BREAKING NEWS
Ingin Konsultasi Masalah Hukum di Keerom, Sekarang Sudah Ada LBH Papua Justice & Peace di Arso
Sidak Kadinas PU Papua, Tidak Di Lokasi Proyek, Lima Konsultan Terancam di Black List
8 Januari Pendaftaran Pilgub Papua 2018, Modal 9 Kursi Saja Bisa Usung Pasangan Calon !
1.350 Prajurit Pengawal Perbatasan RI – PNG Diharap Berguna Bagi Masyarakat dan Bisa ‘Jaga Kelakuan’
Mimpi Nabire Kabupaten Swasembada Pangan, Babinsa Diminta Awasi Distribusi Pupuk Agar Tidak Ada Penyelewengan
Tahun 2017, Pemprov Papua Gelontorkan 250 Miliar Untuk Benahi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Tolikara
Kali Keenam, Satgas Yonif 512 / QY Temukan Ladang Ganja di Perbatasan RI – PNG
Meski Belum Bisa Difungsikan, September 2018 Jembatan Holtekamp Tetap Akan Diresmikan ?
Program Tentara Masuk Sekolah di Papua, Perlukah ?
Idrus Marham Dinilai Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketum
DPD Golkar Papua Dukung Munaslub dan Pencalonan Airlangga Hartarto Maju Ketum
Survei: Mayoritas Pemilih di 16 Kabupaten Inginkan Paulus Waterpauw Jadi Gubernur
Merokok, Dapat Lempar Dengan Asbak Dari Sekda, Laki – Laki Ini Cabut Aduannya di Polda Papua
Hari Bhakti PU Ke- 72, Wagub Akui Pembangunan Infrastruktur di Papua Membaik, PUPR Target Jalan Trans Papua Tuntas 2019
Korem 174/ATW Bersama Pemda Merauke Tanam Perdana Padi dan Jagung Seluas 216 Hektar
Gelar Pendidikan dan Pelatihan Kepimimpinan, Berharap Pemuda Keerom Jadi Pemimpin Masa Depan
KEEROM DEKLARASI TOLAK NARKOBA
Klemen Tinal Canangkan Regenerasi Total di DPD Golkar Papua
MURI Akui Lomba Mewarnai Gambar Lambang Negara Dengan 22.205 Peserta di Bulan Penuh Kasih Kodam XVII/Cenderawasih Bisa Dicatatkan Sebagai Rekor Baru
Perayaan Natal PMTU, Djuli Mambaya Ajak Masyarakat Toraja Utara Dukung Pembangunan di Papua

Harmonisasi Raperdasi, SKPD Tidak Hadir, DPRP Kesal !

Ignasius W. Mimin, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP Provinsi Papua. (Foto : Titie / Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA—Eksekutif selaku pelaksana setiap regulasi yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), mestinya bisa lebih pro aktif dalam setiap pembahasan sebuah rancangan regulasi, sehingga mereka bisa mengetahui secara detail semangat pembentukan regulasi di maksud dan dalam implementasinya bisa lebih maksimal dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

“Mereka tidak hadir, jadi kita tunda sampai minggu depan, kan mereka yang seharusnya menjadi pelaksana Perda kok tidak hadir, lalu kalau ada perubahan-perubahan dalam Raperda ini kan, mereka tidak tahu”, kata Ignasius Mimin, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP Provinsi Papua, Jumat (17/11/2017) dengan nada kesal.

Baca Juga:  Lima Puluh Penari Kontingen Keerom Unjuk Gigi di Raimuna Nasional

Ignasius Mimin merasa kecewa atas ketidakhadiran sebagian besar SKPD saat kegiatan harmonisasi 4 (empat) Raperda yang diselenggarakan pada Jumat (17/11/2017) kemarin, akibatnya, kegiatan tersebut di tunda hingga minggu depan, dua Raperdasi yang hendak di bahas dan di harmonisasi diantaranya adalah Raperdasi Tentang Penanggulangan Narkoba dan Raperdasi Tentang Kepegawaian Daerah.

Menurutnya, Bapemperda DPRP Provinsi Papua, berencana melakukan evaluasi terhadap semua  Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua yang sudah pernah di terbitkan sejak diberlakukannya UU Otonomi Khusus pada tahun 2001 hingga saat ini.

“kami berencana melakukan evaluasi Perdasi dan Perdasus yang dibuat dan disahkan sejak berlakunya UU Otsus di Papua, sejauh mana implementasi dan penerapannya di lapangan oleh eksekutif, apakah semua regulasi yang sudah di buat itu sudah di laksanakan atau belum, kalau belum mengapa dan kenapa, karena selama ini cukup banyak Raperdasi maupun Raperdasus yang dihasilkan, tapi public belum terlalu mengetahuinya, bahkan banyak yang belum di laksanakan di lapangan”, kata Ignasius Mimin, Jumat (17/11/2017).

Baca Juga:  Lenis Kogoya : Papua Sudah Merdeka !

Bahkan, Bapemperda DPRP Provinsi Papua berencana akan mempublikasikan secara terbuka semua Raperdasi dan Raperdasus yang pernah ada sehingga mudah di akses oleh public melalui website, dan apabila ada yang belum di laksanakan dan di tegakkan aka nada masukan dari masyarakat kepada DPRP untuk si tindak lanjuti dengan eksekutif.

“kami harap orang dari luar Papua juga tahu ada Perdasi dan Perdasus di Papua, selama ini, kita tertutup karena tidak ditampilkan di website atau online, bahkan ditumpuk saja di meja begitu disahkan, ada yang jalan dan ada yang tidak jalan, karena semua belum membaca pasal demi pasal”, kata Ignasius Mimin lagi.

Menurutnya inventarisir, sosialisasi, publikasi dan evaluasi produk Raperdasi dan Raperdasus yang sudah pernah dibuat adalah salah satu program utamanya sebagai Ketua bersama 15 anggota Bapemperda DPRP Provinsi Papua lainnya. (tie/r1)

Baca Juga:  Agats, Kota Pengukir Di Atas Bilah Papan

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS