BREAKING NEWS
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris
JWW-HMS Membaca Headline Freeport & Koroway
Ada Perjanjian Rahasia Dibalik Jatah 10% Saham Freeport Untuk Papua ?
Berkas Cagub – Cawagub Papua Sudah di Meja DPRP, Uji Keaslian Orang Papua, MRP Rencana Wawancara Dengan ‘Bahasa Ibu’
Calon Tunggal Yang Tak Tertandingi
JWW Ajak Relawannya Patahkan Prediksi Kerawanan Konflik di Papua Selama Pilgub
Jalani Tes Kesehatan 5 Jam, Wetipo Ingatkan Tim Dokter Jangan Mau di Intervensi
Banjir Air Mata Mengantar Bupati Keerom ke Peraduan Terakhir
Dituding Jadi Timses Salah Satu Kandidat, Ini Bantahan Kadinkes Papua
Diusung Empat Partai, Bakal Paslon TENANG Mendaftar di KPU Puncak
Empat Jam Diperiksa Tim Dokter RSUD Dok II, Bakal Paslon LUKMEN Merasa Kondisinya Fit

Putusan MA 5 Tahun, Pengacara Sudah Ajukan PK, Tapi Sekda Kota Kok Belum di Eksekusi ?

(kiri) Kuasa Hukum RD. Siahaya, Anton Raharusun, SH, MH yang memastikan sudah ajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait putusa MA yang memvonis Sekda Kota Jayapura 5 tahun 6 bulan dan (kanan) Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor : 487 K /Pid.Sus/ 2016 (Foto: Ist)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA – Divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, hanya membuatnya tidur nyenyak sesaat, menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor : 487 K /Pid.Sus/ 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/ 2014/PN Jap tertanggal 21 September 2015.

“menyatakan terdakwa Rasmus Datje Siahaya, SH, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama, menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp. 200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 6 bulan, serta memerintahkan supaya terdakwa ditahan”, bunyi penggalan kutipan putusan MA atas Rasmus Datje Siahaya, SH, MM, yang saat ini masih aktif sebagai Sekretaris Daerah Kota Jayapura.

Amar putusan Mahkamah Agung tersebut di ambil melalui sidang terbuka yang di pimpin oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM dengan Hakim Anggota Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH, M.Hum dan M.S. Lumme, SH pada 19 Oktober 2016, setahun lalu.

Bahkan menurut keterangan Akmal Abbas, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura kepada wartawan beberapa waktu lalu salinan putusan Mahkamah Agung tersebut telah diterima pihaknya sejak bulan Desember 2016 tahun lalu, dimana ketika itu Kejari berjanji akan melakukan eksekusi usai pelaksanaan Pilkada, 15 Februari 2017, namun hingga kini belum ada tanda – tanda proses eksekusi akan segera dilakukan terhadap R.D. Siahaya.

Bahkan dari pantauan Lingkar Papua, yang bersangkutan beberapa hari lalu masih terlihat anteng – anteng melakukan aktifitasnya di kantor Walikota Jayapura.

Baca Juga:  Kamaniel Kiwak dan Kerinduan Rakyat Tentang Sosok Pemimpin Baru Mimika

“segera kita akan eksekusi, sabar aja yah, dalam waktu dekat akan kita eksekusi, tidak usah di bikin gaduh dulu lah”, kata Akmal Abbas ketika di konfirmasi Lingkar Papua, Kamis (9/11/2017) melalui telepon selulernya.

Meski belum di eksekusi hingga hari ini, namun berdasarkan pengakuan Anton Raharusun, SH, MH, kuasa hukum R.D. Siahaya kepada Lingkar Papua per telepon, Kamis (9/11/2017) kemarin, pihaknya telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus kliennya tersebut sejak September 2017 lalu.

“jadi jaksa itu jangan – ngarang, saya akan tuntut orang – orang yang selama ini merongrong seorang Sekda, termasuk Jaksa, setelah langkah PK yang kita ajukan mendapatkan putusan bebas, saya akan lawan semua orang, kalau nanti putusan PK bebas”, kata Anton Raharusun dengan nada tinggi menahan geram.

Menurutnya, kasus yang menyeret kliennya itu merupakan kasus yang melibatkan beberapa orang, bahkan yang paling fatal, ada orang-orang yang sudah menikmati uang hasil proyek pengadaan tersebut, hanya bersenang-senang diluar sana.

“Sekda terima apa ? sepeserpun tidak ada, Sekda hanya melanjutkan proses hukum yang sudah berjalan sejak 2012 saat Sekda sebelumnya ketika beliau masuk sebagai Sekda. Inikan proses adminsitrasi yang sedang berjalan, lalu orang-orang yang sebelum itu dimana ?”, kata Anton menilai ada proses hukum yang tidak adil yang di jalani kliennya.

Anton juga menyesalkan putusan Mahkamah Agung yang menurutnya terkesan mengada – ada, karena di sebutkan dalam putusan MA bahwasanya kerugian negara yang di timbulkan melebihi nilai proyek yang ada.

