BREAKING NEWS
‘Bola Liar’ Isu SARA di Sosial Media Jelang Pilgub Papua 2018
Ini Dua Opsi Pemda Keerom Untuk Korban Kebakaran di Arso Kota
Ini Daftar Nama 26 Bakal Paslon Yang Sudah Jalani Tes Kesehatan di Pilkada Serentak Papua 2018
Wabah di Asmat, Waket DPRP Bilang Kadinkes Provinsi dan Kabupaten Gagal, Harus Diganti !
Berkas Bakal Cagub – Cawagub Papua ‘Hanya Lewat’ di DPRP, Pansus Pilgub Protes
Mahar Politik, Perilaku Koruptif Politisi dan Penguasa
Pilkada Papua 2018, IDI Jamin Hasil Pemeriksaan Kesehatan Independen dan Bebas Intervensi
Pemkab Keerom dan BPJS Teken MoU, Proteksi Masyarakat
Pangdam Perintahkan Babinsa Lakukan Sosialisasi Pentingnya Imunisasi dan Hidup Sehat
Sebarkan Tim Ke 8 Distrik di Asmat, Danrem 174/ATW Pastikan Penanganan Langsung Dilakukan
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris

SBY Minta “Alat Negara” Jangan Jadi “Alat Politik” Partai Tertentu

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono saat membacakan pidato politiknya di awal tahun 2018 di hadapan pengurus Partai Demokrat se- Indonesia di DPC Demokrat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018) kemarin. (Foto : Titie/ Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAKARTA— Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar pemerintah mengawal pesta demokrasi baik Pilkada serentak 2018 maupun Pileg dan Pilpres 2019 berjalan jujur, adil dan demokratis dengan tetap menjunjung tinggi moral dan etika politik tanpa ada upaya menggunakan ‘alat – alat negara’ sebagai alat politik demi kepentingan kelompok ataupun partai politik tertentu.

“Tidak boleh elemen-elemen negara ini melakukan kegiatan untuk memenangkan kandidat-kandidat tertentu, baik itu Calon Bupati, Calon Walikota, Calon Gubernur, Calon Presiden dan wakil-wakilnya. Tidak boleh pula memenangkan calon-calon anggota legislatif tertentu dan juga partai-partai politik tertentu”, tegas SBY dalam pidato politiknya mengawali tahun 2018 di hadapan pengurus Partai Demokrat se- Indonesia yang hadir dalam acara di kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018) yang juga di hadiri kader DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.

Dalam pidato politik di awal tahun 2018 ini, SBY mengingatkan pentingnya netralitas alat negara seperti BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI mutlak adanya.

“Negara harus netral dan tidak boleh berpihak. BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI. Juga BUMN dan BUMD harus berjalan pada tupoksinya, penggunaan keuangan negara juga harus diawasi dan diperiksa, jangan sampai uang negara digunakan untuk kepentingan kandidat dan partai-partai politik tertentu”, kata SBY lagi.

SBY juga meminta agar pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla melakukan pencegahan kolusi dan konspirasi antara elemen negara, termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI dengan partai-partai politik tertentu.

“kalau terjadi, ini merupakan kejahatan politik yang sanksinya berat, cegah kriminalisasi terhadap lawan politik, apalagi jika itu merupakan pesanan dari kekuatan politik tertentu. Jangan permainkan hukum untuk kepentingan politik, hati-hati dalam berbuat. Jangan dikira pihak lain tidak tahu, jangan dikira rakyat kita bodoh dan mau dibodoh-bodohi”, tegas SBY.

Ia juga mengatakan bahwa personil Polri dan TNI yang ingin maju dalam Pilkada atau Pemilu ada ketentuan dan aturan mainnya.

“Patuhi dan jangan dilanggar, jangan sampai tindakan para perwira aktif menjadi pergunjingan masyarakat luas, karena melanggar etika dan kepantasan politik”, kata Ketua Umum Demokrat itu.

Baca Juga:  Freeport Bisa Ekspor Lagi

Pidato politik SBY di akhir tahun 2018 tersebut menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan seperti dilansir beritasatu.com, di dorong hasil rapat darurat Partai Demokrat terkait ketidak adilan yang dialami oleh Demokrat pada Pilkada 2018 di 3 daerah selama ini.

