BREAKING NEWS
‘Bola Liar’ Isu SARA di Sosial Media Jelang Pilgub Papua 2018
Ini Dua Opsi Pemda Keerom Untuk Korban Kebakaran di Arso Kota
Ini Daftar Nama 26 Bakal Paslon Yang Sudah Jalani Tes Kesehatan di Pilkada Serentak Papua 2018
Wabah di Asmat, Waket DPRP Bilang Kadinkes Provinsi dan Kabupaten Gagal, Harus Diganti !
Berkas Bakal Cagub – Cawagub Papua ‘Hanya Lewat’ di DPRP, Pansus Pilgub Protes
Mahar Politik, Perilaku Koruptif Politisi dan Penguasa
Pilkada Papua 2018, IDI Jamin Hasil Pemeriksaan Kesehatan Independen dan Bebas Intervensi
Pemkab Keerom dan BPJS Teken MoU, Proteksi Masyarakat
Pangdam Perintahkan Babinsa Lakukan Sosialisasi Pentingnya Imunisasi dan Hidup Sehat
Sebarkan Tim Ke 8 Distrik di Asmat, Danrem 174/ATW Pastikan Penanganan Langsung Dilakukan
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris

DPRP Minta Kampus IPDN Buper di Evaluasi, Jangan Hanya Tampung Anaknya Bos – Bos dan Pejabat Saja

Edoardus Kaize, Wakil Ketua DPRP Provinsi Papua, (Foto : dok Dharaa Pos.com)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA—Keberadaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Buper Waena yang diharapkan bukan sekedar simbolisasi keberpihakan pembangunan SDM Papua, namun diharuskan benar – benar berpihak yang dibuktikan dengan semakin banyaknya calon Praja asli Papua yang bisa di terima pada IPDN.

Hal itu disampaikan Edoardus Kaize, Wakil Ketua DPRP Provinsi Papua yang menilai keberadaan Kampus IPDN Buper Waena tidak berdampak secara langsung terhadap peluang dan kesempatan bagi anak – anak asli Papua menempuh pendidikan di IPDN, karena menurutnya nuansa KKN masih sangat kental, dan kesannya IPDN lebih mengutamakan anak bos – bos maupun pejabat Papua yang mendapatkan ‘jatah’, ketimbang menerima anak – anak Papua dari kalangan biasa.

“Tidak banyak anak-anak Papua yang diterima menjadi praja IPDN setiap tahunnya. Saya pikir penerimaan dan seleksi calon praja IPDN perlu di evaluasi kembali, untuk 80 persen orang asli Papua dan 20 persen non Papua itu tidak usah basa-basi, kalau memang mau diterapkan, ya harus diterapkan dengan baik”, kata Wakil Ketua DPRP Papua mengaku telah menerima aduan dari sejumlah warga masyarakat terkait proses penerimaan praja di IPDN.

Ia juga menyoroti soal seleksi calon praja yang terindikasi menggugurkan siswa orang Papua dan menggantinya dengan siswa lain. Sebab, praktek tersebut itulah yang menyebabkan banyak protes.

“Kalau yang digugurkan orang Papua, ya masukkan lagi tetap orang Papua. Supaya warna Papua nya tetap ada. Jangan gugurkan orang Papua, lalu masukkan orang lain karena ada celah kosong di situ,” tegasnya.

Mewakili masyarakat yang mengeluhkan dalam penerimaan calon praja IPDN itu, Ia meminta agar IPDN Papua melihat kembali visi misi kehadirannya di Papua.

Sebab, lanjut Edo Kaize, kehadiran IPDN Papua bertujuan untuk lebih dekat dengan orang Papua. Namun, kondisi yang terjadi lain, ternyata setiap penerimaan calon praja IPDN justru orang asli Papua bisa dihitung dengan jari.

Baca Juga:  Aividjan, Pasar Ditengah Hutan, Yang Tak Kunjung Jalan

‘Terus bos-bos dan pejabat punya anak-anak penuh disitu. Ini kan sekolah bukan untuk pejabat, tapi untuk orang Papua. Kenapa penerimaan dari mana-mana kumpul di sini IPDN Papua, itu tidak boleh. Dulu kita diterima di Jatinangor, itu kan sudah kita kirim orang disana, tapi karena terlalu jauh disana, maka orang bilang mungkin karena terlalu jauh, jadi orang Papua sedikit yang diterima,” katanya

Menurutnya meski ada kampus IPDN di Buper Waena, tetapi faktanya praja Papua yang ikut pendidikan juga sedikit

“maksudnya apa itu? saya minta kepada Pemda, harus meninjau kembali kebijakan adanya IPDN di Papua, juga kepada Gubernur IPDN, saya minta tolong pak Ermaya ini kan dulu orang Papua, jadi semangatnya tinggi, masak yang masuk disitu, anak-anak yang bukan Papua lebih banyak daripada pada anak Papua, bagaimana itu”, tanya Wakil Ketua DPRP lagi.

Jika memang dalam pelaksanaannya, banyak anak-anak Papua yang tidak diterima sebagai praja IPDN, tentu akan menjadi pertanyaan untuk membangun Papua menjadi bagian dari Indonesia.

“kita mau bangun Papua menjadi bagian dari Indonesia, tapi model macam begini bagaimana itu? Bukan berarti kita harus pindahkan orang darimana-mana ke sini, bukan itu soalnya. Kenapa satu IPDN itu diisi orang Papua semua, kan tidak masalah juga toh. Kan yang di Jatinangor juga banyak orang ada disitu”, kata Edoardus Kaize lagi.

