Ini Trik Pertamina “Paksa” Rakyat Papua Pake’ BBM Non Subsidi


Kalau saat ini masyarakat lebih banyak konsumsi Pertalite, bukan karena kesadaran masyarakat akan manfaatnya, atau keberhasilan kampanye pemerintah yang pasti sudah habiskan Miliaran rupiah untuk merubah pola konsumsi, tetapi karena stok premium bersubsidi semakin langka di pasaran, karena nampaknya pengusaha SPBU juga “dipaksa” untuk tidak berjualan premium bersubsidi dengan iming – iming keuntungan, sehingga mau tidak mau, rakyat membeli Pertalite, sekalipun itu rakyat miskin dan tidak mampu.

Oleh : Walhamri Wahid

Sulaiman bingung dan bertanya – tanya dalam hati, mengapa sekarang rasanya sulit untuk mendapatkan Premium di setiap SPBU, kalaupun kebagian, biasanya dia sudah harus memarkir mobil Suziki Carry nya sejak sore hari, karena kalau ke SPBU setelah hendak pulang ‘narik’, pasti tidak kebagian.

“saya biasanya isi BBM selesai narik, sekitar jam 20.00 WIT, jelang SPBU tutup, jadi pulang ke rumah tangki penuh, besok pagi tinggal narik lagi, kalau tidak begitu, besok pagi – pagi harus antri dulu di SPBU, sedangkan biasanya truk tangki Pertaminan drop BBM ke SPBU itu diatas jam 8.00 WIT, bahkan siang hari”, kata sopir angkot jurusan Sentani – Hawaii di Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (13/3/2017).

Bahkan menrutnya salah satu SPBU yang ada di Kota Sentani, sudah beberapa bulan ini tidak melayani penjualan Premium untuk mobil, hanya untuk motor saja. Sedangkan salah satu SPBU lainnya juga kayaknya mengurangi penjualan Premiumnya, karena biasanya semua Pompa yang ada di SPBU bisa mengisi Premium, tapi sekarang hanya 1 pompa saja yang dijadikan antrian pengkonsumsi Premium.

“apa ini ada permainan Pertamina dengan pengusaha SPBU yah, supaya kurangi pasokan Premium buat kita rakyat kecil, dan secara halus kita di paksa beli Pertalite”, ujarnya gusar dan mengaku dirinya dan rakyat kecil lainnya masih butuh Premium yang bersubsidi, walau bedanya hanya Rp. 1.100 / liter tapi sangat berdampak bagi mereka.

Baca Juga:  Bupati Keerom Singgung Hasil dari Pelatihan Keuangan

Ia menambahkan, kalau saat ini ada perubahan pola konsumsi dari Premium ke Pertalite, bukan karena manfaat bahwa gunakan Pertalite atau Pertamax dengan oktan yang lebih tinggi membuat angkotnya lebih sehat dan lebih bagus tarikannya, seperti yang di kampanyekan Pertamina selama ini bahwa kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat sudah tinggi tentang pentingnya menggunakan Pertalite dari pada Premium.

“karena terpaksa mas, lah tidak ada di jual di SPBU kok, mau tidak mau yah kita beli, biaya operasi lebih mahal, tapi tariff angkot tidak boleh naik, tetap aja, apa ini akal – akalan Pemerintah yah, supaya tidak menanggung beban subsidi buat rakyat”, katanya menduga – duga.

Sebagai rakyat kecil, Sulaiman dan mungkin jutaan rakyat Indonesia lainnya hanya bisa pasrah, di tengah kesulitan hidup, rakyat di paksa untuk hidup berhemat, tetapi di sisi lainnya justru pejabat – pejabat di pemerintahan mempertontonkan perilaku hidup mewah, koruptif, konsumtif seakan tidak perduli dengan kehidupan rakyat kecil.

Dari penelusuran lingkarpapua.com di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom, pasokan premium maupun solar bersubsidi memang kian menipis, sehingga di jelang tutup SPBU atau saat pagi SPBU pertama kali mau buka terlihat antrian angkot yang panjang karena berebutan premium.

“pasokannya emang di kurangi dari Pertamina mas, tapi saya hanya karyawan, tidak tahu kenapa di kurangi”, celoteh salah seorang karyawan SPBU yang ditemui lingkarpapua.com, Selasa (14/3/2017.

Namun penanggung jawab SPBU Kotaraja kepada lingkarpapua.com enggan mengatakan ada pengurangan pasokan, katanya daya tamping (tangki) yang dimiliki SPBU-nya memang terbatas, sedangkan pembeli kian bertambah sejak SPBU di Expo Waena di rehab, sehingga banyak masyarakat yang membeli ke SPBU Kotaraja.

