Tolak Ngantor di Kantor Bupati Baru, Watae Mau Kembali Ke Titik Nol

Mengapa dalam penyusunan visi misi setiap kandidat wajib menyelaraskan dengan RPJMD, agar Kepala Daerah yang terpilih tidak bikin maunya sendiri. Miliaran uang rakyat sudah dibelanjakan, tapi hanya karena ada indikasi “temuan”, jadi bangunan ogah ditempati. Yang benar ‘temuan’ silahkan di proses ke ranah hukum, tapi kalau bangunan sudah tuntas segera difungsikan sesuai peruntukkannya biar tidak mubazir dan rusak. Semoga ini bukan dendam politik yang tidak berkesudahan !

Oleh : Alfred Kaempe / Walhamri Wahid

Bupati Kabupaten Keerom, Drs. Celcius Watae, MH hari ini, Rabu (29/3/2017) telah memutuskan bahwa ia dan wakilnya, serta seluruh jajaran Sekretariat Daerah (Setda) tidak akan “boyongan” ke bangunan kantor Bupati baru yang di bangun di era Bupati Yusuf Wally – Muh. Markum di Swakarsa, yang menelan biaya sekitar Rp. 85 Miliar, namun hingga kini dibiarkan terlantar padahal sudah di selesaikan pembangunannya oleh kontraktor dan sudah di serahkan ke Pemda Kabupaten Keerom.

“Jadi nanti Sekda tolong atur agar OPD baru yang belum ada kantor saja yang disana, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah tetap disini. Itu keputusan saya yang saya tetapkan pada hari ini”, tegas Watae di hadapan sejumlah pegawai di ruang pertemuan kantor Bupati Keerom kemarin.

Menurut Watae, alasan ia enggan menempati gedung tersebut didasari hasil audit dari Inspektorat Provinsi Papua yang memberikan catatan-catatan mengecewakan terhadap gedung tersebut.

“Memang saya sudah dapat hasil dari Inspektorat Provinsi Papua untuk tempat kerja kita yang baru (gedung Bupati baru), dari hasil audit itu banyak catatan yang mengecewakan,” kata Bupati Watae tanpa menyebutkan isi dari audit Inspektorat Provinsi Papua, yang terungkap dalam rapat OPD di Aula Bupati Keerom, Rabu, (29/3/2017).

Keputusan Bupati yang ogah menempati gedung baru cukup mengejutkan, karena keputusan itu berbeda dengan keterangan Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, SH, MH, MM kepada lingkarpapua.com belum lama ini. Dimana Wakil Bupati saat melakukan sidak bersama DPRD Keerom memastikan gedung yang diperuntukan untuk Bupati dan Wakil Bupati tersebut akan difungsikan tahun ini.

Baca Juga:  Enembe : 2023 Dana Otsus Stop, Daerah Harus Mampu Kelola SDA Untuk PAD

Bupati Watae kemarin juga menegaskan bahwa ia akan kembali ke programnya yang tidak kesampaian di era kepemimpinannya di periode 2005 – 2010 yakni melanjutkan pembangunan sejumlah infrastruktur pemerintahan di “titik nol”, yang termasuk di dalamnya kantor Bupati dan Wakil Bupati, karena sesuai dengan amanat UU Nomor 26 Tahun 2002, bahwa ibukota Kabupaten Keerom di Distrik Waris.

“Perjalanan kami berdua (Bupati dan Wakil Bupati) memang tinggal kurang dari lima tahun, sedangan kita akan hadapi pekerjaan besar bagaimana melanjutkan pekerjaan titik nol sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002,” kata Bupati.

Bupati menjelaskan, secara de jure ibu kota Kabupaten Keerom sudah ditetapkan di Distrik Waris, sedangkan saat ini yang terjadi secara de facto pusat pemerintahan masih berada di Distrik Arso. Sedangkan hasil dari konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Distrik Arso dan Distrik Skanto adalah wilayah dalam persiapan sebagai kota administrasi.

Memang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan 14 kabupaten, termasuk Keerom didalamnya, telah ditetapkan ibukota Kabupaten Keerom berada di Distrik Waris.

“Itu tugas kita lakukan mulai tahun ini, untuk itu OPD harus bekerja secara cepat dan efektif. Harus kerja dengan hati dan sesuai dengan tupoksi”, kata Celcius Watae.

Saat Celcius Watae – Waghfir Kosasih memimpin Keerom periode 2005 – 2010, ia telah merintis pembangunan di titik nol, dimana ketika itu sudah di mulai dengan pembangunan jalan ke lokasi cikal bakal pembangunan kator Bupati, namun belum selesai rencana itu, saat Pilkada 2010 – 2015, Celcius Watae yang ketika itu maju berpasangan dengan Marshudi sebagai petahana tidak terpilih kembali, kalah dari pasangan Yusuf Wally – Muh. Markum.

