BREAKING NEWS
‘Bola Liar’ Isu SARA di Sosial Media Jelang Pilgub Papua 2018
Ini Dua Opsi Pemda Keerom Untuk Korban Kebakaran di Arso Kota
Ini Daftar Nama 26 Bakal Paslon Yang Sudah Jalani Tes Kesehatan di Pilkada Serentak Papua 2018
Wabah di Asmat, Waket DPRP Bilang Kadinkes Provinsi dan Kabupaten Gagal, Harus Diganti !
Berkas Bakal Cagub – Cawagub Papua ‘Hanya Lewat’ di DPRP, Pansus Pilgub Protes
Mahar Politik, Perilaku Koruptif Politisi dan Penguasa
Pilkada Papua 2018, IDI Jamin Hasil Pemeriksaan Kesehatan Independen dan Bebas Intervensi
Pemkab Keerom dan BPJS Teken MoU, Proteksi Masyarakat
Pangdam Perintahkan Babinsa Lakukan Sosialisasi Pentingnya Imunisasi dan Hidup Sehat
Sebarkan Tim Ke 8 Distrik di Asmat, Danrem 174/ATW Pastikan Penanganan Langsung Dilakukan
Pertamina Regional VIII Alokasikan Rp. 1,8 Miliar Untuk Bantu Asmat
Sub Denpom Ditingkatkan Jadi Denpom, Mabes TNI – AD Akan Bangun Dermaga Denbekang di Gudang Arang Merauke
Tali Asih Kodim 1709/Yawa, Dandim Bantu Material Rehab GKI Kampung Karoipi
Kukuhkan Timsesnya, JOHSUA Ajak Koalisi Papua Cerdas Bangun Papua Dengan Satukan Perbedaan
Kontroversi Tudingan Ijazah Palsu Sang Calon Gubernur
Diduga Ada Kongkalikong Antara Dukcapil dan KPUD, Terkait Jumlah e-KTP di Mamteng Jelang Pilkada 2018
Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat, Kodam XVII/ Cenderawasih Turunkan 53 Paramedis, 6 Ton Alkes dan Sembako
Pemprov Papua Ngaku Sudah 17 Miliar Dikucurkan Untuk Bayar Hak Ulayat Lokasi Jembatan Holtekamp
Akankah John R. Banua – Marthin Yogobi Jadi Calon Tunggal di Pilkada Jayawijaya 2018 ?
Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris

Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris

ilustrasi, manfaat langsung nilai tambah dari produk tambang terkait proses hilirisasi. (sumber : pbs.twimg.com)

 

Hilirisasi harus diletakkan dalam konteks percepatan pembangunan wilayah yang berlokasi di daerah terpencil, baik Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Maluku maupun Papua, hilirisasi jangan menambah “Jawa-sentris”, namun haruslah “Nusantara-sentris”

 

Oleh : Dr. Velix Wanggai*

Hari ini sebuah harian nasional memberitakan “Program Hilirisasi Belum Integrasi”. Hal itu tercermin dari hilirisasi mineral di dalam negeri yang belum terintegrasi dengan sektor industri. Pemerintah dianggap oleh para pengamat masih terfokus pada upaya penerimaan negara.

Dalam bahasa awam, batu-batu hasil penambangan tidak langsung di ekspor ke luar negeri. Selama puluhan tahun, hasil galian tambang tanpa diolah untuk produk yang memiliki nilai tambah. Namun hadirnya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur perubahan kebijakan yang cukup drastis karena perusahaan tambang mineral diwajibkan untuk melakukan hilirisasi.

Baca Juga:  Rame Soal DPT Fiktif 20 Persen, KPU Papua Akan Buktikan Lewat Pemutakhiran DPT

Dalam bahasa UU 4/2009, hilirisasi dimaknai sebagai ‘pengolahan dan pemurniaan yakni kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan’

Ternyata soal hilirisasi ini tidak hanya sebatas urusan teknologi pengolahan dan permurnian semata, namun hilirisasi terkait pula dengan aspek pengembangan wilayah, pengembangan energi (listrik), kesiapan SDM lokal, aksessibilitas dan sistem logistik antar wilayah.

Simak saja, perdebatan yang panjang dalam renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia ketika mendiskusikan lokasi pengolahan dan pemurniaan konsentrat (smelter), apakah lokasinya di Papua (sekitar wilayah eksploitasi Freeport) ataukah di Gresik, Jawa Timur?

Salah satu poin yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah agar smelter di Papua. Hal ini sejalan pula, dengan kebijakan kewilayahan Papua di dalam RPJMN 2015 – 2019. Salah satu poin kebijakan adalah pengembangan hilirisasi berbasis komoditas unggulan di beberapa Kawasan Pengembangan Ekonomi.

Baca Juga:  Pembakaran 22 Rumah Warga di Keerom, Kapolres Bantah Lakukan Pembiaran.

Sebaliknya, pihak dunia usaha menghendaki smelter ditempatkan di Gresik, Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti energi listrik, aksesibilitas, dan industri lainnya yang terkait dengan smelter tersebut seperti pupuk dan sebagainya.

Intinya, Freeport berkomitmen untuk membangun smelter dalam 5 tahun ke depan hingga 2022.

Karena itu, hilirisasi (smelter) perlu dilihat secara komprehensif, baik sisi sektoral dan sisi regional. Tujuannya, tidak hanya Indonesia memperoleh nilai tambah dari produksi ikutan tambang saja, namun hilirisasi juga harus diletakkan dalam konteks percepatan pembangunan wilayah-wilayah yang biasanya berlokasi di daerah yang terpencil, baik di Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Maluku maupun Papua.

Intinya, hilirisasi jangan menambah “Jawa-sentris”, namun haruslah “Nusantara-sentris”. *(Penulis adalah tokoh Papua, Doktor Bidang Ilmu Hubungan Internasional, Pemerhati Otonomi Daerah dari Papua)

Baca Juga:  Empat Jam Diperiksa Tim Dokter RSUD Dok II, Bakal Paslon LUKMEN Merasa Kondisinya Fit

Berikan Komentar Anda

Tags:

POST YOUR COMMENTS

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-99127098-1');
close