Membaca Peta Politik Pilgub Papua 2018, Menanti Munculnya “Jagoan Baru”

Pilgub Papua masih setahun lagi, tapi geliat timses dan aroma persaingan sudah merebak, ada yang masih malu – malu kucing karena pikir karir dan berlindung di balik wacana, ada juga yang sudah terang – terangan menyatakan siap perang, tapi ada juga yang masih menunggu di tikungan, siapa tahu ada yang kepleset

Oleh : Walhamri Wahid*

Kancah pertarungan Pemilihan Gubernur Provinsi Papua (Pilgub) Tahun 2018 sebenarnys sudah dimulai sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten /Kota tahun 2015 dan puncaknya di Pilkada 2017 tahun ini.

Dimana investasi politik dan pola – pola koalisi antar partai maupun dukungan dari bakal calon Gubernur terhadap calon – calon Bupati yang hendak maju di beberapa kabupaten sudah mulai dibangun jauh – jauh hari.

Yang paling getol pasang kuda – kuda sejak Pilkada 2015 kemarin adalah dua partai besar yang menjadi gerbong utama dan sudah jauh – jauh hari mendeklarasikan “jagonya” yang siap bertarung dalam Pilgub 2018 mendatang, yakni Partai Demokrat yang dipastikan akan mengusung Lukas Enembe untuk periode kedua dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga sudah mendeklarasikan Jhon Wempi Wetipo (JWW) sebagai kandidatnya.

Partai Demokrat dengan modal 16 kursi di DPRP Provinsi Papua dipastikan dapat mengusung kandidat sendiri, karena sesuai dengan aturan yang ada paling tidak butuh 12 kursi untuk partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon Gubernur, sehingga Partai Demokrat tanpa berkoalisi juga dapat mengusung calonnya untuk maju.

Sedangkan PDI-P dengan modal 7 kursi di DPRP dipastikan harus membangun koalisi dengan partai lainnya untuk memenuhi kuota 20% dari jumlah kursi di DPRP (12 kursi), dan hingga kini belum terlalu nampak kemana arah koalisi PDI-P di Pilgub 2018, karena partai – partai papan tengah pastinya masih membaca “arah angin” dalam membangun koalisi.

Untuk partai papan tengah seperti Golkar(6 kursi), Gerindra (6 kursi), Hanura (5 kursi) dan PKB (5 kursi) tentunya memiliki nilai strategis dan punya posisi tawar untuk mengusung kadernya di posisi bakal Calon Wakil Gubernur, namun tidak menutup kemungkinan ketiga partai papan tengah ini akan membentuk poros baru dan menjadi motor utama untuk mengusung Calon Gubernur sendiri.

Yang menjadi persoalan, keempat partai papan tengah di maksud bisa dikatakan “miskin kader” yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang layak di sandingkan dengan dua jago dari Demokrat dan PDI-P. Sehingga tidak menutup kemungkinan mencari jago dari “orang luar partai” yang layak jual akan menjadi alternative pilihan bagi partai – partai papan tengah dimaksud.

Sedangkan partai – partai lapis kedua yang memiliki peran sebagai pelengkap seperti Nasdem (3 kursi) dan PKS (3 kursi), dan PAN (2 kursi), PKPI (2 kursi) serta PPP (1 kursi) tentunya memiliki nilai jual tinggi dan posisi tawar untuk jadi rebutan partai pengusung sebagai mitra koalisi penggenap.


Mengintip Bursa Bacagub – Bacawagub Papua 2018

Selain dua nama Lukas Enembe dan Jhon Wempi Wetipo yang sudah getol bersosialisasi dan mendeklarasikan diri untuk masuk dalam bursa Calon Gubernur Papua 2018, belakangan nama Ones Pahabol yang sebelumnya menjabat Bupati Yahukimo dua periode juga muncul sebagai calon alternative lewat jalur perseorangan.

Meski dari rumor yang beredar, Ones Pahabol juga tengah membangun komunikasi yang intens dengan beberapa partai politik, sedangkan deklarasi maju lewat jalur perseorangan adalah bagian dari marketing politik yang ingin meniru jejak Ahok di Pilkada Jakarta, terdongkrak elektabilitasnya melalui aksi galang KTP, namun pada akhirnya berharap dipinang oleh partai politik.

