Orasi Budaya ‘SANG PROF……OKATOR’, Thaha Alhamid

Kritiknya lembut tapi mengiris, setiap katanya penuh makna, meski ia bicara tatanan kepemimpinan dalam skop KAHMI, tapi sebenarnya ia tengah menyoroti realitas di Tanah Papua. Ia menyebut dirinya sebagai Prof…. tapi bukan Profesor, …. Melainkan Provokator (tapi untuk kebaikan), berikut naskah Orasi Budaya Thaha Alhamid dalam Muswil KAHMI Papua ke- IV beberapa waktu lalu di Jayapura, dengan judul “ Kahmi, Berkiprah di Tengah Pergulatan Sosial Budaya di Tanah Papua”, yang sudah disarikan oleh Walhamri Wahid.

—————***—————

Malam ini, kita berkumpul di Acara Pembukaan Musyawarah Wilayah KAHMI Papua ke IV. Bagi KAHMI, Muswil menjadi instansi pengambilan keputusan, reorganisasi dan suksesi kepemimpinan.

Pasti arena ini bukan Pilkada dan karena itu pula tidak sama dengan Pilkada,  sehingga tidak perlu ada mobilisasi massa, tidak perlu kampanye, tidak perlu politic uang, tidak perlu ada konflik dan bau amis darah, seperti di Intan Jaya.

Musyawarah Wilayah, menjadi jalan suksesi yang damai, tidak mahal, penuh senyum, beretika dan Insya Allah bakal  melahirkan gugus kepemimpinan baru KAHMI Papua yang yang di dukung oleh semua jajaran KAHMI maupun adik-adik HMI.

Suatu kepemimpinan yang didukung oleh seluruh rakyat, atau paling tidak oleh mayoritas rakyat kita harapkan sanggup melahirkan kepemimpinan yang efektif, kepemimpinan yang berguna. Kepemimpinan yang benar-benar terasa manfaatnya. Orientasi etik kita, bukan lagi sekedar kepemimpinan yang berwibawa atau  yang selalu mendapat predikat WTP,  tetapi tidak berguna untuk rakyat.

Dalam perspektif reformatif, kita  membutuhkan kepemimpinan yang bermanfaat bagi rakyat. Kita butuh pemimpin yang bersedia ‘datang  menjenguk’ tatkala rakyat sedang menjerit. Bukan model kepemimpinan yang selalu mengartikulasi kemajuan rakyat diatas kertas dalam angka angka statistik.

Papua adalah sebuah fenomena menarik dalam sejarah anthropologi, interaksi sosial budaya dan kemanusiaan. Betapa tidak ?

Daerah dengan komunitas masyarakat kebudayaaan asli yang baru saja keluar dari kungkungan zaman batu, terisolir dan eksklusif, tiba tiba langsung terjerumus masuk dalam medan interaksi budaya yang sangat luas bahkan melibatkan subyek sosial dari puluhan latar belakang sub kultur Nusantara.

Di satu sisi, fenomena ini, tentu saja bisa menjadi samudera sosial untuk saling belajar, saling mengembangkan persepsi kebudayaan, saling berinteraksi untuk memperluas wawasan kehidupan sosial budaya.

Itu manakala, interaksi yang terjadi adalah interaksi yang setara sebagai sesama subyek budaya. Inilah interaksi yang bisa melahirkan akulturasi sosial budaya serta berguna mengembangkan persepsi sosial hidup bersama, complementer dan damai yang bersandar kuat pada prinsip ”Aku tidak bisa hidup tanpa engkau”. Ini tentu saja positif bagi pengembangan wawasan kebangsaan.

Tetapi, manakala proses itu berjalan, seperti yang selama ini kita saksikan terjadi di hampir seantero tanah Papua, interaksi yang tidak seimbang, interaksi antara subyek dan obyek budaya, maka pasti terjadi disparitas sosial budaya, pasti tumbuh rasa curiga, ketidak seimbangan sosial, tumbuh dan berkembang persepsi superior versus inferior, kuat lemah, komunitas maju versus komunitas tradisionil yang eksklusif, bar bar dan cenderung tabrak nilai.

Baca Juga:  ADA JEJAK BOY RAFLI AMAR DI POLDA PAPUA

Fenomena interaksi yang tidak seimbang inilah yang umumnya melahirkan konfilk sosial, bahkan terkadang konflik terbuka bermotif sentimen suku atau agama. Dengan corak seperti ini, interaksi tidak mungkin melahirkan akulturasi, tetapi lebih berpeluang menyajikan miss persepsi dan ketidaknyamanan sosial.

Dengan sedikit puitis, saya menyebutnya : “Kita sedang menuai buah yang busuk dari suatu proses budidaya kebudayaan yang salah”.

Strategi yang layak kita abdikan untuk menyiasati kondisi ini, adalah melakukan proteksi serta persiapan sosial yang terarah. Kemudian mengabdikan pendekatan ‘poeple center development strategic’ seiring dengan kemauan politik yang kuat untuk mengurangi pendekatan Growth Center Development Strategic.

