Kantor Bupati Keerom yang Terlantar Segera Difungsikan

Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, SH saat bersama Komisi C DPRD Keerom saat meninjau kantor bupati keerom baru yang belum difungsikan. Rencannya tahun ini akan segera difungsikan

“Dari Hasil Peninjauan DPRD dan Wabup Keerom”

Laporan Alfred Kaempe

Terlantarnya Kantor Bupati Keerom yang sempat menjadi sorotan lingkarpapua.com (baca disini) akhirnya mendapat perhatian Pemerintah dan DPRD Kabupaten Keerom. Kamis tadi, Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, SH, MH, MM bersama Komisi C DPRD Keerom melakukan peninjauan langsung kondisi bangunan kantor yang telah rampung dibangun sejak 2013 lalu.

Sekretaris Komisi C DPRD Keerom Faizal Taman Firdauz saat dihubungi via massanger facebooknya mengungkapkan, peninjauan tersebut untuk melihat kondisi bangunan secara langsung. Karena kondisinya yang terlantar tentu saja ada bagian-bagian yang telah rusak.

Peninjauan tersebut juga, sebagai salah satu desakan DPRD Keerom agar kantor yang dibangun pada jaman kepemimpinan Yusuf Wally tersebut untuk segera dipergunakan. Selain untuk tidak lagi terlantarnya asset daerah, dengan kepindahan ke kantor bupati baru, maka kantor yang lama bisa dipergunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga saat ini masih menyewa kantor.

Baca Juga:  Verifikasi Faktual KPU Papua, PKS dan Gerindra Memenuhi Syarat, PDI-P Terpending

“Tadi ditinjau agar Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten Sekda dan semua bagian untuk segera pindah menempati kantor bupati, tapi setelah DPA diserahkan segera akan ditempati, tapi harus disekat lagi untuk memisahkan kantor antar Bagian Sekretariat Daerah,” ujar Faizal dalan pesannya.

Ditanya apakah adanya kaitan enggannya Bupati Celcius Watae menempati kantor tersebut karena dibangun oleh lawan politiknya semasa Pilkada 2016 lalu? Menurut Faizal hal tersebut sangat tidak beralasan. Karena ia meyakini Bupati sekarang sangat lebih paham dan sangat bijaksana dalam menyikapi setiap proses pembangunan. Apalagi uang yang telah dikeluarkan sangat banyak untuk membangun gedung tersebut.

“Selama ini yang dipersoalkan itukan hanya menunggu audit gedung tersebut. Dan saya kira Bupati juga paham siapapun bupati yang terpilih harus tetap melanjutnya, apalagi ini menyangkut uang rakyat dan kantor ini sebagai identitas Keerom,” jelasnya.

Baca Juga:  Warga Kota Jayapura Bikin Aksi Dadakan 1.000 Lilin Untuk Ahok

“Insya Allah karena sudah akan segera ditempati. DPRD memang selalu mendesak (untuk ditempati) seWakil Bupati Keerom dan Komisi C DPRD Keerom saat meninjau kantor bupati keerom yang terlantarbagai lembaga perwakilan dari rkayat,” tambah Faizal.

Sementara itu, Wakil Bupati Keerom Muh. Markum saat dikonfirmasi membantah jika setelah pelantikan pimpinan ODP dan penyerahan DPA kantor bupati yang baru akan segera ditempati. Menurutnya masih banyak persiapan yang harus dilakukan, terutama penyedia fasilitas dan perbaikan kerusakan yang ada.

“Belum, semua masih dihitung. Tapi tahun ini kami usahakan untuk pindah, tapi kalau setelah pelantikan saya kira sulit. Karena masih banyak yang harus disiapkan,” bebernya saat dihubungi lingkarpapua.com melalui sambungan telepon.

Disinggung soal audit BPK yang selama ini menjadi alasan tertundanya penggunaan gedung tersebut, Markum menjelaskan, audit memang telah dilakukan namun hingga sekarang hasilnya belum diserahkan pihak BPK. Sementara itu pihaknya juga masih menunggu audit dari Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua.

Baca Juga:  Harga Tomat ‘Mencret’, Harga Cabe ‘Tak Pedas Lagi’

“Mungkin minggu depan hasil dari BPK sudah ada. Itu masih banyak yang harus disiapkan, karena pindah kantor berarti seluruh berkas dan fasilitas kantor juga dipindahkan. Tapi tahun ini nampaknya akan mulai dianggarkan (biaya kepindahan dan fasilitas),” timpal Markum.

 

Berikan Komentar Anda