Papua mencoba menyambangi Muhammad Afsal Mahfuz sebagai pemilik firma hukum di Gedung DPR / MPR di Senayan Jakarta, 15 Agustus 2017 lalu, tidak berhasil menemui Muhammad Afsal Mahfuz karena rupanya seluruh anggota DPR RI tengah menjalani masa reses ke daerah pemilihan masing – masing.

Bupati Kabupaten Puncak, Willem Wandik saat di konfirmasi Lingkar Papua, Jumat (25/8/2017) melalui pesan singkat, hingga berita ini di naikkan tidak membalas SMS konfirmasi yang di kirimkan oleh Lingkar Papua,

Demikian juga di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI disebutkan hingga berakhirnya masa pemeriksaan oleh tim pemeriksa BPK RI Bupati tidak memberikan tanggapan terhadap temuan, maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK – RI kepada Pemerintah Daerah. (***)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close