BREAKING NEWS
Ingin Konsultasi Masalah Hukum di Keerom, Sekarang Sudah Ada LBH Papua Justice & Peace di Arso
Sidak Kadinas PU Papua, Tidak Di Lokasi Proyek, Lima Konsultan Terancam di Black List
8 Januari Pendaftaran Pilgub Papua 2018, Modal 9 Kursi Saja Bisa Usung Pasangan Calon !
1.350 Prajurit Pengawal Perbatasan RI – PNG Diharap Berguna Bagi Masyarakat dan Bisa ‘Jaga Kelakuan’
Mimpi Nabire Kabupaten Swasembada Pangan, Babinsa Diminta Awasi Distribusi Pupuk Agar Tidak Ada Penyelewengan
Tahun 2017, Pemprov Papua Gelontorkan 250 Miliar Untuk Benahi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Tolikara
Kali Keenam, Satgas Yonif 512 / QY Temukan Ladang Ganja di Perbatasan RI – PNG
Meski Belum Bisa Difungsikan, September 2018 Jembatan Holtekamp Tetap Akan Diresmikan ?
Program Tentara Masuk Sekolah di Papua, Perlukah ?
Idrus Marham Dinilai Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketum
DPD Golkar Papua Dukung Munaslub dan Pencalonan Airlangga Hartarto Maju Ketum
Survei: Mayoritas Pemilih di 16 Kabupaten Inginkan Paulus Waterpauw Jadi Gubernur
Merokok, Dapat Lempar Dengan Asbak Dari Sekda, Laki – Laki Ini Cabut Aduannya di Polda Papua
Hari Bhakti PU Ke- 72, Wagub Akui Pembangunan Infrastruktur di Papua Membaik, PUPR Target Jalan Trans Papua Tuntas 2019
Korem 174/ATW Bersama Pemda Merauke Tanam Perdana Padi dan Jagung Seluas 216 Hektar
Gelar Pendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan, Berharap Pemuda Keerom Jadi Pemimpin Masa Depan
KEEROM DEKLARASI TOLAK NARKOBA
Klemen Tinal Canangkan Regenerasi Total di DPD Golkar Papua
MURI Akui Lomba Mewarnai Gambar Lambang Negara Dengan 22.205 Peserta di Bulan Penuh Kasih Kodam XVII/Cenderawasih Bisa Dicatatkan Sebagai Rekor Baru
Perayaan Natal PMTU, Djuli Mambaya Ajak Masyarakat Toraja Utara Dukung Pembangunan di Papua

Meski Di Tengah Kota Jayapura, Masih Banyak Bangunan Sekolah Yang Kondisinya Memprihatinkan

Tampak salah satu bangunan SD di Kota Jayapura yang kondisinya memprihatinkan dan harus segera di rehab, sehingga aman dan nyaman bagi proses belajar mengajar. (Foto: facebook Butet Kabey)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA— Meski berada di tengah – tengah Kota Jayapura, tetapi beberapa bangunan maupun fasilitas sekolah di laporkan kondisinya memprihatinkan, baik bangunan, lingkungan sekolah maupun sarana prasarananya sehingga di nilai kurang layak untuk dijadikan tempat proses belajar mengajar.

“Kondisi sekolah seperti ini sudah sering kami sampaikan saat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan, namun tidak pernah ada perhatian”, kata anggota Komisi D DPRD Kota Jayapura, Mariana Imelda Kabey, kepada Lingkar Papua via selularnya, Kamis (3/11).

Menurut Mariana Imelda Kabey, Komisi D DPRD Kota Jayapura sudah sering melakukan peninjauan langsung di sebagian besar sekolah baik tingkat SD, SMP maupun SMA yang ada di Kota Jayapura.

“Sebenarnya semua sekolah sudah kita tinjau, bahkan di SDN Dok IX sudah 5 kali kita tinjau, tapi memang tidak ada perhatian, dan itu memang kondisi riil. Itu baru fisik bangunan, belum lagi sarana pendidikan lainnya seperti meubeler, lingkungan yang memang sudah tidak memungkinkan”, kata Mariana Imelda Kabey.

Menurutnya, SDN Dok IX Jayapura hanya sebagian kecil saja, masih banyak sekolah lainnya di dalam Kota Jayapura yang seharusnya mendapat perhatian khusus pemerintah.

Baca Juga:  Melihat Lebih Dekat Nasib Perempuan dan Tingginya Kasus KDRT di Asmat

“kita belum lihat kondisi sekolah lainnya yang ada di pinggiran kota, dan belum SMP, pada intinya Dinas Pendidikan Kota Jayapura harusnya memberikan perhatian, harus ada perbaikan pendidikan dasar 9 tahun”, tegas Mariana Kabey.

