50 Tahun Bercokol, FPM – TF Tuding Freeport “Dalang” Pelanggaran HAM di Papua, Kapolda Nilai Demo FPM – TF Bias

Jayapura (LP)—Persoalan Freeport bukanlah soal investasi belaka atau soal ekonomi dan bisnis, namun gurita PT. Freeport sudah merasuki seluruh sendi kehidupan masyarakat Papua bahkan nasional, karena keberadaan PT. Freeport di Papua selama 50 tahun ini sebagai salah pemicu dan pemacu (dalang-Red) meningkatnya kasus pelanggaran HAM terhadap orang Papua.

Keberadaan PT. Freeport puluhan tahun di Papua menimbulkan multi dimensi persoalan yang saling berkaitan, sehingga tidak bisa di lihat sendiri – sendiri, untuk itu dalam aksi demo damainya meminta Freeport ditutup, Front Persatuan Mahasiswa Tutup Freeport (FPM-TF) di Jayapura, Senin (20/3/2017) bukan hanya meminta agar Presiden Jokowi menutup dan usir Freeport dari Papua, namun mereka juga mengangkat sejumlah persoalan HAM yang tidak bisa dilepas dari keberadaan PT. FI selama di Papua.

Baca Juga:  Tujuh Tahun Tiarap, Klemen Tinal Hidupkan Kembali Ormas AL Hidayah Jelang Pilgub

FPM-TF yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi pemuda diantaranya BEM USTJ, Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR), dan Aliansi Mahasiswa Papua – Pusat (AMP-P) menuding bahwa keberadaan PT. FI selama ini menjadi sumber konflik dan masalah serta menyebabkan maraknya pelanggaran HAM di Papua, sehingga tidak ada cara lain selain tutup dan usir Freeport dari Papua, karena tidak berdampak signifikan juga bagi kesejahteraan orang Papua.

Dari spanduk – spanduk yang dibentangkan oleh FPM – TF kemarin di depan gapura Uncen Abepura saat menggalang massa untuk ikut ambil bagian dalam aksi mereka terlihat beberapa tulisan yang mendesak agar melakukan penarikan dan menolak keberadaan militer non organik dan organik dari Papua, karena bagi mereka keberadaan militer yang membludak di Papua tidak lepas dari eksistensi perusahaan tambang milik Amerika Serikat yang sudah 50 tahun mengeruk kekayaan Papua itu.

Baca Juga:  DKPP : Penyelenggara Pilkada di Papua Cenderung Memihak Salah Satu Paslon

Termasuk pembukaan pangkalan militer di Biak ditolak oleh FPM – TF, karena keberadaan militer secara tidak langsung bagian dari melakukan pressure dan menakut – nakuti orang Papua, agar tidak berani menyuarakan kebenaran.

Bahkan beberapa selebaran yang berisi himbauan untuk menentukan nasib sendiri (Referendum) bagi Papua juga beredar dalam aksi demo damai kemarin.

Secara terpisah Kapolda Papua, Irjen (Pol) Paulus Waterpauw kepada wartawan mengatakan demo yang digelar oleh FPM – TF kemarin bias, bahkan tidak menutup kemungkinan ditunggangi, karena dari materi spanduk dan seruan yang disampaikan oleh pendemo tidak substantive bukan soal Freeport, namun juga mengarah kepada aspirasi disintegrasi bangsa.

“silahkah sampaikan aspirasi, tapi kalau sampai minta Polisi dan TNI ditarik dari Papua, itu sudah diluar konteks, justru keberadaan Polisi adalah memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat, seperti dalam aksi hari ini (kemarin-Red), polisi punya tugas agar penyampaian aspirasinya berjalan aman, damai dan tidak mengganggu masyarakat lainnya”, kata Paulus Waterpauw.

Baca Juga:  Golkar Mau “Kawin Paksa” Kadernya Dengan Bupati Incumbent di Pilkada Puncak 2018 ?

Untuk mengamankan jalannya penyampaian aspirasi dari FPM – TF kemarin, sedikitnya 795 aparat gabungan TNI / Polri diturunkan Polres Jayapura Kota di beberapa titik kumpul, mulai dari Expo, Waena, Abepura, Kotaraja hingga pendemo tiba di DPRP. (Azis Antehru/Walhamri Wahid)

Berikan Komentar Anda

1 Trackback / Pingback

  1. FREEPORT, KO’ IKUT ATURAN ATAU ANGKAT KAKI - lingkarpapua.com

Comments are closed.