Sedangkan beberapa nama lainnya yang masih malu – malu untuk mencoba peruntungan di Pilgub Provinsi Papua 2018 adalah Paulus Waterpauw yang saat ini masih menjabat sebagai Kapolda Papua, juga ada nama Lenis Kogoya yang saat ini sebagai Staff Khusus Presiden RI, meski dalam beberapa kesempatan keduanya masih “malu – malu kucing” untuk mengakui ada niatan, tetapi faktanya di tengah – tengah masyarakat nama mereka berdua sudah beredar bahkan telah dibentuk “tim – tim kecil” yang mencoba mewacanakan pencalonan keduanya.

Sudah pasti baik Paulus Waterpauw maupun Lenis Kogoya masih harus berhitung matang, mempertimbangkan untung rugi, serta memastikan kalkulator politik mereka tidak “hank”, apalagi bila berencana maju lewat jalur partai politik, mengingat keduanya bukanlah kader partai meski memiliki popularitas yang layak untuk mengimbangi incumbent maupun Jhon Wempi Wetipo, namun realitas mengajarkan kepada semua politisi, bahwa tidak selamanya popularitas berbanding lurus dengan elektabilitas, banyak factor pendukung lain bila ingin terjun dan menang dalam politik praktis di Papua.

Baca Juga:  Di Kampung Yeni Asmat, Anak Gejala Campak Digosok Pake Sagu, Pustu Tidak Ada Petugas, Berobat ke Pastoral

Kemunculan “jagoan baru” dalam kancah politik praktis Papua, tentunya menjadi angin segar bagi demokrasi dan masyarakat Papua, namun banyak pihak juga yang meragukan keseriusan keduanya untuk maju dalam bursa Pilgub Papua 2018, mengingat sosok Paulus Waterpauw termasuk salah satu “Jenderal” asli Papua yang diharapkan bisa menempati karir yang lebih tinggi di Mabes Polri, karena dari sekian juta orang Papua, hanya ada 1 Jenderal bintang satu yang berpeluang menggapai Jenderal bintang tiga.

Demikian halnya dengan Lenis Kogoya yang namanya meroket sejak Joko Widodo menjadi orang nomor satu di NKRI, tentunya “Staff Khusus Presiden” adalah sebuah posisi mentereng yang belum tentu dapat di raih oleh semua orang, karena dari sekian juta orang Papua, hanya satu saja yang berada di ring satu Presiden, tentunya itu bisa menjadi pintu masuk untuk mengkomunikasikan kepentingan Papua ke tingkat pusat, dan tidak menutup kemungkinan posisi itu akan tetap berada dalam genggamannya bila Joko Widodo kembali maju dan terpilih dalam Pilpres periode mendatang.

Selain Lukas Enembe, Jhon Wempi Wetipo, Ones Pahabol, Paulus Waterpauw, dan Lenis Kogoya hingga kini belum ada figur lainnya yang digadang – gadang untuk maju sebagai 01 Papua, meski sayup – sayup juga beredar nama Mesak Manibor yang ‘diam – diam” menyimpan hasrat untuk maju sebagai Papua 01, namun nampaknya belitan masalah hukumnya yang belum selesai bisa menjadi ganjalan serius bagi niatan tersebut.

Sedangkan untuk posisi bakal Calon Wakil Gubernur yang sudah santer beredar adalah Klemen Tinal, yang nampaknya dipastikan akan melanjutkan tandem politiknya dengan Lukas Enembe di periode kedua, nampaknya Klemen Tinal lebih memilih bermain di “zona aman” mendompleng popularitas dan elektabilitas Lukas Enembe dan dominasi Partai Demokrat, ketimbang keluar jalur dan memaksakan diri untuk maju sebagai Papua 01.

Nama lainnya ada, Habel Melkias Suwae (HMS) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Perindo, partai baru yang sedang naik daun namun belum bisa mengusung di Pilgub 2018 besok, ada juga beberapa kaum professional yang diharapkan bisa membawa perubahan dan angin segar bagi politik Papua, diantaranya duo Wanggai, Velix Wanggai dan Tony Wangai, keduanya memiliki kans sebagai Papua 02 dan “pengepul suara” dalam Pilgub 2018 mendatang.

Sosok lainnya ada nama Peggy Patippi, politisi perempuan asli Papua yang beragama muslim dan sudah dua periode duduk di DPR – RI tentunya juga memiliki nilai jual untuk di gadang dalam bursa Pilgub Papua 2018, apalagi mengingat partainya, PKB memiliki modal 5 kursi di DPRP Papua saat ini.

Dari kalangan professional lainnya santer beredar nama Arnold Benekditus Kayame, SH yang juga digadang – gadang untuk posisi Papua 02, dimana saat ini ia menempati posisi sebagai salah satu Manager di PT. Freeport Indonesia.

