BREAKING NEWS
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris
JWW-HMS Membaca Headline Freeport & Koroway
Ada Perjanjian Rahasia Dibalik Jatah 10% Saham Freeport Untuk Papua ?
Berkas Cagub – Cawagub Papua Sudah di Meja DPRP, Uji Keaslian Orang Papua, MRP Rencana Wawancara Dengan ‘Bahasa Ibu’
Calon Tunggal Yang Tak Tertandingi
JWW Ajak Relawannya Patahkan Prediksi Kerawanan Konflik di Papua Selama Pilgub
Jalani Tes Kesehatan 5 Jam, Wetipo Ingatkan Tim Dokter Jangan Mau di Intervensi
Banjir Air Mata Mengantar Bupati Keerom ke Peraduan Terakhir
Dituding Jadi Timses Salah Satu Kandidat, Ini Bantahan Kadinkes Papua
Diusung Empat Partai, Bakal Paslon TENANG Mendaftar di KPU Puncak
Empat Jam Diperiksa Tim Dokter RSUD Dok II, Bakal Paslon LUKMEN Merasa Kondisinya Fit

Pro Kontra Sayembara Ala Walikota Jayapura Tangkap Jambret

Mukri Hamadi, Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar, Emus Gwijangge Anggota Komisi I DPR Papua. (Foto: Ist)

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA – Kebijakan Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano (BTM) yang akan berjanji akan memberikan hadiah dana tunai Rp 25 juta kepada masyarakat yang berhasil menangkap penjambret di wilayah Kota Jayapura, rupanya mendapat respon beragam dari berbagai kalangan.

“kami dari DPRD Kota pada dasarnya mendukung sayembara itu sepanjang bersifat stimulant saja untuk merangsang masyarakat berpartisipasi dalam menciptakan rasa aman dan menangkap pelaku kejahatan, namun kita berharap itu tidak dilaksanakan untuk seterusnya”, kata Mukri Hamadi, Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura kepada Lingkar Papua, Senin (9/10/2017) kemarin.

Menurutnya kebijakan yang di ambil oleh Walikota pada dasarnya adalah bentuk kongkrit kepedulian Walikota untuk memberikan rasa aman kepada warga kota, jadi menurutnya sah – sah saja bila Walikota mengiming – imingi warga masyarakat berupa hadiah dalam bentuk uang Rp. 25 juta bagi yang berhasil menangkap penjambret.

“dengan adanya kebijakan itu, mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya sistem keamanan lingkungan, sehingga ke depan tanpa dijanjikan uangpun pencuri maupun penjambret dapat ditangkap oleh masyarakat”, kata Mukri Hamadi lagi.

Baca Juga:  Idrus Marham Dinilai Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketum

Terkait efek sampingnya yang kemungkinan timbul, semisal aksi main hakim sendiri dari warga masyarakat, karena berharap akan mendapatkan hadiah Rp. 25 juta menurutnya warga Kota Jayapura sudah cukup dewasa dan paham akan aturan.

“Kalau pada kondisi saat itu tidak ada aparat, yah…. memang harus ada tindakan dan harus sesuai aturannya, kecuali tindak kekerasan lainnya yang sudah berbau pidana, ya itu tentu tidak bisa”, kata Mukri Hamadi.

“kebijakan itu tidak bermaksud mengambil alih fungsi penegakan hukum yang melekat di polisi, justru kebijakan itu akan mendorong aparat untuk lebih cepat menanggapi persoalan-persoalan pidana yang sedang terjadi di Kota Jayapura”, kata Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura itu.

Sebelumnya, Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar juga sempat menanggapi Sayembara ala Walikota Jayapura dalam menangkap pelaku jambret itu, menurutnya sayembara tersebut berpotensi akan terjadinya main hakim sendiri, karena masyarakat terobsesi dengan iming – iming hadiah Rp 25 juta.

“Bisa ada main hakim sendiri, hukum jalanan, tapi bila sebatas untuk motivasi masyarakat untuk berpartisipasi jaga keamanan lingkungan, yah, nggak papa lah, bagus untuk motivasi, asal tidak main hakim sendiri yah, tapi harus di serahkan ke aparat ke Polsek atau Polres terdekat !”, wanti Kapolda Papua seperti di lansir oleh beberapa media local sebelumnya.

Baca Juga:  Kapolda Papua Minta di Doakan Uztad Al Payage

Salah satu tokoh intelektual pegunungan yang bermukim di Jayapura, Emus Gwijangge yang juga saat ini duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua juga menyatakan ketidak setujuannya dengan Sayembara Rp 25 Juta Ala Walikota Jayapura untuk tangkap pelaku jambret tersebut.

“Saya orang pertama yang tidak setuju dengan kebijakan dadakan Pak Walikota itu, janji Rp 25 juta bagi masyarkat yang menangkap jambret oleh Walikota perlu di evaluasi, lantaran banyak hal yang nantinya akan berdampak tidak baik, lebih khusus di sisi keamanan”, kata Emus Gwijangge, Minggu (8/10/2017) kepada Lingkar Papua.

Sisi positifnya menurut Emus memang sedikit banyak bisa mengurangi tindak criminal, tapi di sisi lain juga ada dampak negatifnya.

“harusnya di pikirkan secara matang, Walikota sudah hitung tidak dampaknya seperti apa ?”, kara Emus lagi.

Menurutnya, iming – iming hadiah itu bisa memicu aksi main hakim sendiri, bila ada pelaku jambret yang kedapatan warga, terus di hakimi dan meninggal, dan terjadi hal yang tidak di inginkan, meninggal misalnya, Emus mempertanyakan kira – kira siapa yang akan di mintai pertanggung jawaban.

Baca Juga:  Perayaan Natal PMTU, Djuli Mambaya Ajak Masyarakat Toraja Utara Dukung Pembangunan di Papua

“inikan bisa timbul masalah baru, jika penjambret ini meninggal, atau karena terobsesi dapat hadiah, sehingga warga main tuduh saja seseorang sebagai jambret, padahal belum ada proses pembuktian hukum, terus terduga jambret cacat, atau meninggal, apakah Walikota juga mau tanggung jawab ? “, tanya Emus Gwijangge.

Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum, ada aturan main, untuk penegakan hukum biarlah menjadi domain kepolisian, sekiranya pemerintah ingin ikut berpartisipasi secara langsung atau memotivasi warganya untuk ikut menjaga keamanan lingkungana masih banyak cara yang lebih represif dan lebih kepada pencegahan dan pembinaan tentunya.

“kalau penjambret di tangkap terus di bawa ke polisi sesuai aturanlah, tapi di tangkap terus di bawa ke Walikota supaya dapat hadiah, terus polisi fungsinya apa, ini kan sudah tidak mendidik ini, tidak benar, perlu di evaluasilah kebijakan itu”, tegas Emus Gwijangge.

Yang harus di lakukan oleh Pemerintah Kota menurutnya, semisal mendorong dan sosialisasi warga untuk aktifkan kembali Siskamling, menyediakan sejumlah sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan di daerah rawan kejahatan, melakukan pembinaan terhadap generasi yang putus sekolah dan berpotensi terjerembab dalam aksi kriminal

“Akan lebih bijak bila dana itu diperuntukan untuk membantu pendirian Pos Kamling, bangun pos – pos polisi di titik rawan, atau fasilitas CCTV misalnya, atau mendukung operasional kepolisian berpatroli rutin, dan tindakan persuasive lainnya”, kata Emus Gwijangge. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close