Kontroversi Diskualifikasi Incumbent di Pilkada Kepulauan Yapen

Panwas merekomendasikan pleno pembatalan pasangan calon Tony Tesar – Frans Sanadi sebagai kandidat dalam Pilkada Yapen karena langgar Pasal 71 ayat 1, 3 dan 5 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. KPUD Kepulauan Yapen sudah menindaklanjuti rekomendasi Panwas melalui SK Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 20017  Tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017. Tapi kok KPU Provinsi mengatakan berita diskualifikasi TOFAN hanyalah berita hoax atau berita bohong

Oleh : Walhamri Wahid

“sudah kita lakukan pleno pembatalan paslon nomor urut 1 atas nama Tony Tesar – Frans Sanadi (TOFAN) sebagai calon per tanggal 21 Maret 2017 kemarin, malam hari plenonya di Serui, semua sudah sesuai prosedur, kita sudah konsultasikan juga ke KPU-RI sebelum dilakukan pleno pembatalan, sudah ada surat dari KPU-RI yang meminta KPU Provinsi melakukan supervisi dan pendampingan, dan itu sudah dilakukan oleh KPU Provinsi selama ini, kalau ada Komisioner KPU Provinsi yang bicara lain, itu berarti dia tidak tahu masalah di Yapen, dan selama ini memang bukan dia yang supervisi di Yapen sini”, itulah penjelasan Moris Cerullo Muabuai, Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen kepada lingkarpapua.com melalui saluran telepon, Rabu (22/3/2017).

Menurut Moris Muabuai, pleno pembatalan sudah dilakukan, sekiranya ada pihak – pihak yang tidak terima, silahkan menempuh jalur hukum karena mekanismenya sudah diatur, karena KPUD hanya menjalankan apa yang di amanatkan UU.

Sebaliknya, Tarwinto salah satu Komisioner KPU Provinsi sejak kemarin dikonfirmasi lingkarpapua.com via SMS belum dibalas, namun seperti di lansir oleh beberapa media local di Jayapura ia menegaskan bahwa beredarnya kabar bahwa sudah ada pertemuan antara KPU – RI dan Bawaslu yang menetapkan pembatalan pasangan calon nomor urut 1 di Pilkada Yapen atas nama Tony Tesar – Frans Sanadi (TOFAN) sebagai calon oleh KPUD adalah berita hoax (berita sampah).

Ia menjelaskan bahwa yang sebenarnya adalah setelah KPU – RI sudah menerima surat dari KPUD Yapen terkait dengan Rekomendasi Panwas, KPU – RI telah mengeluarkan surat yang intinya menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan KPU Kepulauan Yapen dalam menindaklanjuti Rekomendasi Panwas dimaksud.

“hal lainnya yang di perintahkan oleh KPU RI kepada KPU Provinsi juga adalah mengingat adanya hubungan kekerabatan antara Ketua KPU Provinsi dengan salah satu paslon, sehingga KPU RI meminta agar Ketua KPU Provinsi tidak di libatkan dalam tugas supervisi dan pengambilan keputusan dalam menangani kasus Pilkada Yapen, tujuannya agar netralitas KPU tetap terjaga”, kata Tarwinto.

Baca Juga:  Gelar Parade Budaya Nusantara di Penghujung Tahun, Komunitas Masyarakat Adat Akan Kukuhkan Lukas Enembe Sebagai Tokoh Besar Papua

Terkait surat KPU RI itu, Tarwinto menambahkan bahwa KPU Provinsi segera berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua untuk tugas supervisi dan monitoring yang di[perintahkan oleh KPU RI dan segera melaporkan hasilnya kepada KPU RI dalam kesempatan pertama.

Ketua KPUD Kepulauan Yapen, Moris C. Muabuai menegaskan bahwa tidak ada intervensi ataupun campur tangan dari Ketua KPU Provinsi terhadap keputusan KPUD Yapen, karena pleno pembatalan yang dilakukan berdasarkan pada Rekomendasi Panwas sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1, 3 dan 5 UU Nomor 10 Tahun 2016, dan tidak ada hubungan dengan keluarga atau kerabat.