Nama Natalius Pigai, yang aktif sebagai salah satu Komisioner Komnas HAM juga santer di gadang – gadang masuk dalam bursa Bakal Calon Wakil Gubernur, selain nama politisi senior asal selatan Papua, Jhon Gluba Gebze.


Pola Gunung – Pantai Masih Menguat, Suara Pendatang, Muslim Jadi Rebutan

Berkaca dari pesta demokrasi di banyak daerah termasuk Papua, persandingan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang akan di usung partai politik maupun gabungan partai politik masih menerapkan pola berdasarkan kepada demografis pemilih di Papua yang merujuk pada deskripsi suku, agama, dan ras.

Sehingga komposisi representasi gunung – pantai, kristen – muslim (representasi kalangan muslim) masih menjadi pilihan dalam menggandengkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dan posisi Papua 02 menjadi lebih strategis sebagai penentu dan pengepul suara untuk mendapatkan dukungan dari pemilih pendatang dan muslim, di Pilgub 2018 mendatang akan menjadi pertaruhan, apakah “jurus kontradiktif” yang diterapkan Lukas Enembe (gunung – gunung) yang berani menggandeng Klemen Tinal masih tetap laku, ataukah sebaliknya, malah akan menjadi blunder bagi pasangan LUKMEN jilid dua.

Pilihan Lukas Enembe menggandeng Klemen Tinal bukan tanpa pertimbangan demografis pemilih, karena sosok Klemen Tinal selama ini dikenal “cukup dekat” dengan pemilih pendatang dan muslim, di sisi lain basis pemilih di Timika yang memiliki jumlah pemilih sebesar 222.619 pada Pilpres lalu menjadi satu modal dasar untuk mendongkrak perolehan suara LUKMEN Jilid 2, dan nampaknya masih ada keyakinan dari Partai Demokrat bahwa “selera pasar” tidak berubah mencicipi racikan pasangan ini, karena indicator kepuasan public tentunya bisa menjadi salah satu alat ukur pasangan ini untuk mengukur tingkat elektabilitas keduanya sebagai pasangan incumbent.

Baca Juga:  Gemuk Juga Bisa Seksi Loh !

Jumlah pemilih dari kalangan pantai, pendatang dan muslim cukup signifikan bahkan nantinya bisa menjadi penentu, sehingga dipastikan pemilihan orang nomor dua di Gedung Sasana Krida besok akan memperhitungkan komposisi atau figure yang diharapkan bisa mendulang suara mayoritas dari “orang pantai”, pendatang dan muslim di Papua.

Namun bila dipastikan ada tiga “orang gunung” yang berebut posisi Papua 01, tentunya hal itu berpeluang untuk memecah basis suara dari kawasan gunung yang dari segi jumlah memang cukup signifikan selama ini, sehingga peluang “orang Pantai” untuk maju di bursa Papua 01 juga terbuka lebar tentunya, sayangnya hingga kini belum terlihat figure dari kawasan pantai yang punya nyali untuk mendeklarasikan diri sebagai Papua 01, akankah Paulus Waterpauw dan HMS memilih positioning tersebut ??? kita lihat saja nanti !


Membaca Peta Dukungan Partai Politik di Pilgub Papua 2018

Peluang munculnya bakal Calon Gubernur dari jalur partai politik paling makasimal hanya 3 paslon, itupun kalau tidak terjadi praktek “borong partai” seperti yang terjadi dalam Pilkada 2017 di beberapa kabupaten / kota di Papua maupun di Indonesia.

Fenomena munculnya “calon tunggal” sebagai salah satu strategi memenangkan Pilkada nampaknya juga akan diterapkan oleh beberapa kandidat yang mulai bergerilya sejak saat ini, sebagai metode “cara gampang dan mahal menang Pilkada”.

Namun kondisi tersebut bukan hanya menjadi bacaan dan strategi dari bakal calon, tetapi juga bagian dari strategi partai politik untuk berpeluang menang dan mengamankan kepentingan partai di legislative 2019 mendatang, karena partai politik tentunya lebih memilih berada di gerbong yang punya kans jadi juara, ketimbang mencoba – coba peruntungan mengusung kandidat yang elektabilitasnya rendah atas nama gengsi semata.

Membaca sepak terjang pasangan incumbent dalam dua tahun terakhir ini yang baik secara terang – terangan maupun bermain di belakang layar ikut “cawe – cawe” politik mengurusi rumah tangga (kepengurusan) beberapa partai di Papua bisa di baca bagian dari upaya membangun koalisi dan memperlancar “strategi borong partai” dimaksud.

