BREAKING NEWS
‘Bola Liar’ Isu SARA di Sosial Media Jelang Pilgub Papua 2018
Ini Dua Opsi Pemda Keerom Untuk Korban Kebakaran di Arso Kota
Ini Daftar Nama 26 Bakal Paslon Yang Sudah Jalani Tes Kesehatan di Pilkada Serentak Papua 2018
Wabah di Asmat, Waket DPRP Bilang Kadinkes Provinsi dan Kabupaten Gagal, Harus Diganti !
Berkas Bakal Cagub – Cawagub Papua ‘Hanya Lewat’ di DPRP, Pansus Pilgub Protes
Mahar Politik, Perilaku Koruptif Politisi dan Penguasa
Pilkada Papua 2018, IDI Jamin Hasil Pemeriksaan Kesehatan Independen dan Bebas Intervensi
Pemkab Keerom dan BPJS Teken MoU, Proteksi Masyarakat
Pangdam Perintahkan Babinsa Lakukan Sosialisasi Pentingnya Imunisasi dan Hidup Sehat
Sebarkan Tim Ke 8 Distrik di Asmat, Danrem 174/ATW Pastikan Penanganan Langsung Dilakukan
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris

PT. Pacific Mining Jaya, Diduga Baru Kantongi Izin Eksplorasi Tapi Kok Sudah Eksploitasi Emas di Musairo ?

John N.R. Gobay, anggota DPRP dari Daerah Pengangkatan (Dapeng) Mee Pago saat melakukan kunjungan kerja ke Kampung Musairo, Distrik Makimi, Nabire dan bercengkerama dengan perwakilan perusahaan yang mengaku melakukan kegiatan eksploitasi emas di kawasan tersebut merujuk pada IUP yang di miliki PT. Pacific Mining Jaya. (Foto : doc. ist)

 

LINGKARPAPUA.COM, NABIRE—PT. Pacific Mining Jaya, salah satu perusahaan pertambangan yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di beberapa kabupaten di Provinsi Papua, salah satunya di Kabupaten Nabire di duga telah menyalah gunakan IUP yang di milikinya, dimana perusahaan tersebut di duga baru mengantongi IUP Eksplorasi, tetapi pada prakteknya telah melakukan kegiatan operasi produksi tambang emas (eksploitasi-Red) di Kampung Musairo, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.

“hasil kunjungan kerja saya ke Musairo kemarin, dari dua perusahaan tambang yang saat ini ada beroperasi di kawasan itu, PT. Karya Persada Sentosa dan PT. Pacific Mining Jaya, untuk PT. Karya Persada Sentosa hasil temuan saya sudah kantongi izin IUP Produksi dari Bupati, sedangkan PT. Pacific Mining Jaya baru kantongi IUP Eksplorasi, tapi pada prakteknya dengan menggunakan perusahaan lain mereka telah melakukan kegiatan produksi untuk menambang emas menggunakan alat berat di lokasi tersebut”, kata John Gobay, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari Daerah Pengangkatan Mee Pago, Minggu (31/12/2017) kepada LingkarPapua.com melalui WhatsApp.

Baca Juga:  Cegah Joki Beraksi, Tes Akademik Calon Siswa Bintara SPN Gunakan Absensi Sidik Jari

Menurutnya jelas – jelas kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh PT. Pacific Mining Jaya tersebut menyalahi aturan dan masuk kategori tindak pidana pertambangan, dan John Gobay berencana akan mengadukan tindakan perusahaan tersebut ke Mapolda Papua dalam waktu dekat ini.

“hasil temuan saya ini akan segera saya sampaikan ke Ketua DPRP, dan sekaligus saya akan meminta izin untuk membuat laporan ke Polda Papua, karena tindakan tersebut jelas tindak pidana dan menyalahi aturan, karena pemilik IUP Eksplorasi di larang melakukan kegiatan Eksploitasi atau operasi pertambangan”, jelas John Gobay melalui WhatsApp mengaku kegiatan kunjungan kerjanya itu ia lakukan Kamis (28/12/2017).

