BREAKING NEWS
Ingin Konsultasi Masalah Hukum di Keerom, Sekarang Sudah Ada LBH Papua Justice & Peace di Arso
Sidak Kadinas PU Papua, Tidak Di Lokasi Proyek, Lima Konsultan Terancam di Black List
8 Januari Pendaftaran Pilgub Papua 2018, Modal 9 Kursi Saja Bisa Usung Pasangan Calon !
1.350 Prajurit Pengawal Perbatasan RI – PNG Diharap Berguna Bagi Masyarakat dan Bisa ‘Jaga Kelakuan’
Mimpi Nabire Kabupaten Swasembada Pangan, Babinsa Diminta Awasi Distribusi Pupuk Agar Tidak Ada Penyelewengan
Tahun 2017, Pemprov Papua Gelontorkan 250 Miliar Untuk Benahi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Tolikara
Kali Keenam, Satgas Yonif 512 / QY Temukan Ladang Ganja di Perbatasan RI – PNG
Meski Belum Bisa Difungsikan, September 2018 Jembatan Holtekamp Tetap Akan Diresmikan ?
Program Tentara Masuk Sekolah di Papua, Perlukah ?
Idrus Marham Dinilai Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketum
DPD Golkar Papua Dukung Munaslub dan Pencalonan Airlangga Hartarto Maju Ketum
Survei: Mayoritas Pemilih di 16 Kabupaten Inginkan Paulus Waterpauw Jadi Gubernur
Merokok, Dapat Lempar Dengan Asbak Dari Sekda, Laki – Laki Ini Cabut Aduannya di Polda Papua
Hari Bhakti PU Ke- 72, Wagub Akui Pembangunan Infrastruktur di Papua Membaik, PUPR Target Jalan Trans Papua Tuntas 2019
Korem 174/ATW Bersama Pemda Merauke Tanam Perdana Padi dan Jagung Seluas 216 Hektar
Gelar Pendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan, Berharap Pemuda Keerom Jadi Pemimpin Masa Depan
KEEROM DEKLARASI TOLAK NARKOBA
Klemen Tinal Canangkan Regenerasi Total di DPD Golkar Papua
MURI Akui Lomba Mewarnai Gambar Lambang Negara Dengan 22.205 Peserta di Bulan Penuh Kasih Kodam XVII/Cenderawasih Bisa Dicatatkan Sebagai Rekor Baru
Perayaan Natal PMTU, Djuli Mambaya Ajak Masyarakat Toraja Utara Dukung Pembangunan di Papua

Dugaan KKN di Proyek Jalan Pendekat Patung Yesus Kristus, Kadinas Ancam Akan Penunjukan Langsung, Gapensi Minta Oknum Pokja Yang Nakal Diproses Hukum

Kadinas PU Provinsi Papua, Djuli Mambaya, ST tengah memperlihatkan replikai Patung Tuhan Yesus, dimana saat ini sedang tahapan lelang jalan pendekatnya, namun terendus ada KKN di Pokja LPSE. (Foto : dok. papua.go.id)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Djuli Mambaya, ST mengatakan sebagai Pengguna Anggaran (PA), SKPD yang di pimpinnya bisa mengambil alih tahapan lelang proyek pembangunan jalan pendekat ke lokasi Patung Yesus Kristus di Bukit Swaja, Kampung Kayu Batu Kota Jayapura senilai Rp. 14,9 miliar dan melakukan Penunjukan Langsung (PL), mengingat kencangnya konflik kepentingan di dalam Pokja Pengadaan pada unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Papua.

“sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54, KPA bisa melakukan Penunjukan Langsung (PL) untuk pekerjaan tersebut, sesuai aturan bila dua kali gagal lelang, meski dengan anggaran yang minim, bisa KPA ambil alih melalui PL, tinggal anggarannya mungkin di kurangi dari Rp. 14,9 miliar menjadi Rp 10 miliar, supaya kegiatan tetap berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan”, kata Djuli Mambaya saat di temui di sela – sela kegiatan pelantikan anggota MRP di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Senin (20/11/2017).

Kadinas PU Provinsi Papua mengaku belum mendapatkan laporan resmi dan tertulis terkait adanya Gagal Lelang pada proyek jalan pendekat ke Patung Tuhan Yesus tersebut.

Baca Juga:  Empat Belas Tahun Kabupaten Keerom, Ketimpangan Itu Masih Nyata

“kami sudah beberapa kali menyurat, bahkan sudah bicara dengan PPK nya. Tapi dari pihak Pokja sendiri belum memberikan laporan termasuk berkas dokumen fisik hasil evaluasinya”, kata Djuli Mambaya lagi.

Menurutnya, selama ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pihaknya tidak bisa mengintervensi Pokja, meski seharusnya bisa dilakukan koordinasi.  Ia juga sangat menyayangkan, karena dari pihak Pokja sendiri, diketahui ada beberapa kali keterlambatan dalam proses lelang. Bahkan,  sampai seminggu dokumen untuk proyek patung Yesus tersebut tidak digarap oleh Pokja di BPLP hingga akhirnya terjadi gagal lelang.

“Padahal kalau dilihat dari semua dukungan, termasuk perusahaan ada beberapa yang memenuhi untuk menang tender, bahkan ada beberapa perusahaan punya putra asli Papua yang layak menang, itu sebenarnya,” aku mantan Kadis Perhubungan ini.

