“KATANYA HANYA 500 HEKTAR, TERNYATA YANG DI CAPLOK 50.000 HEKTAR”


Melihat Dari Dekat Nasib Masyarakat Adat Keerom Pemilik Ulayat Lahan Sawit PTPN II Arso (Bagian 2)

Bukan hanya soal surat pernyataan dukungan pembukaan perkebunan kelapa sawit yang di duga di rekayasa menjadi Surat Pelepasan Adat, luas areal lahan yang digunakan juga tidak sesuai dengan yang di sepakati, katanya PTPN II Arso hanya butuh 500 hektar, ternyata di dalam surat yang di tanda tangani pemilik ulayat tertulis lahan yang di lepaskan masyarakat adat 50.000 hektar. Tiga tahun kemudian baru terungkap bahwa settinggannya adalah masyarakat adat secara sukarela melepas 50.000 hektar lahan tanpa tuntutan ganti rugi ke pemerintah menjadi tanah negara, dan selanjutnya PPN II Arso yang berkantor pusat di Medan MoU dengan Pemerintah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Lahan untuk mendirikan perkebunan sawit, sedangkan masyarakat adat terlupakan !

Oleh : Alfred Kaempe / Walhamri Wahid

Masih terbayang jelas dalam ingatan Serfo Tuamis (65 tahun), peristiwa 35 tahun lampau, saat itu ia bersama perwakilan 23 pemilik ulayat dan warga masyarakat lainnya mengadakan pertemuan yang di hadiri oleh Kepala Daerah Tingkat II (KDH II) Jayapura (sekarang Kabupaten – Red) yang dijabat oleh (Alm) Barnabas Youwe, pihak PTPN II di hadiri Bpk. Phimen, juga ada Sekda KDH Tingkat II Jayapura, Yosep Leroks.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Distrik Arso itu, kata Servo, pemerintah dan PTPN II  menjanjikan dengan masuknya perkebunan kelapa sawit, kehidupan masyarakat akan meningkat dan sejahtera.

Para pemilik tanah akan diberikan rumah permanen, mobil dan anaknya akan dibiaya sekolahnya hingga perguruan tinggi.

“Waktu itu dong hanya sampaikan begitu saja, tidak ada hitam atas putih dengan kami. Tapi sampai sekarang janji-janji itu tidak pernah ada,” kata Servo pekan kemarin di seputaran Abepura.

Menurutnya saat itu disampaikan ke semua warga yang hadir, bahwa luas lahan yang dibutuhkan dan akan dibuka lahan kelapa sawit sekitar 500 hektar, dan tidak pernah ada pembicaraan bahwa pemilik ulayat di minta melepaskan lahan tersebut kepada negara atau ke PTPN baik dengan system jual beli ataupun kami kasih secara sukarela.

Baca Juga:  LKPJ Lewat Batas Waktu, DPRD Keerom Pertanyakan

“intinya, waktu itu pemerintah ingin majukan daerah kita dengan membuka perkebunan kelapa sawit, dan tidak ada pembicaraan lain – lain, sehingga kami sebagai warga di minta ikut mendukung, karena kalau perkebunan ini berdiri dan beroperasi kami juga akan sejahtera, begitu saja penyampaiannya, bapa’ masih ingat dan tidak mungkin lupa, karena kami waktu itu belum tahu apa – apa, dan iya – iya saja, karena kami yakin maksud pemerintah baik, kami tidak sadar sedang di jebak untuk melepas hak ulayat kami”, kata Serfo lagi.

Setelah kegiatan pembukaan lahan sawit berjalan, sekitar tahun 1985 baru masyarakat menerima salinan (fotocopy) surat yang mereka tanda tangani tiga tahun lalu.

“kami kaget sekali, karena di kopnya tertulis Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, padahal kami merasa tidak pernah melepaskan hak ulayat kami, apalagi luas areal yang kami lepas tertulis 50.000 hektar, padahal setahu kami waktu itu hanya 500 hektar saja, sejak itulah kami mulai menggugat dan mempertanyakan perampasan hak ulayat kami, karena kami rasa tanah kami sudah di caplok pemerintah dan PTPN”, kata Tuamis dengan nada tinggi, sambil memperlihatkan fotocopian surat dimaksud yang hurufnya sudah mulai kabur dan tidak terbaca, karena ketika itu di tulis menggunakan mesin ketik saja.

“Dong bilang hanya butuh 500 hektar, tapi sesuai dokumen ini, tertulis kami melepas 50.000 hektar, tong’ semua kaget waktu itu, karena apa yang tertulis dengan yang dibicarakan sudah keluar jalur,” kata Serfo Tuamis.

Beberapa point penting yang tertuang dalam dokumen tertanggal 19 Oktober 1982 tersebut dituliskan bahwa ke- 24 pemilik ulayat mengakui bahwa 50.000 hektar lahan adalah milik mereka turun temurun dari leluhur (ulayat) mereka.