Penelusuran LingkarPapua.com, dalam Pengumuman Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor : 1862.Pm/04/DJB/2016 Tentang Penetapan IUP Clear & Clean Kedua Puluh Satu dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin yang di tanda tangani oleh Bambang Gatot Ariyono tertanggal 30 Desember 2016, disebutkan untuk di wilayah Kabupaten Nabire, PT. Pacific Mining Jaya mengantongi IUP Eksplorasi dengan Nomor SK : 065-43 yang diterbitkan sejak 23 Juli 2011, dimana luas areal eksplorasi yang di miliki seluas 21.530 hektar, dimana untuk kegiatan eksplorasi tersebut PT. Pacific Mining Jaya mendapat Surat Rekomendasi dari Provinsi Papua dengan Nomor : 540/5363/SET tertanggal 29 April 2016, namun tidak disebutkan apakah Surat Rekomendasi tersebut di keluarkan dan di tanda tangani oleh Gubernur ataukah Kepala Dinas.

Baca Juga:  ‘ENEMBE – NOMICS’

Berdasarkan penelusuran LingkarPapua.com juga, selain mengantongi IUP Eksplorasi di Kabupaten Nabire, PT. Pacific Mining Jaya juga mengantongi IUP Eksplorasi di Kabupaten Keerom dan Jayapura dengan Nomor SK : 065-40 yang di keluarkan sejak tahun 2011 juga dengan luas wilayah eksplorasi sebesar 56.050 hektar, dan Surat Rekomendasi dai Pemerintah Provinsi dengan Nomor Surat dan waktu terbit yang sama dengan Surat Rekomendasi untuk kegiatan eksplorasi di Kabupaten Nabire.

Terkait kondisi tersebut, PT. Pacific Mining Jaya belum berhasil di konfirmasi LingkarPapua.com, meski sudah berusaha melakukan penelusuran via online, hingga berita ini di naikkan LingkarPapua.com belum berhasil menemukan alamat kantor perusahaan tambang tersebut di beberapa direktori perusahaan tembang yang terdaftar, baik alamat kantor pusatnya di Jakarta maupun kantor perwakilannya di Papua.

Seperti diatur dalam Pasal 1 UU Minerab Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan akan potensi, sedimen dan daerah sebaran bahan tambang dalam suatu wilayah.

Baca Juga:  Ada 'Pabrik' Miras Merk Terkenal Palsu di Entrop, Pelakunya Mantan Manager Bar Kabur !

Sedangkan yang di maksud dengan IUP Operasi Produksi (Eksploitasi-Red) adalah izin usaha yang diberikan setelah selesainya kegiatan Eksplorasi, dimana kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan kosntruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan serta penjualan dalam rangka pertambangan, dimana IUP Operasi Produksi diberikan apabila sebuah badan usaha menuntaskan dan membuat laporan hasil IUP Eksplorasinya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), bahwa pemegang IUP Eksplorasi di larang melakukan kegiatan eksploitasi atau operasi penambangan sebelum mendapatkan peningkatan status izin dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi, apabil ada badan usaha yang melanggar di ancam hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.

Namun UU Minerba juga menjamin bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi di jamin bisa mendapatkan IUP Produksi sebagaimana diatur dalam pasal 46 UU Nomor 4 Tahun 2009, sepanjang telah memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.

“persoalan tambang emas di Nabire dan kawasan Mee Pago lainnya selama ini cukup pelik, karena persoalannya termasuk izinnya juga tumpang tindih, jadi kita berharap ada penanganan serius dari Pemerintah Provinsi, kita di DPRP juga akan mendorong diterbitkannya Perdasi dan Perdasus terkait sector tambang ini agar ada perlindungan bagi tambang rakyat, masyatakat adat, termasuk juga aspek lingkungannya”, kata John Gobay menambahkan bahwa selama ini sejumlah konflik yang timbul di masyarakat sedikit banyak akibat tumpang tindihnya regulasi, dan juga banyaknya perusahaan dari luar yang asal caplok dan melakukan kegiatan operasi produksi. (amr/r1)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close