Menyoal tentang adanya temuan oknum Pokja yang berlaku curang, Djuli mengatakan, tentunya akan diberikan sanksi tegas.

“jika oknum Pokja tersebut dari Dinas PU, maka tentu akan diberikan sanksi, seperti akan dipindahkan dari bidang tugasnya yang sekarang, yang tidak secara langsung tidak akan menangani pekerjaan yang berkaitan dengan proyek.” katanya.

Djuli Mambaya juga sangat menyayangkan kegiatan yang sudah di godok sekian lama itu, ternyata dibayangi oleh kepentingan pribadi oleh oknum Pokja, sehingga waktu terbuang percuma, namun ia meyakini bahwa gagal lelang hingga dua kali tersebut tidak akan menghambat proses pembangunan kegiatan tersebut.

Baca Juga:  Terapkan Metode Jarlatsu, Praja IPDN Kampus Papua Hanya Boleh Pake ‘Hape Senter’

“Kalau memang Pokja melakukan itu sesuai prosedur, itu mungkin berjalan cepat sebagaimana harapan orang Papua, kalau ditahan akhirnya waktu habis dan ini menghambat pembangunan,” tegasnya sembari menambahkan proyek tersebut akan tetap berjalan tahun 2017, seberapapun nilainya, tidak boleh tidak.

Ketua Gapensi Papua, Erick Wally mengaku memang ada kewenangan dari Kepala Dinas untuk memberikan penunjukan langsung jika ada yang menghambat pekerjaan tersebut.

“itu memang sesuai aturan, Kepala Dinas bisa lakukan penunjukan langsung, apalagi pekerjaan itu sudah dua kali gagal lelang,  bahkan yang bikin kesalahan adalah dari internal panitia (Pokja) lelang proyek yang bersangkutan,” kata Erick Wally kepada lingkarpapua.com, via selularnya, Senin (20/11/2017).

Dugaan adanya skenario pada kegiatan itu, Erick mengaku tidak mengerti, sebab kejadian awal tentang kesahalan yang dilakukan oleh oknum Pokja tersebut, terkesan tidak ada langkah yang dilakukan oleh Pimpinan Pokja maupun aparat hukum.

Padahal sebagaimana Berita Acara (BA) Gagal Lelang, sudah sangat jelas ada tindakan pelanggaran baik pidana maupun perdata, karena berhubungan dengan jabatan.

Gapensi sendiri mendorong agar proses pelanggaran ini, harus ada konsekuensi yang diambil oleh Kepala BPLP ataupuan aparat yang berkaitan.

“Supaya ini menjadi ukuran, bahwa memang ada panitia yang main, bahkan tahun sudah mau berakhir masih ada pekerjaan yang mengalami pembatalan tender,” tegasnya.

Sebenarnya untuk penunjukan langsung itu memang sudah kewenangan sebagai mitra kerja pemerintah, Gapensi hanya meminta bahwa pelanggaran yang dilakukan oknum Pokja ini harus ada konsekuensi atau sanksi tegas agar tidak terulang lagi.

Baca Juga:  9 Tahun KNPB, Tetap Suarakan Referendum Papua, Meski Sudah Kehilangan 38 Anggotanya

“Tidak bisa dibiarkan pelanggaran ini, masa orang yang melakukan pelanggaran masih duduk sebagai panitia. Lah inikan jadi pertanyaan besar, ada apa didalam sana?,” kata Erick penuh pertanyaan

Lebih lanjut dikatakan, sejauh ini Gapensi Papua masih melihat sejauh mana tindakan yang akan diambil oleh dinas teknis terkait temuan ini. Karena ini kesalahan fatal, dan kita akan follow Up, jangan selalu menyalahkan penyedia jasa, padahal oknum internal sendiri yang sudah melakukan tindakan tersebut.

“Jadi, kami selaku mitra pemerintah merasa dirugikan dengan tindakan oknum tersebut, karena untuk mempersiapkan tender saja bukan soal kecil, ada penyiapan dokumen sesuai permintaan panitia. Nah tiba-tiba dibatalkan karena kenakalan panitia, itukan konyol, jadi harus ada sanksi,” ulasnya.

Temuannya, sudah sangat jelas, ada bukti dari panitia, dimana ada oknum yang menyahgunakan kewenangannya, dari sini sebenarnya pemerintah harus memberikan sanksi.

“Soal dia mau kongkalikong ya itu seharusnya pemerintah dan aparat terkait mengejar itu, sudah jelas ada tindak pelanggaran didalam situ. Harusnya aparat lakukan sanksi, bahkan semestinya di proses hukum,” tegasnya.

Gapensi sendiri, belum mengambil langkah lebih jauh. Sebab, seharusnya Pemerintah dalam hal ini kepala badanlah yang harus mengambil tindakan.

“Yang pasti jika tidak ada tindakan, maka temuan ini akan memperburuk image pemerintah, apalagi Gubernur gencar-gencarnya mendorong agar pembangunan patung ini terwujud, dan tentu ini akan menghambat program beliau,” tandasnya sembari meminta pemerintah untuk segera menindak lanjuti hal ini. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS