Sudah ‘Banjiri’ Mimika Dengan Limbah Tailing, Freeport Harus Bayar Hutang Pajak 3,5 Triliun dan Perhatikan Nasib 7 Suku


Kurang lebih 50 tahun Freeport bercokol di Papua, miliaran ton berbagai konsentrat mineral bernilai biliunan sudah terkuras, Tapi ratusan ribu masyarakat asli Papua masih terkapar dalam kepapaan. Berlindung dibalik Kontrak Karya memposisikan Freeport setara dengan Pemerintah, terhindar dari kewajiban sebagai perusahaan investasi. Mestinya Freeport bisa berbuat lebih dari yang sudah ada untuk orang Papua. Sudah saatnya rakyat bergerak mendukung Pemerintah tegakkan aturan negara berdaulat. Bila perlu usir Freeport dari Papua !

Oleh : Irfan SC / Walhamri Wahid 

Berlarut – larutnya masalah Freeport yang kian meruncing dengan Pemerintah Indonesia membuat gerah beberapa elemen masyarakat yang ada di Papua, karena ibaratnya dua gajah berkelahi, semut yang jadi korbannya, karena bila PT. FI ngotot dengan kemauannya dan Pemerintah RI juga tetap tegakkan aturan, dipastikan rakyat Papua yang selama ini sudah menjadi korban akan makin terpuruk, salah satunya dengan telah di rumahkannya sejumlah karyawan PT. Freeport beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Senin (13/3/2017) kemarin ratusan pemuda dan pekerja melakukan aksi demo damai di dua tempat yakni di Gedung DPRP Provinsi Papua dan di kantor Gubernur Papua.

Yang terdiri dari massa gabungan Pengurus Wilayah GP Anshor Papua dan Papua Barat, Masyarakat Penambang Rakyat Indonesia dan sejumlah tokoh masyarakat adat.

Dalam tuntutannya, pendemo mendukung upaya – upaya penyelamatan dan pengambil alihan PT. Freeport demi kesejahteraan orang Papua secara keseluruhan khususnya 7 suku yang berada di arela pertambangan PT. FI.

Adapun 7 (tujuh) tuntutan pendemo diantaranya adalah mendesak PT. FI untuk tunduk dan taat pada hukum positif yang berlaku di dalam NKRI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2017.

Baca Juga:  Prabowo Deklarasi Capres, Tiga Partai Ini Berebut Sodorkan Cawapres

“Indonesia ini negara berdaulat, masa kita harus tunduk dengan maunya perusahaan, sudah terlalu banyak yang di keruk PT. FI dari Tanah Papua, sudah saatnya PT. FI ikut dengan aturan kita, jangan bikin negara di dalam negara lagi, jadi tidak ada cara lain harus stopkan Kontrak Karya, dan PT. FI hanya diberikan Izin Usaha Pertambangan Konsentrat (IUPK) saja”, kata Amid Madubun, SH, MH, Ketua PW GP ANSOR Papua dan Papua Barat dalam releasenya yang diterima lingkarpapua.com semalam.

Menurutnya selama ini negara terlalu lunak dan ikut maunya PT. FI terus, jadi sudah saatnya kita rakyat dan masyarakat Papua mendukung apa yang sedang diperjuangkan Presiden Jokowi saat ini.

“Kementerian ESDM telah memberikan izin ekspor konsentrat kepada PT. FI melalui SK IUPK Nomor 413/K/30/MEM/2017, itu bentuk nyata niat baik Pemerintah, jangan disalahgunakan oleh PT. FI dengan memaksakan untuk tetap Kontrak Karya yang merugikan rakyat Papua dan negara”, kata Kundrat Tukayo, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI).

Pendemo juga mendesak agar PT. FI segera membangun smelter di Kabupaten Mimika atau di Provinsi Papua, sehingga bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat asli Papua.

“yang di kuras sumber daya alamnya dimana, kok’ dorang pi’ bangun smelter di luar Papua, Papua yang kering kerontang, rakyat Papua tetap menderita, tetapi malah daerah lain yang dibangun dan sediakan lapangan kerja, karena tidak mungkin semua orang Papua mau pi’ kerja di Gresik sana”, kata Oktovianus Monim, salah satu perwakilan masyarakat adat.