(Baca Juga : Membaca Peta Politik Pilgub Papua 2018, Menanti Munculnya 'Jagona Baru")

“tidak ada kepentingan lain, kami hanya jalankan perintah UU, Panwas sudah merekomendasikan, bila kami tidak menindak lanjuti rekomendasi Panwas kami juga bisa terkena sanksi seperti diatur dalam Pasal 139 ayat 1 – 3 UU Nomor 1 Tahun 2015, karena itu perintah UU, pleno pembatalan sebagai kandidat bukan berarti kiamat, aturan membuka kesempatan kepada kandidat yang dirugikan untuk menguji SK KPUD kemarin, silahkan di ajukan keberatan ataupun gugatan, karena kami maju kena, mundur kena, dan perintah UU begitu, jadi mau tidak mau harus kami tindak lanjuti Rekomendasi Panwas”, kata Muabuai lagi.

Ia juga menegaskan pleno pembatalan dilakukan karena adanya pelanggaran administrasi, sehingga tanpa melalui pemeriksaan di Bawaslu juga bisa langsung ditindaklanjuti.

“banyak orang salah mengerti, untuk pelanggaran administrasi kewenangan Panwas, ini bukan pelanggaran yang mengarah pada sengketa pemilu, atau tindak pidana pemilu, ini murni pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1, 2 dan 5 UU Nomor 10 Tahun 2016 seperti Rekomendasi Panwas, kalau sengketa Pilkada atau tindak pidana Pemilu yah memang mekanismenya lewat Bawaslu atau Gakumdu, aturannya jelas, jadi ini pelanggaran administrasi jadi bisa langsung kita pleno berdasarkan rekomendasi Panwas”, tandas Muabuai.

Ketua KPUD Kep. Yapen menjelaskan bahwa pihaknya setelah menerima Rekomendasi Panwas lalu menyurat resmi ke KPU – RI, dan keluar surat dari KPU – RI tertanggal 20 yang menegaskan ke KPU Provinsi untuk melakukan monitoring dan supervisi Pilkada Yapen sebelum dilakukan pleno pembatalan pada keesokan harinya.

Baca Juga:  ADA JEJAK BOY RAFLI AMAR DI POLDA PAPUA

“agenda kita selanjutnya adalah melakukan pleno rekapitulasi perolehan suara dalam waktu dekat ini dengan meniadakan pasalon nomor urut 1, jadi tahapan tetap jalan, silahkan kalau ada yang upaya hukum, karena memang begitu aturan mainnya”, kata Ketua KPUD Yapen lagi.

Latifah Anum Siregar, SH, MH dan Iwan Kurniawan Niode, SH, MH, kuasa hukum paslon nomor urut 5 Benyamin Arisoy – Nathan Bonay yang diuntungkan dengan adanya pleno pembatalan paslon TOFAN oleh KPUD kemarin membenarkan informasi tersebut.

“yah, saya dengar begitu, tapi kami belum menerima SK KPUD dimaksud, kalau merujuk pada Rekomendasi Panwas sebelumnya bahwa telah terjadi pelanggaran seperti di atur dalam Pasal 71 ayat 1, 3 dan 5 UU Nomor 10 Tahun 2016, dan bila KPUD kerja sesuai aturan, memang harus di pleno pembatalan, tapi itu ranahnya KPUD yah, kita tidak campuri, kepentingan kami adalah bagaimana pelaksanaan Pilkada di Yapen tidak merugikan klien kami dan semua berjalan lancar sesuai tahapan dan aturan”, kata Latifah Anum Siregar.

Secara terpisah Iwan K. Niode, salah satu kuasa hukum paslon nomor 5 Benyamin Arisoy – Nathan Bonay  menjelaskan bahwa rekomendasi Panwas Nomor: 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 tentang Pembatalan/ Diskualifikasi dari Pilkada terhadap Paslon Tony Tesar – Frans sudah sesuai dengan Pasal 71 ayat 1, 3 dan 5 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilu.