Secara terpisah, medio April 2017 lalu Lingkar Papua sempat mewawancarai Drs. Naaman M. Jelesy, MM, Kabag TU IPDN Kampus Buper Waena mewakili Direktur IPDN Dr. Ulmi Listianingsih, S.Sos, MM terkait keberadaan Kampus IPDN Buper Waena atau biasa di sebut IPDN Kampus Regional Papua.

Menurut Naaman, Kampus Buper Waena tidak berdiri sendiri atau melakukan rekrutmen dan melaksanakan pendidikan keprajaan secara mandiri, tetapi Kampus IPDN Buper Waena adalah kampus regional yang beroperasi di bawah kendali kampus induk IPDN di Jatinangor.

Baca Juga:  Di Keerom, Ada 359 Calon Haji Masuk Daftar Tunggu, Butuh 17 Tahun Untuk Dapat Giliran

“saat ini hanya ada 133 praja yang ada di sini, terdiri dari Praja Madya (Tingkat II) ada 47 orang, Praja Nindya (Tingkat III) ada 86 orang, mereka bukan hanya dari Papua saja, tapi dari seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke ada di sini”, kata Drs. Naaman M. Jelesy, MM, Kabag TU IPDN Kampus Papua, Rabu, (19/4/2017).

Menurutnya Kampus Regional Papua adalah kepanjangan tangan dari IPDN Jatinangor, sehingga standar mutu, fasilitas, tenaga pengajar, maupun kurikulumnya seragam dengan IPDN Jatinangor maupun kampus regional lainnya yang ada di beberapa Provinsi lainnya.

Menurut Naaman, 133 praja yang ada saat ini semuanya ditampung di Wisma yang juga berada di areal kompleks IPDN, sehingga kegiatan dan aktifitas mereka semua terpantau 1 x 24 jam.

“saat ini ada 7 Kampus Regional IPDN selain di Papua sini, ada di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan barat dan Sumatera Barat, jadi untuk Praja Muda (Tingkat I) semuanya kumpul di kampus pusat Jatinangor, setelah masuk tahun kedua dan tahun ketiga Praja di rolling ke kampus – kampus regional yang ada, nanti mereka masuk tahun ke empat atau Wasana Praja sebutannya semua kembali lagi terpusat di Kampus Jatinangor hingga lulus dan biasa pelantikannya serentak oleh Presiden langsung”, jelas Naaman M Jelesy.

Soal keberpihakan terhadap praja – praja asli Papua selama ini dari seluruh daerah yang ada di Indonesia, Provinsi Papua mendapatkan kuota dan jatah yang paling besar ketiga dari daerah lainnya di Indonesia, hanya memang tiap tahun kuota penerimaan praja terbatas, jadi banyak yang kecewa dan tidak lolos, juga saat ini sudah tidak ada pola jatah daerah seperti tahun – tahun sebelumnya.

Baca Juga:  Tahun Baru Harga Beras Naik, Ini Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Stabilkan

Menyinggung manfaat dan keuntungan secara langsung bagi Provinsi Papua dengam kehadiran IPDN Kampus Regional di Papua menurutnya selama ini Pemerintah memberikan perhatian khusus dan lebih kepada Papua dalam bentuk quota penerimaan Praja yang lebih besar dibanding daerah lainnya di Indonesia.

“sudah 3 tahun terakhir ini, Papua dapat jatah terbesar ketiga, bahkan bila quota dari daerah lain tidak terpenuhi, pasti di lempar untuk Papua, hal itu bagian dari afirmasi pemerintah untuk Papua, dengan harapan kita bisa mencetak lebih banyak lagi aparatur yang cakap dari Papua”, kata Naaman.

Dimana menurutnya dari tahun ke tahun animo lulusan SMA untuk masuk IPDN makin tinggi, dari quota tiap tahun yang hanya 900 orang, pendaftarnya bisa sampai 40 ribuan dari seluruh Indonesia.

“tahun ini quotanya kalau tidak salah 1.689 orang, tapi pendaftarnya sudah mencapai 47.000 orang kalau tidak salah, karena saat ini pendaftaran dibuka untuk umum dengan system online, sudah tidak ada lagi jatah – jatah khusus untuk kabupaten seperti masa – masa lampau, jadi siapa saja bisa dan berpeluang untuk masuk IPDN”, jelas Naaman Jelesy.

Menurutnya memang tahapan seleksinya berlapis dan sangat ketat, mulai dari seleksi administrasi dan pemberkasan, lanjut Tes Kompetensi Dasar (TKD), tes kesehatan, psikotest, samapta jas, bila lolos seleksi di Provinsi baru di kirim ke Jatinangor kembali, tetapi tidak langsung kuliah, harus melalui serangkaian tes yang sama kembali.

“kuncinya memang jaga kesehatan, dan nilai semua mata pelajaran minimal 7, itu mulai dari SD, SMP, sampai SMA, itu kuncinya sih, makanya kami ada program sosialisasi ke sekolah – sekolah yang dilakukan oleh alumni kami untuk memberikan informasi ke adik – adik yang ingin masuk IPDN, jadi harus persiapkan diri jauh – jauh hari, sehat saja tidak cukup, harus memiliki kapasitas dan intelektual diatas rata – rata”, tandasnya. (tie/amr/r1)

Berikan Komentar Anda

Tags:

3 Comments

  1. Yepenosa

    Kalau ada KKN di IPDN ( IPDN PAPUA), nnti jg org tersebut akan binasa.
    1 hal yg ISHAK S.K bilng barangsiapa bekerja dgn jujur, taat, setia, & dengar-dengaran diatas tanah ini, ia akan mendapatkan 1 tanda heran ke tanda heran yg lain.
    Kebalikan dr itu adlah kutuk.

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close