Dan ke- 24 perwakilan masyarakat pemilik ulayat rela melepaskan hak ulayat atas tanah adat mereka itu termasuk tanaman dan benda – benda bergerak lainnya yang hidup diatasnya menjadi tanah negara dan di kuasai oleh negara.

Baca Juga:  Wabah di Asmat, Waket DPRP Bilang Kadinkes Provinsi dan Kabupaten Gagal, Harus Diganti !

Dalam surat tersebut pula dicantumkan bahwa masyarakat adat pemilik ulayat tidak akan menuntut kembali hak atas tanah tersebut dikemudian hari, dan mereka semua menyetujui dan menyatakan tidak akan meminta atau menuntut ganti rugi terhadap pelepasan 50.000 hektar lahan dimaksud.

Ganti rugi hanya akan diberikan oleh pemerintah terhadap tanaman yang memang di budi dayakan secara nyata dan langsung oleh masyarakat pemilik ulayat, itu artinya hutan sagu, ataupun pohon dan tanaman lainnya yang tumbuh bebas di hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat dianggap tidak pernah ada.

“setelah 3 tahun kemudian baru kami sadar, bahwa kami sudah di tipu dan di bodohi, kalau waktu tanda tangan itu di bacakan ke kami isi surat yang kami tanda tangan bunyi dan isinya seperti itu, tidak mungkin kami tanda tangani waktu itu”, kata Tuamis.

Menurutnya waktu itu belum ada masyarakat yang buka kebun di lokasi di maksud, karena semuanya masih hutan sagu, jadi jelas tidak mungkin ada ganti rugi karena memang tidak ada yang berkebun di lokasi hutan belantara itu.

“penipuan lainnya, di dalam surat di cantumkan bahwa kami menyetujui semua isi dan keputusan Panitia Pembebasan Tanah KDH Tingkat II, waktu ini nomor surat dan tanggalnya masih kosong, dan dicantumkan bahwa Surat Keputusan tersebut telah dibacakan di hadapan kami oleh Panitia, padahal tidak pernah”, kata Serfo Tuamis.

Menurutnya memang benar, surat tersebut mereka tanda tangani tidak dalam paksaan dan secara sadar mereka tanda tangani, tapi mereka tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu bahwa isinya seperti itu.

“Saat itu katanya karena alat berat mau masuk bongkar lahan jadi tong’ (kita-Red) harus tandatangan, trus waktu tong’ tandatangan itu redaksi dari surat itu ditutup pake telapak tangan, baru dong’ (mereka-Red) tidak bacakan juga apa isi surat itu”, katanya lagi.

Baca Juga:  Gara – Gara Kaos #2019GantiPresiden, Debat Cagub Jabar Ricuh

Sejak menerima salinan surat tersebut dan mengetahui bahwa mereka telah di tipu oleh pemerintah dan PTPN II Arso, maka masyarakat adat mulai memperjuangkan hak – hak mereka yang di rampas dengan rekayasa dan tipu daya tersebut.

Tidak terasa hingga kini sudah masuk 32 tahun perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan atas hak – hak ulayat mereka yang terampas, saat Arso masih sebuah Kecamatan (Distrik), hingga Arso di mekarkan menjadi Kabupaten Keerom, bahkan Keerom telah memiliki 3 kali Bupati definitive, tetapi hak – hak itu belum juga terjawab.

Belakangan baru mereka mulai mengetahui jalan cerita dari “pencaplokan” tanah ulayat mereka dalam hubungannya dengan Pemerintah dan PTPN II Arso.

“rupanya jalan ceritanya itu, kami melepas hak ulayat kami ke pemerintah, dan selanjutnya Pemerintah membuat MoU dengan PTPN II Arso dengan menerbitkan sertifikat dalam bentuk Hak Guna Bangunan / Lahan untuk menggunakan hak ulayat kami membuka perkebunan sawit dan mendirikan pabrik di Arso, pertanyaannya kenapa bukan kami saja yang MoU dengan PTPN II Arso, kalau niatnya untuk sejahterakan rakyat, kenapa harus membohongi dan menipu kami, kalau niatnya untuk sejahterakan rakyat, berarti kan pemerintah sengaja menipu kami”, kata Tuamis geram.

Sejak tahun 1985 hingga 2017, sudah 32 tahun lamanya Serfo Tuamis dan ahli waris ke- 24 pemilik ulayat berteriak dan berjuang mencari keadilan, namun belum juga membuahkan hasil, bahkan dari 24 pemilik ulayat yang ikut menanda tangani surat pelepasan adat rekayasa itu, semuanya sudah tidak ada (meninggal), tinggal Serfo Tuamis seorang.

Apa saja upaya dan perjuangan yang sudah mereka lakukan sejak tahun 1985 hingga tahun 2017 ini untuk mencari keadilan ??? Baca tulisan selanjutnya di lingkarpapua.com (Bersambung)

Sebelumnya Melihat Dari Dekat Nasib Masyarakat Adat Keerom Pemilik Ulayat Lahan Sawit PTPN II Arso (Bagian 1)

Berikan Komentar Anda