Dimana dari temuan Panwas diyakini paslon nomor urut 1 yang juga adalah petahana telah menyalahgunakan kewenangannya, memanfaatkan program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya sebagai petahana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 dan ayat 3.

“ada penggunaan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil berdasar surat perintah Tonny Tesar sebagai petahana, selain itu, juga ada keterlibatan perangkat ASN mulai dari Kepala Kampung yang diminta untuk mengecek DPT, Kepala Distrik hingga Kepala Dinas terlibat dalam mobilisasi kotak suara, itu semua memenuhi unsur pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1, 3, dan 5 UU Nomor 10 Tahun 2016”, kata Iwan Niode.

Menurutnya untuk pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1, 3 dan 5 UU Nomor 10 Tahun 2016 mekanismenya tidak harus melalui Bawaslu, KPU Kabupaten dapat melakukan pembatalan atau mendiskualifikasi petahana bila ada rekomendasi dari Panwas, lain halnya bila pelanggaran money politik yang masuk kategori Terstruktur, Masif, dan Sistemik (TSM) sebagaimana diatur dalam Pasal 73, memang harus melalui tata acara pemeriksaan di Bawaslu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pelanggaran TSM.

Baca Juga:  Asyik ‘Nyimeng’ Berdua Teman Dekat Pos Tentara, Dapat Gerebek, Teman Kabur Deh !

Pembatalan sebagai calon bagi petahana yang menggunakan kewenangan, program maupun kegiatan Pemda untuk menguntungkan dirinya maupun paslon lain juga diatur dalam Pasal 88 ayat 1 huruf e, PKPU Nomor 9 Tahun 2015, dimana KPUD dapat mendiskualifikasi calon petahana yang melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 138, Pasal 139 ayat 1 – 3 UU Nomor 1 tahun 2015 yang telah mengalami dua kali perubahan menjadi UU Nomor 8 Tahun 2016 dan UU Nomor 10 Tahun 2010 disebutkan bahwa KPUD wajib menindak lanjuti rekomendasi Panwas terkait pelanggaran administrasi pemilihan, bahkan di dalam Pasal 140 tenggat waktu yang diberikan UU kepada KPUD untuk menindak lanjuti rekomendasi Panwas adalah selambat – lambatnya 7 hari, kalau tidak KPUD juga bisa kena sanksi.

“jadi pasal 71 itu beda dengan pasal 73, kalau Pasal 71 larangan bagi petahana yang menggunakan kewenangannya, program dan kegiatan untuk menguntungkan dirinya sebagai calon, sanksinya bisa langsung berdasarkan rekomendasi Panwas saja bisa di diskualifikasi, sedangkan pasal 73 larangan melakukan money politik bagi semua calon baik petahana maupun bukan petahana, yang mekanisme penyelesaiannya memang harus melalui pemeriksaan Bawaslu”, kata Iwan K. Niode lagi.

Ia juga menambahkan bahwa bukan hanya menyalahgunakan kewenangannya sebagai petahana maupun memanfaatkan program dan kegiatan Pemda, saat PSU juga paslon nomor 1 melakukan sejumlah pelanggaran lainnya yang masuk kategori TSM, diantaranya mobilisasi massa dari kabupaten Memberamo Raya pada saat pelaksanaan Pilkada 15 Februari 2017 serta ketika pelaksanaan PSU 10 Maret 2017 untuk diarahkan melakukan mencoblos paslon nomor urut 1.

"ada money politic oleh paslon Tonny-Frans, yaitu pemberian beras, sejumlah uang masing-masing sebesar Rp200.000 kepada sejumlah pemilih yang terjadi di kampung Soramasen, Sambrawai, dan beberapa kampung lainnya", kata Iwan Niode. (***)

(Baca Juga : Carut Marut Penyelenggaraan Pilkada, Pembelajaran Politik Yang Buruk Bagi Generasi Muda)

Berikan Komentar Anda