KPU RI dan Bawaslu RI Anulir SK Diskualifikasi Paslon TOFAN di Pilkada Yapen

Jayapura (LP)—Akhirnya KPU RI menganulir SK KPUD Kepulauan Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 20017 Tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.

Melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2017 Tentang Pembatalan Keputusan KPU Kepulauan Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 20017, yang ditanda tangani oleh Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, KPU RI memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervise dan memerintahkan KPU Kepulauan Yapen untuk membatalkan SK Pembatalan terhadap Paslon Tony Tesar – Frans Sanadi, dan selanjutnya KPU harus segera melakukan Pleno Penetapan Perolehan Suara, dengan tenggat waktu 3 x 24 jam untuk segera melaporkan hasil dari apa yang sudah di tugaskan oleh KPU RI.

Surat KPU RI tersebut juga mempetimbangkan surat dari Bawaslu tertanggal 22 Maret 2017 Tentang Penundaan Pelaksanaan SK Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 20017 yang dikeluarkan oleh KPUD Kepulauan Yapen.

Baca Juga:  Hanya Ada 1 Anak Asli Keerom, Ini Nama 24 “Pembantu Baru” Watae – Markum

Dalam surat Bawaslu RI yang ditanda tangani oleh Prof. DR. Muhammad, SIP, M.Si tersebut dijelaskan bahwa Bawaslu telah menerima informasi berupa foto dokumen SK KPUD Kepulauan Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 20017 dari salah satu anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat atas nama Liberth Kristo Ibo, S.Sos, SH, MH dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI tanggal 22 Maret.

Sehingga Bawaslu RI dalam suratnya yang ditujukan ke Ketua KPU RI meminta agar KPU RI memeriksa keabsahan SK KPUD Kepulauan Yapen dimaksud, dan agar KPU RI meminta kepada KPUD Kepulauan Yapen untuk menunda pelaksanaan SK dimaksud sampai dengan selesainya proses tindak lanjut laporan yang tengah di tangani oleh Bawaslu RI.

Baca Juga:  Jangan Ada Program Siluman Atau Program Titipan di APBD Kota 2017

Sebelumnya Panwaslu Kepulauan Yapen mengeluarkan SK Rekomendasi Nomor : 35/K.PANWAS – KAB.YP/III/2017 Tentang Pembatalan / Diskualifikasi dari Pilkada Paslon Tony Tesar – Frans Sanadi karena Panwaslu hasil pemeriksaan dan diyakini yang bersangkutan telah melanggar Pasal 71 ayat 1, 3 dan 5 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, dimana paslon TOFAN sebagai petahana diduga telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk menguntungkan atau memenangkan dirinya sebagai salah satu paslon.

Dimana berdasarkan Surat Rekomendasi itu KPU Kepulauan Yapen melakukan pleno dan keluar SK Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 20017 Tentang pembatalan Tony Tesar – Frans Sanadi, meski KPU RI telah mengeluarkan surat ke KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi dan pendampingan terkait Surat Rekomendasi Panswas Kepulauan Yapen dimaksud, tetapi KPD Kepulauan Yapen mengabaikan surat KPU RI kepada KPU Provinsi dimaksud dan sehari kemudian langsung melakukan pleno pembatalan dengan alasan deadline UU, karena KPUD wajib menindak lanjuti Rekomendasi Panwas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh UU, kalau tidak berarti KPU Kepulauan Yapen juga kena sanksi.

Baca Juga:  Komnas HAM : Kampanye Anti Hoax di Tanah Papua Jangan Stop di Seremoni Belaka

“posisi kami buah simalakama, kami tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwas salah, menindak lanjuti Rekomendasi Panwas juga dianggap salah, yang penting kami bekerja sesuai aturan saja, sudah di pleno pembatalan, kalau ada yang kurang berkenan silahkan menempuh jalur hukum”, kata Ketua KPU Kepulauan Yapen Moris Muabuai, beberapa waktu lalu.

Hingga hari ini, lingkarpapua.com yang beberapa kali mencoba konfirmasi Ketua KPUD Kepulauan Yapen terkait surat anulir dari Bawaslu RI dan KPU RI dimaksud tidak menjawab. (walhamri wahid)

Berikan Komentar Anda