Kita berharap wacana yang tengah bergulir di pusat, akan adanya PKPU yang mengatur pembatasan maksimal partai politik atau gabungan partai yang tidak boleh lebih dari 30% komposisi jumlah kursi di legislative bisa menjadi salah satu regulasi yang memberikan alternative pilihan bagi rakyat Papua, dan mencegah strategi “borong partai” yang sedang marak sejak Pilkada 2015 hingga 2017 kemarin.

Bila membaca pola – pola koalisi yang dibangun antara partai – partai pengusung di Pilkada 2015 dan 2017, sebenarnya sudah bisa kita mengilustrasikan pola – pola koalisi pada Pilgub Papua 2018 mendatang.

Sejak Pilkada 2015 dan 2017 kemarin, Partai Demokrat termasuk merajai pemenangan kandidat di tingkat kabupaten, paling tidak ada 8 kabupaten yang berhasil dimenangkan “jagonya Demokrat”, diantaranya Kabupaten Waropen, Yalimo, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Tolikara dan Nduga.

Sedangkan PDI-P, sejak Pilkada 2015 hingga 2017 kemarin berhasil menang di 6 kabupaten yakni Kabupaten Asmat, Boven Digoel, Kota Jayapura, Mappi, Puncak Jaya, Intan Jaya dan Dogiyai, meski di beberapa daerah yang menggelar Pilkada 2017 masih berperkara di MK.

Untuk Partai Golkar sejak 2015 hingga 2017 berhasil mengantarkan jagonya juga unggul di 6 kabupaten diantaranya Kabupaten Keerom, Waropen, Kota Jayapura, Kepulauan Yapen, Puncak Jaya dan Nduga, namun dari ke-enam kabupaten tersebut hanya di Kabupaten Keerom, Partai Golkar tampil sebagai pengusung bersama PKS, sedangkan di daerah lain berkoalisi dengan partai lainnya sebagai pendukung baik PDI-P, Gerindra maupun Demokrat.

Sama halnya dengan Partai Golkar, di beberapa daerah, Partai Gerindra maupun Nasdem juga berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten baik sebagai pengusung maupun pendukung, sehingga hal itu bisa menjadi modal dasar yang mendongkrak kepercayaan diri mereka untuk mengusung “jagonya sendiri”.

Sehingga selain dua gerbong besar sebagai motor penggerak, yakni Demokrat dan PDI-P yang pasti akan mengusung Calon Gubernur sendiri, tidak menutup kemungkinan Partai Golkar atau Partai Gerindra akan menbangun gerbong baru untuk mengusung Calon Gubernur sendiri, demi mempertahankan harga diri dan martabat partai tentunya.

Merujuk pada pola – pola koalisi di beberapa kabupaten sejak Pilkada 2015 hingga 2017 ini, nampaknya PAN, Nasdem, dan Hanura “arah – arahnya” akan merapat ke gerbong Demokrat mengusung Lukas Enembe – Klemen Tinal jilid 2.

Baca Juga:  Rekrut 177 Guru Kontrak, Ini Jurus Jitu Bupati Markum Cari Guru Yang Siap dan Betah di Pedalaman

Sedangkan kandidat lainnya, baik Ones Pahabol, Paulus Waterpauw, Lenis Kogoya ataupun bakal calon Gubernur lainnya yang masih “tiarap” akan melirik Partai Golkar, Gerindra, PKB yang memiliki posisi tawar untuk mengusulkan Papua 02 membangun koalisi baru, ataukah ikut bergabung ke gerbong PDI-P.

Sedangkan partai lainnya masing – masing PKS (3 kursi), PKPI (2 kursi), PPP (1 kursi) akan jadi rebutan untuk ikut bergabung dalam 3 gerbong koalisi yang bisa terbentuk nantinya.


Peluang Calon Independent Ditengah Tingginya Mahar Politik dan Krisis Kepercayaan Terhadap Parpol

Meski aturan jelas – jelas melarang dan “menjanjikan” sanksi bagi partai politik yang memungut “mahar politik” terhadap bakal calon, demikian juga kandidat yang memberikan “mahar politik” sebagai cara mempengaruhi partai untuk mendukung akan terkena sanksi namun pada prakteknya, budaya politik kita tidak bisa lepas dari “mahar politik” tersebut, seperti yang terjadi pada Pilkada 2015 dan 2017 ini.

