BREAKING NEWS
‘Bola Liar’ Isu SARA di Sosial Media Jelang Pilgub Papua 2018
Ini Dua Opsi Pemda Keerom Untuk Korban Kebakaran di Arso Kota
Ini Daftar Nama 26 Bakal Paslon Yang Sudah Jalani Tes Kesehatan di Pilkada Serentak Papua 2018
Wabah di Asmat, Waket DPRP Bilang Kadinkes Provinsi dan Kabupaten Gagal, Harus Diganti !
Berkas Bakal Cagub – Cawagub Papua ‘Hanya Lewat’ di DPRP, Pansus Pilgub Protes
Mahar Politik, Perilaku Koruptif Politisi dan Penguasa
Pilkada Papua 2018, IDI Jamin Hasil Pemeriksaan Kesehatan Independen dan Bebas Intervensi
Pemkab Keerom dan BPJS Teken MoU, Proteksi Masyarakat
Pangdam Perintahkan Babinsa Lakukan Sosialisasi Pentingnya Imunisasi dan Hidup Sehat
Sebarkan Tim Ke 8 Distrik di Asmat, Danrem 174/ATW Pastikan Penanganan Langsung Dilakukan
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris

DPRP Minta Kadis Dukcapil Yang Gagal Tuntaskan Perekaman e-KTP di Copot !

Tan Wie Long, anggota Komisi I DPRP Provinsi Papua. (Foto : doc. Lingkar Papua)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA—Meski secara nasional tahapan perekaman e-KTP di seluruh kabupaten / kota sudah mencapai 95 persen, namun untuk di Provinsi Papua baru mencapai 28%, baru Kota Jayapura yang di nilai berhasil menuntaskan “PR” perekaman e-KTP yang sudah di mulai sejak lima tahun lalu itu.

“perekaman e – KTP ini baru mencapai 28 – 30 persen di Papua, itu kegagalan kita, kegagalan pemerintah, kenapa sampai bisa begitu, seharusnya Kepala Daerah tegas berhentikan Kadinas Dukcapil yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan itu, gagal dan tidak maksimal, harusnya di copot saja”, kata Tan Wie Long Karnan, anggota Komisi I Dewan Perwakilam Rakyat Papua (DPRP)  di ruang kerjanya, Selasa (17/10/2017)

Ia mermpertanyakan keseriusan Pemerintah Daerah untuk menuntaskan perekaman e-KTP, padahal sudah di galakkan sejak lima tahun lalu, tetapi baru Kota Jayapura yang berhasil dan serius menuntaskan pekerjaan itu.

“Kota bisa, kenapa daerah lain tidak bisa, waktunya kan lama sekali, ini sungguh memalukan, karena Provinsi Papua hanya bisa menuntaskan 28 persen saja, padahal jumlah penduduk kita kan hanya 3 jutaan lebih, kok bisa tidak selesai – selesai itu, atau memang sengaja tidak mau di tuntaskan kah, ini harus di pertanyakan, ada apa ini”, kata anggota DPRP yang akrab di sapa A long itu.

Baca Juga:  Hanya Butuh 1 Hari, Polres Merauke Berhasil Ungkap Kasus Penikaman di Depan Counter Ainun

Ia berharap Dinas Dukcapil Provinsi Papua juga lebih pro aktif mendorong dan berkoordinasi dengan Dukcapil di tiap kabupaten /kota untuk menggenjot perekaman e-KTP di sisa 3 bulan ini, sehingga di harapkan pada Pemilihan Gubernur 2018 mendatang sudah tuntas da nada data yang lengkap dan riil terkait jumlah penduduk yang sudah ber –KTP dan memiliki hak suara.

“Dukcapil Provinsi harus dorong dan berikan sanksi bagi daerah yang enggan melaksanakan program nasional itu, salah satu data yang betul-betul bisa dipertanggung jawabkan tentang masalah kependudukan itu melalui e-KTP, sehingga perekaman e-KTP harus dilaksanakan secepatnya, agar diketahui secara riil jumlah penduduk Papua”, kata Tan Wie Long lagi.

Soal alasan listrik dan internet yang menjadi kendala perekaman e-KTP yang selama ini dikeluhkan menurutnya hal itu hanyalah alasan saja, kalau di seriusi tentunya ada solusi yang bisa dilakukan dalam rentang waktu lima tahun ini.

Baca Juga:  Naik Ojek Tinjau Pasar Mulia, Menteri BUMN Resmikan Harga Semen Rp. 500 Ribu Per Sak di Puncak Jaya

Menurutnya selama ini masalah jumlah penduduk hanya menjadi komoditi politis semata, dimana isu jumlah pendatang lebih banyak dari OAP, belum lagi tidak akuratnya DPT yang selalu menjadi masalah tetap tiap tahun, dimana semua itu disebabkan oleh tidak berjalannya proses perekaman e-KTP secara maksimal.

“semestinya sebelum Pilgub, Pileg dan Pilpres, perekaman e-KTP di Papua sudah harus tuntas, biar tidak ada lagi masalah soail DPT sluman dan mark up DPT, harus ada Tim Pengkajian dari Pemprov untuk tuntaskan hal ini”

Menurutnya hingga kini tidak ada angka riil dan pasti terkait jumlah penduduk Papua, masih bersifat estimasi, tetapi isu kependudukan, komposisi OAP dan pendatang hanya sebatas jadi komoditi politis belaka, tidak ada keseriusan pemerintah untuk menuntaskan pendataan salah satunya lewat e-KTP yang terukur dan tidak dapat di manipulasi tentunya.

“Sensus jumlah penduduk OAP, itu hanya cerita saja, selalu diangkat, itukan sisi negatif dari kedua sisi, tetapi sebenarnya jika sudah diangkat rencana pendataan OAP itu harus dibuktikan, jangan diangkat dan didiamkan. Jadi, seolah-olah nanti pandangan dari masyarakat, oh ini benar ternyata kita di Papua amber-amber (pendatang) terlalu banyak ini, sudah melebihi OAP ini, padahal kan belum tentu benar, karena data valid belum ada dan BPS harus jelas”, tegas Tan Wie Long.

Baca Juga:  Tiap Hari Sabtu, Dandim Ini Bersama Istri Jadi ‘Guru Dadakan’ di SD Pedalaman Papua

Minimnya capaian perekaman e-KTP di Provinsi Papua juga dipertanyakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI  Prof.DR.Zudah Arif Fakruloh,SH.MH dalam kegiatan Temu Teknis Kebijakan Kependudukan se Papua di Jayapura, Jumat (13/10/2017) belum lama ini.

 

Menurutnya secara nasional perekaman e-KTP telah mencapai 95%, namun di Papua progressnya baru mencapai 28 persen saja, untuk itu Dirjen mendesak agar Dukcapil di Papua lebih aktif lagi melakukan perekaman e-KTP.

“Kadis Dukcapil harus lebih aktif, harus jemput bola, datangi kampung dan distrik, juga sekolah, gereja, kumpulkan masyarakat di desa, petugas harus datang jemput bola, supaya target perekaman e-KTP bisa tercapai, bila perlu di hari libur, Sabtu dan Minggu juga kantor buka”, kata Prof. Zudah A. Fakrulloh.

Fakarulloh berharap di tiga bulan terakhir pada tahun 2017 ini seluruh Dukcapil se- Papua lebih focus dan mengejar target perekaman e-KTP. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close