DPRP Janji Akan Bentuk Pansus Penutupan Freeport

Jayapura (LP)—Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mewacanakan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penutupan Freeport karena keberadaan PT. Freeport Indonesia (PT. FI) selama ini dianggap tidak berdampak secara signifikan terhadap kesejahteraan orang asli Papua, justru banyak menimbulkan dampak dan polemik bukan hanya di konteks local Papua bahkan nasional.

“kita akan bentuk Pansus Penutupan Freeport, kalaupun kontrak Freeport diperpanjang, Freeport harus studi banding dulu ke PNG, bagaimana keberadaan perusahaan tambang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat, jadi disana tiap bulan masyarakat terima honor atau tunjangan tetap”, kata Ruben Magai didampingi Yakoba Lokbere saat menerima aspirasi dari ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Persatuan Mahasiswa Tutup Freeport (FPMTF) di Gedung DPRP di Jayapura, Senin (20/3/2017).

Baca Juga:  Tiga KPU di Papua “Masih Rahasiakan” Dokumen Pencalonan Pasangan Calon ?

Menurut Ruben Magai, DPRP akan melakukan pertemuan segera dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama sebelum membentuk Pansus Penutupan Freeport.

“saya sependapat dengan aspirasi yang disampaikan hari ini, Freeport harus ditutup”, kata Ruben Magai menilai kontribusi PT. FI untuk orang Papua tidak optimal.

Nelius Wenda, Koordinator FPMTF dalam orasinya di DPRP kemarin mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus berani untuk menutup PT. FI karena selama 50 tahun mengeruk kekayaan Papua, PT. Freeport menggunakan militer sebagai salah satu penekan, sehingga seringkali terjadi pelanggaran HAM yang di picu oleh arogansi aparat yang membekengi operasional PT. FI.

“kontrak karya berubah jadi Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) juga tidak ada artinya bagi orang Papua, bila tidak ada pengakuan terhadap hak – hak masyarakat asli Papua, khususnya pemilik ulayat”, kata Nelius Wenda lagi.

Baca Juga:  MEMBONGKAR PRAKTEK CURANG LELANG ELEKTRONIK

Semoga saja apa yang dijanjikan oleh DPRP benar – benar akan diwujudkan dan berdampak langsung terhadap pola keberpihakan PT. FI dalam berkontribusi bagi kesejahteraan orang asli Papua, dan kita berharap Pansus tidak sekedar jadi alat bargaining para politisi demi kepentingan pribadi atau kelompok semata. (Azis Antehru/Walhamri Wahid)

Berikan Komentar Anda

1 Trackback / Pingback

  1. FREEPORT, KO’ IKUT ATURAN ATAU ANGKAT KAKI - lingkarpapua.com

Comments are closed.