Ia berharap Kadinas dan jajarannya jangan hanya duduk dikantor, termasuk Kabid yang terkesan hanya menunggu laporan dari Kepala Sekolah, seharusnya, Dinas Pendidikan terjun langsung dan melakukan pengecekan semua.

“jangan tunggu laporan dari Kepala Sekolah, karena kalau Kepala Sekolah lapor pasti yang bagus-bagus saja”, katanya.

Ia berharap pada pembahasan Anggaran Tahun 2018, kondisi sekolah-sekolah yang ada di Kota Jayapura harus menjadi prioritas utama pembangunan, apalagi saat ini dengan dialihkannya  SMA dan SMK ke Provinsi, sehingga Dinas Pendidikan Kota dapat konsentrasi untuk perbaiki pendidikan dasar 9 tahun yang ada di Jayapura.

Mariana Kabey juga menyinggung soal system zonasi yang sudah diberilakukan di Kota Jayapura, yang berdampak pada animo orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang memiliki fasilitas lebih layak dan memadai, ketimbang menyekolahkan anaknya ke sekolah yang ala kadarnya saja, sehingga akan terjadi distribusi siswa didik yang tidak merata antar sekolah.

Baca Juga:  GEMAPI Minta Pemda Tidak Tebang Pilih, Harus Segera Tertibkan Ormas Yang Anti Pancasila di Papua

“Di SD Negeri Angkasa misalnya, tahun ini satu kelas sudah kosong, karena sekolah itu sudah tidak favorit lagi, bahkan mungkin orang tua murid sudah tidak percaya dengan kualitas sekolah, karena latar belakang beberapa kasus yang pernah terjadi disekolah tersebut.

Hal inilah yang harus diperbaiki Dinas Pendidikan, sehingga untuk system zonasinya, semua sekolah di Kota Jayapura ini menjadi favorit, agar orang tua atau masyarakat dapat menyekolahkan anaknya di sekolah manapun tempat ia tinggal tanpa memilih sekolah yang baik saja.

“Bayangkan, ada anak yang sekolahnya di kota, padahal rumahnya di Angkasa. Itu terjadi, karena sekolah di Angkasa di nilai kurang memadai, orang tua takut masukin anaknya sekolah itu, dan memilih menyekolahkan anaknya jauh dari rumah”, kata Mariana Kabey

Menyoal tentang dana Otsus dan alokasi anggaran untuk pendidikan, Mariana Kabey mengatakan dana pendidikan yang bersumber darimanapun sangatlah besar.

“Tahun ini saja anggaran pendidikan dari berbagai sumber yang tercantum dalam APBD Kota dan APBD Perubahan Kota Jayapura mencapai Rp 62 miliar, angka yang cukup fantastis dan kami pertanyakan itu”, katanya lagi.

Kadis Pendidikan Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa, yang dikonfirmasi tidak membantah bahwa memang ada beberapa sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan harus segera di renovasi, dan hal itu sudah di programkan di APBD Kota Tahun 2018 mendatang.

Baca Juga:  Bupati Keerom : Ganti Sekda Ada Aturannya, Dan Harus Jelas Salahnya Apa

“Ada sekitar 24 sekolah yang memang harus kita rehab, dan itu sudah menjadi focus kita tahun depan”, kata I Wayan Mudiyasa, Kadinas Pendidikan Kota Jayapura.

Terkait SD Negeri Dok IX yang di keluhkan oleh anggota Komisi D DPRD Kota menurutnya, sekolah tersebut berada di dekat laut, dan itu sangat mempengaruhi struktur bangunan termasuk kualitas bangunan sekolahnya.

“Jadi  itulah yang menyebabkan kondisi sekolah seperti itu”, kata Mudiyasa.

Ia mengakui bahwa Dinas Pendidikan Kota Jayapura melalui program Takola, juga telah mengusulkan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, untuk membantu melakukan rehab di beberapa sekolah dasar yang ada di Kota Jayapura.

“kami sudah mengirimkan gambar-gambar sekolah atau ruangan sekolah yang akan kita rehab nanti, termasuk diantaranya SDN Dok IX, dan ini sudah menjadi program prioritas Dinas Pendidikan tahun depan”, kata I Wayan kepada Lingkar Papua via telepon selulernya, Kamis (3/11/2017)

Menurutnya tahun 2017 Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan juga sudah melakukan rehabilitasi tujuh sekolah yang selama tujuh tahun terakhir tidak pernah tersentuh.

“Kita sudah rehap secara total, ada SD Pasir Dua, SD Bhayangkara, SD Bucen II, Santa Rossa, sekolah ini juga mendapat perhatian khusus pemerintah untuk dilakukan rehap total”, kata I Wayan Mudiyasa. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS