FREEPORT, KO’ IKUT ATURAN ATAU ANGKAT KAKI

 

Jayapura (LP)— Hanya ada dua pilihan bagi PT. Freeport, patuh dan menghormati UU Minerba Nomor 04 Tahun 2009 dan tunduk pada PP 01 Tahun 2017 yang telah ditetapkan Pemerintah bersama DPR – RI, kalau tidak mau tunduk dan patuh, silahkan berkemas (angkat kaki-Red) dan cari lokasi tambang emas lain di negara lain.

 

Pernyataan keras tersebut di sampaikan Adian Napitupulu, anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan melalui press releasenya yang diterima lingkarpapua, Kamis (23/3/2017).

(Baca Juga : 50 Tahun Bercokol, FPM – TF Tuding Freeport 'Dalang' Pelanggaran HAM di Papua, Kapolda Nilai Demo FPM – TF Bias )

Keistimewaan luar biasa sudah di peroleh Freeport sejak tahun 1967 hingga hari ini sudah harus di hentikan, ini saatnya kita sebagai bangsa memikirkan rakyat kita sendiri, memikirkan setiap jengkal tanah republik untuk lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Baca Juga:  JOSUA Laporkan Dugaan Money Politik, Tim LUKMEN Nilai Salah Sasaran

 

“Hari ini, Kontrak Karya adalah sejarah masa lalu yang hanya pantas di kenang tanpa perlu dilanjutkan”, tegas Adian.

 

Menurutnya keberanian dan konsistensi pemerintah untuk tegas menegakkan amanat UU dengan bertahan pada divestasi saham 51%, perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam proses produksi, membangun smelter, PPH Badan, PPN.

 

“bernegosiasi dengan investor dalam batas wajar yang saling menguntungkan akan menunjukan siapa sesungguhnya yang menjadi tuan atas negeri ini, siapa yang sesungguhnya berdaulat di bawah tanah, di atas tanah bahkan udara Indonesia”, katanya lagi.

 

Indonesia tidak menolak investor asing, tidak anti pada investor asing. Cina mau investasi silahkan, Jepang mau juga boleh, Belanda suka ya tidak apa apa.

Baca Juga:  Ini Klaim Tujuh Keberhasilan LUKMEN

(Baca Juga : DPRP Janji Akan Bentuk Pansus Penutupan Freeport)

“syarat investasi yang Indonesia harapkan tidak berlebihan, tidak tamak, tidak rakus, Indonesia harapkan adalah hak yang sama yang di harapkan oleh semua bangsa, semua manusia di berbagai belahan dunia, yaitu berbagi dengan adil, tidak lebih”, ujar Adian.

 

Jika Freeport tidak mau bersikap adil setelah 48 tahun mendapatkan keistimewaan yang menguntungkan maka tidaklah salah jika sekarang Pemerintah bersikap tegas. Sikap pemerintah hari ini adalah keputusan Indonesia untuk berhenti menunduk, berhenti mengangguk, berhenti berlaku seperti cecunguk yang berjalan terbungkuk bungkuk.

 

48 tahun lalu benar bahwa Indonesia belum memiliki sumber daya manusia yg mampu mengelola tambang emas besar dengan teknologi yang rumit tapi hari ini Indonesia punya puluhan ribu orang pintar, sejumlah BUMN tambang, puluhan pengusaha tambang yang memahami teknologi, berkemampuan dan memiliki asset finansial kuat.

Baca Juga:  “KATANYA HANYA 500 HEKTAR, TERNYATA YANG DI CAPLOK 50.000 HEKTAR”

 

Menurut Adian, kesalahan Freeport terbesar adalah ketika ia menganggap remeh Indonesia, menganggap bisa menggertak Indonesia dengan beragam cara – cara kuno, cara – cara usang, cara –  cara zaman colonial, devide et impera.

 

“Indonesia tidak takut pada Freeport, temannya Freeport, tetangga Freeport, saudaranya Freeport atau siapapun dibelakang Freeport, kalaupun Indonesia harus takut maka Indonesia hanya takut jika rakyat tidak sejahtera, kalaupun Indonesia harus takut maka Indonesia hanya takut jika mewarisi lingkungan yang rusak pada anak cucu, Indonesia hanya takut ketika Indonesia tidak menjadi negara yg berdaulat atas seluruh sumber daya alamnya”, kata Adian. (walhamri wahid)

(Baca juga : Sudah 'Banjiri' Mimika Dengan Limbah Tailing, Freeport Harus Bayar Hutang Pajak 3,5 Triliun dan Perhatikan Nasib 7 Suku)

Berikan Komentar Anda