BREAKING NEWS
Ingin Konsultasi Masalah Hukum di Keerom, Sekarang Sudah Ada LBH Papua Justice & Peace di Arso
Sidak Kadinas PU Papua, Tidak Di Lokasi Proyek, Lima Konsultan Terancam di Black List
8 Januari Pendaftaran Pilgub Papua 2018, Modal 9 Kursi Saja Bisa Usung Pasangan Calon !
1.350 Prajurit Pengawal Perbatasan RI – PNG Diharap Berguna Bagi Masyarakat dan Bisa ‘Jaga Kelakuan’
Mimpi Nabire Kabupaten Swasembada Pangan, Babinsa Diminta Awasi Distribusi Pupuk Agar Tidak Ada Penyelewengan
Tahun 2017, Pemprov Papua Gelontorkan 250 Miliar Untuk Benahi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Tolikara
Kali Keenam, Satgas Yonif 512 / QY Temukan Ladang Ganja di Perbatasan RI – PNG
Meski Belum Bisa Difungsikan, September 2018 Jembatan Holtekamp Tetap Akan Diresmikan ?
Program Tentara Masuk Sekolah di Papua, Perlukah ?
Idrus Marham Dinilai Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketum
DPD Golkar Papua Dukung Munaslub dan Pencalonan Airlangga Hartarto Maju Ketum
Survei: Mayoritas Pemilih di 16 Kabupaten Inginkan Paulus Waterpauw Jadi Gubernur
Merokok, Dapat Lempar Dengan Asbak Dari Sekda, Laki – Laki Ini Cabut Aduannya di Polda Papua
Hari Bhakti PU Ke- 72, Wagub Akui Pembangunan Infrastruktur di Papua Membaik, PUPR Target Jalan Trans Papua Tuntas 2019
Korem 174/ATW Bersama Pemda Merauke Tanam Perdana Padi dan Jagung Seluas 216 Hektar
Gelar Pendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan, Berharap Pemuda Keerom Jadi Pemimpin Masa Depan
KEEROM DEKLARASI TOLAK NARKOBA
Klemen Tinal Canangkan Regenerasi Total di DPD Golkar Papua
MURI Akui Lomba Mewarnai Gambar Lambang Negara Dengan 22.205 Peserta di Bulan Penuh Kasih Kodam XVII/Cenderawasih Bisa Dicatatkan Sebagai Rekor Baru
Perayaan Natal PMTU, Djuli Mambaya Ajak Masyarakat Toraja Utara Dukung Pembangunan di Papua

Bupati Mamberamo Tengah Desak Polda Periksa Bupati Tolikara Terkait Dugaan Korupsi Dana Pendidikan 18 Miliar Tahun 2010

Bupati Mamberamo Tengah, R. Ham Pagawak dan Bupati Tolikara Usman Wanimbo. (Foto : dok. ist)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA – Setelah terkatung – katung sejak tahun 2013 lalu, Senin (28/8/2017) kemrin, Bupati Mamberamo Tengah, Ham Pagawak mendatangi Mapolda Papua bertemu Kapolda Papua Irjen (Pol) Boy Rafli Amar untuk mempertanyakan komitmen Polda Papua untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana pendidikan sebesar Rp 18 Miliar di Kabupaten Mamberamo Tengah yang terjadi pada tahun 2010 silam.

“Berkaitan dengan dana pendidikan ini, diduga disalahgunakan Carateker Bupati waktu itu yang dijabat David Pagawak, Kepala Badan Keuangan Daerah yang dijabat Pak Usman Wanimbo, dan Kepala Dinas Pendidikan saat itu di Mamteng, Yason Kenelak”, kata Ham Pagawak kepada wartawan saat keluar dari ruangan Kapolda Papua, Senin (28/8/2017) kemarin.

Baca Juga:  DPRP Minta Kadis Dukcapil Yang Gagal Tuntaskan Perekaman e-KTP di Copot !

Bupati Mamberamo Tengah mengaku kehadirannya untuk bertemu Kapolda Papua untuk mempertanyakan komitmen dan kesungguhan Polda Papua untuk mengusut kasus tersebut karena selama ini sudah beberapa orang di periksa sebagai saksi dan juga beberapa dokumen – dokumen terkait berkali – kali di minta oleh pihak kepolisian, tapi hingga kini kasus tersebut mangkrak dan tidak jalan sama sekali.

Kasus dugaan korupsi dana pendidikan yang diduga telah merugikan negara belasan miliar tersebut, menurut Ham Pagawak, diduga kuat melibatkan sebagai mantan Carateker Bupati Mambramo Tengah David Pagawak, Bupati Tolikara Usman Wanimbo yang kini terpilih kembali sebagai Bupati Tolikara periode kedua, yang di waktu itu menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah Mamberamo Tengah dan serta Kepala Dina Pendidikan saat itu.

Ham Pagawak merasa kesal, lantaran belum ada yang bertanggungjawab terhadap kasus ini. Padahal, kasus itu sudah terkuak sejak tahun 2013 lalu, dan bahkan kepolisian sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

Baca Juga:  BBM Satu Harga di Ilaga Tidak Setiap Hari Ada, Dijatah 3 Liter Untuk 20 Ribu

Bahkan menurutnya, berbagai macam dokumen yang diminta oleh kepolisian terkait kasus ini sudah diserahkannya, salah satunya dokumen kebijakan umum anggaran (KUA) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) kabupaten Mamteng.

“Pejabat Direskrimsus Polda Papua silih berganti, selalu meminta dokumen kepada kami. Permintaan itu terus dilakukan, tapi kasus ini belum jelas. Saya tak tau apa masalahnya dan alasan, sehingga kasus ini belum jelas,” ujarnya.

Ham Pagawak menjelaskan kronologis terjadinya kerugian negara, lantaran Carateker Bupati dan Kepala BKD mengalihkan atau meminjam anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU), untuk membiayai program pendidikan di Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2010 silam.

“Mereka gunakan dana DAU dengan harapan apabila dana DAK turun, maka dana DAU yang di pinjam akan dikembalikan. Akan tetapi, tahun itu dana DAK tidak turun, sehingga mereka tak mampu membayar pekerjaan yang sudah dilaksanakan,” tuturnya.

Baca Juga:  Meski Di Tengah Kota Jayapura, Masih Banyak Bangunan Sekolah Yang Kondisinya Memprihatinkan

Menurut Ham Pagawak, program DAK yang diperuntukkan untuk membangun sekolah dan juga perumahan guru-guru tak terlaksana dengan baik, bahkan kini semua bangunan sudah rata dengan tanah.

“Jadi memang program ini bermasalah. Bahkan sejak tahun 2013 saya dilantik, ada sekitar 22 pengusaha meminta pekerjaan mereka dibayar. Namun saya enggan membayarnya, saya minta mereka meminta orang-orang yang bekerja sama dengan pengusaha itu, atau melaporkan masalah ini kepada pihak berwajib”, kata Ham Pagawak lagi.

Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar mengungkapkan kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan kasusnya ditangani langsung Polda Papua.

“Saya sudah perintahkan dilakukan penyelidikan, semuanya masih dalam proses”,katanya kepada sejumlah wartawan kemarin. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Tags:

1 Comment

  1. Jackky Wonda

    Baku bongkar rahasia habis habisan hahaha ,,,,

POST YOUR COMMENTS