“TANAH ULAYAT KAMI HANYA DI HARGAI SERIBU RUPIAH PER HEKTAR”

Melihat Dari Dekat Nasib Masyarakat Adat Keerom Pemilik Ulayat Lahan Sawit PTPN II Arso (Bagian 3/Habis)

Sejak tahun 1987 hingga 2017 berbagai pihak sudah mereka temui untuk mencari keadilan, mulai dari LKPH Uncen, LBH Papua, Komnas HAM, Bupati, DPRD sampai Gubernur Papua pun sudah mereka jumpai untuk mencari keadilan atas hak mereka yang terampas. Namun hanya Rp. 54 juta rupiah yang mereka terima tahun 1997 sebagai kompensasi untuk 50.000 hektar lahan mereka yang dicaplok pemerintah dan PTPN II Arso, atau setara dengan Rp. 1.000,- per hektarnya. Pisang goreng saja saat ini harganya Rp. 1.500,-

Oleh : Alfred Kaempe / Walhamri Wahid

Tatapan Serfo Tuamis nanar, ada sedikit genangan air mata yang seakan mongering di pelupuk matanya, mengenang bagaimana perjuangan mereka, ke 24 pemilik ulayat sejak tahun 1985 hingga kini 2017, sudah memasuki 33 tahun.

Ia mengenang kisah beberapa puluh tahun lalu, ia merasa tipu daya bukan hanya dari pihak luar, pemerintah maupun perusahaan PTPN II Arso, namun dari dalam kelompok masyarakat 24 pemilik ulayat juga terjadi perpecahan dan adu domba hingga berujung pada pembakaran salah satu rumah pemilik ulayat yang telah tega menggadaikan hak ulayat dari nenek moyang mereka demi kepentingan pribadi.

“kami seakan tidak berdaya, pemerintah dan perusahaan seakan memanfaatkan kebodohan dan ketidaktahuan kami tentang hukum dan prosedur di negara ini, kami seperti bukan warga negara Indonesia, tidak tahu lagi kami harus kemana mencari pertolongan, karena pemerintah pun rasanya sudah sulit untuk kami percaya, LSM dan pihak lain juga tidak sepenuh hati membantu kami, karena kami orang miskin dan tidak punya uang untuk bayar pengacara”, kata Serfo Tuamis memulai penuturannya pecan kemarin di Arso.

Ia menuturkan, setelah tahun 1985, tiga tahun setelah penanda tanganan surat yang diketahui oleh pemilik ulayat sebagai Surat Persetujuan Pembukaan Lahan Sawit yang rupanya telah direkayasa oleh Pemerintah KDH Tingkat II Jayapura dan PTPN II Arso menjadi Surat Pelepasan Tanah Adat mereka jadi tahu pula bahwa tanah yang dicaplok bukan 500 hektar, tetapi 50.000 hektar. (Baca tulisan sebelumnya, Katanya Hanya 500 Ha, Ternyata Yang Dicaplok 50.000 Ha)

Baca Juga:  Banyak Jejak Karya LUKMEN di Waropen, Tim Yakin Menang 80 Persen

“waktu dapat salinan surat itu, kami langsung menuntut keadilan, kami menggugat dan mempertanyakan kepada pemerintah maupun ke PTPN II Arso, tapi dimata hukum ketika itu kami lemah, karena surat itu bagi hukum positif di Indonesia dianggap sah, jadi kami mencari keadilan dengan meminta bantuan dari LSM dan juga Uncen ketika itu”, kenang Serfo Tuamis.

Dengan keterbataasan pengetahuan aturan hukum dana, ke- 24 masyarakat pemilik ulayat mengadukan masalahnya ke Lembaga Konsultasi dan Pengaduan Hukum (LKPH) Universitas Cenderawasih, juga mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jayapura yang belum lama terbentuk.

“waktu itu tahun 1986 sampai 1988 kami di damping pak Ferry Kareth dari Uncen, dari LBH kami di dampingi Pak Budi Setyanto dan Pak Bambang Wijayanto yang sempat jadi orang penting di negara ini sebagai anggota KPK, bahkan kami sempat di fasilitasi dan di mediasi dengan Komnas HAM, waktu itu Pak Ridha Saleh langsung yang mendampingi kami dengan pemerintah dan perusahaan”, kenang Tuamis.

Kurang lebih selama tiga tahun perjuangan mereka tanpa kenal lelah dibantu oleh pejuang – pejuang aktivis yang peduli terhadap ketidak adilan yang sudah mereka alami, hingga akhirnya di tahun 1988, datang kabar gembira.

“waktu itu katanya ada jawaban dari pemerintah dan PTPN II Arso yang siap memberikan kompensasi atas lahan kami yang sudah dicaplok, tetapi mereka masih memperhitungkan dahulu berapa ganti rugi yang layak, jadi kami belum tahu berapa nilainya, makanya kami juga tidak terlalu mendesak dan diminta bersabar”, kata Tuamis.

Tunggu punya tunggu, berkali – kali masyarakat menagih tapi janji saja yang selalu diberikan, hingga tahun 1997 barulah ada pembayaran, namun sayangnya tanah ulayat 24 keluarga pemilik ulayat seluas 50.000 hektar itu hanya dihargai Rp 54.000.000.