Baca Juga:  Bubarkan Sekelompok Massa Yang Palang Jalan di Sentani, Ini Kerugian Yang Dialami Polres Jayapura

Menurut mereka selama ini memang PT. FI hanya mau merampok kekayaan Papua, bukti nyata, meski sudah ada putusan dari Pengadilan Pajak di Jakarta, namun PT. FI tidak mau melunasi hutang pajak air permukaannya ke kas daerah Provinsi Papua yang jumlahnya mencapai Rp. 3,5 Triliun.

“ini bentuk nyata bahwa PT. FI anggap remeh hukum dan peraturan yang ada di negara ini, jadi kita minta segera PT. FI bayar hutang pajaknya ke pemerintah Papua sebesar Rp 3,5 Triliun, tidak bisa di tawar – tawar lagi”, tandas Amir Madubun lagi.

Menurutnya kurang lebih 50 tahun PT. FI bercokol di Tanah Papua dan mengeruk bukan hanya tembaga yang ada di Mimika, namun emas, dan bahkan mungkin mineral lainnya, namun kondisi di lapangan menunjukkan tidak ada perubahan signifikan terhadap masyarakat asli Papua sebagai pemilik dari kekayaan tersebut.

“PT. FI harus memberikan perhatian lebih terhadap 7 suku sebagai pemilik ulayat, karena ketimpangan social yang terjadi selama ini sehingga sedikit banyak menimbulkan gangguan kamtibmas juga dan terjadi disharmonisasi orang asli Papua dengan pendatang, PT. FI harus kasih perhatian lebih dari yang sudah – sudah untuk 7 suku pemilik ulayat”, kata Amir Madubun.

Bukan hanya masyarakat asli pemilik hak ulayat yang harus diperhatikan PT. FI, kondisi lingkungan di Kabupaten Mimika juga harus menjadi perhatian, karena selama PT. FI bercokol bukan hanya merusak tatanan masyarakat adat, namun juga merusak lingkungan di daerah tersebut.

Baca Juga:  Akhirnya Pemda Bangun 14 Unit Rumah Korban Konflik Antar Warga di Keerom

“semua orang tahu, limbah tailing yang sudah menutup sungai – sungai di sana merusak alam dan lingkungan, terlalu banyak kerugian negara dan orang Papua, jadi tidak pada tempatnya negara baku tawar dengan PT. FI, tetapi mereka harus tunduk dengan aturan di Indonesia”, katanya lagi.

Kundrat Tukayo juga mendesak agar PT. FI tidak semena – mena melakukan PHK terhadap karyawan PT. FI sebagai bagian dari menekan pemeirntah.

“jangan memanfaatkan karyawan untuk menekan dan bargaining dengan pemerintah demi memaksakan maunya perusahaan, itu cara – cara yang tidak benar, setelah sekian ratusan kekayaan alam Papua di keruk habis”, kata Kundrat Tukayo geram.

Ketiganya juga menyatakan mendukung penuh upaya Pemerintah melalui PP NOmor 1 Tahun 2017 untuk merubah Kontrak Karya menjadi IUPK dan PT. FI harus melepas sebagian sahamnya hingga 51% kepada pemerintah Indonesia, dan harus ada bagian untuk rakyat Papua melalui Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten.

Para pendemo saat menyampaikan orasinya di Gedung DPRP diterima langsung oleh Ketua DPRP, Yunus Wonda dan beberapa anggota DPRP lainnya, dan para pendemo meminta dukungan moril dari wakil rakyat untuk memfasilitasi para pendemo dan masyarakat Papua lainnya untuk melakukan aksi demo susulan bukan hanya di Papua tapi juga harus ke kantor PT. FI di Jakarta.

Sedangkan saat berdemo di kantor Gubernur, para pendemo diterima oleh Sekda Provinsi Papua, TEA. Herry Dosinaen, dimana Sekda berjanji menerima aspirasi dari para pendemo dan meneruskannya ke Gubernur dan Wakil Gubernur. (***)

Berikan Komentar Anda