Baca Juga:  Mau Tahu Lipstik Yang Cocok Untuk Perempuan Papua ?

Sehingga dengan berbagai pertimbangan dan atas persetujuan Mendagri kala itu, sehingga Yusuf Wally – Muh. Markum memutuskan membangun kantor Bupati di Swakarsa, dan segala aktifitas pembangunan di “titik nol” dihentikan total.

Beberapa pertimbangan yang dikemukakan ketika itu adalah untuk lebih memudahkan pelayanan ke masyarakat, mengingat “titik nol” adalah daerah hutan belantara yang dipastikan membutuhkan dana besar untuk “menyulap” kawasan itu menjadi areal perkantoran siap pakai.

Dan pada Pilkada 2015 – 2020 kemarin, Drs. Celcius Watae maju kembali, kali ini berpasangan dengan Muh. Markum, Wakil Bupati incumbent, dan akhirnya berhasil memenangkan Pilkada Keerom 2015 – 2020 mengalahkan 4 kandidat lainnya, termasuk Bupati petahana Yusuf Wally, SE, MM  yang berpasangan dengan Sarminanto.

Meski pembangunan kantor Bupati baru di Swakarsa telah di tuntaskan oleh Yusuf Wally dalam lima tahun kepemimpinannya, namun hingga kini kantor Bupati baru itu belum – belum juga ditempati.

Setahun sudah Watae – Markum menjalankan roda pemerintahan, sejak awal terpilih, Bupati Watae menolak menempati bangunan itu, dengan dalih bahwa menunggu hasil audit BPK, karena di tengarai ada sejumlah temuan yang mengarah pada dugaan korupsi, namun dari informasi yang diperoleh lingkarpapua.com, bahwa hasil pemeriksaan BPK terhadap pekerjaan dimaksud tidak ada temuan,

Tetapi kini Bupati Watae tetap menolak menempati dengan dalih adanya hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua terhadap proyek dimaksud terdapat sejumlah catatan mengecewakan.

Sesuai peraturan perundang – undangan, mestinya hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten yang bersifat internal menjadi rujukan awal bagi Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi dan menilai prestasi sebuah kegiatan, dan berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten itulah BPK akan melakukan audit untuk memberikan opininya.

Bila ada sejumlah kejanggalan atau temuan terhadap suatu kegiatan, biasanya akan ditindak lanjuti melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) dengan memberikan tenggat waktu kepada pihak ketiga maupun pihak terkait lainnya menuntaskan apa – apa yang menjadi rekomendasi BPK.

Baca Juga:  Gelar Pengobatan Gratis di Kampung Sasawa, Kodim 1709/ Yawa Sosialisasi Rumah Mengajar

Apabila sampai batas waktu yang sudah ditetapkan MPTGR dan tidak ada tindak lanjut atas Rekomendasi BPK atas temuan – temuannya, maka Kepala Daerah, DPRD, maupun pihak lainnya yang peduli dapat melaporkan temuan tersebut ke aparat penegak hukum untuk di lakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas dugaan tindak pidana korupsi.

Dan apabila kuat dugaan ada unsur korupsinya, biasanya atas permintaan aparat hukum dilakukan audit investigasi oleh BPKP sehingga bisa ditemukan indikasi berapa besar kerugian negara.

Untuk kasus kantor Bupati Keerom yang baru ini, meski tidak ada temuan dari hasil audit BPK, yang sudah pasti demikian pula dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Keerom, tetapi Bupati Watae merujuk pada hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua yang menyatakan ada sejumlah “catatan mengecewakan”.

Lucunya, bila “catatan mengecewakan” terindikasi korupsi, mengapa tidak di laporkan saja ke aparat penegak hukum, malah Bupati memilih tidak menempati bangunan kantor Bupati nan megah itu dan memerintahkan ditempati oleh OPD baru yang belum punya kantor.

Bila situasi ini terus dipelihara, maka akan jadi preseden buruk bagi generasi pemimpin Keerom ke depannya, karena bisa jadi, saat 5 tahun mendatang Watae sudah tidak memimpin lagi karena sudah dua periode, bisa – bisa Kepala Daerah baru akan bikin mereka punya mau sendiri, dan impian tertunda Watae membangun titik nol kembali mangkrak dan mubazir.

Inikah yang dimaksud dengan "pembangunan berkelanjutan", ataukah pola ganti pemimpin ganti kebijakan ??? Semoga saja, keputusan itu diambil tidak berdasarkan pada dendam politik, dan ogah menempati karena itu “karya lawan politiknya”. (***)

Berikan Komentar Anda