Sehingga selain elektabilitas, salah satu parameter yang digunakan partai politik dalam menentukan “jagonya” adalah kemampuan finansial, dan sudah menjadi rahasia umum banderol 1 kursi untuk level Pilkada Kabupaten di angka Rp 300 juta – Rp 500 juta, dan dipastikan bakalan menggila mencapai Rp 1 Miliar per kursi di Pilgub 2018 mendatang.

Sehingga tidaklah mungkin seorang Calon Gubernur berani “meminang” partai politik kalau tidak memiliki isi dompet diangka Rp 15 Miliar – Rp 20 Miliar, bila target kursi yang harus di rebut minimal 12 kursi.

Sehingga fenomena mahalnya mahar politik tentunya menjadi batu pijakan bagi figure – figure yang menyuarakan perubahan untuk memilih jalur independent, karena dipastikan membutuhkan “cost politik” yang lebih minim ketimbang berperang di jalur partai.

Jumlah DPT berdasarkan hasil Pilpres terakhir adalah 3,2 juta pemilih di Papua, dan kemungkinan bertambah hingga 3,5 juta pada Pilgub 2018 mendatang, sehingga sesuai aturan untuk jumlah DPT diatas 3 juta, dukungan KTP yang harus di penuhi bakal calon independent adalah 8,5 % dari DPT, itu artinya paling tidak seorang calon independent minimal mampu mengumpulkan 350.000 KTP dukungan (10% dari DPT) mengantisipasi adanya dukungan ganda saat verifikasi KPU.

Bukan pekerjaan gampang untuk mengumpulkan KTP dukungan sebanyak itu, hal utama yang harus dilakukan adalah penerapan metode penggalangan KTP yang kreatif, sistematis, dan terstruktur di 29 kabupaten yang ada di Provinsi Papua, apalagi aturan mewajibkan penggalangan KTP minimal 50% dari jumlah kabupaten yang ada di Provinsi Papua, apalagi metode yang digunakan oleh KPU saat memverifikasi dukungan adalah metode sensus bukan sampel, sehingga penggalangan KTP harus dilakukan dengan cara serius dan tidak bisa sekedar mengejar jumlah KTP.

Belajar dari pola kerja Teman Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta, paling tidak masih cukup waktu bagi kandidat calon perseorangan (independent) untuk melakukan penggalangan KTP dari saat ini, paling tidak DR. Ones Pahabol yang sudah mendeklarasikan diri lewat jalur perseorangan sudah memulai cara tersebut, meski kesannya masih tertutup penggalangan KTP-nya.

Padahal dengan metode penggalangan KTP yang tepat dan benar dari jauh – jauh hari, bukan saja mampu memenuhi persyaratan untuk terdaftar sebagai calon juga mampu mendongkrak elektabilitas kandidat dan membangun basis riil kandidat sebelum tiba hari pemilihan.

Dari sisi biaya, tentunya cost yang dikeluarkan oleh kandidat lebih minim dibanding lewat jalur partai politik, sedikitnya dibutuhkan 4 – 5 miliar untuk menuntaskan penggalangan KTP di 29 kabupaten kota dengan metode yang terukur, terstruktur, dan sistematis, sehingga saat kandidat terpilih tentunya “hutang politik” ke funding akan lebih murah ketimbang “belanja partai”, tinggal bagaimana komunikasi politik kandidat independent dengan “orang – orang partai” di legislative bila terpilih kelak.

Karena banyak kekhawatiran dari kandidat independent adalah bagaimana menjalankan pemerintahan dalam situasi kondusif secara politis bila tidak mendapat dukungan mayoritas di legislative.

Belajar dari Pilkada kabupaten / kota di tahun 2015 dan 2017 tahun ini, peluang calon independent terbuka lebar untuk ikut dalam Pilgub Papua 2018 mendatang, baik dari sisi alokasi waktu untuk penggalangan maupun peluangnya memenangkan Pilkada, sepanjang packaging, positioning dan promosi serta kerja tim yang terstruktur di kelola secara baik dan berkesinambungan, paling tidak kemenangan calon independent Jules F. Warikar di Pilkada Supiori (2015) maupun Drs. E. Fonataba di Pilkada Sarmi (2017) bisa menjadi ukuran.(***)

(*Penulis adalah Pimpinan Redaksi lingkarpapua.com, dan Direktur LINGKAR PAPUA /Lembaga Kebijakan Publik dan Komunikasi Politik di Papua)

Berikan Komentar Anda

2 Comments

  1. Kami intelektual kabupaten Tolikara sanggat aspresiasi pak Lukas Enumbi, lanjutkan kami mendukung Bapak… 

Comments are closed.