Pembangunan yang berpusat pada unsur manusia senantiasa mensyaratkan pembangunan dari dalam (development from within), jadi bukan lagi bottom up atau top down. Tetapi pembangunan yang bertumpu pada kesiapan budaya masyarakat kebudayaan asli.

Sebelum suatu kawasan di mekarkan menjadi satuan pemerintahan setingkat kabupaten, seyogianya pemerintah menggandeng berbagai pihak civil society untuk melakukan persiapan sosial. Rakyat disiapkan untuk berinteraksi dengan sistem kepemimpinan baru, manusia baru maupun modal baru, juga norma dan aturan aturan baru.

Esok lusa, kita akan memiliki sebuah Pasar Mama. Pasar yang special untuk tempat mama-mama Papua berdagang. Saya rasa misi utama dari pasar special ini adalah proteksi pedagang asli Papua. Mudah mudahan ini bukan model proteksi yang salah kaprah.

Di mana mana, di seluruh dunia, ekonomi selalu bersifat universal. Tidak ada Uang Katolik, tidak ada uang islam, Hindu-Buda atau uang Protestan. Pasar dengan segmentasi Papua saja. Batak saja atau Jawa saja, Jelas menabrak hukum ekonomi yang bersifat universal. 

Apalagi, jika nanti barang dagangan mama mama Papua cenderung homogen. keladi, pinang, pisang, sagu, rica, ikan asar dan sejenisnya. Lalu bagaimana dengan beban retribusi yang mesti mereka bayar untuk biaya keamanan, biaya kebersihan pasar, air bersih, pemeliharaan ataupun retribusi wajib lainnya.

Kita boleh bertanya, apakah mereka yang menjual hasil kebun di pasar itu adalah juga petani yang memproduksi hasil kebun sendiri ataukah mereka sebenarnya cuma pedagang  perantara atau papalele yang membeli terlebih dahulu barang dagangannya baru kemudian di jual kembali dengan mengambil sedikit keuntungan.

Kalau ternyata mama mama ini adalah pedagang papalele, berarti  setiap hari mereka membutuhkan modal (uang cash) untuk belanja di Pasar Yotefa atau Pasar Koya baru kemudian jual lagi di pasar dalam kota.

Lalu adakah sediaan kredit  tanpa bunga untuk mereka.  Atau nanti mereka terpaksa berhutang pada rentenir?

Almarhum Adi Sasono, tokoh gerakan ekonomi rakyat  berpesan, jika kita ingin menolong gerakan ekonomi orang lemah,  maka pastikan terlebih dahulu, mereka memiliki  alat  produksi sendiri agar dia bisa menentukan nasib usahanya sendiri.

Baca Juga:  Semalam, Pesta Kembang Api Terakhir di Jayapura ? Pemprov Papua Rencana Berlakukan Larangan Jual Petasan dan Kembang Api !

Pertanyaan kita, apa alat produksi yang mesti dimiliki oleh mama mama pedagang ini jika benar mereka umumnya pedang papalele.  Hemat saya, alat produksi mereka adalah modal, pinjaman lunak tanpa bunga, tanpa agunan yang bisa dengan gampang mereka akses setiap hari atau setiap minggu.

Darimana sumberdana untuk sediaan pinjaman lunak dimaksud? Tentu tidak susah, karena dari total  dana Otsus setiap tahun, tentu ada alokasi dana untuk sektor pemberdayaan ekonomi rakyat. 

Sosok budaya nan luar biasa yang sudah di tunjukan oleh mama mama pedagang ini tentu tidak boleh kita lupa. Hanya merekalah, semenjak tahun 1970 an, hanya mereka – kaum perempuan Papua dari kampung inilah yang berani terjun bergelut di bawah tekanan dalam derai ekonomi pasar modern.

Mereka inilah pelopor perubahan budaya yang berani keluar dari jeratan ekonomi sagu kaum peramu yang subsisten melangkah masuk ekonomi pasar.

Kala berada di pasar itulah mereka berinteraksi dengan para pedagang Buton, Bugis, Makassar. Mereka belajar, mereka berpacu dan bersaing terbuka. Mereka menjadi semakin kuat dan ulet, walaupun terkadang selalu mengeluh soal modal dagang yang gali lubang tutup lubang.

Sekarang, dengan Pasar mama yang special hanya untuk mama Papua, tentu mereka kehilangan medan interaksi. Dengan penuh harap, saya ingin  yakinkan kita semua apakah  jalan ini, bukanlah jalan lurus untuk penjarakan apresiasi dan kreativitas ekonomi modern mama mama Papua?

Sampai disini, saya ingin kita berhenti sejenak untuk memberi tepuk tangan yang meriah kepada keuletan mama mama Papua yang terjun masuk bergelut di pasar pasar modern seluruh Papua.