Baca Juga:  Temu Timses dan Simpatisan di Sarmi, Ini Alasan Warga Sarmi Mendukung LUKMEN

Menurut Tuamis, ketika itu seluruh pemilik ulayat menolak kompensasi yang ditawarkan oleh Pemerintah, namun Pemerintah tidak kehabisan akal, entah bagaimana ceritanya sehingga ada salah satu pemilik ulayat yang menerima dan siap pasang badan menghadapi pemilik ulayat lainnya 

“bukan dibayarkan kepada kami semua 24 orang pemilik ulayat, hanya diwakili oleh salah satu pemilik ulayat atas nama Demianus Borotian, katanya sih waktu itu tanah kami di hargai Rp.50,- per meter perseginya, tapi kami tidak tahu kalkulator merk apa yang dipakai pemerintah menghitungnya, karena kalau hitungan kami dengan harga segitu berarti per hektar tanah kami yang dicaplok dihargai Rp. 1.000, atau per meter perseginya hanya Rp. 1,- bukan Rp. 50,- seperti kata mereka”, kata Tuamis sambil memperlihatkan kuitansi yang ditanda tangani oleh Demianus Borotian tertanggal 17 Mei 1997.

Kuitansi tersebut berkop Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Jayapura tanpa nomor, sedangkan yang membayar tertulis Bendaharawan Rutin Setwilda Tingkat II Jayapura, dengan nominal yang tertulis adalah Rp. 54.000.000,- untuk pembayaran “Biaya Rekonisi untuk masyarakat Arso atas penyerahan tanah adat untuk lokasi PIR pada Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura dengan catatan apabila terjadi masalah mereka yang bertanda tangan dan menerima uang tersebut yang bertanggung jawab”

Serfo Tuamis menuturkan, akibat pembayaran sepihak tersebut, akhirnya timbullah masalah dan konflik diantara sesame pemilik ulayat, dan yang menjadi korban adalah Damianus Borotian yang kini sudah tiada.

“waktu itu rumahnya dibakar oleh pemilik ulayat lainnya, kalau Pemerintah bijak waktu itu, mereka sudah tahu itu bukan satu orang punya tanah, mengapa macam sengaja jebak Damianus untuk menerima dan pasang badan apabila terjadi masalah, ini kan mau cuci tangan sebenarnya”, kata Tuamis.

Menurutnya jumlah Rp. 50.000.000 ketika itu (tahun 1987) memang termasuk besar, tapi tidak sebanding dengan luasan tanah yang telah dicaplok dan di rampas oleh PTPN II Arso dengan menggunakan tangan pemerintah.

Setelah kejadian tersebut, lanjut Serfo Tuamis, pihaknya mendapat informasi bahwa masuknya PTPN II di Distrik Arso melalui kerjasama dengan Pemerintah, dimana kedua belah pihak saling mengikat diri atas perjanjian Hak Guna Usaha atas tanah milik masyarakat adat Arso, dan pemerintah yang mendapatkan kompensasi dari PTPN II.

Baca Juga:  8 Januari Pendaftaran Pilgub Papua 2018, Modal 9 Kursi Saja Bisa Usung Pasangan Calon !

“lucu toh, kami yang punya tanah, tapi HGUnya dengan pemerintah, katanya saat itu, karena tanah kami itu sudah jadi milik negara, jadi kami tidak punya hak lagi. padahal proses peralihan tanah dari adat ke pemerintah itu penuh dengan tipu daya dan rekayasa”, tandasnya.

Bagi pemerintah dengan adanya pembayaran Rp. 54.000.000 yang diterima oleh Damianus Borotian, berarti masalah hak ulayat sudah selesai, tetapi belum bagi masyarakat adat yang tetap ngotot dan berjuang mencari keadilan.

“kami lemah, tidak berdaya, jadi perjuangan ini memang maju mundur, akhirnya tahun 2012 di bulan Maret kami kembali mengadukan hal tersebut ke Komnas HAM Perwakilan Papua juga ke Ketua DPRD Provinsi Papua, dan hingga kini tidak ada jawaban, wakil rakyat kita seakan buta dan malas tahu dengan jeritan kami pemilik tanah yang terdzolimi”, kata Tuamis.

Karena menemui jalan buntu, akhirnya upaya terakhir yang bisa mereka lakukan adalah melakukan pemalangan terhadap kantor dan penghentian semua aktifitas PTPN II Arso.

“sejak bulan Mei 2016 lalu, kami sudah palang pabrik PTPN II Arso dan melarang aktifitas seluruhnya di perkebunan sawit, dan besar harapan kami di era pemerintahan Watae – Markum, mereka dua sebagai Bupati anak negeri bisa melihat persoalan ini, karena ini masalah sudah lama dan mereka dua sudah tahu, tapi pura – pura tidak tahu saja”, katanya lagi. (Baca tulisan sebelumnya, 35 Tahun Tanah Kami di Rampas Dengan Tipu Daya Oleh Pemerintah dan PTPN II Arso).

Akankah persoalan PTPN II ini akan memunculkan konflik horizontal baru di daerah perbatasan RI – PNG ini, kita nantikan saja perkembangannya (Selesai)

Berikan Komentar Anda