Baca Juga:  Koalisi Anti Korupsi Papua Dukung Polda dan Kejati, Desak Mendagri Copot Bupati Biak

“nggak ada pengurangan pasokan dari Pertaminan kok, tetap aja, hanya tangki kita yang daya tampungnya terbatas”, kata salah seorang Pengawas di SPBU Kotaraja saat bincang – bincang dengan lingkarpapua.com, Senin (13/3/2017) saat stok premium di SPBU-nya untuk motor habis, sehingga motor harus mengantri di antrian mobil.

Dari pantauan lingkarpapua.com di SPBU itu juga yang dulunya dua pompa melayani premium untuk mobil dan 1 pompa untuk motor, kini sisa 1 pompa saja yang melayani mobil.

Dari pengakuan beberapa pengusaha BBM di Papua, belakangan memang para pengusaha SPBU merasa rugi bila berjualan premium bersubsidi, selain margin keuntungan yang di dapat kian kecil, aturannya ketat dengan sanksi yang tegas, makanya banyak pengusaha SPBU di Papua yang lebih memilih berjualan Pertalite maupun Pertamax.

“dulu masih dapat Rp. 240/liternya, sekarang marginnya makin tipis hanya sekitar Rp 180/ liternya, sudah begitu transporter (angkutan) diambil alih oleh dua anak perusahaan Pertamina, sehingga banyak pengusaha SPBU yang punya armada angkutan sendiri harus gigit jari, karena lebih besar profit dari transporter per satu tangki ketimbang keuntungan penjualan dari 1 tangki”, kata salah satu pengusaha BBM yang enggan di korankan namanya.

Ia tidak menampik memang ini merupakan salah satu trik dan strategi dari Pemerintah dan Pertamina untuk mengedukasi masyarakat agar beralih dari Premium ke Pertalite, karena dengan kampanye manfaat dan keuntungan Pertalite rupanya tidak mempan merubah pola konsumsi masyarakat, karena masyarakat masih lebih memilih yang murah (Premium) ketimbang manfaat jangka panjang yang tidak terlalu terasa.

“yah, trik juga sih mas, kalau premium tidak ada di pasaran kan, mau tidak mau masyarakat terpaksa membeli Pertalite, kalau kita sih lebih untung jualan Pertalite lah, untungnya bisa dua kali lipat dari jual Premium, juga tidak perlu takut kena sanksi bila layani jerigen dan pengecer”, katanya sambil tertawa.

Baca Juga:  Eksekusi Lahan Sengketa, Dua Restaurant Penyewa Lahan Pasrah Kena Gusur Usahanya

Ia menambahkan bila jualan premium bersubsidi, para pengusaha dipantau ketat, tidak boleh melayani jerigen, bila ketahuan akan kena sanksi pengurangan kuota, sedangkan bila berjualan Pertalite saat ini bebas, mau layani jerigen sebanyak – banyaknya juga tidak masalah, karena bukan BBM subsidi.

“ada CCTV yang pantau, tiap hari kita harus laporkan rekaman CCTV kita, ketahuan jual ke pengecer atau jerigen kena sanksi, kalau jual Pertalite kan bebas melayani jerigen”, katanya lagi.

Hal tersebut juga terlihat di pasar pengecer baik yang menggunakan pompa mini dengan brand Pertamini maupun yang menggunakan botol, kebanyakan sudah menjual Pertalite bahkan dengan harga yang lebih murah ketimbang Premium.

“kalau premium dulu saya jual Rp 12.000 – Rp 15.000 per liter, beli di SPBU harus ada orang dalam, atau main kucing – kucingan, kalau sekarang saya jual Pertalite hanya Rp 10.000 – Rp. 12.000, dan belinya bebas”, kata salah seorang pengecer BBM di seputaran Sarmi yang mengaku membeli premium di SPBU dengan harga Rp. 6.450/ liter dan pertalite Rp 7.550/ liter plus di tambah "uang sogok" petugas SPBU supaya bisa isi di jerigen atau wadah lainnya.

Mungkinkah Pemerintah kehabisan akal untuk merubah pola konsumsi masyarakat dari menikmati premium bersubsidi menjadi pertalite ?? Setelah miliaran rupiah dihabiskan untuk kampanye migrasi dari premium ke pertalite rupayanya tidak terlalu berdampak di lapisan bawah, sehingga upaya “memaksa” para pengusaha SPBU agar lebih memilih menjual pertalite yang keuntungannya lebih manis, ketimbang jualan premium yang margin keuntungannya lebih sedikit, bahkan rugi. Sehingga orang miskin makin melarat, dan orang kaya makin Berjaya. (***)

Berikan Komentar Anda