“Ini adalah penjelasan lebih lengkap bahwa pengalaman yang kami alami itu agar tidak terjadi lagi. Itu poinnya, pengalaman di DKI Jakarta, pengalaman yang kami alami di Papua, di Kalimantan Timur juga untuk tidak berulang lagi. Mari kita jaga bersama”, kata Hinca Panjaitan seperti dilansir beritasatu.com.

Bahkan dalam lansiran merdeka.com, Hinca Panjaitan blak – blakan menjelaskan tiga kasus yang menimpa partai berlambang mercy tersebut, yang menjadi dasar bagi pidato politik SBY Jumat (5/1/2018) kemarin.

Menurut Hinca, DPP Demokrat mencatat ada 3 kasus upaya kriminalisasi terhadap kadernya yang diduga dilakukan oleh alat negara demi kepentingan penguasa, yang teranyar adalah yang menimpa Walikota Samarinda Syahrie Jaang dan Wali kota Balikpapan Rizal Effendi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang di usung Partai Demokrat.

Imana temuan Demokrat, Syahrie dipanggil oleh partai tertentu hingga 8 kali untuk menggandeng Kapolda Kaltim Irjen (Pol) Safaruddin sebagai Cawagubnya. Syahrie menolak karena telah memilih Rizal sebagai wakilnya.

“Padahal ada wakilnya pak Rizal. Maka secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan,” Hinca di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (3/1), seperti dilansir merdeka.com.

Akibat penolakan ini, Syahrie dan Rizal dijerat oleh kasus. Syahrie diperiksa sebagai saksi atas kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.

Sementara Rizal dijerat atas kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) di Kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

Hinca juga mengingatkan perlakuan tidak adil pada proses Pilkada Papua. Hal itu terjadi pada Gubernur Papua incumbent. Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua pada Oktober 2017, dimana Lukas Enembe dipaksa dan menerima tekanan dari pimpinan tertinggi BIN dan Polri untuk memenangkan partai tertentu di Pemilu 2019.

Baca Juga:  Lima Puluh Penari Kontingen Keerom Unjuk Gigi di Raimuna Nasional

Tak hanya itu, kata Hinca, Lukas ditekan untuk menerima calon wakil Gubernur Papua yang tidak dikehendaki.

“Sekitar Oktober 2017, Lukas Enembe dipaksa menerima wakil yang bukan atas keinginannya. Yang kemudian menandatangani untuk menenangkan partai tertentu, padahal pak Lukas adalah Ketua DPD Partai Demokrat Papua”, kata Hinca.

Demikian juga saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, Demokrat juga merasa menjadi korban kriminalisasi. Saat itu, elektabilitas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung Demokrat, PKB, PPP, dan PAN, Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni digerus lewat dua kasus.

Dua kasus itu menyerang Sylviana Murni dan suami. Yakni, dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kompleks kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah DKI Jakarta untuk Kwarda Pramuka Jakarta.

Tiga kasus tersebut dianggap serius oleh Partai Demokrat, alasannya, lanjut Hinca, karena masalah tersebut melanggar asas keadilan dan merusak sistem dan UU itu sendiri. Kedua, merusak demokrasi di Indonesia. Ketiga merusak keadilan, rasa keadilan. Keempat merusak netralitas institusi negara.

Selain mendesak perlunya pemerintah menjaga netralitas ‘alat negara’ agar tidak terjebak menjadi “alat politik”, SBY dalam awal pidatonya terlebih dahulu ‘memuji” dan memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

“Melihat berbagai hasil dan prestasi yang telah diraih oleh pemerintah kita, Demokrat menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan berharap capaian ini dapat dijaga dan bahkan ditingkatkan, saya menyaksikan pemerintahan Presiden Jokowi ingin berbuat yang terbaik untuk rakyatnya. Ingin memajukan dan menyejahterakan kehidupan bangsanya”, kata SBY dalam pidato politiknya kemarin.

