Ini 58 Pungutan di Sekolah Yang Bisa Masuk Kategori Pungli !

Sekolah diperbolehkan menggalang dana masyarakat (fundraising), atau donasi public, bahkan rencananya akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri, tetapi sumbangan itu dari alumni yang sudah sukses, atau orang tua wali murid yang mampu, tetapi ketika sekolah menetapkan semua sumbangan secara sepihak tanpa meminta pendapat orang tua murid, apalagi di sertai ancaman dan sanksi bila tidak melunasi, maka pungutan itu masuk kategori pungutan liar (pungli)

Oleh : Walhamri Wahid

Meski sudah ada larangan Pemerintah terkait pungutan liar (Pungli) di sekolah – sekolah, namun hingga kini, masih ada beberapa sekolah yang melakukan sejumlah pungutan kepada orang tua siswa termasuk di Papua, dengan berbagai macam dalih.

Ironisnya pungutan tersebut di lengkapi ancaman tidak boleh ikut praktek, tidak boleh ikut ujian sampai tidak boleh ikut pelajaran tertentu bila belum melunasi pungutan tersebut.

Berdasarkan aduan dari masyarakat dan penelusuran lingkarpapua.com dari berbagai sumber, sedikitnya ada kurang lebih 58 jenis dan bentuk pungutan yang biasa di lakukan pihak sekolah kepada orang tua murid / siswa, baik di tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA, bahkan Perguruan Tinggi.

Pada dasarnya Pemerintah tidak melarang sekolah melakukan penggalangan dana (fundraising) atau donasi dari pihak yang peduli dengan pendidikan dengan berbagai macam cara khususnya dari alumni sekolah yang sudah sukses dan mampu.

Baca Juga:  Ada Pemalsu Dokumen Kewarganegaraan di Abepura, Satu Dokumen Ongkosnya Hanya 80 Ribu

Seperti dilansir SekolahDasar.Net, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan segera mengeluarkan Peraturan Penteri (Permen) yang memperbolehkan sekolah menghimpun dana dari masyarakat.

“Mulai tahun ini (2017-Red) semua sekolah diizinkan menghimpun dana masyarakat, seperti dari donatur dan alumni yang sudah sukses, Permen-nya sedang di konsultasikan dengan Menkopolhukam”, kata Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, seperti dilansir SekolahDasar.Net yang mengutip Harian Republika (12/1/2017)

Muhadjir mengatakan, pada dasarnya sekolah diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat, asal tidak memaksa. Tujuannya, yakni untuk memperkuat kemampuan pendanaan sekolah dengan semangat gotong royong, atau pola subsidi silang secara swadaya, dimana siswa yang tidak mampu tertolong oleh sumbangan siswa yang mampu.

Lantas, pungutan seperti apa yang dilakukan pihak sekolah sehingga dikategorikan sebagai “pungutan liar”, yakni apabila pungutan dilakukan secara sepihak oleh sekolah, tanpa melibatkan pendapat orang tua murid/siswa, serta mengandung unsur pemaksaan dalam hal pembayaran.

Artinya sepanjang pungutan sekolah sudah di musyawarahkan dengan orang tua siswa melalui Komite Sekolah, dan itu bukanlah sebuah keharusan (paksaan) terhadap semua murid / siswa dan tidak ada ancaman atau sanksi bagi siswa yang tidak melunasinya atau pungutan tersebut bersifat sukarela, maka sah – sah saja sekolah melakukan pungutan, dan penggunaannya harus transparan.

Namun pada prakteknya banyak orang tua murid / siswa yang mengadukan, terpaksa karena Komite Sekolah sudah memutuskan demikian, padahal ada beberapa kasus dimana justru Komite Sekolah “kong kalikong”, atau dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk melegalkan pungutan dimaksud.  

Baca Juga:  Tujuh Partai Politik Usung Ham Pagawak – Yonas Kenelak Sebagai Calon Tunggal di Pilkada Mamberamo Tengah 2018 ?

Adapun beberapa jenis pungutan yang biasa dilakukan di sekolah diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Uang Pendaftaran Masuk, (2) Uang Komite, (3) Uang OSIS, (4) Uang Ekstrakurikuler, (5) Uang Ujian, (6) Uang Daftar Ulang, (7) Uang Studi Tour, (8) Uang Les, (9) Uang Buku Ajar, (10) Uang Paguyuban, (11) Uang Syukuran, (12) Uang Infak.

(13) Uang Fotocopi, (14) Uang Perpustakaan, (15) Uang Bangunan, (16) Uang LKS, (17) Uang Buku Paket, (18) Uang Bantuan Insidentil, (19) Uang Foto, (20) Uang Perpisahan, (21) Uang Sumbang, (22) Uang Seragam, (23) Uang Pembuatan Pagar / Bangunan Fisik, (24) Uang Pembelian Kenang – Kenangan, (25) Uang Try Out, (26) Uang Pramuka.

(27) Uang Asuransi, (28) Uang Kalender, (29) Uang Partisipasi Masyarakat Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan, (30) Uang Koperasi, (31) Uang PMI, (32) Uang Sumbangan Pergantian Kepala Sekolah, (33) Uang Denda Jika Siswa Melanggar Peraturan, (34) Uang UNAS, (35) Uang Ijazah, (37) Uang Formulir, (38) Uang Jasa Keterampilan, (39) Uang Map Ijazah.

(40) Uang Legalisir, (41) Uang Administrasi, (42) Uang Panitia, (43) Uang Listrik, (44) Uang gaji Guru Tidak Tetap, (45) Uang Wisuda, (46) Sumbangan kue / makanan syukuran, (47) Uang Jasa Kebersihan, (48) Uang Dana Sosial, (49) Uang ke UPTD, (50) Uang Komputer, (51) Uang Bapopsi, (52) Uang Jaringan Internet, (53) Uang Materai, (54) Uang Kartu Pelajar, (55) Uang Tes IQ, (56) Uang Buku Tatib, (57) Uang MOS, (58) Uang Tahunan.

Baca Juga:  Laki - Laki Napo, Pamer ‘Senjata’ ke Karyawan Bank Dalam Angkot

Semua bentuk pungutan diatas dengan beragam modusnya, sepanjang ditentukan sepihak oleh sekolah, tanpa melalui pendapat atau persetujuan orang tua wali murid dan disertai sejumlah ancaman dan sanksi bagi siswa yang tidak melunasinya, dapat dipastikan pungutan tersebut masuk kategori “pungutan liar”, dan melanggar UU.

Masyarakat tidak boleh takut untuk menolak jika ada pungutan seperti itu, jika masih takut segera laporkan kepada Dinas Pendidikan setempat, karena semua laporan dilindungi oleh UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, termasuk identitas pelapor.

Pungutan liar dengan segala jenis dan bentuknya, merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, jika tidak, pelayanan publik yang menjadi tugas utama pemerintah akan bergeser menjadi barang yang diperjualbelikan.

Jika masalah seperti alokasi anggaran, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tidak dilakukan, maka pungutan liar akan terus berkembang dan jadi jalan ilegal untuk menjawab kebutuhan sekolah. (***)

Berikan Komentar Anda