BREAKING NEWS
Ingin Konsultasi Masalah Hukum di Keerom, Sekarang Sudah Ada LBH Papua Justice & Peace di Arso
Sidak Kadinas PU Papua, Tidak Di Lokasi Proyek, Lima Konsultan Terancam di Black List
8 Januari Pendaftaran Pilgub Papua 2018, Modal 9 Kursi Saja Bisa Usung Pasangan Calon !
1.350 Prajurit Pengawal Perbatasan RI – PNG Diharap Berguna Bagi Masyarakat dan Bisa ‘Jaga Kelakuan’
Mimpi Nabire Kabupaten Swasembada Pangan, Babinsa Diminta Awasi Distribusi Pupuk Agar Tidak Ada Penyelewengan
Tahun 2017, Pemprov Papua Gelontorkan 250 Miliar Untuk Benahi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Tolikara
Kali Keenam, Satgas Yonif 512 / QY Temukan Ladang Ganja di Perbatasan RI – PNG
Meski Belum Bisa Difungsikan, September 2018 Jembatan Holtekamp Tetap Akan Diresmikan ?
Program Tentara Masuk Sekolah di Papua, Perlukah ?
Idrus Marham Dinilai Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketum
DPD Golkar Papua Dukung Munaslub dan Pencalonan Airlangga Hartarto Maju Ketum
Survei: Mayoritas Pemilih di 16 Kabupaten Inginkan Paulus Waterpauw Jadi Gubernur
Merokok, Dapat Lempar Dengan Asbak Dari Sekda, Laki – Laki Ini Cabut Aduannya di Polda Papua
Hari Bhakti PU Ke- 72, Wagub Akui Pembangunan Infrastruktur di Papua Membaik, PUPR Target Jalan Trans Papua Tuntas 2019
Korem 174/ATW Bersama Pemda Merauke Tanam Perdana Padi dan Jagung Seluas 216 Hektar
Gelar Pendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan, Berharap Pemuda Keerom Jadi Pemimpin Masa Depan
KEEROM DEKLARASI TOLAK NARKOBA
Klemen Tinal Canangkan Regenerasi Total di DPD Golkar Papua
MURI Akui Lomba Mewarnai Gambar Lambang Negara Dengan 22.205 Peserta di Bulan Penuh Kasih Kodam XVII/Cenderawasih Bisa Dicatatkan Sebagai Rekor Baru
Perayaan Natal PMTU, Djuli Mambaya Ajak Masyarakat Toraja Utara Dukung Pembangunan di Papua

Tidak Lolos Seleksi, Ada ‘Nama Porno’ Yang Lolos, Ngadu Ke DPRP, Calon Pendamping Desa Minta Kepala BPMK Bertanggung Jawab

Perwakilan para pelamar tenaga pendamping desa saat beraudiens dengan DPRP Provinsi Papua, mereka minta DPRP bisa memfasilitasi para pelamar dengan BPMK sebagai SKPD yang memfasilitasi rekrutmen tenaga pendamping desa oleh Kemendes PDTT, dimana menurut mereka banyak sekali pelamar dari kawasan pegunungan yang memenuhsi syarat secara administrasi, tapi ternyata tidak lolos dalam seleksi administrasi kemarin. (Foto : Titie / Lingkar Papua)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA – Sejumlah pelamar calon pendamping desa yang tidak lolos, Rabu (13/9/2017) mengadukan masalah mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), karena menurut mereka dari sekitar 1.000 calon tenaga pendamping yang mendaftar yang sebagian besar berpendidikan sarjana tapi tidak lolos dalam seleksi online yang di laksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua.

“ada sekitar 1000 pelamar dari wilayah pegunungan tengah Papua mengikuti tes online, dan sebagian besar pelamar tidak lolos, ini tes online, berkas kurang satu saja ditolak, saat pengumuman pada 6 September banyak yang tidak lolos, kami ingin tahu bagaimana mekansme rekrutmennya, dan mengapa kami ini banyak yang tidak lolos, khususnya dari kawasan pegunungan”, kata Jhon Matuan, Koordinator para pelamar tenaga Pendamping Desa saat audiens dengan DPRP yang diterima oleh Wakil Ketua Komisi V DPRP Nioluen Kotouki dan anggota Komisi I DPRP, Tan Wie Long Karnan di ruang Komisi I DPRP, Rabu (13/9/2017) kemarin.