“bagaimana kerugian negara bisa melebihi nilai proyek, darimana itu menghukum orang dengan kerugian negara melebihi nilai proyek, dari mana dasarnya, itukan peradilan sesat”, katanya tanpa merinci lebih detail berapa kerugian negara yang di sangkakan, dan berapa nilai proyek dari kasus tersebut.

Baca Juga:  Empat Tahun Hanya ‘Sepenggal’ Jalan Aspal Terbangun, Butuh Terobosan Berani Buka Isolasi Kabupaten Puncak

Terkait belum adanya proses eksekusi terhadap kliennya, Anton Raharusun mengatakan dirinya menghargai proses hukum yang berjalan, dan tidak akan melakukan intervensi, namun ia juga tidak mentolerir penegakan hukum yang abal – abal, dimana penerapan hukum menghadirkan peradilan sesat bagi para pencari keadilan.

Anton mengatakan, pihaknya menginginkan penegakan hukum yang berkeadilan, bukan didalamnya memuat berbagai macam kepentingan.

“Kasus Sekda Kota Jayapura ini, bukanlah kasus istimewa, hanya kebetulan saja, yang menjadi subjek hukumnya adalah seorang Sekda sehingga terkesan dibesar-besarkan, bahkan ada kekeliruan dalam hal penerapan hukumnya yang menjadi dasar putusan, Pengadilan Tipikor Jayapura sudah benar dala penegakan hukum, tapi kok pada tingkat MA justru keliru dalam penerapan hukumnya”, kata Anton Raharusun lagi.

Menurutnya mengulangi fakta-fakta yang sudah itu tidak boleh dalam tindak kasasi, bahkan menurutnya permohonan kasasi yang diajukan Jaksa sudah lewat waktu, tapi diakomodir oleh MA.

“Sekda itu adalah korban, yang menerima uang dari proyek itu siapa ? bahkan dalam perkara dengan terdakwa lainnya, Jaksa tidak mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, jadi perkara ini perkara yang tidak betul, jaksanya juga tidak betul”, tegas Anton Raharusun.

Ia menjelaskan, bagaimana mungkin seseorang dihukum pidana, kalau unsur pidananya itu tidak terbukti, bahkan kerugian negara melebihi dari nilai proyek.

Menurutnya apa yang dilakukan oleh kliennya adalah memenuhi perintah UU sebagai seorang Sekda, karena dokumen penagihan semua lengkap, dan sudah ada berita acara pemeriksaan dan penyerahan barang, makanya Sekda berani menandatangani dokumen pencairan, karena bila Sekda tidak tanda tangan, juga akan di kenakan pasal melalaikan tugas dan tanggung jawabnya.

“kalau seorang pejabat menandatangani SPM itu disalahkan, padahal dia sekedar menjalankan perintah UU sesuai tupoksinya, dan dikenakan pasal korupsi suruh tangkap semua pejabat yang ada di Republik ini yang menandatangani SPM, itu logikanya”, kata Anton lagi membela kliennya.

Baca Juga:  MENGENANG 16 TAHUN OTSUS PAPUA !

R.D. Siahaya yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kota Jayapura, sesuai putusan Mahkamah Agung yang incraht, dinyatakan bersalah dan terlibat kasus korupsi pengadaan kain batik di lingkungan Pemkot Jayapura tahun 2012 yang juga menyeret beberapa nama politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan juga istri Walikota Jayapura.

Dimana dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, meski di tuntut 4 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), tetapi Majelis Hakim yang menyidangkan kasus tersebut ketika itu meyakini bahwa R.D. Siahaya tidak terbukti bersalah sehingga ia di vonis bebas.

Atas putusan bebas itulah JPU melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan akhirnya per Desember 2016 lalu salinan putusan Mahkamah Agung turun dan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jayapura, dan R.D. Siahaya dinyatakan bersalah dan di vonis 5 tahun 6 bulan plus denda Rp. 200 juta.

Dimana dalam amar putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa R.D. Siahaya, selaku Sekretaris Daerah Kota Jayapura sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 01 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara dan juga Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana sebagai KPA, R.D. Siahaya tidak melakukan kewajibannya untuk memeriksa, meneliti kebenaran formil dan materiil (fisik) dan menguji keabsahan dan kelengkapan dari dokumen – dokumen yang menjadi dasar pencairan anggaran dimaksud sehingga timbulnya kerugian negara.

Dimana akibat tindakan yang bersangkutan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, meski pada fakta – fakta persidangan dari banyaknya keterangan saksi tidak ada satupun yang menyatakan bahwa R.D. Siahaya menerima atau menikmati uang dari proyek pengadaan batik PNS Pemkot Jayapura tersebut, walau seribu rupiah sekalipun.

Namun Majelis Hakim tetap meyakini bahwa kelalaian R.D. Siahaya memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close