Banyak Proyek Belum Dibayar, Pengusaha Mengeluh

Salah satu proyek yang berlangsung di Kabupaten Keerom (foto: Alfred)
Salah satu proyek yang berlangsung di Kabupaten Keerom (foto: Alfred)

Ternyata 2016 Pemkab Keerom Defisit Rp 49 Milyar

Keerom- Sudah selesaikan proyek seperti yang tertuang didalam kontrak kerja, bukan jaminan pekerjaan tersebut langsung bisa terbayarkan. Hal itu yang dialami beberapa pengusaha di Kabupaten Keerom yang hingga sekarang belum terbayarkan hasil kerjanya di tahun 2016.

Kondisi belum dibayarkan pekerjaan di tahun 2016 sangat berimbas kepada kehidupan setiap perusahaan. Dengan beban tagihan yang terus menumpuk para pengusaha tersebut harus menempuh berbagai cara untuk melunasinya. Bahkan terdengar kabar ada salah satu pengusaha yang rela menjual asset-asetnya hanya untuk menutupi tagihan yang berdatangan.

“Kami sudah ajukan tagihan sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi sampai sekarang kami belum dibayar, jawaban yang kami dapat di BKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) belum ada uang,” ujar salah satu pengusaha di Kabupaten Keerom yang enggan dikorankan namanya.

Baca Juga:  Incar Emas Asian Games 2018, Petinju Pelatnas Cari Lawan Tanding ke Ukraina

“Jujur saja sebagian besar material dan alat itu kami hutang. Pengusaha manapun pasti lakukan hal seperti itu, nanti tagihan baru bayar. Tapi begini kondisinya menyerah juga,” tambah pengusaha yang telah lama beraktivitas di Keerom.

Kondisi itu tentu saja sangat memprihatinkan karena dengan belum dibayarkannya pekerjaan para pengusaha ini sangat berimbas kepada kehidupan keluarga, karyawan maupun masyarakat. Dan yang menjadi pertanyaan mengapa hal tersebut bisa terjadi, mengingat dalam penganggaran APBD telah diatur pembiayan daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, SH, MH saat dikonfirmasi tidak membantah perihal belum dibayarnya hasil kerja pengusaha tersebut. Semua itu terjadi karena dalam APBD tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Keerom mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 49 Milyar.

Baca Juga:  Pro Kontra Sayembara Ala Walikota Jayapura Tangkap Jambret

“Iya benar, itu semua pekerjaan yang dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Memang untuk DAK di triwulan IV di tahun 2016 tidak turun,” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya (02/03).

Kondisi itu tidak hanya dialami oleh Kabupaten Keerom saja, tapi menurut informasi sebagian besar daerah juga mengalami hal yang sama. “Saya dengar di Sarmi, Waropen dan beberapa daerah juga alami hal yang sama dengan DAK,” ungkapnya.

Namun Markum menjamin Pemerintah Kabupaten Keerom akan tetap bertanggungjawab membayar tunggakan pekerjaan yang telah diselesaikan. Namun untuk menghidari kesalahan volume pembayaran, sejak bulan Januari Inspektorat Kabupaten Keerom telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang masih menunggak tersebut.

Baca Juga:  Ini 58 Pungutan di Sekolah Yang Bisa Masuk Kategori Pungli !

“Mudah-mudahan hasilnya dalam minggu ini atau minggu depan sudah kami terima. Dengan dasar pemeriksaan itu pembayaran akan kami lakukan. Hasil pemeriksaan juga akan dilaporkan ke BPK,” tandasnya.

Berikan Komentar Anda