Di dalam ruang ini, di atas tanah ini, ketika berhadapan dengan potret sosial budaya yang saya sebut tadi, kita, Alumni HMI berada. Adik-adik kita HMI dan Kohati ada dan belajar.  Kita Mau apa.

Apakah kita mau ambil peran sebagai Palang Pintu yang menolak segala bentuk pembaharuan atau inovasi baru ?

Ataukah kita lebih suka menjadi Palang Merah yang bertugas curative, mengobati setelah ada luka sosial?  Atau bahkan kita hanya bersedia memilih peran Palang salib yang siap menangisi wajah sosial budaya di Tanah Papua kala sudah berlumur darah, robek dan terkoyak oleh konflik sosial atau kegagalan menghadapi perubahan sosial budaya.

Selama 5 atau 6 tahun berkecimpung, belajar dan terdidik di HMI, kita tentu sangat mengerti dengan Nilai Nilai Dasar Perjuangan HMI, kita mengerti baik Independensi HMI terutama Independensi Etis. Kita tidak juga lupa dengan berbagai nilai Azas yang diajarkan oleh Hijau Hitam.

Nilai paling azasi adalah, ketika pertama kali Allah SWT berkehendak menciptakan Manusia pertama untuk menjadi Khalifatullah fil ard (khalifah di muka bumi) : waizqala Rabbuka lil malaikati inii jailuka fil ardhi khalifah…..

Maka sejak itu pula sejatinya sang Maha pencipta telah menegaskan Tugas kita baik sebagai umat Islam, apalagi sebagai Alumni HMI. Tugas dan amanah kita adalah : Jadi Khalifah yang berugas memakmurkan bumi.

Baca Juga:  Ini Jawaban Dewi Sanca Soal “Papap”-nya Yang Diduga Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni

Misi ini tentu selaras dengan amanah agung yang di berikan kepada Baginda Rasullah Muhammad SAW yakni : wamaaa arsalnaka…… Misi untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Setiap kita, setiap kader dan alumni HMI berkewajiban Merealisasikan komitmen Kekhalifaannya sesuai disposisi sosial dimana dia berada, berkiprah dan berperan. Dimanapun kamu berada Tegakkanlah Keadilan. Itu missi khaifah.

Menghadapi situasi sosial budaya, dinamikan ekonomi serta iklim politik di Indonesia dan secara khusus di Tanah Papua, maka tugas utama Kader HMI adalah membumikan Islam yang rahmatan lil Papua. Islam yang damai, yang toleran, yang tegak lurus tapi senantiasa menghargai eksistensi lain di sekitarnya dan membuka diri untuk berdialog seraya mencari titik temu yang Damai dan menghargai hak hidup dan kemanusiaan.

Merperkuat peran” keummatan KAHMI Papua, tdk bisa lepas dari hakekat kehadiran kita di tanah ini, kita adalah Khalifah yang bertugas menjadi Rahmat. tan lil Papua. Kader HMI dan para Alumni, benar” Rahmat untuk tanah Papua.

Adalah celaka bagi kemanusiaan, apabila Kekuasaan ditegakkan tanpa etika. Dimanapun kader dan Alumni HMI berkiprah, selalu harus menjunjung tinggi nilai” kebenaran, keadilan serta mengedepakan Independensi etis.

Secara individu, engkau boleh jadi apa saja, bekerja sebagai apa pun, tetapi ada benar merah yang mengikat keberadaan mu, yakni Amanah : sebagai khalifah, amanah sebagai rahmatan lil Papua serta terikat pada Nilai Dasar Etis yang biasa kita sebut hanief (cenderung membela kebenaran. Bukan cenderung membela yang bayar atau cenderung membela yang menang). Di sisi inilah, bedanya kader dan Alumni HMI dengan eksistensi kebanyakan.

Dengan prinsip dan pendekatan etik seperti ini, yakinlah bahwa dimanapun Kader dan Alumni HMI berada, niscaya disitu ada keadilan, ada penghormatan terhadap sesama. Ada relasi sosial yang ramah bagi kemanusiaan.

Tugas kita menjadi sangat jelas dan sederhana. Yakni Hiduplah dengan benar. Bekerja dan mengadi pada kebenaran, serta bertugas memakmurkan bumi. Di Tanah ini, Damai menjadi idaman semua insan. Idaman kita semua.

Maka Eksistensi Kader dan Alumni HMI di Tanah Papua ini adalah menjembatani relasi-relasi sosial yang berbeda” latar belakang, menjernihkan persepsi sosial budaya yang keliru serta mdendorong terus perilaku hidup sosial yang terbuka, dialogis, toleran dan beretika. Ini semua menjadi prasyarat untuk ikut mewujudkan Tanah Papua yang Damai untuk semua orang yang hidup diatas tanah penuh pengharapan ini.

Saya percaya…. Muswil ini akan melahirkan Kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang berfaedah untuk pengembangan KAHMI dan HMI ke depan. (***)

Berikan Komentar Anda