BREAKING NEWS
‘Bola Liar’ Isu SARA di Sosial Media Jelang Pilgub Papua 2018
Ini Dua Opsi Pemda Keerom Untuk Korban Kebakaran di Arso Kota
Ini Daftar Nama 26 Bakal Paslon Yang Sudah Jalani Tes Kesehatan di Pilkada Serentak Papua 2018
Wabah di Asmat, Waket DPRP Bilang Kadinkes Provinsi dan Kabupaten Gagal, Harus Diganti !
Berkas Bakal Cagub – Cawagub Papua ‘Hanya Lewat’ di DPRP, Pansus Pilgub Protes
Mahar Politik, Perilaku Koruptif Politisi dan Penguasa
Pilkada Papua 2018, IDI Jamin Hasil Pemeriksaan Kesehatan Independen dan Bebas Intervensi
Pemkab Keerom dan BPJS Teken MoU, Proteksi Masyarakat
Pangdam Perintahkan Babinsa Lakukan Sosialisasi Pentingnya Imunisasi dan Hidup Sehat
Sebarkan Tim Ke 8 Distrik di Asmat, Danrem 174/ATW Pastikan Penanganan Langsung Dilakukan
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris

GP Anshor Papua Kutuk dan Prihatin Aksi Pencekalan Warga pada Dua Kampung di Tembagapura

Amir Madubun, SH, MH, Ketua PW GP Anshor Provinsi Papua dan Papua Barat. (Foto : dok. Anshor)

LINGKAR PAPUA, JAYAPURA – Aksi pelarangan warga masyarakat untuk keluar dari kampung ataupun pembatasan aktifitas masyarakat (cekal-Red) yang bermukim di dua kampung pada Kampung Banti dan Kampung Kimbeli, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika mendapat perhatian serius dari Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Anshor (PW GP Anshor) Provinsi Papua dan Papua Barat.

“kami sangat menyesalkan kembali maraknya aksi – aksi kekerasan yang sedikit banyak menciderai harapan kita untuk menjadikan Papua sebagai tanah damai, apalagi bila benar yang di kabarkan sampai ada penyanderaan atau pembatasan ruang gerak warga sipil, kita paham ada persoalan ideology yang belum di selesaikan, tetapi selama ini setahu kami aksi – aksi yang di lakukan saudara – saudara kita yang masih berseberangan ideology itu tidak pernah sampai mengorbankan masyarakat sipil, semoga hal tersebut tidak benar seperti di beritakan sebagai sebuah penyanderaan”, kata Amir Madubun, SH, MH, Ketua Wilayah GP Anshor Papua dan Papua Barat, Sabtu (11/11/2017) melalui saluran telepon kepada Lingkar Papua.

Baca Juga:  "35 TAHUN TANAH KAMI DI RAMPAS DENGAN TIPU DAYA OLEH PEMERINTAH DAN PTPN II ARSO"

Untuk itu ia berharap harus ada langkah – langkah kongkrit dan segera dari pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, dan sekiranya kedua pemerintahan di level bawah itu tidak mampu segera mencari solusi, sudah saatnya pemerintah pusat ikut turun tangan membangun komunikasi dan mencari solusi.

“kami berharap aparat militer maupun polisi tetap gunakan pendekatan persuasive, dan komunikasi dengan melibatkan stake holder yang ada di Papua saat ini, entah itu tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pihak – pihak lainnya yang cakap dan bisa memecahkan kebuntuan komunikasi yang terjadi saat ini, harus utamakan komunikasi dulu lah, jangan lagi ada pertumpahan darah di tanah Papua, saya yakin semua bisa di bicarakan, tanpa harus ada korban jiwa”, kata Amir Madubun.

Baca Juga:  Paskalis Kossay : Belum Ada Putusan DPP Untuk Dukungan Golkar di Pilgub Papua 2018

Menurutnya, bila benar informasi yang terjadi bahwa ada sekitar 1.300 warga Papua yang di sandera, PW GP Anshor Papua mengutuk tindakan tersebut, karena bila itu terjadi sama saja sudah mengarah pada tindakan kriminal, dan jauh dari nilai – nilai yang diperjuangkan oleh para pegiat Papua merdeka selama ini yang selalu mengedepankan diplomasi dan cinta damai.

Ketika di tanyakan apakah menurut analisanya, kemungkinan adanya muatan dan kepentingan politis dalam konflik yang kembali memanas di Timika, Ketua PW GP Anshor Papua menolak berspekulasi.

“saya tidak ingin berandai – andai, dan berspekulasi, yang pasti bicara Papua tidak bisa di lepas dari politik, hanya sekarang politik seperti apa, saat ini yang kami suarakan adalah politik ummat, politik nasionalis, dan politik kemanusiaan, mengapa GP Anshor secara structural dari pusat sampai ke daerah mengkritisi situasi yang terjadi, karena kami melihat dari aspek kemanusiaan, jadi jangan sampai kepentingan politik kah, ideology kah, terus kita lupakan nilai yang universal, soal kemanusiaan”, kata Amir Madubun lagi.

Baca Juga:  Bupati Minta Pemuda Jadi Garda Terdepan Memerangi Narkoba

Untuk itu ia berharap saudara – saudara yang tergabung dalam kelompok yang menamakan dirinya TPN – OPM atau kelompok apapun itu, termasuk juga pemerintah dan aparat hendaknya segala perjuangan ataupun tindakan jangan sampai mengabaikan nilai – nilai kemanusiaan, apalagi sampai mengorbankan rakyat kecil yang tidak tahu apa – apa. (amr/r1)

Berikan Komentar Anda

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close