Namun SBY juga mengingatkan adanya sejumlah permasalahan dan kekurangan, yang juga tidak terlepas dari kontrol pemerintah dan masih dirasakan dan dihadapi oleh rakyat Indonesia.

“Partai Demokrat tidak bermaksud menggurui atau mendikte terkait apa yang seharusnya dilakukan oleh negara dan pemerintah, sebab Partai Demokrat mengetahui secara pasti Presiden Jokowi beserta pemerintahan yang dipimpinnya, dengan serius telah, sedang dan akan terus melakukan tugas dan kewajibannya”, kata SBY.

Untuk itu, Demokrat mendorong pemerintah agar terus melakukan perbaikan  dan bekerja lebih gigih lagi, sehingga 2 tahun ke depan lebih banyak lagi hasil yang akan dicapai.

“Saya yakin, Presiden Jokowi juga ingin meninggalkan “legacy” yang baik dan ingin diingat oleh sejarah, yaitu berlangsungnya pilkada dan pemilu yang benar-benar “fair” dan demokratis,” jelasnya.

Baca Juga:  Kunker ke Papua, Komisi V DPR RI Pertanyakan Tidak Adanya Pejabat OAP di Mitra Kerjanya

Menurut SBY, tahun 2018 menjadi tahun penting bagi perjalanan bangsa Indonesia, dimana terdapat banyak agenda serta kegiatan penting, Pilkada serentak 2018. dan kegiatan awal Pileg dan Pilpres 2019 yang untuk pertama kali dilakukan bersamaan.

“Memang agenda tersebut, bukanlah urusan para elit politik semata, tetapi juga merupakan kepentingan rakyat, karena akan berpengaruh terhadap  nasib dan masa depan rakyat,” kata SBY meminta semua komponen bangsa menjunjung tinggi moral dan etika politik dalam pelaksanaan Pilkada 2018  dan Pemilu 2019 mendatang.

SBY mengajak agar semua pihak secara moral ikut mengawal agar pesta demokrasi yang berlangsung mendatang benar-benar  berlangsung secara jujur, adil dan demokratis, tebas dari kecurangan dan pelanggaran, apalagi yang amat keterlaluan, tidak menghalalkan segala cara, apalagi yang bertentangan dengan undang-undang dan aturan pemilu, tak menghancurkan pesaing-pesaingnya dengan kekuatan uang

“Meski persaingan bisa sangat keras, tetapi ingat selalu ada batasnya. Kekerasan dan penggunaan kekuatan fisik bukan cara baik. Kita harus memegang prinsip kompetisi antar saudara. Persaingan dalam persatuan. Setelah pemungutan suara, maka hasilnya harus diterima dan dihormati,” katanya

Bahkan setiap kandidat dan partai politik tentulah ingin menang. Tetapi  harus siap pula menerima kekalahan. Partai Demokrat pernah menang, pernah pula kalah.

”Kalau menang kami bersyukur dan tentu senang, namun tetap menjaga perasaan yang kalah. Kalau kalah kami tawakal, menerimanya secara ksatria dan langsung mengucapkan selamat kepada yang menang. Tidak memelihara dan mewariskan dendam dan kebencian kepada penerus-penerus kita. Inilah indahnya sportifitas dalam kompetisi yang beradab. Inilah etika pemilu yang harus kita junjung tinggi dan jalankan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu juga SBY minta adanya peranan pers dan media massa yang independen, adil & konstruktif sangat diperlukan demi adil dan demokratisnya pilkada dan pemilu.

Menurutnya pada hakikatnya media massa adalah milik rakyat, sehingga media massa tidak sepatutnya hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pemilik modal semata, hubungan media massa dengan pemerintah tentu harus baik, tanpa meninggalkan daya kritisnya, di negara manapun, kekuasaan perlu dikontrol sehingga tidak disalahgunakan.

“Pemberitaan dan siaran media massa juga harus “fair” dan berimbang. Media massa, termasuk televisi yang hanya menjadi corong partai politik tertentu, tentulah merusak rasa keadilan. Demokrasi dan pemilu juga bukan hanya milik orang-orang yang kuat dan kaya,” kata SBY lagi. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close