Baca Juga:  Keputusan DPP, Musda DPD Golkar Papua Akhir Bulan Ini di Jakarta

Mereka mengaku sebelumnya sudah melakukan aksi di Wamena, namun karena merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, sehingga perwakilan para pelamar calon pendamping desa yang tidak lolos seleksi dari Kemendes PDTT itu memutuskan untuk mengadukan nasib mereka kepada DPRP dengan harapan dapat di fasilitasi untuk beraudiens dengan Kepala BPMK sebagai penangung jawab rekrutmen di Provinsi Papua.

“kita hanya ingin tahu apa alasan BPMK tidak meloloskan kami para pelamar, padahal sebagaian besar pelamar adalah sarjana, Kepala BPMK Provinsi Papua, Donatus Motte harus bertanggungjawab, kami pertanyakan ini ada apa”, kata Jhon Matuan lagi.

Mereka mensinyalir ada ketidak beresan dalam proses rekrutmen tenaga pendamping desa, hal tersebut terbukti dengan saat pegumuman nama – nama calon tenaga pendamping desa belum lama ini, ada sebuah nama berbau porno yang bisa lolos sebagai tenaa pendamping.

Baca Juga:  Pangdam Minta Maaf, Satu Orang Ditetapkan Tersangka Dalam Kasus Dugaan Terbakarnya Alkitab

“kalau panitia kerja benar, tidak mungkin terjadi insiden kemarin, ada salah satu nama pendamping desa yang viral di social media, kan tidak mungkin itu nama orang, berarti nama – nama yang lolos itu bisa di utak – atik dan di mainkan, karena ini menyangkut nama baik dan harga diri orang Papua, jadi Kepala BPMK harus bertanggung jawab untuk hal ini”, katanya lagi.

Kepada DPRP mereka mempertanyakan mengapa nama – nama itu bisa lolos seleksi administrasi, sedangkan mereka ini yang nota bene juga sudah melengkapi administrasi lengkap kok malah tidak lolos, padahal mereka merasa semua administrasi yang dibutuhkan sudah lengkap.

Ia mengaku kesal lantaran pernyataan Kepala BPMK Provinsi Papua yang menyatakan bahwa tidak ada sarjana teknis dari pegunungan.

“Padahal ini banyak dari Laa Pago. Kami sudah kumpulkan dan akan kami bawa ke BPMK. Kami harap DPRP memperjuangkan aspirasi kami”, kata Matuan.

Korlab Pelamar Pendamping Desa, Edison Niman menambahkan, jika ia kesal banyak anak-anak pegunungan tak lolos dalam seleksi pendamping desa ini.

“Mereka yang lolos, nama-namanya tak jelas, anak daerah justru tidak lolos. Ini yang kami pertanyakan, sehingga kami aksi di Jayawijaya dan Kota Jayapura”, tambah Edison Niman.

Baca Juga:  Tidak Punya Izin, Pemda Keerom Akan Bongkar Ponpes Ihya’ As-Sunnah, Ini Jawaban Pengelola

Saat bertemu dengan Kepala BPMK di Grand Abe Hotel beberapa hari lalu, pihaknya sudah meminta agar tes ditunda dulu untuk mencari solusi, namun Kepala BPMK ambil kebijakan sendiri.

“Janjinya akan rekrut ulang. Dia suruh kumpulkan berkas dan bawa turun”, kata Edison.

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Nioluen Kotouki kepada wartawan usai audiens dengan para pelamar mengatakan mestinya ada proteksi terhadap Orang Asli Papua (OAP) oleh BPMK Provinsi Papua, sekaligus mengurangi angka pengangguran di Papua.

“mestinya tidak ada masalah dalam rekrutmen ini, BPMK harus berani proteksi OAP, kasihan mereka yang sudah ikut, namun gagal, sehingga hal ini harus dikomunikasikan dengan baik dulu”, kata Nioluen Kotouki.

Ia mengatakan, DPRP akan segera mengundang BPMK Provinsi Papua dan pelamar pendamping desa ini untuk menyampaikan aspirasi mereka, dan di agendakan hari ini, Kamis (14/9/2017) akan digelar pertemuan mediasi tersebut.

Anggota Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long menambahkan DPRP akan memperjuangkan nasib mereka yang merasa digugurkan dalam penerimaan pendamping desa ini, ia berharap BPMK Provinsi Papua harus membuka diri mendengar dan menerima aspirasi mereka, sehingga ada solusi konkrit untuk mengakomodir mereka.

“Tadi kita sepakat besok (hari ini-Red) akan menggelar Rapat Dngar Pendapat (RDP) dengan BPMK bersama mereka. Kita doakan agar ada solusi yang positif”, kata Tan Wie Long Karnan. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS